BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Sumberdaya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh
perusahaan atau organisasi disamping sumber daya lainnya. Dari sumber daya manusia yang tersedia pada organisasi, maka sumberdaya manusia yang memegang peranan penting. Walaupun diakui bahwa aset- aset non manusia seperti kemajuan ilmu pengetahuan, tekhnologi canggih, metode - metode kerja yang baru, besarnya modal, sarana prasarana yang lengkap tetap memainkan peranan penting, tetapi tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka semuanya akan sia-sia tidak berarti karena yang menjalankan adalah manusianya. Dengan demikian maka terlihat bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi. Demikian
pula
dengan
DPRD
Kota
Gorontalo
yang
merupakan
instansi/lembaga dari penyelenggara pemerintahan atau tempat berlangsungnya kegiatan administrasi pelayanan publik. Tugas pokok DPRD Kota Gorontalo diantaranya membentuk peraturan daerah, menetapkan APBD, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan fungsinya ialah sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan.
2
Agar suatu organisasi dapat berhasil mencapai tujuan, maka diperlukan pegawai yang berkualitas untuk menjalankannya dan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas maka diperlukan dukungan dari pihak pimpinan untuk berupaya mendorong (memotivasi) pegawai yang didukung dengan usaha kemampuan, keterampilan dan pengalaman agar dapat bekerja dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya sampai memperoleh hasil kerja yang baik sesuai yang diajukan oleh pimpinan untuk meraih prestasi kerja, dan untuk itulah pimpinan memberikan imbalan jasa sehingga mencapai kepuasan kerja Untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, maka dibutuhkan pegawai yang dapat bekerja dengan baik, mampu, terampil, berpengalaman, berdisiplin, tekun, kreatif, idealis dan mau berusaha sehingga memperoleh hasil kerja yang baik dan meraih prestasi kerja yang pada akhirnya mencapai kepuasan kerja. Hal mana kepuasan kerja adalah perasaan pegawai yang diperoleh dari prestasi kerja terhadap hasil kerja yang telah dicapai dalam pekerjaannya. Seorang pegawai yang memperoleh kepuasan kerja dari pekerjaannya akan mempertahankan prestasi kerja yang tinggi sekalipun tidak bisa berbangga dengan gaji yang diterimanya. Seorang pegawai yang tidak mendapatkan kepuasan kerja dalam pekerjaannya yang bosan dengan tugas – tugasnya, cepat atau lambat tidak akan dapat diandalkan dan menjadi buruk prestasi kerjanya. Upaya memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, yakni tersedia sistem imbalan kepada pegawai yang merupakan pegawai yang merupakan harapan para pegawai yang telah menukarkan waktu mereka, kemampuan keterampilan dan
3
upaya/usaha pegawai. Hal inilah yang membuat pegawai dengan organisasi melakukan kontrak psikologis, sebab diketahui bahwa individu termotivasi untuk berprilaku sehingga mereka mendapat imbalan yang berimbang terhadap kinerja mereka. Agar kinerja dapat lebih meningkat dalam organisasi, maka selayaknya membuat kompensasi yang dimaksudkan untuk memelihara kewajaran imbalan diantara pegawai, memperhatikan kondisi anggaran organisasi, memikat pegawai baru, mengurangi rotasi pegawai serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi pegawai. Sebagai bagian dari lingkungan penyelenggara negara yang sedemikian luas maka sudah sewajarnya jika Sekertariat DPRD Kota Gorontalo menerapkan berbagai sistim imbalan yang diharapkan dapat menigkatkan kinerja perorangan maupun instansi yang dimaksud. Bentuk imbalan–imbalan dan sistem kompensasi didalam organisasai, pada prinsipnya dikelompokkan dalam dua kategori yakni imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik dimana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) termasuk didalamnya. TKD ini merupakan imbalan atas kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai pada instansi dalam hal ini pada Sekertariat DPRD Kota Gorontalo yang keberadaannya sangat dibutuhkan apalagi TKD ini berlaku pula pada tenaga honorer yang nota bene gaji mereka sangat kecil dibandingkan dengan Pegawai Negeri sipil. Namun pada kenyataannya masih banyak pegawai yang telah menerima TKD hanya untuk memenuhi persyaratan agar mendapatkan TKD, sementara kinerjanya
4
tidak menunjukkan perubahan yaitu peningkatan kinerja atau hasil yang memuaskan. Bahkan ada pegawai tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang telah diberikan oleh pimpinan. Gambaran diatas mencerminkan bahwa ada hak-hak yang merupakan harapan pegawai, maka suatu organisasi haruslah memilki program imbalan agar organisasi memiliki daya tarik, serta para pegawai memiliki motivasi untuk bekerja lebih giat serta mencapai hasil yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh TKD dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Sekertariat DPRD di Kota Gorontalo” 1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, kiranya dapat diuraikan bahwa : 1. Masih banyak pegawai hanya memenuhi persyaratan untuk menerima TKD. 2. Masih ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas tidak sesuai Tupoksi walaupun telah menerima TKD. 3. Bagaimana pengaruhTKD terhadap kinerja.
1.3.
Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan gejala-gejala yang muncul
sebagai asumsi dasarnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap kinerja pegawai di lingkungan Sekertariat DPRD Kota Gorontalo?”
5
1.4.
Tujuan Penelitian Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tata Tertib DPRD dalam
Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD di
Kota Gorontalo bertujuan “Untuk
mengetahui pengaruh TKD terhadap kinerja pegawai di lingkungan Sekertariat DPRD Kota Gorontalo. 1.5.
Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah: 1.
Manfaat Ilmiah, sebagai salah satu bahan perbandingan atau referensi
bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia dan ilmu adminisrasi negara khususnya pada usaha peningkatan kinerja pegawai/karyawan. 2. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan untuk strategi yang paling tepat di terapkan dalam peningkatan kinerja SDM pada Sekertariat DPRD Kota Gorontalo. 1.6.
Rencana Penulisan Untuk memberikan gambaran awal tentang isi maupun materi dari penulisan
skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika atau rencana penulisan sebagai berikut : •
BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang
masalah (issue) aktual, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan rencana penulisan.
6
•
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, memberikan landasan-
landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan diharapkan menjadi dasar pembahasan permasalahan dari penulisan skripsi ini, termasuk jika ada penelitian terdahulu yang bisa dijadikan bahan referensi/pembanding. •
BAB III
:
METODE
PENELITIAN,
mencakup
tempat/lokasi dan waktu penelitian, sumber data, jenis penelitian, hipotesa (jika ada), populasi, sampel, variabel penelitian, tekhnik pengumpulan data dan tekhnik analisis data. •
BAB IV
: HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan
hasil dari penelitian serta membahasnya sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil/solusi dari masalah penelitian. •
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang
kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi resume (kesimpulan) dari penelitian ini dan saran-saran yang bisa dijadikan bahan masukan bagi tempat penelitian dan peneliti selanjutnya.