Lembaga Keuangan1.docx

HUKUM PERBANKAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

OLEH : KELOMPOK 1 ANGGOTA : Muhammad Willian Andry

(1610111010)

Nabila Tazki

(1610111099)

Ulya Ramadhan Baminda

(1610111114)

Deby Septia

(1610111143)

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018/2019

KATA PENGANTAR

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan kepada kami rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami telah berhasil menyelesaikan makalah ini yang berjudul "LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN". Makalah ini penulis buat untuk memenuhi Tugas mata kuliah hukum perbankan, akan tetapi selain bertujuan untuk itu penulis juga berharap agar makalah ini bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam pembuatan makalah ini, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan disana-sini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar akan ada perubahan yang berarti kepada arah yang lebih baik dalam penulisan makalah-makalah selanjutnya untuk masa yang akan datang. Atas kritik dan sarannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata penulis berharap agar kita semua berada dalam lindungan rahmat Allah dan hidayah-Nya, aamiin ya rabbal ‘alamin.

Padang, November 2018

Penulis

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Lembaga Keuangan menurut UU No.14/1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya dalam masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang menghubungkan antar pelaku ekonomi sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Sektor rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan karena kebutuhan sektor rumah tangga untuk mengalokasikan sebagai pendapatan untuk ditabung di lembaga keuangan. Sedangkan sektor perusahaan membutuhkan dana dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan. Lembaga keuangan bank dan non bank adalah Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Atau dapat juga diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga Keuangan mempunyai beberapa fungsi yaitu pertama, melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan instrumen uang dan instrumen kredit. Yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang mencetak uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayaran. Kedua, menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman atau dalam kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, memberikan analisis dan informasi ekonomi yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak nasabah. Serta mempunyai kewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah. Lembaga Keuangan juga mencipakan dan memberikan likuiditas, yang memberikan keyakinan kepada masyarakat/ nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau saat jatuh tempo. BAB II PEMBAHASAN

LEMBAGA KEUANGAN A. LEMBAGA KEUANGAN Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Tetapi meskipun demikian kedua jenis lembaga keuangan tersebut mempunyai perbedaan, fungsi dan kelembagaannya, juga mempunyai derivasi-derivasi menurut fungsi dan tujuannya. B. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Adapun dana yang diperolehnya bersifat jangka panjang, dan disalurkannya kepada masyarakat terutama guna pembiayaan pembangunan industri, dan prasarananya serta pembangunan ekonomi lainnya. Melihat dari segi usaha pokok yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, maka kita mengenal dua sektor yang digelutinya, yaitu: 1. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal. 2. Usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa penggadaian. Adapun bila kita lihat dari segi sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu, maka secara garis besar lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1.

Perusahaan Asuransi Usaha asuransi, adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Adapun dana yang terkumpul kemudian disalurkan bagi tujuan investasi. Investasi perusahaan asuransi dapat dilakukan dalam bentuk: deposito berjangka dan sertifikat deposito, pembelian surat-surat berharga, penyertaan langsung, bangunan dan tanah, pinjaman hipotik dan pinjaman polis. 2. Penyelenggara Dana Pensiun Usaha dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun jenis penyelenggara dana pensiun, yaitu: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Kekayaan yang terkumpul dari peserta dana pensiun ini, oleh penyelenggara dikembangkan dengan jalan menginvestasikannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, hasil investasi, serta tingkat likuiditas, dari jenis investasi yang dilakukan. Adapun investasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara dana pensiun meliputi bentuk investasi: deposito berjangka dan sertifikat deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi dan warant, surat berharga pasar uang, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang dan investasi terhadap tanah dan bangunan di Indonesia. 3. Perusahaan Keuangan Berupa bentuk perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka pendek, menengah atau berjangka waktu panjang. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah berbentuk promes yang berjangka menengah. 4. Holding Company Berupa bentuk perusahaan yang memegang saham anak perusahaan dengan aktivitas utama menjalankan sekelompok perusahaan. Sifat assetnya, adalah berjatuh tempo jangka panjang serta berbentuk ekuiti. Sedangkan pasivanya berbentuk saham-saham dan suratsurat hutang yang berjatuh tempo jangka panjang. 5. Perusahaan yang Memberikan Potongan/Diskonto Perusahaan ini bergerak dalam kegiatan alat-alat pasar uang yang tipe assetnya, adalah instrumen pasar uang yang berjatuh tempo jangka pendek. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah berbentuk surat-surat hutang, dan pinjaman yang berjatuh tempo jangka menengah. 6. Perusahaan Pemutar Kredit

