Uts_spip.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Beberapa tahun ini, pemerintah mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat karena banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan. Jumlah kasus korupsi yang meningkat membuat masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internalnya. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, adil, akuntabel, dan transparan semakin tinggi, sehingga pemerintah harus mampu membenahi kinerjanya atas penyelenggaraan organisasi pemerintah untuk mencapai good corporate governance. Good corporate governance akan tercapai jika seluruh penyelenggara negara dari tingkat pimpinan hingga pelaksana mampu melaksakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban dengan efektif dan efisien. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah, yakni “Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pada tanggal 28 Agustus 2008, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan Negara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut unsur-unsurnya mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a. Lingkungan pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. b. Penilaian risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. c. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. d. Informasi dan komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan

pimpinan

Instansi

Pemerintah

melaksanakan

pengendalian dan tanggung jawabnya. e. Pemantauan Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerinta daerah kota Manado? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pengendalian internal dari pemerintah daerah Kota Manado

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Organisasi Pemda (OPD) Visi Kota Manado periode kepemimpinan 2016-2021 didasarkan pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 20052025 dan gambaran profil dan isu-isu strategis saat ini di Kota Manado, serta memperhitungkan pula kondisi masa datang. Visi RPJPD 2005-2025 yaitu “Manado Pariwisata Dunia”, dengan misi-misinya sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pemerintahan Pelayan yang Baik, Bersih serta Demokratis yang Berorientasi Kepariwisataan; 2. Mewujudkan Masyarakat Kota Manado Berdaya Saing yang Mendukung Kepariwisataan; 3. Mewujudkan Lingkungan Asri dan Lestari yang Menopang Kepariwisataan. Visi: ”Manado Kota Cerdas 2021” Kota yang telah memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota layak huni, efisien dan berkesinambungan serta yang berwawasan lingkungan atau green based environment sering disebut sebagai Kota Cerdas atau The Smart City. Program Smart City sebagai infrastruktur dan sistem pengendali, akan mengawal pencapaian Visi melalui pelaksanaan 6 (enam) Misi yang tersimpul ke dalam 6 (enam) kata-kata kunci sebagai singkatan CERDAS yaitu: C (Cendekia); E (Ekowisata); R (Religius); D (Daya Saing);

A (Aman nyaman); S (Sehat sejahtera).

Susunan organisasi Inspektorat Kota Manado berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Manado adalah Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 tahun 2008. Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota Manado Nomor: 31 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Manado, sebagai pedoman bagi Inspektorat Kota Manado dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Inspektorat Kota Manado adalah sebagai berikut : 1. Inspektur Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Sekretaris Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure di lingkungan Inspektorat kota Manado. Sekretaris membawahi: a. Subbagian Program, Keuangan, Pelaporan; bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Serta bertugas menyiapkan

bahan

penyusunan,

menghimpun,

mengelola

dan

menyimpan laporan hasil pengawasan apparat pengawas fungsional, dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. b. Subbagian Umum dan Perlengkapan: bertugas melakukan urusan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. c. Subbagian Kepegawaian: bertugas melakukan urusan kepegawaian.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pejabat fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Lembaga-lembaga yang berwenang melalukan fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia disebut: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), antara lain: 1. BPKP; 2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; 3. Inspektorat Provinsi; 4. Inspektorat Kabupaten/Kota a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 1) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 3) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah apparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian

negara/lembaga

yang

didanai

dengan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. c. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah

provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. d. Inspektorat pemerintah

Kabupaten/Kota yang

adalah

bertanggungjawab

aparat

pengawasan

kepada

intern

bupati/Walikota.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: 1) audit; 2) reviu; 3) evaluasi; 4) pemantauan; 5) kegiatan pengawasan lainnya.

2.3 Penatausahaan Keuangan Beberapa pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mando dalam melakukan penatausahaan keuangan: (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap: a. Keabsahan Bukti Kas Pengeluaran dan kebenaran jumlah dalam angka dan huruf; b. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran yang dituangan dalam check list; c. Penghitungan, pengenaan, dan penerapan pajak serta bukti setornya; d. Kebenaran uraian, pembebanan kode rekening. (2) Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa BUD, yang terdiri dari: a. Pengujian SPM Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS), Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Tidak Langsung (BTL), meliputi: 1. SPM; dan/atau

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran; dan/atau 3. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran. b. Pengujian SPM LS Pihak Ketiga, meliputi: 1. SPM 2. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 3. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran. 4. Perhitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya. (3) Penerbitan SP2D: a. Penerbitan

SP2D

Uang

Persediaan

ditunda

apabila

belum

Desember

tahum

menyampaikan: 1. Laporan

pertanggungjawaban

SPJ

bulan

sebelumnya hasil dari SIMDA. 2. SPJ Tambah Uang Persediaan tahun sebelumnya. 3. SPJ GU terakhir tahun sebelumnya. b. Penerbitan SP2D GU/TU/LS Pihak Ketiga ditunda apabila belum menyampaikan: 1. Laporan

pertanggungjawaban

SPJ

bulan

Desember

tahun

sebelumnya hasil dari SIMDA. 2. SPJ Tambah Uang Persediaan tahun sebelumnya. c. Pengajuan SPM GU untuk pengadaan/pembelian barang persediaan harus dilampiri print out laporan barang persediaan yang sudah dibeli melalui entry data penerimaan barang persediaan pada SIM persediaan SKPD. d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola.

