Rangkuman Hukum Tata Negara

RANGKUMAN HUKUM TATA NEGARA

STH IBLAM

Oleh : Sitharesmi Dien MD Jakarta 2009

BAB I PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Hukum tata Negara dalam arti luas meliputi : 1. Hukum tata usaha Negara/ hukum administrasi / hukum pemerintah 2. hukum tata Negara Hukum tata Negara dalam arti sempit, ialah Hukum tata Negara Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah: Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah,sturktur,tugas&wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal,wilayah Negara,kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya. B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAIN 1. Hubungan hukumk tataNegara dengan ilmu Negara

•

Segi sifat intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya sedangkan hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.

•

Segi manfaat Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata Negara. Karenanya untuk mengerti hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum tentang ilmu Negara. Dengan demikian ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk hukum tata Negara positif, da hukum tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.

2. Hukum tata Negara dengan ilmu politik

•

Terbentuknya UU Terbentuknya UU diisi dengan kebijakan politik yang ditarik pada waktu penysunanya, kita perhatikan pembukaan UUD, disitu jelas 2

akan mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR. •

Retifikasi yang dilakukan DPR dalam pembentukan UU, rancangannya dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam DPR, sedangkan DPR merupakan wakil dari organ-organ politik.

3. Hubungan hukum tata Negara dengan hukum administrasi Negara

Dikatakan berhubungan, karena hukum tata Negara dalam arti sempit adalah bagian dari hukum administrasi. •

Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara ada perbedaan secara prinsipil ( asasi), karena kedua ilmu tersebut dapat dibagi secara tajam, baik sistematik maupun isinya (C.V.Vollenhoven, JHA. Logeman dan Stellinga)

•

Hukum tata Negara untuk mengetahui organisasi Negara serta badan lainya, sedangkan hokum administrasi Negara menghendaki bagaimana caranya Negara serta organ-organ melakukan tugas.

•

Hukum tata Negara dan hokum administrasi tidak ada perbedaan secara prinsipil , melainkan hanya pertimbangan manfaat saja (R. Kranenburg)

C. CARA PENDEKATAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

1) Pendekatan yuridis formil, pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan peraturan . contohnya : perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari UUD 45 2) Pendekatan filosofi, Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila 3) Pendekatan sosiologis,

Pada kemasyarakatan khususnya politis artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis. 4) Pendekatan historis, pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan

BAB II SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang menimbulkan peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum tata Negara di Indonesia adalah: segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ke tata negaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam suatu system dan tata urutan yang telah di atur. 1. Sumber hukum formil,

adalah sumber hokum yang dikenal dalam bentuknya, yaitu merupakan ketentuan –ketentuan yang telah mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi pakar hokum. Sumber hukum formil meliputi : a. UU b. Kebiasaan dan adat c. Perjanjian antara Negara (traktat) d. Keputusan hakim (yudisperdensi) e. Pendapat/ pandangan para ahli (dokrin) 2. Sumber hukum materil Adalah sumber hukum yang menentukan “isi” hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hokum. 4

Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti materil, karena: a. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara b. Pancasila merupakanjiwa dari setiap peraturan perUU atau semua

hukum. c. Pancasila merupakan isi dari sumber tertib hokum, artinya d. Bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cirta-cita

hukum serta moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara Indonesia. Adapun menifer sumber dari segala hokum bagi rakyat Indonesia meliputi : 1. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 Dilahirkan UUD45 sebagai dasar tertulis, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh serta peraturan peralihan UUD 45 Pasal III 2. Dekrit presiden 1959 Merupakan sumber bagi berlakunya kembali UUD 45, yang dikeluarkan berdasarkan hokum darurat Negara. Dalam masa ini lahirlah piagam Jakarta (22 juli 1945), hukumnya bersumber pada dukungan rakyat Republik Idonesia. Adanya dekrit ini dikarenakan pemerintahan masa itu yang menganut system liberal yang bertentangan dengan dasar dari pancasila yang menganut system demokrasi terpimpin. Adapun isi dari dekrit itu ialah: 1. Bubarkan konstituante 2. Kembali ke UUD 45 dan tidak berlakunya UUD S 50 3. Pembentukan MPRS dan DPRS 3. UUD proklamasi

Merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi dan merupakan tujuan dari NKRI yang terdiri atas adanya pembukaan , batang tubuh UUD 45 4. Surat perintah 11 maret 1996 ( super semar )

keluarnya super semar ini karena adanya penyimpangan dan penyelewengan jiwa dan ketentuan UUD 45 yang berlandaskan ideal dan stuktural revolusi Indonesia sejak berlakunya kenbali pada tanggal 5 juli 1959, tindakan yang dilakukan atas keluarnya supersemar ini adalah, pembubaran pki dan ormas-ormasnya dan Pengamanan beberapa mentri pada 18 maret 1966.

