Tugas Hukum Tata Negara

Tugas Hukum Tata Negara Nama : Wendi Gunawan NPM : 110110080162

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia a. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 - UUD 1945 - Undang-undang/perpu - Peraturan pemerintah - Peraturan presiden - Perturan daerah b. Berdasarkan Tap MPR No. III tahun 2000 - UUD 1945 - Ketetapan MPR - Undang-undang - Perpu - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan Daerah c. Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 - UUD 1945 - Ketetapan MPR - Undang-undang/perpu - Peraturan pemerintah - Keputusan presiden - Peraturan menteri/keputusan menteri - Perda

2. Pengertian dari tiap tingkatan perundang-undangan berdasarkan UU No.10 tahun 2004 a. UUD 1945 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. b. UU/Perpu Undang-undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. c. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. d. Peraturan Presiden Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. e. Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

3. Materi muatan dari tiap tingkatan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 A. Materi Muatan UUD (Konstitusi) Menurut Sri Soemantri, paling tidak ada tiga hal yang harus dimuat sebagai materi muatan dalam suatu konstitusi yaitu: a. pembentukan lembaga/organ negara; b. pembagian kekuasaan/kewenangan antar lembaga/organ tersebut; c pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga/organ negara tersebut. Hens van Maarseven dan van der Tang dalam bukunya Written Constitutionsebagaimana dikutip oleh Prof. Sri Soemantri (Fungsi Konstitusi

dalamPembatasan Kekuasaan, Jurnal Hukum No. 6 Vol. 3, 1996 hal. 4), mengatakan bahwa : Constitution as a means of forming the state’s own political and legalsystem; Constitution as a national documentand as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence of a nation. B. Materi Muatan Undang-undang/Perpu A.Hamid, SA sebagai konseptor “materi muatan” mengatakan bahwa berdasarkan UUD1945 asli (sebelum Perubahan) ada 18 hal (butir) yang secara tegas-tegas diperintahkan oleh UUD 1945. Namun sesudah terjadinya Perubahan Pertama danPerubahan Kedua UUD 1945 (SIUM MPR 1999 dan ST MPR 2000), yang secarategas-tegas harus diatur lebih lanjut dengan UU menjadi 28 hal (butir) yaitu:Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat(1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18Bayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (4), Pasal 22A, Pasal22B, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 ayat(5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 25E, Pasal 26ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 36C UUD 1945. Hal-hal lain yang harus diatur dengan UU adalah hal-hal yang berkaitan dengan asas konstitusionalisme dan asas negara berdasar atas hukum (rechtsstaat). Di samping itu, hal-hal yangmembebani masyarakat, mengurangi kebebasan orang atau yang berkaitan dengan HAM juga harus diatur dan merupakan materi muatan UU. Apabila ke-28hal tersebut yang perlu diatur atau ditetapkan dengan undangundang dirinci,maka kita akan mendapatkan muatan undang-undang yang materi-materinya dapat dirumuskan sebagai berikut: a. yang secara tegas diperintahkan oleh UUD untuk diatur dengan UU; b. yang mengatur lebihlanjut ketentuan-ketentuan UUD dan TAP MPR;

c. yang mengatur HAM penduduk, terlepas dari kedudukannya sebagai warganegara atau bukan; d. yang mengatur hak dankewajiban warga negara; e. yang

mengatur pembagian

kekuasaan

negara,

termasuk kekuasaan

peradilan danhakim yang bebas; f. yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara ; g. yang mengatur pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil; h.yang mengatur siapa warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan; i. hal-hal lain yang oleh ketentuan suatu undang-undang,

ditetapkan untuk

diatur lebih lanjut dengan UUlain. j. yang mengaturlebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU. Di dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan , pada pasal 8 disebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur undang-undang berisi hal-hal yang : a.mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi : 1. hak-hak asasi manusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3.pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4.wilayah negara dan pembagian daerah; 5.kewarganegaraan dan kependudukan;

6.keuangan negara, b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UndangUndang Materi muatan Perpu adalah sama dengan UU. Hanya saja repotnya dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, Perpu diletakkan di bawah UU, sehingga Perpu dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana UU, padahal tidak. Sedangkan untuk materi muatan dari perturan pemerintah pengganti undangundang (perpu) berdasarkan pasal 9 UU No. 10 tahun 2004 ini sama seperti materi muatan dari undang-undang.

C. Materi Muatan Peraturan Pemerintah (PP) Dalam Pasal 5 ayat (2). UUD 1945 dikatakan: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dalam Pasal 141 ayat (1) KRIS1949 disebutkan: Peraturan Pemerintah penjalankan undangundang ditetapkan oleh pemerintah. Namanya ialah peraturan pemerintah, dan dalam Pasal 98 ayat (1) UUDS 1950 disebutkan sama dengan yang ada dalam KRIS 1949,kecuali kata "penjalankan” diganti "penyelenggara”. Jadi Peraturan Pemerintah ialah peraturan yang diciptakan semata-mata untuk menjalankan/menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian maka materi muatan Peraturan Pemerintah ialah semua materi undang-undang yang perlu"dijalankan/diselenggarakan" lebih lanjut, atau dengan kata lain yang perlu "diatur" lebih lanjut. Repotnya lagi dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan “perintah” UU. Menurut A. Hamid, PP dapat dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan UU baik diatur secara tegas (eksplisit) maupun tidak diatur secara tegas. Berdasarkan pasal 10 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa materi muatan dari Peraturan