2.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,

dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharaga lainnya. Terdapat 4 (empat) proses penggunaan barang milik daerah yang telah dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado (BPKAD), yaitu: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain. BPKAD bertugas untuk menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh BPKAD adalah mengirim surat kepada Kuasa Pengguna Barang yang berisi usulan barang milik daerah yang akan ditetapkan status penggunaannya untuk kemudian dibuat SK penetapan status pengguna barang dan ditandatangani oleh walikota. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah akan terjadi jika ada mutasi barang. Berita Acara Serah Terima (BAST) barang akan dibuat jika ada pengalihan status penggunaan barang. Penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain harus ada surat pinjam pakai dan harus tetap tercatat di SKPD awal atau SKPD tempat diadakannya barang. Jadi, barang milik daerah tersebut dioperasikan di SKPD lain (peminjam), namun pencatatan tetap dilakukan oleh SKPD awal. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi di BPKAD menjelaskan bahwa penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses pembukuan, pencatatan barang milik daerah dilakukan menurut jenis barang, yaitu: 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah; 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B: Peralatan dan Mesin; 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C: Gedung dan Bangunan;

4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D: Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E: Aset Tetap Lainnya; 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F: Konstruksi Dalam Pengerjaan. Proses inventarisasi dilakukan dengan sensus setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan rekap barang milik daerah. Pelaporan terdiri atas laporan barang semesteran dan tahunan, laporan tambahan aset tak berwujud, dan aset lain-lain. 2.5 Aplikasi Sistem Informasi (SIMDA) Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah,

memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

membentuk

Satuan

Tugas

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas: 1. Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran

Program

Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base Management System (DBMS). 2. Memberikan

bimbingan

teknik/pelatihan

kepada

Satgas

SIMDA

Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA. 3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah. Hasil pengembangan produk SIMDA adalah sebagai berikut:

1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan; 2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD); 3. Program Aplikasi SIMDA Gaji; 4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan; 5. Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D; 6. Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi; 7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank Pemerintah Kota Manado telah menerapkan SIMDA dalam kegiatan operasional organisasinya, salah satunya adalah SIMDA Keuangan. Penerapan SIMDA Keuangan memberikan banyak kemudahan bagi Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan operasional SKPKD, mulai dari bidang penganggaran, akuntansi sampai pada perbendaharaan walaupun efisiensi dan efektivitas terutama dalam integrasi aplikasi sistem informasi masih perlu ditingkatkan. Penerapan SIMDA Keuangan juga membuat Pemerintah Kota Manado bias mengambil keputusan lebih cepat karea informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat. Tujuan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), salah satunya adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Penerapan SIMDA Keuangan juga diharapkan dapat mendukung mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi BPK-BMD selaku SKPKD. Beberapa pengendalian dalam menggunakan SIMDA Keuangan telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado antara lain: 1. Pengendalian Akses dan Wewenang User Aplikasi SIMDA dapat diimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD. Keamanan data yang diolah SIMDA Keuangan telah dijamin karena Pemerintah Kota Manado menerapkan pengendalian akses dan wewenang user, sehingga hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses informasiinfrormasi yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan. Pengendalian yang

dilakukan pun tidak hanya dilakukan menggunakan sistem, tapi juga dilakukan pengendalian fisik sehingga menghasilkan kesinambungan pemeliharaan hardware dan software dengan mendapat dukungan penuh dari pimpinan serta dibantu oleh eksistensi BPKP Perwakilan. Walaupun penegndalian semua sarana secara fisik telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Manado, tetapi masih terdapat kekurangan, seperti ruang server yang kurang aman karena dinding terbuat dari papan kayu, bukan beton/batu bata. 2. Pengendalian Menu Berdasarkan Fungsi Pengendalian menu berdasarkan fungsi (penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan) telah dilakukan Pemerintah Kota Manado untuk menjamin keamanan data per bidang/fungsi di SKPKD dan untuk validitas input data. 3. Pengendalian Aplikasi Penerapan Pengendalian penerapan aplikasi dimulai dari pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian keluaran untuk memastikan aplikasi SIMDA Keuangan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.memenuhi harapan. Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), yaitu: output/laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan; berbasis windows; validasi data masukan lebih terjamin dan terdapat menu otoritas dan unit otoritas.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintahan

(SPIP)

adalah

Sistem

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Kota Manado telah mengimplementasikan SPIP dengan baik. Kota Manado menyusun Inspektorat Kota Manado untuk memastikan semua aktivitas pemerintahan Kota Manado dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Kota Manado telah mengimplementasikan SIMDA untuk mendukung aktivitas pemerintahannya, terutama pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk mempermudah dan mendukung tata kelola. Berbagai pengendalian seperti verifikasi dan dokumentasi pertanggungjawaban juga telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2).

Pemerintah Kota Manado. (2016). Peraturan Walikota Manado No. 5 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado.

Pilat, J. J., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2016). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado. Accountability, 5(2).

Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 7(2).