BAB III konstitusi A. Pengertian Konsititusi adalah keseluruhan system ketata negaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk , mengatur atau memerintah Negara. Jadi konstitusi dalam arti luas, Adalah keseluruhan dasar atau hkum dasar yang tertulis atau pun tidak ataupn campuran. Dalam arti sempit , adalah piagam dasar (UUD) yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara misalnya UUD RI 1945, konstitusi USA1787. B. PEMBAGIAN DAN KLASIFIKASI KONSTITUSI 1. Konstitusi absolute ( absolute begrif der verfassung ) 2. Konstitusi relative

( relative begrif der verfassung )

3. Konstitusi positif

( positive begrif der verfassung )

4. Konstitusi ideal

( ideal begrif der verfassung )

1. Konstitusi absolute, dibagi dalam :

6

•

Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencangkp bangunan hokum

•

Konstitusi sebagai bentuk Negara dalam arti keseluruhan ( bentuk Negara demokrasi )

•

Konstitusi sebagai factor integritas, bersifat abstrak dan fungsional . contohnya bendera sebagai lambing Negara

•

Konstitusi sebagai system tertutup dari norma hokum, jadi konstitusi adalah norma dasar sebagai sumber hokum bagi norma lainnya.

2. Konstitusi dalam arti relative Adalah konstitusi untuk golongan tertentu. Konstitusi ini di bagi kedalam: •

Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal

•

Konstitusi sebagai arti rormal tertulis ( berhubungan supaya hakhak tidak dilanggar oleh pengasa)

3. Konstitusi dalam arti positif Adalah putusan yang tertinggi berhubungan dengan pembuatan UUD yang menentukan nasib seluruh rakyatnya. Yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 4. Konstitusi dalam arti ideal

Adalah konstitusi yang berisi jaminan bagi rakyatnya agar hakhaknya dilindungi. C. Nilai konstitusi 1. Nilai normatif, di dapat jika penerimaan segenap rakyat suatu Negara oleh konstitusi benar-benar secara murni dan konsekwen. 2. Nilai nominal, adanya batasan masa berlakunya suatu konstitusi. Contohnya, PPKI

3. Nilai sematik, konstitusi hanya sekedar istilah. Contohnya, UUD 45 masa orde baru hanyalah di gunakan untuk alat pemuas penguasa , tidak di jalankan secara sungguh-sungguh. D. Sifat konstitusi 1. Formil dan materil Formil adalah konstitusi yang tertulis dalam suatu ketata negaraan, konstitusi ini dapat berfungsi atau bermakna jika telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Contohnya, UUD 45 Materil adalah konsyitusi yang dilihat dari segi isinya 2. Flexible ( flexsible conctitution ) dan rigid ( rigid concituation )

dikatakan flexible jika memiliki ciri: •

Elastic, karena dapat dengan mudah menyesuaikan diri

•

Diumumkan dan di ubah dengan cara yang sama seperti UU Menurut MOH. KUSNARDI dan HARMAILY IBRAHIM dikatakan flexsible dan rigid : - cara mengubah konstitusi -

Apakah konstitusi mudah atau tidak mengikuti zaman ( dinamis)

3. Tertulis dan tidak tertulis

E. Perubahan konstitusi 1. Perubahan konstitusi, menurut C. F. Strong a. Kekuasaan legislative Perubahan konstitusi dengan cara ini dilakukan dengan syarat : 1. Dalam siding perubahan konstitusi harus di hadiri oleh minimal 2/3 atau 2/4 dari jumlah anggota dan perubahan konstitusi dianggap sah jika usulan perubahan di stujui oleh suara terbanyak ( 2/3). 2. Sebelum perubahan dilakukan, lembaga perwakilan rakyat di

bubarkan, lalu diadakan pemilu yang baru dan lembaga 8

perwakilan rakyat yang baru ( sebagai konstituante ) yang melakukan perubahan konstitusi. 3. Untuk melakukan perubahan DPR dan MPR melakukan siding gabungan, sah jika di setujui oleh 2/3 dari anggotanya. b.

Oleh rakyat melalui referendum

Perubahan konstituante dengan pendapat langsung dari rakyat. Pendapatnya berupa : referendum, plebisit dan popular vote. Contohnya : referendum di prancis. c.

Oleh Negara bagian Terjadi hanya pada Negara federal karena pembentukan Negara federan dilakukan oleh Negara –negara yang membentuknya dan kostitusi adalah bentuk perjanian.

d. Dengan konversi ketata negaraan Terjadi jika untuk merubah konstitusi harus adanya badan khusus. Contohnya untuk merubah UUD 50, dibentuk majelis perubahan UUD. e. Menurut K.C W heare, perubahan konstitusi melalui 4 cara : 1. Some primary forces ( dengan orang-orang yang berpengaruh ) 2. formal amendement ( sesuai UU) 3. iudicial interpretation ( penafsiran hokum ) 4. usage and custom ( kebiasaan dan adat istiadat kenegaraan )

BAB IV SEJARAH HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia : - lahirnya Negara kesatuan -

Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan

-

Titik tolak dari pada pelakasanaan amanat penderitaan rakyat.

