Aplikasi Negara Hukum Shinta.docx

NAMA : SHINTA PUTRI RAMADHANI KELAS : ILMU HUKUM – A

APLIKASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN NYA DENGAN PRISMATIK LAW

1. Aplikasi Negara Hukum Di indonesia Sistem hukum dapat di pandang dari kumpulan aturan aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistemitu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem di lihat oleh suatu proses masukan (input) yang di transformasikan menjadi keluaran (output) tertentu. Orang awam memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Sejarah perjalanan konstitusionalisme indonesia dari orde lama ke orde baru telah terdapat beberapa kali pelanggaran aturan dasar konstitusional yang mengakibatkan pemerintahan berkomplik dengan negara dan jatuh nya sebuah rezim dari rezim lama ke rezim baru. Akan tetapi, ketka orde baru masih berpegang teguh dengan menggunakan konsep negara hukum rechtsstaat yang bertumpu pada sistem civil law yang di tegaskan dalam penjelasan UUD 1945, pengapusan dwi fungsi ABRI, penegakan supermasi hukum (pengormatan HAM dan pemberantasan KKN), otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Tidak berlebihan apa yang terjadi di negara pra reformasi menurut rakyat merupakan kulminasi ketiadaaan kedaulatan hukum (nomokrasi). Dan keadilan (the absence of justice). Anggapan pengabaian hukum, ketidak kepercayaan pada hukum (distrusting the law), penyalahgunaan hukum (misuse of the law) yang di lakukan oleh pihak pihak penguasa. Semua itu adalah impilkasi dari jaminan oleh hukum dikarenakan ada sanksi minimal reaksi dari masyarakat luas sebagaimana di ungkapkan Lawrence M. Friedman “sanctions are ways to implement a norm or a rule” Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan menyeluruh dan bertahap, hendaknya di laksanakan terhadap sistem hukum yang mencakup subtansi hukum, aparat hukum, budaya hukum. Oleh karena itu, negara hukum akan bertumpu pada”sistem hukum” dalam arti luas seperti yang dikatakan winterton (1975) yakni filsafat yuristik dan teknik teknik yang sama di gunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum, karena itu sistem hukum dalam arti luas akan

menggambarkan sebuah keluarga hukum induk seperti keluarga hukum commen law dan civil law1. Sedangkan “sistem hukum” dalam arti sempit didefinisikan sebagai peraturan dan institusi hukum dari sebuah negara. Sistem demokratis muncul ketika pada tanggal 16 oktober 1945 wakil presiden mengeluarkan maklumat No. X Tahun 1945 yang mengubah kedudukan KNIP menjadi lembaga legislatif yang sejajar denga presiden dan bukan lagi pembantu presiden. Maklumat itu juga memuat pembentukan badan pekerja komite nasional indonesia pusat yang berfungsi sebagai pelaksanaan sehari hari tugas KNIP. BP-KNIP inilah yang kemudian mengusulkan diubahnya sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer yang di setujui oleh pemerintah melalui makhlumat tanggal 14 november 1945 tanpa melakukan perubahan atas UUD 1945. Jadi berlakunya sistem perlementer ini (meskipun tidak murni) berlangsung terus sampai tahun 1959 yang di dalam nya pernah terjadi perubahan UUD sampai dua kali yakni konstitusi republik indonesia serikat tahun 1949 dan UUDS 1950. Pada kurun waktu itulah tercatat bahwa lenggam politik di indonesia adalah demokratis dengan konfigurasi yang demokratis pula. Langgam demokratis tersebut terhenti dan berubah menjadi otoriter sejak tahun 1959 ketika presiden soekarno secara sepihak membubarkan konstituante, mencabut berlakunya UUDS 1950, dan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui dektrit presiden tanggal 5 juli 1959. Otoriterisme pemerintahan soekarno dengan demokrasi terpimpin nya akhirnya runtuh ketika angkatan darat berhasil mengambil ahli kekuasaan PKI dan soekarno. Tampil nya angkatan darat sebagai aktor politik utama di indonesia di peroleh setelah peristiwa 30 september 1965 yang menurut sejarah resmi merupakan peristiwa pengkhianatan PKI terhadap bangsa dan negara indonesia. Pemerintahan ini menggunakan dan membela UUD 1945 yang harus di laksanakan secara murni dan konsekuen. Semula rezim orde baru menggantikan langgam politik yang demokratis tetapi setelah itu rezim ini pun menjadi otoriter dengan selalu mengatakan dirinya bersikap konstitusional berdasarkan UUD 1945. Rezim ini akhirnya di runtuhkan oleh gerakan rakyat (yang di motori oleh mahasiswa) dalam apa yang disebut sebagai gerakan reformasi dan mencapai puncaknya pada tanggal 21 mei 1998 ketika soerharto tidak dapat mengelak dari tuntutan untuk berhenti dari jabatan nya sebagai presiden2 Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah dalam arti yang sama. Sebaliknya ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama. Selain konstitusi dikenal atau digunakan beberapa istilah lain seperti UUD dan hukum dasar. Menurut rukmana aman winata istilah “konstitusi” dalam bahasa indonesia antara lain berpadanan dengan kata “constution”(bahasa inggris), 1

