Bab I Pancasila.pptx

PANCASILA

Istilah Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sangsekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti yaitu : “panca” artinya “lima” “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”,”alas”, atau “dasar” “syiila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas.

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di india. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga Macam buku besar yaitu: 1.

Suttha Pitaka,

2.

Abhidama Pitaka ;dan

3.

Vinaya Pitaka.

Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai NiRwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban KARENA MEMILIKI KASTA-KASTA

AJARAN PANCASYIILA MENURUT BUDHA

Pancasyiila merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan. Dengan disahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 maka pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah negara Indonesia baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara yang bukan sekuler tetapi juga bukan negara agama.

Pancasila yang merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan modus vivendi ia juga dapat dianggap sebagai “akte kelahiran” negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhan dan integrasinya yang selalu kokoh

Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian Pancasila;  Kita perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.  Kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik Didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.  Pancasila harus Kita amalkan dalam kehidupan nyata seharihari baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kemasyarakatan maupun dalam hidup kenegaraan

Beberapa alasan lain yang dikemukakan Moh. Mahfud MD bahwa

Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum adalah : 1. Penjelasan UUD 1945  Secara resmi sejak amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali penjelasan UUD 1945

tidak lagi menjadi bagian dari UUD Indonesia. Menurut Penjelasan UUD 1945, pembukaan menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Pokok-Pokok pikiran itu meliputi suasana kebhatinan UUD dan merupakan cita hukum yang menguasai Konstitusi (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis). semua produk hukum dan penegakkannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945 termasuk, bahkan yang terutama, Pancasila. Pancasila itulah yang merupakan cita-cita hukum. Pancasila dapat menjadi penguji Kebenaran hukum positif sekaligus menjadi arah hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk mencapai tujuan negara.

 2. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966  Didalam tata hukum baru, TAP MPR/S sudah tidak dikenal, tetapi

dasar pikirannya tentang Pancasila yang dimuat dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum.

 Tap MPRS/No. XX/MPRS/1966 tetap dapat dijadikan sumber hukum

materiil. Didalamnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berarti bahwa semua sumber, produk, dan proses penegakkan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya.

3. Norma Fundamental Negara Dasar-dasar pemikiran di atas diperkuat lagi oleh pandangan pakar filsafat Notonagoro yang pada pidato Dies natalis UGM, 10 November 1955, menyebutkan: Pancasila sebagai “norma fundamental negara” (staatsfundamentalnorm). Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar dan berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk. Menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Hans Nawiasky yang merupakan orang pertama dalam literatur yang menggunakan istilah staatsfundamentalnorm dan dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah Grundnorm, karena Grundnorm telah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi.

Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.

Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi Khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama beragama berdasarkan kemanusian dan keberadaban.

Filosofis

Historis

Kultural

Yuridis

Filosofis

Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam, dan cita-cita manusia. Oleh karena itu, lebih lanjut ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia barupa filsafat hidup, filsafat Negara, etika, logika dan sebagainya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa nilainilai Pancasila adalah pandangan hidup (filsafat hidup) yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak budaya bangsa sebagai hasil perenungan/pemikiran yang sangat mendalam. Oleh karenanya nilai tersebut diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Secara historis pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila akan dijadikan dasar Negara tersebut, dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat ini kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan pula menjadi pandangan hidup Negara atau dasar Negara.

Historis

Pancasila dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila Ini, Negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultur yang amat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya.

Kultural

Yuridis

Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar Negara republic Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatankekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan tidak harus dicabut.

Dapat kita lihat dalam : 1.

Pembukaan UUD 1945.

2.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

3.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidika Tinggi.

Pendidikan Pancasila adalah upaya membekali peserta didik untuk dapat mengaktualisakan Pancasila Dasar Filsafat Negara dalam sikap dan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Keputusan Dirjen Dikti Nomor38/ Dikti/ Kep/2002 , tentang kopetensi mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa.

1.

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.

Berkeprimanusian yang adil dan beradab

3.

Mendukung persatuan bangsa

4.

Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan maupun golongan

5.

Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan social dalam masyarakat.

1.

Kemampuan berfikir

2.

Bersikap rasional

3.

Dinamis

4.

Berpandangan luas sebagai manusia intelektual

5.

Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai hati nuraninya

6.

Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya

7.

Mengenali perubahan-perubahan dan pengembangan iptek

8.

Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai bidaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.