2. Lahirnya pemerinatahan indoensia -

Lahirnya bangsa Indonesia diawali dengan didirikanya BPPK pada tanggal 29 april 1945, di dalam masa berdirinya badan ini dapat menghasilkan rancangan UUD (16 juli 1945)

-

PPKI terbentuk pada tanggal 9 angustus 1945, pada masa terbentuknya PPKI menghasilkan : 1. Sidang I ( 18 agustus 1945 ) •

Pembentukan UUD 45

•

UUD 45

•

Memilih soekarno sebagai presiden dan mohamat hatta sebagai wakil presiden

•

Adanya komte nasional, sebagai pembantu presiden

2. Sidang II ( 19 agustus 1945)

•

Pembentukan 12 departemen pemerinatahan

•

Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerah

3. Adanya pembentukan batang tubuh dan penjelasan resmi UUD 45 B. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia 1. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949

Pada periode ini yang berdaulat adalah rakyat dengan di wakili oleh MPR.  Wewenang MPR : •

Menetapkan UUD dan GBHN

•

Memilih dan mengangkat presiden

•

Mengubah UUD 10

 Wewenang presiden •

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

•

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

Perubahan praktek ketata negaraan meliputi : •

Presiden dan wapres di pilih oleh PPKI

•

Sistem presidensil lalu berubah lagi menjadi system multi partai

•

KNIP ikut menentukan GBHN dengan presiden

•

KNIP dengan presiden, menentukan UU tentang urusan pemerintah

•

Dalam menjalankan tugas KNP digantikan oleh sebuah badan yang bertanggung jawab kepada KNIP

2. Periode 27 desember – 17 agustus 1950 Dalam masa periode ini dapat terbentuknya : •

Adanya KMB

•

Adanya piagam penyerahan kedaulatan

•

Status UNI

•

Persetujuan perpindahan

•

Terbentuknya RIS

3. Periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959 •

Adanya UUD RIS

•

Presiden sebagai kepala tertinggi baik dalam Negara maupun dalam hal pemerintahan

•

Adanya dekrit presiden

4. Periode 5 juli 1959 – sekarang a. Masa 5 juli 1959 – 11 maret 1966

•

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara

•

DPR gotong royong

•

Adanya MPRS

•

Adanya DPAS

•

Kembali pada UUD 445

•

Adanya surat 11 maret 1966 ( supersemar) yang berisikan : - kembali pada UUD 45, - bubarkan ormas PKI - turunkan harga.

b. Masa 11 Maret 1996 – oktober 1999 •

Zaman orde baru, banyaknya terjadi praktek KKN

•

Transisi menuju demokrasi

c. Masa 11 maret – sekarang •

Zaman reformasi

•

Lahirnya amandement 45

•

Adanya peraturan dasar hokum pemilu

•

Adanya Perlindungan HAM

BAB V BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. pengertian Bentuk Negara menggambarkan dasar – dasar Negara, susunan dan tata tertib Negara, organ tertinggi dalam Negara, kedudukan masing-masing organ dalam kekuasaan Negara “melukiskan bekerjanya organ tertinggi”.

12

B. Bentuk – bentuk Negara 1. Negara kerajaan ( monarchie ), dengan system antara lain :

a. System absolute, contohnya: raja pilip II di spanyol b. System terbatas , contohnya : inggris c. System kostitusional ( parlement “DPR”), contohnya: kerajaan belanda

2. Negara republic, ialah negara pemerintahan rakyat yang dikepalai dengan kepala Negara yang dipilih dengan masa jabatan 4 – 5 tahun. Dengan system antara lain : a. System referendum ( rakyat secara langsung ), contohnya: yunani, romawi kuno b. System parlementer, contohnya : Indonesia c. System presidensil, contohnya: Indonesia 3. Aristokrasi ( oligarki ) Pemegang kekuasaan dipimpin oleh golongan berkuasa, bangsawan 4. Demokrasi, ialah suatu Negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertinggi ditangan rakyat a. Demokrasi langsung b. Demokrasi tak langsung 5. Autokrasi Suatu Negara yang autokrasi terpimpin (autroritaren fuhrerstaata/ autoritihre) dipimpin oleh kekuasaan Negara, berdasarakan atas pandangan autoriteit Negara.

