Negara Hukum Dan Ham.docx

A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum. 1. Pengertian Negara Hukum. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, there exists only one perfect society in the natural order, namely the state (Henry J. Koren (1995:24). Dalam perkembangan zaman, teori klasik tentang negara ini tampil dalam berbagai macam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya berbagai macam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurnya. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep

“masyarakat sempurna”

menginspirasikan

lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo– Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Winarno, 2007). Gagasan negara hukum di yang Republik

Indonesia

demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Indonesia

(Dr.

Tjipto

Mangoenkoesoemo

dan

kawan-kawan) sejak hampir satu abad

yang

pembicaraan pada waktu itu masih dalam

lalu. Walaupun

konteks hubungan

Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen, berpemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik

Usaha-Usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia

(BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei –1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah rechsstaat (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2). Dalam sidang–sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi – konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan

tentang penghormatan, dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2) Pengertian

negara

hukum

selalu

menggambarkan

adanya

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal (2003), dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Menurut Winarno (2010), konsepsi negara hukum Indonesia dapat di masukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alenia IV. Bahwasannya, negara bertugas dan bertanggungjawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

2.

Ciri Negara Hukum Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung

mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur- unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan

jaman.

Konsep

negara

hukum

material

yang

dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. a) HAM terjamin oleh undang-undang b) Supremasi hukum c) Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum d) Kesamaan kedudukan di depan hukum e) Peradilan administrasi dalam perselisihan f)

Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi

g) Pemilihan umum yang bebas h) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

B. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya

mencairkan

kebekuan-kebekuan

dogmatika.

Hukum

dapat

menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat

D. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia Dimana pun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

E. Hak Asasi Manusia

1.

Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No.

39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.Hak asasi mencangkup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi : a. Hak asasi pribadi (Personal Rights) Misalnya : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. c. Hak asasi ekonomi (Property Rights) Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak. d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights). Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi. e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (Rights Of Legal Equality) f.

.Hak

untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

2.

Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut: a. HAM

adalah

alat

untuk

melindungi

orang

dari

kekerasan

dan

kesewenang-wenangan. b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk d.

menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

3.

Hak Asasi Manusia dalam Lingkup Global

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu: A. Ham menurut konsep Negara-negara Barat 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

B. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. C. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 1.

Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.

2.

Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga

3.

Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. D. HAM menurut konsep PBB; Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor

Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human Rights”. Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai: 

Hak untuk hidup



Kemerdekaan dan keamanan badan



Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum



Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana



Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara



Hak untuk mendapat hak milik atas benda



Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan



Hak untuk bebas memeluk agama



Hak untuk mendapat pekerjaan



Hak untuk berdagang



Hak untuk mendapatkan pendidikan



Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat



Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

4. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku.

Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA 

Nurdiaman, T., dkk. 2013. Jendela Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung



Nugroho, A., dkk. 2015. Etika Berwarganegara. Graha Ilmu. Jakarta



Sudarsono, J., Hamad, I. Membangun Kemandirian Bangsa.



Cahyaningsih, S.T., 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2. Erlangga Jakarta



Rahayu, M. 2007 Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghadapi Jati Diri Bangsa .PT Grasiondo, Jakarta



Risky,

A.

2015,

Identitas

nasional,

http://tugas3tentangidentitasnasional.blogspot.co.id/2015/05/identitas-nasiona l.html?m=1