36605_ringkasan Pkn Bab 2.docx

Bab II

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia  Menurut Andi Hamzah

Hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam

Perlindungan hukum adalah daya upaya

mengatur pergaulan manusia (terwujud dari

yang dilakukan secara sadar oleh setiap

aturan-aturan ditegakkan dengan baik)

orang maupun lembaga pemerintah swasta yang

bertujuan

mengusahakan

pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan

b. Tegaknya keadilan Tujuan hukum: menegakkan keadilan -

Setiap warga dapat menikmati ha

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak

dan

asasi yang ada.

(wujud dari keadilan)



melaksanakan

kewajiban

c. Mewujudkan perdamaian dalam

Unsur-unsur perlindungan hukum:

kehidupan di masyarakat

a. Adanya perlindungan dari pemerintah

Akan terwujud apabila seseorang merasa

kepada warganya b. Jaminan kepastian hukum

dilindungi.

c. Berkaitan dengan hak-hak WNI

 Menurut Soerjono Soekanto

d. Adanya sanski hukuman bagi pihak yang melanggarnya



Faktor berhasilnya penegakan dan perlindungan hukum:

Misalnya:

a. Hukumnya

a. perlindungan

hukum

terhadap

konsumen pada UU RI no. 8 tahun 1999  Peraturan mengenai hak kekayaan intelektual (hak cipta dan hak atas kekayaan industri)

Tidak bertentangan dengan ideology negara b. Penegak hukum Harus menjalankan dengan baik c. Masyarakat Sadar akan pentingnya hukum

a. UU no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta,

d. Sarana/ Fasilitas

b. UU no. 15 tahun 2010 tentang merk,

Tenaga manusia, organisasi baik, peralatan

c. UU no. 13 tahun 2016 tentang paten,

memadahi, dan keuangan cukup.

d. UU

no.

29

tahun

2000

tentang

perlindungan varietas tanaman. 

Pentingnya

penegakan

perlindungan hukum: a. Tegaknya supremasi hukum

e. Kebudayaan Sebagai karya, cipta, dan rasa

dan

Peran Lembaga

Lembaga

 Peran Polri

kekuasaan negara (bidang penuntutan).

KUHP Pasal 16 UU RI no. 2 tahun 2002

Ada tiga tingkatan ,yakni:

penahanan,

yang

melaksanakan

a. Kejaksaan agung

tentang Kepolisian RI, kewenangan: a. Melakukan

negara

pengangkapan, penggeledahan,

dan

-

Ditingkat pusat

-

Jaksa agung

b. Kejaksaan tinggi

penyitaan orang

-

Tingkat provinsi

meninggalkan/ memasuki tempat

-

Jaksa tinggi (Kajati)

kejadian perkara unutk kepentingan

c. Kejaksaan negeri

penyidikkan

-

Tingkat kabupaten/kota

-

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

b. Melarang

setiap

c. Membawa dan menghadapka orang

Wewenang

kepada penyidik d. Menyuruh berhenti orang yang

a. Di bidang pidana

dicurigai dan menanyakan serta

-

melakukan penuntutan

memeriksa tanda pengenal diri

-

melaksanakan penetapan hakim dan

e. Melkaukan

pemeriksaan

putusan pengadilan yang telah

dan

memperoleh kekuatan hukum tetap

penyitaan surat f. Memanggil orang untuk didengar

-

melakukan pengawasan terhadap

dan diperiksa sebagai tersangka dan

pelaksanaan

saksi

putusan pidana, pengawasan dan

h. Mengadakan

-

UU berkas

perkara

kepada penduduk umum

-

pejabat imigrasi secara mendadak k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan l. Mengadakan tindakan lama

melengkapi berkas perkara tertentu

b. Bidang perdata dan tata usaha negara

j. Meminta secara langsung kepaa

 Peran Kejaksaan RI

melakukan penyidikkan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

penghentian

penyidikkan i. Menyerahkan

bersyarat,

keputusan lepas bersyarat

g. Mendatangkan roang ahli untuk pemeriksaan perkara

putusan

Dapat

Kejaksaan (dengan kuasa khusus) bertindak

(didalam/

diluar

pengadilan) untuk atas nama negara dan pemerintah c. Bidang ketertiban dan ketentraman hukum

-

Peningkatan

kesadaran

hukum

-

masyarakat -

perkara

Pengamatan kebijakan pengakuan hukum

-

-

-

akan

dapat

kepercayaan

Pencegahan

a. Konsultasi hukum

penyalahgunaan

orang

Jasa hukum berupa:

dan/atau penodaan agama

b. Bantuan hukum

Penelitian

c. Menjalankan kuasa

dan

pengembangan

hakim

sebagai

d. Mewakili, membela, mendampingi,

pelaksana

dan melakukan tindakan hukum -

UU RI no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

yang

(dalam/luar negeri) -

kekuasaan kehakiman

UU RI no. 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 3 (syarat menjadi



hakim

advokat)

penyempurnaan dari UU RI no. 4

a. Warga NKRI

tahun

b. Bertempat tinggal di Indonesia

2004

tentag

kekuasaan

kehakiman

c. Tidak berstatus sebagai pegawai

Menurut ketentuan UU RI no. 48 tahun 2009, klasifikasi hukum:

negara/ pejabat negara d. Berusia

a. Hakim pada Mahkamah AGung yang disebut Hakim Agung

sekurang-kurangnya

e. Berijazah sarjana dengan latar

berada dibawah MA ,yakni dalam

belakang pendidikan tinggi hukum f. Lulus ujian yang diadakan oleh

lingkungan

peradilan

militer,

organisasi advokat

lingkungan

peradilan

militer,

g. Tidak pernah dipidana

lingkungan peradilan tata usaha

h. Magang

negara dan hakim pada pengadilan khusus

yang

berada

25

tahun

b. Hakim pada badan peradilan yang

dalam

i. Berperilaku bertanggung

c. Hukum pada MK yang disebut Hakim Konstitusi Peradilan: proses mengadili perkara

sekurang-kurangnya

2

tahun pada kantor advokat

lingkungan peradilan tersebut

-

adalah

masyarakat dan negara

 Peran

-

Advokat

berprofesi memberi jasa hukum

membahayakan

hidup serta statistic criminal

-

 Peran Advokat -

Pengawasan yang

Pengadilan: tempat untuk mengadili

baik, jawab,

jujur, adil,

dan

mempunyai integitras yang tinggi -

UU RI no. 18 tahun 2003, hak dan kewajiban Hak

a. Bebas meneluarkan pendapat sesuai kode etik menjalankan

tugas

profesinya untuk membela perkara dapat

dituntut

secara

pidana/perdata dalam itikad baik d. Memperoleh informasi

f. Tidak dapat diidentifikasi dengan clientnya dalam membela perkara Kewajiban

d. Melakukan

tindakan-tindakan

pencegahan pidana korupsi e. Melakukan

monitor

antar klien

a. Mengoordinasi

penyelidikan,

penyidisikan, dan penuntutan

dalam

sistem

kegiatan

pelaporan

pemberantasan

korupsi

b. Wajib merahasiakan

c. Meminta

c. Dilarang memegang jawabatan lain bertentangan

dengan

kepentingan tugas

informasi

tentang

kegiatan pemberantasan korupsi d. Melaksanakan

dengar

pendapat/pertemuan

d. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian e. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak boleh melaksanakan tugas advokat

instansi

yang

dengan berwenang

melakukan pemberantasan korupsi e. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi Pedoman:

 Peran KPK

a. Kepastian hukum

UU RI no. 30 tahun 2002 tentang

Menguataman

KPK

perundang-undangan,

Bertujuan

terhadap

Wewenang:

b. Menetapkan

a. Dilarang membedakan perlakuan

-

tindak pidana korupsi

penyelenggaraan pemerintah negara

e. Berhak atas kerahasiaan para client

yang

penyelidikan,

penyidikan, penuntutan terhadap

b. Bebas

c. Tidak

c. Melkaukan

untuk

mengatasi,

menanggulangi, dan memberantas korupsi Tugas:

landasan

peraturan

kepatutan,

dan

keadilan dalam setiap kebijakan b. Keterbukaan Membuka diri terhadap hak masyarakat

a. Koordinasi ddengan instansi yang berwenang

melakukan

pemberantasan korupsi

pemberantasan korupsi

c. Akuntabilitas Kegiatan

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang

untuk memperoleh informasi

melakukan

KPK

dipertanggungjawabkan

harus

bisa

Sanksi

d. Kepentingan umum Mendahulukan

kesejahteraan

umum

dengan cara aspiratif, akomodatif, dan

 Norma agama -

selektif

Tidak

langsung

karena

akan

diperolah setelah meninggal dunia

e. Proporsionalitas

(pahala dan dosa)

Mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewnang, tanggung jawab KPK dan

 Norma kesusilaan -

kewajiban KPK

Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal)

Pelanggaran hukum

 Norma kesopanan

 Penyebab: -

-

pelanggaran

hukum

oleh

si

oleh masyarakat dalam bentuk

pelanggar sudah dianggap sebagai

hukum yang berlaku sudah tidak sesuai

cemoohan  Norma hukum

kebiasaan -

lagi

dengan

-

tuntuan

 Contoh pelanggaran : Lingkungan keluarga

Tegas dan nyata serta mengikat dan emamksa bagis etiap orang tanpa

kehidupan

-

Tidak tegar tetapi dapat diberikan

kecuali -

Sifat norma hukum :

a. Tegas

a. Mengabaikan perintah orangtua

Telah di atur oleh UU misalnya pasal

b. Ibadah tidak tepat waktu

KUHP, sanksi pidana (berbentuk hukuman

-

pokok yaitu hukuman mati dan penjara

Lingkungan sekolah

a. Menyontek ketika ulangan

serta

b. Dating ke sekolah terlambat

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

-

barang

Lingkungan masyarakat

a. Main haim sendiri b. Melakukan perjudian -

Lingkungan bangsa dan negara

hukuman

tertentu,

tambahan

dan

pengumuman

keputusan hakim). b. Nyata Berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya

a. Tidak meiliki KTP

-

b. Merusak fasilitas negara dengan

a. Lingkungan keluarga

sengaja

seperti

Perilaku patuh hukum

Seperti menghormati anggota keluarga dan melaksanakan aturan

b. Lingkungan sekolah Seperti memperhatikan penjelasan guru dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal

c. Lingkungan masyarakat Seperti tugas ronda dan ikutt kerja bakti d. Lingkungan bangsa dan negara Seperti memiliki KTP dan SIM