D.Susunan pemerintahan 1. Negara kesatuan ( unisetarisme ), negara yang bersusunan tunggal

Ialah Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh Negara yang berkuasa hanyalah suatu pemerintah. Macam-macam Negara kesatuan : a. Negara kesatuan sentralistik Dimana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Contohnya : jerman di bawah kekuasaan hitler b. Negara kesatuan desentralisasi Dimana kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus daerahnya. Contohnya : RI dengan daerah swatantra. 2. Negara serikat (federasi), budesstaat, Negara yang berursusunan jamak 3. Perserikatan Negara-negara Negra atau gabungan Negara-negara atau bentuk kenegaraan atara lain: a. Serikat Negara b. Negara uni, yaitu -

Uni personil ( personele unie ) uni riil ( reele unie )

c. Negara di bawah pengawasan, yaitu - protektorat colonial - proktorat internasional d. koloni e. mandate f. perwakilan 4. PBB 5. dominion 14

E.

sisten pemerintahan 1. presidensil a. latar belakang timbulnya timbul dari bentuk Negara monarchi yang kemudian mendapat pengaruh dari pertanggung jawaban menteri. Sehingga fungsi raja merupakan factor stabilitasis jika terjadi perselisihan antara eksekutif dan legistalif. Misalnya kerajaan inggris, perancis dan belanda. b. keuntungan penyelesaian antara pihak eksekutif dan legislative mudah dapat tercapai. c.

kelemahan 1. pertentangan antara eksekutif dan legislative bisa sewaktu-waktu terjadi menyebabkan cabinet harus mengundurkan diri, dan akibatnya pemerintahan tidak stabil. 2. sebaliknya, seorang prsiden dapat pila membubarkan legislative 3. pada system parlement dengan multi partai ( cabinet koalisi ) apabila terjadi mosi tidak percaya dari beberapa parpol, sering terjadi pertukaran ( pergantia kabinet )

2. persidensil a. latar belakang timbulnya timbul dari keinginan untuk melepaskan diri dari dominasi kekuasaan raja, dengan mengiki\uti ajaran montersquieu dengan ajaran tiras politika. Misalnya, Negara USA timbul sebagai kebencian atas raja George II ( inggris) b. keuntungan pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil c. kelemahan

1. kemungkinan terjadi bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara, menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislative. 2. untuk memilih presiden dilakukan oleh masa jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan- perbedaan yang timbul pada para pemilihan dapat mempengaruhi sikap dan pandangan lembaga itu berlainan. 3. qualisi, pada system pemerintahan ini di bagi menjadi dua bagian. Yaitu : a. qualisi parlementer b. qualisi persidensil 4. referendum a. referendum obligator yaitu jika keputusan rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena sangat penting. b. Referendum fakulatif yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU biasa, karena kurang pemting F.

Bentuk Negara Indonesia adalah “republic”

G. system pemerintahan Indonesia, menurut UUD 45 1. system pemerintahan pra amandemen UUD 45 ialah system presidensil 2. system pemerintahan pasca amandement UUD 45 ialah system presidensil, dengan perubahan : - presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat - presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR

BAB VI KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA A. Konsep dasar Negara hokum 16

Dewasa ini Negara hokum modern di bagi menjadi : a. Negara hokum eropa continental Negaa hokum ini di pelopori oleh Kant dan Fichte, yang mengemukakan paham liberalism yang menentang kekuasaan absolute dari para raja. Dalam paham ini menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah secara langsung terhadap penyelenggaraan kepentingan rakyat, pemerintah hanya mengawasi dan bertindak apabila terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentinganya, sehingga sikap pemerintah menjasi pasif. Menurut Kantnegara hokum memuliki 4 unsur : 1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 1. Adanya pemisahan kekuasaan dalam Negara 2. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan UU yang telah di buat sebelumnya 3. Adanya peradilah administrasi yang berdiri sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. b.Negara hokum anglo saxon Negara yang menganut apa yang disebut dengan the rule of law / pemerintahan oleh hokum. Contoh Negara yang menganut system ini adalah inggris. 3 unsur the rule of law : 1. Adanya supermasi hokum, artinya kekuasaan tertinggi dalam Negara ialah hokum 2. Persamaan kedudukan di mata hokum 3. Perlindungan HAM c. Negara hokum RI Negara dapat dikatakan Negara hokum jika memiliki 4 syarat :adanya pengakuan HAM, adanya pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan UU , peradilan administrasi. Indonesia sendiri menganut konsep hokum continental, yang manganut asas rechlsstsst continental dan asas rule of low. Bukti Indonesia sebagai Negara hokum :

-

penjelasan UUD 45 “ Indonesia adalan Negara yang berdasarkan hokum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”

-

pasal 1 ayat 3 “ Negara Indonesia adalah Negara hokum”