Pemerintah (PP) adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. D. Materi Muatan Keputusan Presiden (Keppres) Pasal 4 ayat(1) UUD 1945 menegaskan, bahwa Presiden Rpublik Indonesia memegang

kekuasaan

pemerintah menurut Undang-Undang

Dasar. Menurut A. Hamid, SA Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa sistem Pemerintahan Negara terdiri dari tujuh sendi, yakni: a. Wawasan Negara Hukum (rechtsstaat); b. SistemKonstitusionalisme; c. Kekuasaan NegaraTertinggi di tangan MPR; d. Presiden ialah penyelenggarapemerintah negara tmggi; e. Presiden tidakbertanggung jawab kepada DPR; f. Menteri ialah PembantuPresiden; dan g. Kekuasaan KepalaNegara tidak tak terbatas. Mengingat luasnya kekuasaan pemerintahan yang ada dalam kewenangan Presiden, dapatkah materi muatan Keputusan Presiden dirumuskan dengan sistem "sisa” (residu) yakn iapa yang tidak termasuk materi muatan UU dan PP Apabila pemikiran ini diterima, maka berarti Keputusan Presiden dapat mempunyaid

aya

laku

keluar

mengenai

hal-hal

yang

kewenangan

pengaturannya tidak menjadi porsinya UU dan PP. Menurut A. Hamid, SA masih banyak diantara kita yangberpendapat bahwa Keputusan Presiden hanya mempunyai daya laku ke dalam sebagai"maatregelen van uitvoerend gezag" saja, setaraf "instructiesvoor ambtenaren". Dapatkah Keputusan Presiden mengatur hal-hal yang dilimpahkan oleh UU dan PP yakni mengatur lebih lanjut secara tegas yangdimintakan oleh UU dan PP. Sedangkan UU telah mempunyai Peraturan Pemerintah

yangmerupakan tempat khusus bagi

pengaturan ketentuan-ketentuannya lebih lanjut.

Dengan demikian meskipun UU dapat saja melimpahkan lebih lanjut kepada Keputusan Presiden namun dengan demikian UU telah "melampaui" apa yangsemestinya diatur lebih lanjut dengan PP yang memang khusus diadakan untuk mengatur lebih lanjut suatu UU. Sebaliknya PP,seyogyanya telah cukup merupakan tempat bagi pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuan UU. Narnun demikian, PP dapat saja melimpahkan rincian lebih lanjut ketentuan-ketentuannya kepada Keputusan Presiden apabila dianggapnya perlu. Tetapi apabila Peraturan Pemerintahitu sudah cukup, Keputusan Presiden yang bersangkutan seyogyanya tidak diperlukan lagi. Dengan demikian

masing-masing

jenisperaturan

perundang-undangan

dapat

menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Berdasarkan pasal 11 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. E. Materi Muatan Peraturan Daerah a. Perda Propinsi Materi muatan Perda Propinsi adalahhal-hal lebih lanjut yang perlu diatur dengan Perda sesuai dengan perintah UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 jo PP No. 25/2000 dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat propinsi dan tugas pembantuan (medebewind) serta dekonsentrasi untuk mengurus

kepentingan

rakyat

setempat

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan Materi muatan Perda Propinsi adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 13 (tugas pembantuan) dari UU No. 22/1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi SebagaiDaerah Otonom (vide Pasal 3 PP No. 25/2000). Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah Propinsi adalah mengenai APBD dan hal-halkeuangan lainnya pada tingkat Propinsi sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) danPasal 23 ayat (1) UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Materi MuatanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota Materi muatan PerdaKabupaten/Kotaadalah materi muatan sisa (teori residu) yang tidak merupakan materi muatanhal-hal yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPropinsi sebagaimana diatur dalam PP No. 25/2000. Khusus untuk kewenangan wajibberdasarkan Pasal 11 UU No. 22/1999 adalahmerupakan materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan: a. pekerjaan umum; b. kesehatan; c. pendidikan dan kebudayaan; d. pertanian; e. perhubungan; f. industri danperdagangan; g. penanaman modal; h. lingkungan hidup; i.

pertanahan;

j.

koperasi; dan

k.

tenaga kerja.

Di samping itu bagiPerda Kabupaten/Kotadapat dimuat pula materi muatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan (medebewind)yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota baik oleh Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah Propinsi. Materi muatan Perda Kabupaten/Kota tersebut di atassebagaimana diuraikan di muka masih dibatasi lagi dengan materi muatan PerdaPropinsi sebagai pelaksanaan kewenangan daerah Propinsi sebagaimana diaturdalam PP No. 25/2000. Dasar hukumnya adalah Pasal 11

dan Pasal 13UU No. 22/1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 25/2000 (videPasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)) melalui teori residu. Di samping itu materi muatan PerdaKabupaten/Kota adalah hal-hal yang berkaitan

dengan pengelolaan

keuangan daerahKabupaten/Kota dan

Penetapan, Perubahan dan Perhitungan APBD,Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Materi MuatanPeraturan Desa (atau yang sejenis) Materi muatan Peraturan Desa (yang sejenis misalnya Nagari), adalah halhal yang berkaitandengan sifat yang khas dari desa/nagari untuk diatur dalam Peraturan Desamisalnya adat istiadat setempat. Sebagai contoh adalah upacara “bersih desa”, dsb. Berdasarkan

pasal 12 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus suatu daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sumber A. Hamid,SA

Makalah “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan” Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun ke IX, Mei 1979 dan dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, BPHN, DepartemenKehakiman, Jakarta, 1982.

B. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan B. http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia C. http://hukumham.info D. www.hsp-prs.org E. www.legalitas.org