Soerdjono dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, hal 34-36 Moh.Mahfud MD, demokrasi dan konstirusi diindonesia, hal 136-138.

2

“constitutie” (bahasa belanda), “constitutionel” (bahasa perancis), “constitutio” (bahasa latin). Perkataan “konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja “constituer”(perancis) yang berarti “membentuk”. Sementara itu istilah UUD merupakan terjemahaan dari kata belanda, selain grondwer. Dalam bahasa indonesia di jumpai istilah hukum yang lain yaitu hukum dasar. Dalam perkembangan istilah konstitusi mempunyai 2 pengertian yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam ari luas. Pengertian konstisuti dalam arti smepit tidak menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan tidak tertulis(legal dan non legal) maupun yang dituang kan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di amerika serikat.3 Perubahaan konstitusi atau amandemen UUD mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi. Ketentuan dalam UUD tetapi juga “mengandung sesutu yang merupakan tambahan pada ketentuan – ketentukan dalam UUD yang sebelum nya tidak terdapat di dalamnya. Sistem perubahan pada saat ini di kenal dua sistem perubahan UUD. Pertama,4Perubahan di lakukan langsung terhadap UUD lama. Jika ada pasal UUD lama yang perlu diubah perubahan akan langsung dilakukan terhadap pasal itu. Kedua,perubahan tidak dilakukan langsung terhadap UUD lama. Dengan demikian walau telah di adakan perubahan, tetapi UUD lama tetap berlaku. Perubahan sistem ini dilakukan melalui amandemen terhadap UUD lama. 2. Konsepsi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pengertian konsepsi adalah suatu paham atau rencana yang belum terlaksanakan. Pemikiran Negara hukum merupakan sebuah proses dan evolusi sejarah yang sangat panjang, sehingga untuk mengetahui lebih dalam perlu di kemukakan terlebih dahulu bagaimana proses dan evolusi itu terjadi. Pada awalnya cita Negara hukum di kembangkan dari hasil pemikiran plato, dimana pemikiran pemikiran plato ini terus di kembangkan oleh murid nya ariestoteles. Pemikiran plato tentang cita Negara hukum adalah hasil keprihatian plato terhadap Negara nya yang saat itu di pimpin oleh orang orang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila akan hormat. Cita plato dalam nomoi ini kemudian dilanjutkan oleh ariestoteles yang lahir dari Macedonia pada tahun 384 SM. Menurut arietoteles suatu Negara yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Selanjutnya di kata ka nada 3 unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan ketentuan umum. 3

Elly chaidir, “hukum dan teori konstitusi”, hal 20-22 Ibid, hal 59-61

4

Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang di laksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan seperti yang di laksanakan pemerintahan despotis. Menurut jonh locke, tujuan Negara adalah menjaga dan menjamin terlaksana nya kebebasan dan hak asasi manusia dan penyelenggaraan Negara berdasar atas hukum. Perkembangan ketatanegaraan selanjutnya, pada abad XIX. Beberapa Negara mulai memasukkan gagasan gagasan pokok tentang konsepsi Negara hukum yang di rumuskan di dalam konstitusi, maka timbul lah istilah Negara hukum atau rechsstaat. FJ. Stahl mengkonsepsikan Negara hukum sebagai Negara kesejahteraan atau welvaarstaat (belanda), social service staat (inggris). FJ. Stahl juga menyebutkan beberapa elemen dari Negara hukum antara lain : a. b. c. d.

Adanya jaminan atau hak dasar manusia Adanya pembagian kekuasaan Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan hukum Adanya peradilan administrasi Negara.

