Konsep Anggaran Sektor Publik.docx

5.1. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan peryataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggran. Penganggranan pada sektor publik merupakan tahapan yang rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran pada sektor swasta yang relative kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukkan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan manajerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: 1. Aspek perencanaan 2. Aspek pengendalian 3. Aspek akuntabilitas publik Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusu yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

5.2. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran publik berisi kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

5.3. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah Negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah Kebijakan

fiskal

adalah

usaha

yang

dilakukan

pemerintah

untuk

mempengaruhi keadaanekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuantertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Angaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut : 

Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen – departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu: 1. Anggaran

merupakan

alat

pembangunansosial-ekonomi,

bagi

pemerintah

menjamin

untuk

mengarahkan

kesinambungan,

dan

meningkatkan kualititas hidupmasyarakat. 2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yangtak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya ( Scarcity of resources), pilihan (choice), dantrade offs. 3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembagalembaga publik yang ada.

2

5.4. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: 1. Sebagai alat perencanaan ( Planning Tool ) Anggaran sektor publik dibuat untuk merencakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan



merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sertamerencanakan alternatif sumber pembiayaannya



mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,



menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan misappropriation

(salah sasaran)

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, menentukan penyebab baik selisih anggaran, dan merevisi standar biaya atau target anggaran berikutnya.

3. Sebagai alat kebijakan fiscal ( fiscal tools ) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkanekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik (Political Tool)

3

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian, bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool) Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool) Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif ) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Sebagai alat motivasi (Motivation Tool) Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifal challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai.

8. Sebagai alat menciptakan ruang public (Public Share) Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

4

5.5. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional (operation/recurrent budget) Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalammenjalankan

pemerintahan.

Misalnya

adalah

belanja

rutin

(recurrent

expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapatmenambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. 2.

Anggaran Modal (capital/investment budget) Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas

aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. 5.6. PRINSIP – PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Prinsip – prinsip anggaran sektor publik meliputi : 1. Otoritas oleh legislative Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjankan anggaran tersebut. 2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund) 4. Nondiscretionary Appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. 5. Periodik 5

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. 6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve), yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. 8. Diketahui Publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

5.7. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipersentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah : 

Tujuan dan target yang hendak dicapai



Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)



Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target

6



Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek

penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja (revenues and expenditures), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipts and disbursments) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan publik. Namun, diantara kedua aspek tersebut aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat “retrospective” (pencatatan masa lalu), maka aspek penganggaran lebih bersifat “prospective” atau “anticopatory” (perencanaan masa yang akan datang). Karena aspek penganggaran dianggap sabagai isu sentra, maka para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran.

7

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. http://ilmuakuntansis.blogspot.co.id/2015/06/fungsi-anggaran-sektor-publik.html

8