Fiqh Muamalah.docx

A. Pengertian Fiqih Menurut etimologi (bahasa), fiqih artinya adalah paham. diriwayatkan oleh Imam Bukhari : "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepad-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama". Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagmaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari Syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. B. Pengertian Muamalah Dari segi bahasa, "muamalah" berasal dari kata aamala, yuamilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Menurut Louis Ma’luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. C. Pengertian Fiqih Muamalah Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua. 1. Dalam arti luas Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan di mana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat. 2. Dalam arti sempit

Fiqih muamalahdalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperolaeh , mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Namun, menurut pengertian muamalah diatas, fiqih muamalah tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur tirkah (harta waris), sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin lmu itu sendiri, yaitu dalam Fiqih Mawaris. C. Kedudukan Muamalah dalam Islam · Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan. · Meskipun demikian, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tersebut tidak menimbulkan kemadaratan atau kerugian salah satu pihak. · Meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan ukhrawi, sehingga dalam ketentuannya mengadung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal. Kedudukan Fiqh Muamalah Dalam Ajaran Islam Sebagian besar kehidupan manusia diisi dengan aktivitas muamalah (ibadah dalam arti luas), dan selebihnya sebagian kecil waktunya diisi dengan aktivitas ibadah (ibadah dalam arti sempit yaitu ibadah ritual, seperti : shalat, puasa, zakat, haji). Tidaklah mungkin Allah SWT Yang Maha Tahu melepaskan kendali aspek muamalah begitu saja tanpa ada aturan dari-Nya. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang muamalah. Para Sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami muamalah atau mempelajari fiqh muamalah. Muamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam (maqashid syariah) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu para Rasul terdahulu mengajak umat (berdakwah) untuk mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan. Tidak ada pilihan bagi seseorang untuk tidak mengamalkannya. 1) Suatu ketika Umar bin Khattab ra sedang berkeliling di pasar dan mengatakan, “Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami (fiqh muamalah),Jika ia tidak mengerti fiqh muamalah, maka ia akan memakan riba, suka atau tidak suka.” Sementara itu Sayyidina Ali ra juga mengatakan, “Siapa yang berbisnis tanpa mengetahui fiqh (muamalah),maka ia pasti terjerumus ke dalam riba, kemudian lebih terjerumus lagi dan terus terjerumus makin dalam pada praktek riba.” Ulama sepakat bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah basyariyah). Dr. .Abdul Sattar Fathullah Sa’id dalam kitab Al-

Muamalah fil Islam (1406 hlm.16) berkata : “Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “Muamalah”, yang mengatur hukum antara individu dan masyarakat. Karena itu syariah Ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.” Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional – dengan sebab situasi kelahirannya - terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah. 2) Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain : dari aqidah, ibadah dan akhlak (Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy, hlm. 54). Berdasarkan ini, maka tidak boleh kita mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri yang terpisah dari aqidah Islam dan syariahnya, karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Dengan demikian ia terkait secara mendasar dengan aqidah. 3) Hukum mempelajari fiqh muamalah adalah Fardhu ‘Ain Mempelajari Pokok-Pokok Muamalah Tujuan : menjelaskan bahwa hukum mempelajari pokok-pokok muamalah adalah fardhu ’ain Pokok Bahasan : Fardhu ‘Ain Mempelajari Pokok-Pokok Muamalah Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar’iyah fil Muamalat Maliyah (2002) mengatakan, “Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim. Husein Shahhatah, selanjutnya menulis, “Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari’ah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt, Harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah semata” Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata :

‫الدين في تفقه قد من اال سوقنا في يبع ال‬ “Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam” (H.R.Tarmizi) Berdasarkan ucapan Umar di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam, tidak boleh beraktifitas bisnis, kecuali faham tentang fikih muamalah Tidak boleh berdagang, kecuali faham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas perbankan, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas asuransi, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas pasar modal, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas koperasi, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas pegadaian, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas reksadana, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas bisnis MLM, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas jual-beli, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh bergiatan ekonomi apapun, kecuali faham fiqh muamalah. Demikian pentingnya mempelajari fiqh muamalah dan ekonomi Islam, sehingga sangat tepat jika para ulama mengatakan bahwa hukum mempelajarinya fardhu ‘ain bagi setiap muslim. Sedangkan untuk menjadi pakar (ahli) di bidang muamalah (ekonomi Islam) hukumnya fardhu kifayah. RUANG LINGKUP MUAMALAT KONTEMPORER[12]

a. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti uang kertas, saham, Obilgasi, reksadana, MLM, Asuransi. Salah satu contoh lingkup ini adalah asuransi, asuransi merupakan pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya). Pada zaman klasik transaksi akad asuransi ini belum ada, walaupun akad ini dikiaskan dengan kisah ikhtiar mengikat unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam Syariat Islam selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hokum bisnis syari’ah yang telah diuraikan diatas. b. Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan. Perkembangan tekhnologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (possesion/qabd), transaksi e-bussiness, transaksi sms

c. Transaksi Bisnis Kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun subtansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, Jual beli Valuta Asing. Walaupun Riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hokum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur’an. d. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT, Murabahah Lil Amiri Bi Syira. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa Kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hokum bisnis syari’ah yang telah diuraikan diatas. Berikut ini adalah beberapa modifikasi akad Klasik yang terjadi pada Masa Kontemporer:[13] a. Hak intifa’ (memanfaatkan), contohnya Wadhi’ah yad Dhamanah b. Uang Administrasi, contohnya Qardhul Hasan c. Ujrah (fee), contohnya L/C, transfer d. Kredit, contohnya Murabahah e. Muazzi (Paralel) + Kredit (Muajjal / Taqsith), contohnya Salam f.

Jaminan (Rahn + Kafalah), contohnya Mudharabah

g. Perubahan sifat akad, contohnya Wadi’ah (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat) h. Janji (wa’ad), contohnya Ijarah Mutahiya bi Tamlik i.

Wakalah

Adapun ruang lingup pembahasan fiqh muamakat klasik ini para fuqaha membatasi pembicaraan hokum muamalat dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan tertentu seperti jual-beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Asas-asas Hukum Fiqih Muamalah Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:[7]

1.

Asas Al-Huriyah (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akaddidasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya. 2.

Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. 3.

Asas Al-Adalah (keadilan)

Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. 4.

Asas Al-Ridho (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak 5.

Asas Ash-Shidiq (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.