Etika Profesi - Kode Etik Pegawai Djp

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Kode Etik Pegawai DJP Kelebihan dan Kekurangannya Abrian,Heru,Ikram,Surya

[Year]

PENDAHULUAN Etika memiliki arti secara harfiah sebagai adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan masyarakat tertentu. Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa, maka etika dapat diartikan sebagai berikut: •

Ethos (Yunani), artinya watak kesusilaan atau adat,

•

Mores (Latin), artinya cara hidup dan adat,

•

Susila (sansekerta), artinya aturan hidup yang lebih baik,

•

Akhlak (Arab), artinya budi pekerti atau kelakuan.

Terkait dengan pegertian etika sebagai ethos, maka etika dapat dikatakan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan masyarakat tertentu. Selain itu etika juga merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan DEPDIKBUD merumuskan pengertian Etika dalam tiga arti, sebagai berikut : •

Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban

•

Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak

•

Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.

Adapun halnya dengan kode etik, baik sebagai ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis telah ada sejak dahulu. Kode etik pertama yang dikenal dunia adalah “sumpah Hippocrates” yang merupakan kode etik untuk profesi kedokteran.Hippocrates adalah seorang dokter Yunani kuno pada abad 5 M yang dikenla sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam perkembangan selanjutnya hampir setiap profesi membuat kode etik tersendiri sesuai bidangnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Kode Etik Pegawai Negri Sipil Direktorat Jenderal Pajak.

LATAR BELAKANG Alasan lahirnya kode etik adalah karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusannya. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Organisasi memerlukan kode etik untuk menentukan status sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri organisasi, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya organisasi dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, jika dalam diri elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Dalam paper ini, penulis akan membahas mengenai isi dari Kode Etik Pegawai Negri Sipil Direktorat Jenderal Pajak . Direktorat jenderal pajak adalah salah satu eslon I yang berada langsung di bawah depertemen keuangan yang memberikan pelayanan di bidang perpajakan. Yang mana saat ini, pajak merupakan sumber utama bagi pemenuhan kebutuha APBN. Dalam posisi yang seperti ini sangat wajar jika perhatian masyarakat terhadap kinerja DJP sanagat besar. Oleh sebab itu DJP harus selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Sementara itu pelayanan dapat dilihat dari pencapaian target, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pemungutan pajak telah berjalan dengan baik. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di DJP, maka disusunlah kode etik pegawai DJP sebagai standar prilaku pegawai. Kede etik tersebut di muat dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, departemen keuangan. Kode etik Pegawai DJP disusun dengan tujuan: 1. Meningkatkan disiplin pegawai,

2. Menjamin terpeliharanya tata tertib, 3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, 4. Menciptakan profesional,

dan

memelihara

kondisi

5. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

kerja

serta

prilaku

yang

KELEBIHAN 1. Mampu mengangkat citra/kedudukan parpajakan dalam pandangan masyarakat 2. Mendorong semangat fiskus agar lebih bertanggung jawab 3. Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama dari kawan-kawan seprofesi dan anggota masyarakat pada kegiatankegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. 4.

Menciptakan kebersamaan internal profesi untuk menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

KEKURANGAN DAN SARAN 1. kode etik DJP tidak terlalu melindungi hak WP sebagai konsumen. 2. dapat terjadi salah penafsiran baik yang disengaja maupun tidak 3. tidak ada jaminan kepada masyarakat bahwa pelanggar kode etik akan mendapat sanksi sesuai dengan yang tertulis. 4. hukuman atas pelanggaran tidak sebanding dengan kerugian yang dapat diakibatkan oleh tindak pelanggaran tersebut. 5. Sistem yang digunakan lebih pada “hukuman bagi yang bersalah”, bukan “Penghargaan bagi yang berprestasi” 6.

Evaluasi tidak terlalu objektif. Evaluasi dilakukan oleh atasan dari pegawai terkait, sehingga dapat terjadi simbiosis mutualisme yang merugikan DJP. Sebaiknya evaluasi oleh pihak luar, komplain dari WP harus ditangani lebih serius. Seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta.