Bab 1 Pendahuluan.docx

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS STANDAR PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1.1 Latar Belakang Rencana tata ruang disusun dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Saat ini era perencanaan tata ruang telah bergeser menjadi era pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga, aspek pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting melalui instrumen peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi merupakan upaya pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang didasarkan pada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, hasil audit pemanfaatan ruang dan bencana alam dengan ditindaklanjuti ke dalam pengenaan sanksi. Dalam rangka menjaga mutu hasil pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang perlu disusun standar pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1-1

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS STANDAR PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang diantaranya berisi kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di daerah. Sehubungan

hal

tersebut,

untuk

melaksanakan

penertiban

pemanfaatan ruang perlu disusun materi teknis standar pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kriteria minimal pelaksanaan penertiban pemanfatan ruang di daerah. 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari kegiatan ini adalah kegiatan ini mendorong pemerintah daerah

untuk

dapat

memenuhi

kriteria

minimal

pelaksanaan

penertiban pemanfaatan ruang di daerah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan materi teknis standar pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melaksanakan kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di daerah. 1.3 Referensi Hukum Referensi hukum yang digunakan sebaagai acuan dalam kegiatan materi teknis standar pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya adalah: 1. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

1-2

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS STANDAR PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; 5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional /SP4N; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Audit Tata Ruang; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi Lingkup lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini meliputi 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTB, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara.

1-3

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS STANDAR PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan & Koordinasi 2. Penyusunan pelaksanaan FGD/Pembahasan Materi Substansi untuk mendapatkan masukan terkait kriteria minimal pelaksanaan pemanfaatan ruang di daerah. 3. Pelaksanaan Survey a) Melaksanakan peninjauan lapangan dan komunikasi dengan PPNS dan pemangku kepentingan di daerah. b) Melaksanakan koordinasi dengan K/L (Kantor / Lembaga) terkait yang memiliki PPNS. 4. Pelaporan a) Menyusun draft laporan pelaksanaan kegiatan. b) Melaksanakan rapat kerja evaluasi. c) Finalisasi laporan pelaksanaan kegiatan. 1.5 Keluaran dan Manfaat Keluaran dari kegiatan penyusunan materi teknis standar pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dokumen Prosedur Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang dapat diimplementasikan pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota

berdasarkan

karaktertistik

dan

kemampuan

sumberdaya daerah masing-masing. Sedangkan

manfaat

yang

diperoleh

dengan

adanya

Prosedur

Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah mendorong Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan penertiban pemanfaatan ruang terhadap pelanggaran bidang penataan ruang.

1-4

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS STANDAR PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan pendahuluan sebagai laporan pembuka dalam pelaksanaan Penyusunan

Materi

Teknis

Standar

Pelaksanaan

Penertiban

Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersusun dengan susunan sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, referensi hukum, ruang lingkup serta keluaran dan manfaat dari Penyusunan Materi Teknis Standar Pelaksanaan Penertiban

Pemanfaatan

Ruang

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota Bab 2 Pemahaman Terhadap Penertiban Dalam Penataan Ruang Pada bab ini berisikan peraturan perundangan terkait dengan penataan ruang, pengendalian penataan ruang dan penertiban, kedudukan penertiban dalam penataan ruang serta prosedur pelaksanaan proses penertiban berdasarkan peraturan menteri maupun petunjuk teknis. Bab 3 Lingkup Kegiatan Pada bab ini berisikan terkait dengan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan hingga

mencapai rumusan prosedur

penertiban. Bab 4 Metodologi Pada bab ini berisikan tahapan dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapannya. Bab 5 Rencana Kerja Pada bab ini berisikan n program kerja yang dituangka dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksana kegiatan, komposisi tim serta pelaporan.

1-5