Jadi substansi tentang konsep Negara hokum adalah : a. Adanya paham konstitusi b. system demokrasi kedaulatan rakyat

B . asas pembagian kekuasaan Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan di bagi dalam trichotomy/ tiras politica -

Legislative

-

Eksekutif

-

Yudikatif

Sedangkan di Indonesia itu tidak menganut pemisahan kekuasaan melainkan menganut pembagian kekuasaan sebagai berikut : 1. Pada dasarnya UUD 45 mengenal pembagian kekuasaan 2. UUD 45 membagi menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai perUU 3. Kekuasaan yudikatif dadalah badan yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislative C. Stuktur kelembagaan Negara a. struktur kelembagaan sebelum perubahan UUD 45 MPR UUD 45

18

DPR

BPK

Kekuasaan legislative

Kekuasaan eksekutif (inspektif)

Presiden & wapres

MA

DPA

Kekuasaan kehakiman (legislative)

Kekuasaan konsultan

b. struktur kelembagaan Negara setelah perubahan UUD 45 UUD 45

BPK

MPR

Presiden

Kekuasaan kehakiman

Wakil presiden

DPD DPR

MK

MA

1. Lembaga legislative a. MPR •

Jumlah anggota MPR 700 orang, terdiri dari 500 DPR, 135 DPD I, 65 utusan golongan

•

Tugas dan wewenang: - mengubah dan menetapkan UUD -

Menetapkan GBHN

-

Nelantik presiden dan wakilnya

-

Memberhentikan prsiden dan wakilnya dalam masa jabatan menurut UUD

-

Memilih wapres dari 2 calon yang di ajukan presiden jika ada kekosongan wapres

-

Memilih presiden dan wakilnya jika ada kekosongan jabatan

-

Menetapkan peratutan tata tertib dari kode etik MPR

b. DPR •

Berjumlahkan 500 orang anggota, 462 orang anggota partai politik hasil pemilu, 38 orang ABRI

•

Tugas dan weweanang -

Membentuk UU

-

Setiap RUU di bahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, jika RUU tidak mendapatkan persetujuan maka tidak dapat di ajukan pada siding DPR masa itu

-

Menyatakan perang, membuat perdamaian , perjanian

-

Menetapkan PerUU, sebagai pengganti UU

-

Pengankatan hakim agung

-

Pengankatan dan pemberhentian komisi yudisial

-

Memperhatikan pemberian amnesi dan abolisi

-

Memilih anggota BPK

•

Hak -

Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan tentan kebijakan pemerintah

-

Hak angket, yaitu hak menyelidiki kebijakan pemerintah

-

Hak mengatakan pendapat

c. DPD •

Jumlah anggotanya 1/3 jumlah DPR

•

Tugas dan wewenang: 20

-

Mengajukan RUU tentang otonomi daerah kepada dpr

-

Ikut membahas RUU tentang otonomi daerah

-

Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU APBN dan RUU yang berkaiatan dengan pajak, pendidikan dan agama

-

Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK, sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang RUU, yang berkaitan dengan APBN

-

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakilnya kepada presiden melalui metri dalam negri bagi DPRD provinsi dan mentri dalam negri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota

-

Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan pemerintahan daerah terhadap rencana perjajian internasional daerah

-

Memberikan persetujuan terhadap pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

-

Membentuk panitia pengawasan pemilu daerah

-

Mlakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dlam penyelenggaraan pemilu

-

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dndengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

2. Lembaga ekekutif a. Presiden •

Syarat : - mampu secara jasmani dan rohani, bertakwa kepada tuhan, setia pada pancasila dan UUD dan cita-cita proklmasi - WNI, tidak berhianat kepada Negara, tinggal di NKRI, telah di audit kekayaanya, tidak memiliki hutang, tidak sedang pailit,

tidak di cabut hak pilihnya, tidak berbuat yang tercela, terdaftar sebagai terpilih, ada NPWP, ada riwayat hidup, belum menjadi presiden dan wakil presiedn selama 2 kali masa periode, tidak pernah di penjara karena maker,minimal 30 th, bukan bekas PKI, tidak pernah di penjara lebih dari 3 tahun. •

Tugas dan wewenang: -

Memiliki keusaan legislative ( pasal 5ayat 1, pasal 21 ayat 2, pasal 22 ayat 1, pasal 23 ayat 2)

-

Memiliki kekuasaan yudikatif

-

Membentuk perpemerintahan

-

Membentuk UU tentang peraturan lembaga tinggi Negara

-

Berperan Sebagai kepala Negara ( pasal 10 , pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1,2 dan 3, pasal 15, pasal 16, pasal 17 ayat 2 dan 1)

b. Wakil presiden •

Tugas dan wewenang: -membantu presiden dalam melakukan tugasnya -

Membantu presiden

-

Memperhatikan masalg tentang kesejahtraan rakyat

-

Melakukan pengawasan oprasional pembangunan dengan bantuan departemen

c. Mentri

3. Lembaga yudikatif a. MA 22

•

Berjumlah 60 orang

•

Tugas dan wewenang: - menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hokum -

Mengadili tingkay kasaki

-

Menguji perUU

-

Memeriksa dan merumuskan permohonan PK

-

Memberikan pertimbangan hokum kepada presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi

-

Melakukan pengawasan terhadap peradilan

-

Memutuskan permohonan kasasi

-

Menguji perUU

-

Sebagai pengawas bagi penasehat hokum dan notasris, bersama-sama dengan presiden.

-

Mengadili pada siding pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

-

Memutuskan sengketa kewarganegaraan

-

Memutuskan pembubaran parpol

-

Memutuskan perselisihan tentang pemilu

-

Melakukan pendaftaran calon hakim agung

-

Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung

-

Menetapkan calon hakim agung

-

Mengajukan calon hakim agung ke DPR

b. MK

c. KY

4. Lembaga eksaminatif a. BPK -

Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara

-

Memeriksa pelaksanaan APBN VII PEMERINTAH DAERAH

A. Pendahuluan Dalam sisitem pemerintahan daerah di kenal adanya dua asas yaitu, asas sentralisasi dan asas desentralisasi (kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ntuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan tentang daerah tersebut). Pasal 29 ayat 2 UU no. 32/2004, mengenai alas an berhentinya kepala dan wakil daerah : 1. Meninggal dunia 2. permintaan sendiri 3. diberhentikan, dengan alasan: a. berakhir masa jabatan dan telah di lantik pejabat baru b. tidak dapat menjalankan tugas berturu-tururt selama kurun waktu 6 bulan c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala atau wakil kepala daerah d. melanggar janji jabatan sebagai kepala atau wakil kepala daerah e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala atau wakil kepala daerah f. melanggar larangan bagi kepala atau wakil kepala daerah sedangkan cara pemberhentiannya, dilakukan dengan cara: 1. Pemberhentian melalui keputusan DPR semata, karena -

meninggal, 24

-

keputusan sendiri,

-

berakhir masa jabatan dan telah di lantik pejabat baru

-

tidak dapat menjalankan tugas berturu-tururt selama kurun waktu 6 bulan

-

mengalami krisis kepercayaan public yang meluas

Dalam pelaksanaanya jika ternyata terbukti sesuai dengan salah satu alasan dari pemberhentian di atas DPR merapatkannya lalu di umunkan hasil keputusannya, atau dapat juga dilakukan dengan cara di adakannya hak angket oleh anggota DPR. 2. Pemberhentian melalui pertimbangan MA, karena - Melanggar janji jabatan sebagai kepala atau wakil kepala daerah - Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala atau wakil kepala daerah

3. Pemberhentian langsung oleh prsiden, karena - Melanggar larangan bagi kepala atau wakil kepala daerah Pasal 157 UU no 32/2004 menyatakan APBN ini berasal dari tiga sumber pendapatan, yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: a. hasil pajak daerah b. hasil retribusi daerah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. DLL yang sah 2. Dana Perimbangan (Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentalisai) yang terdiri dari: a. dana bagi hasil b. dana alokasi umum c. dana alokasi khusus

3. Pendapatan daerah lainnya yang sah

B. Pemerintah daerah dalam prespektif sejarah 1. Otonomi daerah berdasarkan UU no.1 th 1945 “Komite nasional daerah menjasi badan perwakilan rakyat daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur pemerintahan pusat dan pemertintahan daerah yang lebih luas dari padanya”. 2. Otonomi daerah berdasarkan UU no 22 th 1948 “ penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU no 22 th 1948, daerah memiliki 2 macam kekuasaan yaitu otonomi dan tugas pembantuan. Kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui 2 bentuk, yaitu: a. penyerahan penuh, artinya baik tentang asasnya (prinsip) maupun tentang caranya menjalankan kewajiban ( pekerjaan) yang diserahkan itu, diserahkan semuanya kepada daerah ( hak otonom) b. penyerahan tidak penuh, artinya penyerajan harusnya mengenai cara menjalankan saja, sedangkan prinsip-perinsipnya (asas) ditetapkan oleh pemerintah puast sendiri. 3. Otonomi daerah berdasarkan UU no 18 th 1965 Asas desentralisasi yang berdasarkan system rumah tangga nyata 4. Otonomi daerah berdasarkan UU no 5 th 1974

Penjelasan umum UU no 5 th 1974, juga menjelaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu: a. Agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri b. Untuk meningkatkan adanya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayaran terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan c. Memberikan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya 26

