Audit Sp-kpk.docx

AUDIT SEKTOR PUBLIK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KPK TAHUN 2017 (AUDITED) Laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sejak lembaga ini berdiri, laporan keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selain mendapatkan opini WTP dari BPK, capaian lain yang diterima KPK yakni mendapatkan nilai A selama enam tahun terakhir terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP). Perbedaan kebijakan akuntansi untuk penyusunalan LK KPK dengan LK pada umumnya adalah : 1. Pendapatan – LRA 

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – LO 

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

3. Piutang KPK Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan kualitas piutang di KPK adalah: a. Piutang Gratifikasi Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0.5%. Piutang gratifikasi dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN dan disisihkan sebesar 100%.

b. Piutang Uang Pengganti Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang Uang Pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0.5%, jika: 1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau. 2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti. Piutang Uang Pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar 100%, jika Para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti.

A. Penjelasaan pos di Neraca yang berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya 1. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berasal dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. 2. Akun Kas di Bendahara Penerimaan Merupakan seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. 3. Piutang Biaya Perkara Merupakan Biaya perkara sebesar Rp540.500,00 merupakan biaya yang dikenakan terhadap para terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4. Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

B. Penjelasan Pos di Laporan Operasional 1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Pendapatan Penjualan lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan hasil peleburan kertas.

b. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kantin dan mesin atm. c. Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan-LO yang berasal dari bunga bank atas saldo pada rekening giro KPK dan rekening penampungan sementara uang sitaan dari para terpidana KPK yang telah ditutup. d. Pendapatan Hasil Denda adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht. e. Pendapatan Ongkos Perkara adalah pendapatan dari ongkos perkara yang dibebankankepada para terpidana KPK mulai Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat pengadilan yangmenghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap. f. Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK adalah pendapatan hasil penjualan atas barang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht. g. Pendapatan Uang Sitaan TPK merupakan pendapatan atas setoran Uang Sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telahinkracht. h. Pendapatan Gratifikasi adalah pendapatan atas gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK. i. Pendapatan Uang Pengganti TPK adalah pendapatan yang berasal dari pidana tambahan kepada terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht. j. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Pemerintah adalah pendapatan yang berasal dari denda kepada penyedia barang/jasa yang melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. k. Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan pendapatan yang diterima KPK dari kelebihansetor atas pendapatan gratifikasi dan hasil lelang TPK l. Pendapatan Sitaan/Rampasan adalah pendapatan yang berasal dari barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara.