20091009 Kode Etik Pegawai Ditjen Pbn

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

[Ditinjau dari PMK Nomor 48 /PM.5/2007] Oleh: K.A. Badaruddin © 2009

Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007. ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Dasar Hukum (lanjutan)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007

tentang Majelis Kode Etik Di Lingkungan Departemen Keuangan;  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.1/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi dan Disiplin Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Keuangan;

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Dasar Hukum (lanjutan) Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Pengertian  Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan

ucapan Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai, adalah lembaga

non-struktural yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 Pelanggaran, adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau

perbuatan Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertentangan dengan Kode Etik.

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Nilai-Nilai Dasar

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Kewajiban

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Kewajiban (Lanjutan)

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Kewajiban (lanjutan)

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Larangan

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Sanksi Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yaitu: a.Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau b.Hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Sanksi (contd.) Penyampaian Sanksi Moral a. Forum Pertemuan Resmi PNS b. Upacara Bendera c. Papan Pengumuman d. Media Massa e. Forum lain yang dipandang sesuai Pengenaan sanksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka. Sanksi moral, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan. Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan. ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Sanksi (contd.) Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut, dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

Sanksi moral yang disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan. Sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Sanksi (contd.) Sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa  paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral. Apabila Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut. Sanksi moral tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan. Apabila Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis, atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Identitas pelapor harus dirahasiakan

Pengaduan Tertulis* Temuan Atasan

Atasan langsung yang tidak memproses dugaan Pelanggaran Kode Etik dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

*) Dengan menyertakan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas Pelapor. ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Pembentukan Majelis Kode Etik Pejabat Yang Memeriksa

Pejabat Yang diperiksa

Menteri Keuangan

o Eselon I o Eselon II

Direktur Jenderal

o o o o

Sekretaris Direktorat Jenderal

o Eselon IV o Pelaksana o Pejabat Fungsional (Di Lingkungan Kantor Pusat)

Kepala Kantor Wilayah

o Eselon IV o Pelaksana o Pejabat Fungsional (Di Lingkungan Kantor Wilayah Masingmasing)

Eselon III Eselon IV Pelaksana Pejabat Fungsional

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Majelis Kode Etik

Dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik Minimal 3 orang anggota Jumlah Anggota : Ganjil Jabatan & Pangkat >/= Objek ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Tugas dan Kewajiban Majelis 1. Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis

kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 2. Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. 3. Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. 4. Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik. Pasal 11 ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Tugas dan Kewajiban Majelis 5. Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara 6. 7.

8. 9.

tertutup. Keputusan Majelis diambil secara bermusyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan. Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final. Pasal 11 ∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral Pejabat yang berwenang

Pegawai yang diberi Sanksi Moral

Direktur Jenderal

o o o o o

Eselon II Eselon III Eselon IV Pelaksana Pejabat Fungsional

Eselon II

o o o o

Eselon III Eselon IV Pelaksana Pejabat Fungsional

Eselon III

o Eselon IV o Pelaksana o Pejabat Fungsional

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

Kewajiban Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞

[s.e.k.i.a.n] Terimakasih

∞ Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan ∞