4- Makalah Anggaran Sektor Publik.docx

Makalah Anggaran Sektor Publik Diposting oleh Aulia Arif on Sabtu, 29 Juni 2013 Label: Akuntansi Sektor Publik, Tugas Kuliah

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji berserta syukur Kami serahkan kehadiran Allah swt yang telah menciptakan manusia beserta alam dan isinya. Shalawat dan salam juga Kami sanjung sajikan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti sekarang ini. Serta para sahabat yang telah mendahului Akhirnya kami dapat mewujudkan satu karya tulis yang berbentuk makalah ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Kami menyadari sebagai manusia dalam penyusunan makalah ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan Kami mendapat masukan, saran dan kritikan dari pembaca karya tulis ini. Semoga makalah ini dapat memberi solusi bagai permasalahan perekonomiaan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi pembaca dari karya tulis ini. Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Februari 2013

Penulis

BAB I PENDAHULUAN Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu pertama, melalui mekanisme pasar (market mechanism), dan kedua melalui mekanisme birokrasi (bureaucratic mecahnism). Dengan sejumlah kondisi yang disayaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien. Namun, kegagalan pasar (market failures) terjadi juga dalam mengalokasikan sejumlah barang dan jasa. Penyebabnya adalah karena adanya ‘public goods’ beserta ekternalitasnya. Jenis barang dan jasa inilah, beserta sejumlah mixed goods yangdidistribusikanmelaluimekanismebirokrasi. Mekanisme birokrasi dalam perkembangannya menjadi mekanisme yang sangat penting, karena besarannya semakin meningkat yang ditujukan dalam porsinya dibandingkan Produk Domestik Bruto. Mekanisme birokrasi itu sendiri mempunyai instrumen yang disebut sistem penganggaran yang berfungsi sebagai alat untunk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam masyarakat. Sesuai dengan perkembangan sistem administrasi publik itu sendiri dan tuntutan masyarakat dalam konteks sistem sosial dan politik tertentu, berkembang pula sistem penganggaran negara. Dalam sejarah perkembangannya,dikenal beberapa sistem penganggaran. Berbagai sistem penganggaran tersebut antara lain ‘Traditional Budgeting’ atau dikenal pula dengan ‘Line-Item Budgeting’, kemudian ‘Performance Budgeting’, ‘Planning Programming Budgeting System’, muncul ;Zero Based Budgeting’, lalu ‘Medium Term Budgeting Framework (MTBF). Dalam perkembangannya, berbagai variasi mulai muncul dari ‘performance budgeting’ seperti ;mission-driven budgeting’ dan ‘enterpeneurial budgeting’. Perkembangan sistem anggaran terjadi selaras dengan usaha-usaha pengalokasian sumber daya yang semakin membaik dalam mengakomodasi berbagai prinsip penganggaran.

BAB II PEMBAHASAN A.

KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang diukur dalam ukuran financial. Penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi merupakan suatu politik. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana public dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor public terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana tiaptiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan managerial plan for actionuntuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek – aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor public meliputi : 1. Aspek perencanaan 2. Aspek pengendalian 3. Aspek akuntabilitas public Penganggaran harus dimulai mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. B.

PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: …. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.[1] Anggaran publik berisikan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan, belanja dan aktivitas. Berisikan estimasi mengenai yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran public merupakan suatu rencana financial yang menyatakan : 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja). 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana. C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, pendidikan dll. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang Anggaran dan kebijakan Fiskal pemerintah. Anggaran fiscal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistempengeluran atau system perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Fungsi utama anggaran sektor public: a. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool) Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. b. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool) Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over spanding, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam mengoprasikan

anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (fiscal tool) Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. d. Anggaran sebagai alat politik (political tool) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool) Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja (performance measurement tool) Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan kinerja. g. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (public sphere) Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public. E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor public dibagi menjadi dua, yaitu: a. Anggaran operasional (operation / recurrent budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. b. Anggaran Modal/Investasi (capital/investment budget) Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Prinsip-prinsip anggaran sektor public meliputi: a. Otorisasi oleh legislative Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. b. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. c. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund). d. Nondiscretionary appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. e. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimatepengeluaran. g. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. h. Diketahui public Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transaparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah: 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai 2. Ketersediaan sumber daya(faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah) 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencanna alam , dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian , dan aspek auditing. H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN I. Tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran. II. Tahap ratifikasi Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif. III. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi)akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

IV. Tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. I. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan lancar maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar yaitu anggaran tradisional/anggaran konvensional dan pendekatan new public management. J. ANGGARAN TRADISIONAL Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dengan tujuan utama adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban terpusat. Terdapat 2 ciri dari pendekatan ini yaitu penyusunan di dasarkan atas pendekatanincrementalism dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-time. Incrementalism merupakan sutau pendekatan yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Line Time budget didasarkan atas dasar sifat(nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Sifat ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran , walaupun sebenarnya tidak relevan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-time dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Ciri lain dari pendekatan tradisional yaitu bersifat spesifikasi, tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Kelemahan anggaran tradisional Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan antara lain ; 1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembagunan jangka panjang. 2. Pendekatan incrementa menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara penuh efektifitasnya. 3. Lebih berorientasi pada input dari pada output. 4. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. 5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi 6. Anggaran tradisional bersifat tahunan 7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya prencanaan anggaran

