Bab 2 (pkn).docx

BAB 2 WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Warga Negara Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen (Inggris). Kata citizen secara etimologisberasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata “civis”atau “civitas” yang berarti anggota atau warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan ”citoyen” yang bermakna warga dalam “cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Dalam Merriam-Webster Online Dictionary, dinyatakan defenisi citizen, sebagai berikut. 1 : an inhabitant of a city or town; especially : one entitled to the rights and privileges of a freeman 2 : a : a member of a state; b : a native or naturalized person who owes allegiance to a government and is entitled to protection from it 3 : a civilian as distinguished from a specialized servant of the state Di samping warga negara, perlu dijelaskan pula istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Untuk lebih jelasnya, secara skematis sebagai berikut.

Warga Negara Penduduk Orang yang berada di wilayah negara.

Orang Asing Bukan Penduduk

2. Kewarganegaraan Cogan & Derricott (1998) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan (atribute of citizenship) meliputi (a) sense of identify (perasaan akan identitas), (b) the enjoyment of certain rights (pemilikan hak-hak tertentu), (c) the fulfilment corresponding obligations (pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai), (d) a degree of interest and involvement in public affair (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik), (e) an acceptance of basic social values (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar). Kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara, yang melahirkan berbagai akibat antara lain : a. Memunculkan identitas baru sebagai warga negara, b. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas, c. Memunculkan aneka peran, partisipasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara, dan d. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, arti kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu : a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material 1. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. 2. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat atau status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara.

B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduannya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya. Dengan diistilahkan sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya (hubungan resiprokalitas). 1. PenentuanWarga Negara Dalam menentukkan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar “general principles” atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah : a. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali “tidak ada hubungannya sedikitpun” dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. b. Suatu negara tidak boleh menentukkan kewarganegaraan berdasarkan unsurunsur primodial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum (general principles) tadi. Dalam menentukkan kewarganegaraan seseorang,dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis, ius artinya hukum atau dalil, soli berasal dari kata solum artinya negeri/tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang artinya darah. a. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. b. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dalam sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraanya, jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraannya, seperti halnya ketika belum berkeluarga.

2. Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut. a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi arga negara indonesia antara lain: a. Orang-orang bangsa indonesia asli, dan b. Orang-orang bangsa lain yang di syahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Berdasar pada Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945 bahwa penduduk negara indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas UUD 1945. Sebelumnya penduduk Indonesia berdasar Indische Staatsregeling 1927 pasal 163 penduduk dibagi 3, yaitu: a. Golongan Eropa, terdiri atas: 1) Bangsa Belanda, 2) Bukan bangsa Belanda, tetapi dari Eropa, dan 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. b. GolonganTimur Asing, terdiri atas: 1) Golongan Tionghoa, dan 2) Golongan Timur Asing bukan Cina c. Golongan Bumiputra atau Pribumi, terbagi; 1) Orang Indonesia asli bukan keturunannya, dan 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama. 3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia Perihal warga negara Indonesia diatur oleh undang-undang. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut. a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tantang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. d. Undang-Undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

e. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. f. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas pasal 18 UndangUndang N0. 62 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sampai saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. C. KEWARGANEGARAAN INDONESIA 1. Tentang Warga Negara Indonesia Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah: a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. n. anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; dan o. anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 2. Tentang Pewarganegaraan Kewarganegaraan pewarganegaraan.

Republik

Indonesia

dapat

juga

diperoleh

melalui

Tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menurut Undang-Undang No. 12 Thaun 2006, antara lain: a. Melalui permohonan, yaitu tat cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewraganegaraan dapat diajukan oleh permohonan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut. 3) Sehat jasmani dan rohani. 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih. 6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap. 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. b. Melalui Pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun

tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. c. Melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. d. Melalui pernyataan untuk memilih keawarganegaraan. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin atau anak yang memenuhi kriteria di bawah ini. 1) Anak Warga Negara Indonesiayang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi, setelah berumur 18 tahun atau kawin, ia harus memilih kewarganegaraan. 3. Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang apabila karena: a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. j. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. k. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung, dan l. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang lebih terperinci perihal kewarganegaraan termasuk tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang hilang dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi: a. asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran, b. asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini,

c. asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan d. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-u ndang ini. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. D. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan (role), hak, dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Peran akif merupakan aktifitas warga negara untuk terlibat (berprtisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktifitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam mempersoalan pribadi warga. Di indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara secara legal telah di atur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar. 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain: a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. b. Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”.

c. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.” d. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara bedasarkan atas Ketuhana Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. e. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” f. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikandasar dan pemerintah wajib membiayainya. g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945. Ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlanter dipelihara oleh negara.” Kewajiban negara terhadap negara indonesia, antara lain; a. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantumdalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Kewajiban membela Negara, tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” .