5. Otonomi daerah berdasarkan UU no 22 th 1999

Merumuskan 3 ruang lingkup interaksi yang utama, yaitu: a. bidang politik, yaitu sebagai sebuah proses untuk membentuk ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memgungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang respontive b.bidang ekonomi, yaitu terbentuknya peluang bagi pemerintag daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagynaan potensi ekonomi daerah. c. bidang social, yaitu menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan disekitarnya. C. Pemerintah daerah menurut UU no. 32 tahun 2004 (pemda)

Disahkan tanggal 15 oktober 2004, menggantikan UU no 22 tahun 1999 hal yang mendasar dalam pemda adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD serta mekanisme pemilih kepala daerag yang lebih demokrastis. D. Pemilihan kepala daerah Dalam pelaksanaan pelilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat dan pemilihan tak langsung yang di laukan oleh DPRD.

VIII KEWARGANEGARAAN

A. Penghuni Negara -

Warga Negara, yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hokum dengan pemerintah Negara tesebut.

-

Orang asing, yaitu warga Negara asing yang tinggal di Negara tertentu

-

Pribumi, yaitu penduduk asli Negara tersebut

-

Warga Negara keturunan asing , yaitu warga Negara yang telah menjasi warga Negara asing

B. Asas-asas kewarganegaraan

kriterium

kelahiran

Ius

naturalisasi

Ius soli

permohon an

diberika

Keterangan: 1. Naturalisasi ialah suatu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara 2. ius sanguinis adalah asa yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan “orang tua” tanpa dilihat dimana ia dilahirkan. 3. ius soli adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat dimana ia dilahirkan C. Masalah kewarganegaraan 1. Dwi kewarganegaraan (bipatride)

28

Dapat terjadi jika negara orang tua si anak menganut system ius sanguinis dan si anak di lahirkan di Negara yang menganut system ius soli 2. Tanpa kewarganegaraan (apartude) Dapat terjadi jika si anak lahir di Negara penganur ius sanguinis dan Negara orang tuanya menganut ius sol D. Sejarah kewarganegaraan 1. Zaman belanda a. Kaula Negara belanda orang belanda b. Kaulanegara bukan belanda tapi termasuk bumi putra c. Kaulanegara belanda bukan belanda, tapi bukan bumi putra, seperti Cina dan india 2. Zaman proklamasi menurut UU no 3 tahun 1946 a. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia b. Orang yang lahir, bertempat kediaman dan kedudukan di WNI c. Anak yang lahir, di dalam wilayah Negara inodnesia Pasal 1 (A),(B) a. WNI dalam daerah Negara Indonesia b. Orang peranakan yang lahir dan tinggal minimal 5 tahun berturutturut dan berumur 21 tahun kecuali ia menyatakan keberatan menjadi WNI 3. KMB a. Orang belanda yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan sebelum 27 desember 1949 b. Orang Indonesia asli c. Orang eropa dan timur asing 4. Berdasarkan UU no 60 th 1958

a. Mereka yang berdasarkan UU/ peraturan / perjanjan yang terlebih dahulu berlaku b. Mereka yang memenuhi persyaratan dalam UU E. Masalah kewarganegaraan asing Masalah lain dalam hubungan orang asing adalah tentang perkawinan campuran, yaitu: perkawinan antara dua orang berbeda kewarganegaraan. Dengan perbedaan hokum menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu: 1. Perkawinan campur antara golongan (intergentil) Perkawinan antara 2 orang yang saling berbeda kewarganegaraan 2. Perkawinan campur antara tempat (intrelocaal) Perkawinan antara orang –orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat yang berbeda, misalnya orang minang dengan jawa 3. Perkawinan campur antara agama (interreligious) Berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran, terdapat 2 asas: 1. Asas mengikuti Sang istri mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawianan berjalan.hal ini dilakukan supaya terdapat keadaan harmonis dalam keluarga diperlukan kesatuan yuridis maupun dalam jiwa perkawinan, yaitu kesatuan lahir dan batin. Kesatuan hokum dalam keluarga ini tidak bertentangan dengan prinsip persamaan antara suami dan istri. Negara yang mengikuti asas ini belanda, belgia, perancis, yunani, itali, libanon dan lainnya. 2. Asas persamarataan Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan eseorang, dalam arti mereka masing-masing (suami-istri) bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah menjadi suami-istri. Negara yang menpergunakan asas ini di antaranya: Australia, Canada, Denmark, Inggris, jerman, Israel, swedia dan birma.