8. Persetujuan anggaran yang terlamba, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. 9. Aliran informasi (system informasi financial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengindentifikasi masalah dan tindakan. K. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: a. Komprehensif/komperatif b. Terintegrasi dan lintas departmen c. Proses pengambilan keputusan yang rasional d. Berjangka panjang e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas f. Analisi total cost dan benefit (termasuk oppotunity cost) g. Berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar input. h. Adanya pengawasan kinerja. L. ANGGARAN KINERJA Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public, anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output, pendekatan ini cendrung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah dan menyalagunakan kedudukan mereka dan cendrung boros (over spending). Menurut pendekatan kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kenerja, serta evaluasi kinerja eksternal, dengan kata lain pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. System anggaran kinerja system yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. M. PERKEMBANGAN SISTEM ANGGARAN Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).

N. ZERO BASED BUDGETING (ZBB) Konsep zero based budgeting (ZBB) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada system anggaran tardisional, zbb tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, dengan zbb seolah-olah proses anggaran dimulai dengan hal yang baru sama sekali, item angaran yang sudah tidak relevan den tidak mendukung pencapaian tujuan orientasi dapat hilang dari struktur anggaran atau juga muncul item baru. Proses implementasi zero based budgeting(zbb)

Proses implementasi zbb terdiri dari tiga tahap yaitu; 1. Indentifikasi unit-unit keputusan, zero based budgeting (ZBB) merupakan system anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perncanaan dan pengendalian anggaran, suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Setelah dilakukan indentifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penentuan paket-paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Secara teoritis paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengindentifikasi berbagai alternative kegiatan untuk melaksanakan fungsiunit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternative.terdapat dua jenis paket keputusan yaitu 1) paket keputusan yang bersifat smutualy exclusive adalah paket-paket yang memiliki fungsi yang sama. 2) paket keputusan incremental, paket ini merefleksikan tingkay usaha yang berbeda (dikaitan dengan biaya) dalam melaksanakan aktifivas tertentu. 3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya antara berbagai kegiatan yang berbeda diantaranya sudah ada dan lainnya baru sam sekali. Keunggulan ZBB yaitu: 1. Jika zbb dilaksanakan dengan baik maka dapat mengasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. 2. Zbb berfokus pada value for money 3. Memudahkan untuk mengindentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidak efektifan biaya 4. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran 5. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer 6. Merupakan cara sistematis untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternative aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kelemahan ZZB yaitu; 1. Proses memakan waktu yang lama (time consuming) 2. Zbb cendrung menekankan manfaat jangka pendek 3. Implementasi zbb membutuhkan teknologi yang maju 4. Masalah yang besar yang dhadapi zbb adalah pada proses meranking dan merivew paket keputusan 5. Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki orentasi 6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran 7. Implementasi zbb menimbulkan masalah keprilakuan dalam organisasi O. PLANING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang berorintasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. System anggaran PPBS tidak berdasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namum berdasarkan program , yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah untuk membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Proses implementasi PPBS Langkah implementasi PPBS meliputi

1. Menentukan tukuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. 2. Mengindentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program. 4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. 5. Alokasi sumber daya kemasing-masing program yang disetujui. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Karakteristik PPBS ; 1. Berfokus pada tujuan dan aktifitas (program) untuk mencapai tujuan. 2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan dating karena PPBS berorientasi pada masa depan. 3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. 4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternative program, yang meliputi (a) indentifikasi tujuan (b)indentifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan. (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternative program dan (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari alternative program. Kelebihan PPBS yaitu: 1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya ( costconsciousness/cots awareness) dalam perencanaan program 4. Lintas departemen sehinga dapat meningkatkan komunikasi, kordinasi, dan kerja sama antara departemen. 5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapain tujuan organisasi. 6. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Kelemahan PPBS yaitu: 1. PPBS membutuhkan system informasi yang canggih. 2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. 3. PPBS bagus secara teori namum sulit untuk diimplementasikan. 4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. 5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statiscally oriented, staststik hanya dapat untuk mengukur beberapa program tertentu saja. 6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. P. PENERAPAN ANGGARAN DI INDONESIA Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Berdasarkan paket undang-undang keuangan negara terjadi perubahanmi

ndset pengelolaan keuangan negara yang lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. Perubahan paradigma baru seharusnya didukung oleh personalia atau sumberdaya manusia yang handal, memiliki kompetensi yang sesuai dan memiliki kinerja yang jelas dan terukur. Walau demikian belum semua aturan tersebut diimplementasikan dengan baik dan konsisten. Masih kurangnya pemahaman semua pihak tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih lemahnya komitmen untuk melaksanakannya menjadikan implementasi anggaran berbasis kinerja belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran (awareness) dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja ini sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance).

BAB III KESIMPULAN Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money. Beberapa jenis anggatan dengan pendekatan NPM, seperti ZBB, PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak ( 2002), “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta:Andi Bastian Indra. 2001.“Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”, Yogyakarta: BPFE UGM,. Ihyaul Ulum. 2004. “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta: UMM PRESS.