Bab I Metolid.docx

BAB I Latar Belakang Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. ,Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumbersumber pembiayaan yang cukup. Namun, Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan yang sah lainnya. PAD, yang salah satunya

berupa

pajak

daerah, diharapkan

menjadi

salah satu

sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya. Kemandirian Pemkab/Pemko dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab/Pemko. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun nilai-nilai PAD yang sah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan pajak dan retribusi. Mulai dari sector pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pihak swasta. Daerah-daerah yang cukup potensial di Sumatera Barat antara lain Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, yang banyak memiliki sector industry dan pariwisata yang dapat dikenakan tarif pajak daerah dan retribusi. Dari pajak daerah dan retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Oleh karena itu, melihat pentingnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Dengan ini penulis tertarik meneliti melalui penulisan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat” Rumusan Masalah Pajak dan retribusi merupakan salah satu sektor yang potensial untuk penerimaan PAD Kota Padang. Namun perlu diteliti lebih lanjut tentang : 1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui persentase pengaruh penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan kabupaten/pemerintah di Sumatera Barat 2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menambah wawasan mahasiswa tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan dalam menetapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknya pemerintahan memperlakukannya meningkat dari tahun ke tahun. 3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Kerangka Berfikir

Pajak Daerah (X1)

H2

Pendapatan Asli Daerah

H3 Retribusi Daerah (X2)

(Y)

H4

Variabel Independen

Variabel Dependen