Perusahaan yang mengorganisasikan kelompok-kelompok kredit yanng berputar di mana sifat-sifat assetnya adalah berjatuh tempo jangka pendek dan berbentuk putaran. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah juga bertipe perputaran yang berjatuh tempo jangka pendek. 7. Pegadaian Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman kepada perorangan. Kredit, atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Perusahaan berbentuk pegadaian ini mempunyai asset yang berjatuh tempo pendek, adapun pasivanya berbentuk modal sendiri yang berjatuh tempo jangka panjang. 8.Leasing (Ijarah) Leasing adalah perjanjian di mana lessor tanpa melepas hak miliknya, mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atas alat produksi atau barang modal miliknya kepada pihak lesse yang bermaksud menggunakan benda tersebut tanpa memiliki, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan usia ekonomis benda tersebut dan karenanya mengikatkan diri untuk melkukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama. Dalam pengertian yang lain, sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finace lease) maupun sewa guna tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Kehadiran leasing di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kbp/1/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Sebuah lembaga keuangan bukan bank dapat menjalankan usahanya setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan, dengan pertimbangan dari Bank Indonesia. Sedangkan mengenai pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia. Jika dianggap perlu Menteri Keuangan dapat meminta kepada setiap lembaga keuangan bukan bank (LKBB) tersebut segala keterangan mengenai usahanya serta memperlihatkan buku-buku dan berkas-berkas guna penyelidikan kebenaran dari keterangan yang telah diberikannya itu. Semua keterangan tersebut bersifat rahasia. Dengan adanya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang hanya mengakui satu bentuk lembaga keuangan yang bergerak dalam pembiayaan yaitu harus berbentuk bank, maka bentuk lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam pembiayaan harus menyesuaikan diri menjadi bentuk bank umum. Lembaga keuangan bukan bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-

undang tersebut mulai berlaku dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Jadi pada tanggal 25 Maret 1993 semua lembaga keuangan bank dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam menyelesaikan kegiatan usahanya, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dapat memlih menjadi Bank Umum devisa atau Bank Umum bukan bank devisa. Bagi lembaga keuangan bukan bank yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum devisa, ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Adapun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum bukan devisa ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pemenuhan persyaratan permodalan wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya (Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992). Sedangkan bila terjadi pelanggaran atas ketentuan seperti di atas tersebut, maka menurut Pasal 25-nya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Lembaga keuangan bukan bank yang pada saat memperoleh izin usahanya sebagai Bank Umum tetapi belum memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tentang Bank Umum, maka wajib menyesuaikan kepemilikannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya tersebut. Adapun mengenai cara permohonan penyesuaian Lembaga Keuangan bukan bank tersebut diatur pada Paasal 33 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 220 Tahun 1993 tentang Bank Umum. Lembaga keuangan bukan bank yang akan akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum devisa atau Bank Umum bukan devisa, wajib mendapatkan izin usaha Menteri Keuangan. Permohonan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan ada syarat-syarat yang juga dilampirkan. C.LEMBAGA KEUANGAN BANK Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan

baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Dari pengertian diatas maka bisa dikatakan bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai: 1. Pedagang dana (money lender) yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga. 2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Melihat praktek operasional perbankan yang ada, kita dapat membedakan jenis-jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya dan segi penciptaan uang giral. Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, kita mengenal ada empat jenis bentuk bank yaitu: 1. Bank Sentral (Central Bank) Adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Tugas BI sebagai Bank Sentral Indonesia : a..Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan BPR d. Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional e. Akuntabilitas dan Anggaran Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (BI) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit (mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat) Instrumen Kebijakan Moneter : 1) Kuantitatif : a. Open Market Operation/ Operasi Pasar Terbuka b.Discount Rate Policy/ Kebijakan Suku Bunga c. Reserves Requirement/ Nisbah Cadangan

2) Kualitatif : Pembatasan-pembatasan kredit Ekspansif dan himbauan moral

2. Bank Umum (Commercial Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread). Dari definisi di atas, maka bank umum dapat dibedakan menjadi : (1) Bank Umum Konvensional dengan falsafah bunga/interest Lembaga Keuangan ini tujuannnya adalah untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan dan sumber pendapatan utama diperoleh dari “spread ” (penetapan bunga sebagai harga baik simpanan maupun pinjaman) (2) Bank Umum Syari’ah dengan falsafah bagi hasil Lembaga keuangan yang penentuan harga produknya berdasarkan hukum Islam : 1. Bagi hasil/ mudharabah 2. Penyertaan modal/ musyarakah 3. Keuntungan jual beli/ murabahah 4. Sewa murni/ ijarab 5. Pemindahaan kepemilikan sewa/ ijarah wa iqtina Jenis-jenis Bank Umum : 1. Bank-bank Pemerintah (pemerintahan pusat dan daerah) 2. Bank-bank swasta (nasional dan asing) Fungsi utama Bank Umum : 1. Menghimpun dana & menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman 2. Menyediakan mekanisme & alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi 3. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit & investasi 4. Menyediakan jasa pengelolaan dana & trust atau wali amanat bagi individu & perusahaan 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional 6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga 7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain berupa: kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dll Fungsi lain Bank Umum : 1.AGENT OT TRUST

+Percaya dari masyarakat kepada Bank +Percaya dari Bank kepada masyarakat 2.AGENT OF DEVELOPMENT Memperlancar kegiatan pembangunan 3.AGENT OF SERVICE Memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat

3. Bank Tabungan (Saving Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. 4. Bank Pembangunan rakyat (Development Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Status Bank pembangunan rakyat diberikan kepada : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan Bank Umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah : 1. Menerima simpanan berupa giro 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 4. Melakukan usaha perasuransian 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR Dari segi kepemilikannya kita mengenal ada empat jenis, yaitu: 1. Bank milik negara 2. Bank milik pemerintah daerah

3. Bank milik swasta baik dalam negri maupun asing 4. Bank koperasi Sedangkan dari segi penciptaan uang giral, kita mengenal ada dua jenis yaitu: 1. Bank primer yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah Bank Umum. 2. Bank sekunder yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa Bank Perkreditan Rakyat, semuanya bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

D.BANK INDONESIA Dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang Bank Sentral. Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia juga mempunyai perwakilan-perwakilan dan koresponden-koresponden di luar negeri. Modal Bank berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tersebut dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam undanag-undang lama, undang-undang Nomor 13 tahun 1968 diatur tentang Bank Indonesia yang memuat: Tugas pokok bank adalah membantu pemerintahan dalam: 1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut sesuai dengan ketentuan Bab X mengenai Perincian Tugas Bank maka Bank Indonesia bertindak dalam kegiatan pengedaran uang, perbankan dan perkreditan, pelaksana keuangan pemerintah dan pengerah dana masyarakat.

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam rangka kegiatan pengedaran uang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 sampai 28 Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, bertindak sebagai: 1. Pemegang hak tunggal dalam pengeluaran uang kertas dan logam. 2. Menentukan jumlah maksimum uang yang akan beredar dalam tahun yang bersangkutan dan mencantumkan dalam Nota Keuangan. 3. Menentukan jenis, nilai dan ciri-ciri uang yang akan dikeluarkan dan diberitahukan kepada masyarakat dengan jalan mengumumkannya dalam Berita Negara. 4. Penghancur uang yang tidak layak beredar. 5. Tempat penukaran uang. 6. Melakukan pencabutan dan penarikan kembali uang yang dikeluarkannya dari peredaran serta memanggil para pemegang uang tersebut untuk menyerahkannya guna ditukar. Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas perkreditan, meliputi: 1. Menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter. Pemberian kredit tersebut dibatasi oleh rencana yang bersangkutan. Langkah operasionalnya maka Bank Indonesia: a. Memberikank kredit likuiditas kepada bank dengan cara menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, menerima aksep dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank. b. Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. 2. Menetapkan tingkat dan struktur bunga. 3. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan. 4. Bank tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan, penyertaan hanya dapat dilakukan dari cadangan. Bank Indonesia dalam tugasnya yang menyangkut perbankan di antaranya: 1. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. 2. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. 3. Membinan perbankan dengan jalan: a. Memperluas, memperlancar dan mengsatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar Bank. b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditasi bankbank. c. Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.

4. Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dan mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bidang perbankan. Dalam hubungan keuangan dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Bank Sentral Tahun 1968, maka Bank Sentral menjalankan fungsinya sebagai: 1. Pemegang kas pemerintah. 2. Penyelenggara pemindahan uang untuk Pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Pembantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya. 4. Pemberian kredit dalam bentuk rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara. 5. Pembantu dalam penempatan surat hutang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan undang-undang. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dunia internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 sampai Pasal 40 meliputi: 1. Penyusunan rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas Internasional untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter. 2. Menjaga dan memelihara posisi likuiditas dan solvabilitas internasional. 3. Melaporkan perkembangan apabila neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala yang mengakibatkan turunnya cadangan emas dan devisa milik negara dibawah cadangan minimum yang ditetapkan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dan mengambil tindakan pengamanan yang dipandangnya perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam neraca pembayara tersebut. 4. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran dengan luar negeri. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Bank Sentral Tahun 1968 mempunyai fungsi: 1. Bank memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat atau dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara kantronya, penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau dengan wesel tunjuk.

2. Bank menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 3. Bank mendiskonto: a. Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan. b. Surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya dari kebiasaan dalam perdagangan baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan. c. Kertas perbendaharaan atas beban negara. d. Surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara solider. e. Mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang. 4. Bank membeli dan menjual: a. Wesel yang diakseptasi oleh suatu bank dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan. b. Kertas perbendaharaan negara c. Surat hutang negara atau surat hutang lainnya yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi yang buga dan pelunasannya dijamin oleh Negara. 5. Bank membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya, pembayaran dengan surat atau telegram dengan masa berlaku tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan dan adanya jaminan yang lain berlaku untuk itu. 6. Bank memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup. 7. Bank menyediakan tempat penyimpanan baarang-barang berharga.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-undang No.11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Setelah orde baru berlalu, melalui Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus sebagai badan hukum dan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral



Visi Bank Indonesia: menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Misi Bank Indonesia 

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas



Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.



Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.



Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang.

Tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia: 1. Stabilitas moneter Ruang Lingkup Kebijakan Moneter a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi b. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dipasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. c. Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan. 2. Stabilitas sistem keuangan Dukungan berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Stabilitas sistem pembayaran

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. c. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang yang menjalankan kegiatan di bank namun tidak selengkap di bank. Jenis – jenis lembaga keuangan non bank yaitu asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen. Peranan lembaga keuangan non bank dalam mengembangkan perekonomian dalam masyarakat sangatlah penting karna lembaga keuangan non bank bisa di jadikan pilihan kedua dalam mengembangkan suatu usaha dan membantu kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh bank. B. Saran

Pemalakah menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu pemakalah mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA Brata,Amsa.1994. Perbankan. Bandung: CV. Amrico. Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press. Anshori,Abdul Ghofur. 2011. Gadai Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sudarsono,Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonsia. Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonsia. https://media.neliti.com/media/publications/4646-ID-peran-lembaga-keuangan-bank-dan-lembagakeuangan-bukan-bank-dalam-memberikan-dis.pdf http://www.studibisnis.com/beta/

Daftar Bacaan : [1] Amsa Brata, Perbankan, (Bandung:CV. Armico, 1994), hal 76-78.

[2] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hal 59-60. [3] Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2011), hal 23-68. [4] Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta:Ekonsia, 2002), hal 9. [5] https://media.neliti.com/media/publications/4646-ID-peran-lembaga-keuangan-bank-dan-lembagakeuangan-bukan-bank-dalam-memberikan-dis.pdf [6] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonsia, 2003), hal 7-8