Di eropa dikenal dua tipe paham Negara hukum, yaitu : a. Tipe Anglo Saxon (inggris, amerika) yang berintikan rule of law b. Tipe eropa continental (jerman, belanda, belgia, skandinavia) yang berdasarkan kedaulatan hukum (rechssouvereinitet). Istilah rechtsstaat banyak di anut di Negara eropa continental yang bertumpu pada system civil law, sedang kan the rule of law banyak di kembang kan di Negara Negara yang bertumpu pada system common law. Ciri cirri the rule of law : a. Adanya suprementasi aturan aturan hukum b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum c. Adanya penjaminan perlindungan HAM5

3. Konstitusi di Indonesia dari masa ke masa Konstitusi adalah hukum dasar yang di jadikan pegangan dalam penyelenggaran suatu Negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim di sebut undang undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Palam penyusunan suatu konstitusi tertulis nilai nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan nya Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah undang undang dasar. 5

Ellydar chaidir, hubungan tata kerja presiden dan wakil presiden prespektif konstitusi,

hal 21-25

Dapat kita ketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya : a. Pembentukan undang undnag dasar b. Penggantian undang undang dasar c. Perubahaan dalam arti pembaharuan undang undang dasar. Pada tahun 1949 ketika bentuk Negara Indonesia di ubah menjadi Negara serikat (federasi), diadakan penggantian konstitusi dari undang undang dasar 1945 ke konstitusi republic Indonesia serikat tahun 1949. Demikian pula pada tahun 1950 ketika bentuk Negara indnesia dirubah lagi dari bentuk Negara serikat menjadi bentuk Negara kesatuan, konstitusi RIS 1949 di ganti dengan undang undang dasar sementara tahun 1950.6 4. Konsepi demokrasi System Negara demokrasi yang terdapat di Negara kota (city staat) yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam Negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi sifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Dilihat dari sudut perkembangan, demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu magna charta piagam besar 1215. Sebelum abad pertengahan berakhir di eropa barat, pada mula abad ke 16 muncul Negara Negara nasional dalam bentuk yang modern, menyebabkan eropa barat mengalami beberapa perubahan sosial dan cultural dalam rangka mempersiapkan jalan untuk memasuki jaman yang lebih modern dengan keyakinan bahwa akal dapat memerdekakan diri dari pembatas pembatasnya. Dua kejadian ini ialah renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disishkan7 Demokrasi yang secara resmi mengkristalkan di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa di sebut “demokrasi pancasila”. Meskipun biasanya dasar dasar konstitusional bagi demokrasi Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum 1965, tetapi istilah “demokrasi pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir nya orde baru. Istilah ini lahir sebagai lawan (dilawankan) terhadap istilah “demokrasi terpimpin” dibawah pemerintahan soekarno. Sejak tahun 1957/1958 soekarno mencetus kan ide “ demokrasi terpimpin” sebagai usaha pemusatan kekuasaan di tangan nya. Gagasa ini kemudian berhasil dibakukan secara yuridis dalam bentuk ketetapan 6

jimmy asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia,

7

Ni’matul Huda, hukum tata Negara Indonesia edisi revisi, hal 261-262

MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang “prinsip prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga lembaga permusyawaratan/perwakilan”.8 Prof logemannmemberi sumbangan nya dengan menbentang empat macam demokrasi sebagai berikut : a. Demokrasi sederhana, yaitu demokrasi yang terdapat di desa-desa mana berdasarkan gotong royong dan musyawarah b. Demokrasi barat atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang di anut di Negara eropa eropa barat dan amerika. System demokrasi ini mendasarkan atas liberalis atau kemerdekaan perseorangan yang besifat individual. c. Demokrasi timur atau demokrasi rakyat adalah demokrasi yang di anut oleh Negara Negara komunis seperti rusia, RRC, dan lain-lain d. Demokrasi tengah atau fanisme dan nazisme yang pernah di anut oleh itali pada masa Mussolini dan jerman dimasa hitler.9

5. Hukum prismatic Di Indonesia juga memakai system hukum prismatic law.

8

Moh mahfud, Hukum dan pilar-pilar demokrasi”, hal 47 C.S.T. kansil dkk, hukum tata Negara republic Indonesia, hal 93-94

9

DAFTAR PUSTAKA Dirdjosisworo soedjono, 2013, pengantar ilmu hukum, hal 34-36, jakarta, rajawali pers