Makalah Akuntansi Sektor Publik.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan sektor swasta disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakterisik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, sistem manajemen/akuntansi.

1

BAB II ISI 1. Pengertian akuntansi sektor publik (pemerintah) Menurut Langenderfer (1973) “Akuntansi sektor public merupakan system pengukuran dan system komunikasi untuk memerikan informasi ekonomi dan social atas suatu entitas yang dapat di definisikan, sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan ddan keputusan mengenai alokasi sumberdaya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi” Informasi akuntansi sektor publik berguna untuk mengambil keputusan sebagai berikut : 1) Alokasi sumberdaya ekonomi 2) Pelayanan public 3) Kinerja organisasi sektor public 4) Penilaian kemampuan likuidasi 5) Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Akuntansi dapat di bagi 2 yaitu Akuntansi manajemen dan Akuntansi Keuangan 

Akuntansi keuangan : terkait dengan informasi finansial (neraca,laporan rugi/laba dan arus kas)



Akuntansi Manajemen : merupakan bagian dari suatu system pengendalian manajemen yang integral.

2. Bidang-bidang Akuntansi 

Akuntansi perusahaan



Akuntansi pemerintahan



Akuntansi Nasional

3. Metode Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Terdapat beberapa metode atau teknik pencatatan akuntansi yang dikenal atau biasa dipraktikkan dalam akuntansi sektor publik, yaitu: a.

Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)

b. Akuntansi Kas (Cash Accounting) c.

Akuntansi Akrual (Accrual Accounting)

d. Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting) e.

Akuntansi Dana (Fund Accounting) 2

4. Proses Pencatatan Siklus Akuntansi Sektor Publik

A. Basis Kas

adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima, bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (Matching-Cost Against Revenue Principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam basis kas yaitu: Kelebihan: •

Sederhana,

•

Mudah dipahami dan diaplikasikan,

•

Obyektif dalam melaporkan kas, dan

•

Sangat bermanfaat untuk pengendalian kas.

Kelemahan: •

Tidak mencatat utang, piutang, dan aset tetap secara akurat

•

Laporan keuangan yang dihasilkan tidak komprehensif

•

Tidak dapat menggambarkan kinerja organisasi secara lebih baik

•

Tidak dapat mengaplikasikan depresiasi aset tetap

•

Tidak memisahkan antara penerimaan kas dari perolehan pendapatan dengan dari

utang •

Tidak memisahkan antara pengeluaran kas untuk belanja operasional yang

merupakan (expense) dengan belanja modal (capital expenditure) yang dikapitalisasi menjadi aset •

Lebih sulit diaudit

•

Lebih mudah dimanipulasi

3

B. Basis Akrual

Adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatatberdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam Neraca. Lain halnya ketika basis akrual yang digunakan, transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan.Akibatnya, dengan basis akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam Neraca tidak sebatas akun kas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki, utang, dan ekuitas. Keunggulan penggunaan basis akrual ini adalah informasi yang disajikan dalam Neraca akan lebih komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki entitas. Basis akrual sepenuhnya ini belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (Cash Toward Accrual). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal korolari.

4

5.

Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (Wide Range Users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Komponen-komponen Laporan Keuangan Sektor Publik, laporan keuangan terdiri dari: a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

c.

Neraca;

d.

Laporan Operasional (LO);

e.

Laporan Arus Kas (LAK);

f.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

g.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

5

6. Perbandingan buku AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK I.

AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA (Revrisond Baswir) Terdiri dari 12 bab yang di dalamnya membahas materi sebagai berikut diantaranya:  BAB I PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

Pengertian dan fungsi akuntansi



Bidang-bidang akuntansi



Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akuntasi pemerintahan



Karakteristik akuntansi pemerintahan

 BAB II AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN NEGARA 

Pengertian keuangan negara



Ruang lingkup keuangan negara



Hubungan akuntansi pemerintah dan keuangan negara

 BAB III SISTEM SIKLUS ANGGARAN NEGARA 

Pengertian anggaran negara



Fungsi anggaran negara



System anggaran negara



Siklus APBN

6

II.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Drs.H.Deddy Suhardi M.AK,M.Si) Terdiri dari 3 BAB 31 Halaman yang merupakan materi perkuliahan mata kuliah AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. 3 BAB tersebut membahas materi sebagai berikut:  BAB I PENDAHULUAN 

Pengertian dan ruanglingkup akuntansi sektor publik



Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik



Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan swasta



Tujuan akuntansi sektor publik



Akuntansi sektor publik dan good governance

 BAB II AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 

Teori akuntansi sektor publik dan pengembanganya



Perlunya akuntansi sektor publik



Standar akuntansi sektor publik



Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik



Definisi akuntansi keuangan daerah



Dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan (siklus akuntansi, konsep debit/kredit,penjurnalan,laporan keuangan ,jenis transaksi pemerintah,system dan struktur akuntansi keuangan pemerintah )

 BAB III PROSES AKUNTANSI KEUANGANPEMERINTAH DAERAH 

Akuntansi pendapatan (SKPD, Akuntansi pendapatan di PPKD,)



Akuntansi Belanja ( prosedur pencatatan,dokumen dasardan standar jurnal)



Jurnal transaksi di SKPD (melalui pengesahan DPA SKPD,belanja UP/GU/TU, dan Belanja LS)

7

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Akuntansi sektor publik sangat erat keterkaitannya dengan ketiga prinsip utama dari good governance . Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (Purposive Activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari persepektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suátu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Setelah penulis membaca dan membandingkan antara buku AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA (Revrison Baswir) dengan Buku AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Drs.H.Deddy Suhardi M.AK, M.Si) dapat disimpulkan bahwa buku AKUNTASI PEMERINTAHAN INDONESIA lebih lengkap membahas akuntansi dalam pemerintahan , buku ini di dalamnya terdiri dari 12 BAB dan 161 Halaman membahas seluruh materi tentang Akuntasi pemerintahan . sedangkan Buku AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK merupakan ringkasan materi perkuliahan yang dimana isinya lebih mudah dipahami dan materi di dalamnya merupakan pokok-pokok penting dalam materi perkuliahan Akuntansi Sektor Publik.

8

DAFTAR PUSTAKA

 AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA EDISI 3 (Revrisond Baswir)

 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Drs.H.Deddy Suhardi M.AK,M.Si)

9