30

IX PEMILU A. Fungsi pemilu -

Pembentukan legislative, penguasa dan pemerintah

-

Pembentukan politik rakyat

-

Sirkulasi elit politik

-

Pendidikan politik

B. Tujuan pemilu -

Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib

-

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

-

Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga Negara

-

Membentuk konsep demokratisliberal

-

Melegitimasikan system politik

-

Mengabsahkan kepemilikan politik

-

Unsure pokok partisipasi politik di Negara demokrasi barat

C. Ciri-ciri pemilu -

Diselenggarakan secara regular

-

Pilihan yang benar-benar berarti

-

Kebebasaan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan

-

Hak pilih orang dewasa yang universal

-

Perlakuan yang sama dalam pemberian suara

-

Pendaftaran pemilih yang bebas

-

Penghitung dan pelapioran yang tepat

D. System pemilu 1. Sistem pemilihan mechanis

System yang mengutamakan individu sebagai pengenal hak pihak aktif dan memandang rakyat sebagai suatu masa individu yang masingmasing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan 2. System proposional System dimana persentasi kursi di badan perwakilan rakyat yang di bagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. 3. System organic

Pemilihan diselenggaarakan dan dopimpin oleh tiap-tiap persekutuan datau golongan hidup dalam lingkungan sendiri E. Pemilu dalam lintas sejarah 1. Pemilu berdasarkan UUDS 50 Pemilu pertama ini masih menganut pemilihan tidak langsung hal ini dikarenakan masih banyaknya orang idnonesia yang buta huruf dan tidak adanya perUU khusus mengenaip pemilu. Pemilu diadakan 2 kali yaitu yang pertama pemilu untuk memilih anggota DPR dan yang kedua untuk memilih konstituate. Pada pemilu awal ini diikuti oleh lebih dari 30 partai politik 2. Pemilu berdasarkan UUD 45 Pemilu yang berdasarkan kebebasan, tidak dipakai lagi karena anggota DPR diangkat khusus bagi anggota ABRI. Anggota DPR sendiri berjumlah 460 orang, 360 hasil dari pemilu, 100 anggota ABRI, 75 orang golongan lain. Pembagian kursi pemilu : a. partai di bagi dengan kiesautient b. jika ada partai yang stembus accord, maka jumlah sisa partai di bagi dengan kiesautient c. jika masih ada sisa kursi diberikan kepada parpol 3. Pemilu 2004 a. Pada system pemilu ini dilaksanakan dalam 2 sistem terbuka yaitu

1. System proposional dengan caleg terbuka 32

System proposional merupakan system pemilu, dimana jumlah kursi yang diperoleh suatu parpol peserta pemilu berbanding lurus dengan perolehan suatu parpol tersebut. Sedangkan daftar caleg terbuka artinya melalui pemilu, pemilih dapat menentukan secara langsung calon yang diinginkan. System ini digunakan untuk memilih anggota DPR/DPRD. Aapun caranya yaitu dengan memilih tanda gambar parpol dan nama calon anggota DPR/DPRD; kertas kuara yang akan dicoblos meliputi tanda gambar parpol dan nama caleg; derta tiap daerah karena calegnya berbeda; 2. System distrik berwakil banyak System distrik berwakilan banyak menunjukan bahwa suatu wilayah distrik (provinsi) memiliki lebih dari satu wakil, yakni jumlah anggota DPD untuk setiap propinsi ditetapkan 4 orang system ini digunakan untuk memilih DPD, caranya yaitu memilih calon anggota DPD; kertas suara berupa foto gambar calon. b. Mekanisme pemilu Lembaga penyelenggara pemilu ialah KPU, yang terdiri dari KPU pusat dengan anggota 11 orang dan KPU provinsi , KPU kota/ kabupaten, yang masing-masing beranggotakan 5 orang, sedangkan KPPS beranggotakan 3 orang. Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu 2004 adalah: 1. Tahapan sosialisasi •

Tahapan pertama, untuk membangun pemahaman calon pemilih terhadap terjadinya perubahan fundamental

•

Tahapan kedua difokuskan ada informasi dan tata cara teknis pencoblosan surat suara

•

Tahap ketiga di fokuskan pada sosialisasi pemilihan presiden

2. tahapan pelaksanaan •

Tahapan pertama pemilu legislative

•

Tahapan kedua memilih prsiden, meliputi 2 putaran Putaran pertama pemilihan pasangan calon presiden dan wapres , di lanjutkan dengan tahapan selanjutnya jika tidak ada

pasangan calon presiden/ wapres terpilih pada emungutan putara pertama dengan ketentuan memiliki suara 50%. Tetapi jika tidak ada pasangan terpilih, maka dua pasang yang memperoleh suara terbanyak pertama dan keuda kembali dipilih oleh rakyat decara langung dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran ke 2 c. Program 100 hari kerja Pada pemerintahan periode ini menetapkan program 100 hari kerja untuk merealisasikan jaji dan propaganda jangka pendek. Langkah awal dari 100 hari kerja terutama di teraknkan pada semua sector baik hokum, pendidikan, kesehatan maupun sector-sektor lain khususnya pemberantasan korupsi.

34