Auditing Dalam Sektor Publik.docx

BAB II PEMBAHASAN A. Karakteristik Value For Money Audit Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja, tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kinerja/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984). Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadiankejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sertamengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapakan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan/dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi apat diminimalkan, konsep efisien memastikan bahwa outputyang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

B. Audit Ekonomi dan Efisiensi Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karenaoutput dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumberdaya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumberdaya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: 1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. 2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standards(1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah : Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Menghindari adanya pengangguran sumberdaya umlah pegawai yang berlebihan. Menggunakan prosedur kerja yang efisien. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.

Pada audit ekonomi danefisiensi, ukuran output idealnya dispesifikasikan oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebutdigunakan untuk mengukur kinerja manajer. Akan menyimpang bilaauditor mengukur efisiensi berdasarkan criteria yang tidak digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga, dalam praktek mungkin output organisasi sektor publik tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Dengan berdasarkan pada ukuran input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan: 1. Standar yang telah ditetapkan sebelumnya,

2. Kinerja tahun-tahun sebelumnya, 3. Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

1. 2. 3. 4. 5.

Berkaitan dengan standar yang telah ditentukan, harus diakui bahwa aktivitas sektor publik tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dengan sistem biaya standar. Hal ini disebabkan karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik seringkali tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan biaya. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi: Perencanaan audit, Mereview sistem akuntansi dan pengendalian interen, Menguji sistem akuntansi dan pengendalian interen, Melaksanakan audit, Menyampaikan laporan.

C. Audit Efektivitas Efektivitasberkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untukmengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: 1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan 2) kesesuaian hasil dengan tujuan ditetapkansebelumnya 3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau auditprogram adalah untuk: 1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalanapakah sudah memadai dan tepat, 2. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan, 3. Menilai efektivitasprogram dan atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri, 4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yangbaik dan memuaskan, 5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah, 6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait, 7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik, 8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut, 9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program, 10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai efektivitas profram.

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa (konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada criteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top management dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan criteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu: 1) Proksi untuk mengukur dampak/pengaruh, 2) Evaluasi oleh konsumen, 3) Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan pada hasil.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat complain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa (konsumen) dapat dijadikan proksipengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Apakah program tersebut relevan atau realistis, 2) Apakah ada pengaruh dari program tersebut, 3) Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan 4) Apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efesisensi dan efektivitas suatu organisasi memeberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. Bagan berikut menjelaskan karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program. Value for money audit secara umum mempunyai tiga kategori kegiatan yaitu: 1. By-produck’ VFM work Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan–pekerjaan utama yang lebih penting, pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan/tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial. 2. An’Arrangement Review’ Pekerjaan value for moneyaudit yang dilakukan untuk menjamin/memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan jasa yang kompleks, operasi yang ekonomis, efisien,dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturanformal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Auditordapat mengecek dan menilai keberadaan peraturan formal semacam ini.Arrangement Review akan

memberikan gambaran bagiauditor untuk mereview kinerja dan mereview jasa-jasa tertentu/khusus. 3. Performance Review Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara obyektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria (pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis lainnya Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan) diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu: 1. Auditor (orang/lembaga yang melalukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipent (pihak yang menerima hasil audit). 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipent (otoritas yang lebih tinggi). 3. Independensi antara auditor dan auditee. 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipent. Auditor sering disebut sebagai pihak pertama, dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan professional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditee harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Pihak auditee biasanya terdiri dari manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggungjawab kepada recipent dan biasa disebut pihak ketiga yang terdiri dari beberapa kelompok antara lain: tingkatan yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan komisaris, stockholder, masyarakat, dan investor baik secara individual maupun kelompok.

1. a. b. c.

Sebagaimana profesi di bidang lainnya, untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat, yaitu: Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit). Mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mentaati undang-undang yang ada. Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit. Auditor harus dapat memenuhi apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. 3. Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggungjawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akandilaksanakannya pada organisasiorganisasi sektor publik, terutamauntuk memenuhi kepentingan masyarakat. Secara umum, ada dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif. Prosedur tersebut adalah management and technical review dan special studies. 1. Management and Technical Review Telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metode/teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah: a. Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, b. Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen,c. Manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas operasi dan d. Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara regular denga menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya. 2. Special Studies Telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagi contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk: a. Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan, b. Menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang ditetapkan, c. Konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja, dan d. Mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang. D. Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995 Sejauh ini, audit kinerja terhadap lemabaga-lembaga pemerintahan diIndonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar AuditPemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 1995. SAP tersebut merupakan buku standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, dan pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang yang menerima bantuan pemerintah. 1. Standar Umum a. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.

b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi/lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen (secara organisasi maupun secarapribadi), bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya (ekstern), yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap danpenampilan yang independen. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusutan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat danseksama. d. Setiap organisasi/lembaga audit yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yangmemadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di-reviewoleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern). 2. Standar pekerjaan Lapangan Audit Kinerja Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri atas tiga hal,yaitu: a. Perencanaan Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. b. Supermisi Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik. c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuanaudit,auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam semuaauditkinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. d. Pengendalian Manajemen Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Apabila pengendalian manajemen signifikan terhadap tujuan audit, maka auditor harus memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pertimbangannya mengenaipengendalian tersebut. 3. Standar Pelaporan Audit Kinerja Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu: a. Bentuk Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. b. Ketepatan Waktu

Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktuoleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. c. Isi Laporan Standar pelaporan ketiga untuk audit kinerja mencakup isi laporan. Isi laporan audit meliputi: 1) Tujuan,Lingkup, dan Metodologi Audit Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit. 2) Hasil Audit Auditor harus melaporkan temuan audit yang signifikan, dan jikamungkin melaporkan kesimpulan auditor. 3) Rekomendasi Auditor harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalah dan untukmeningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit. 4) Pernyataan Standar Audit Auditor harus melaporkan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. 5) Kepatuhan terhadap peratuaran perundang-undangan. 6) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang. 7) Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar/melawan hukum. 8) Pengendalian manajemen. 9) Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. 10) Hasil/prestasi kerja yang patut dihargai. 11) Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. 12) Informasi istimewa dan rahasia d. Penyajian Laporan Laporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. e. Distribusi Laporan Laporan tertulis audit diserahkan oleh organisasi/lembaga audit kepada: 1) Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit, 2) Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit, termasuk organisasi luar yang memberikan dana, kecuali jika peraturan perundang-undangan melarangnya, 3) Kepada pejabat lainyang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit, dan 4) Kepada pihak lainyang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut.