01 Materi Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas.pdf

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(BLUD)

SYNCORE 2016

Profil Niza Wibyana Tito Direktur PT. Syncore Indonesia PENGALAMAN : Konsultan BLU/BLUD Konsultan IT Business Analist Analist System Senior Programmer

CONTACT : [email protected] FB : [email protected]

0821-369-09999 Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 2

POKOK BAHASAN BLUD 1. Apa pengetian BLU ? 2. Apa tujuan penerapan pengelolaan keuangan BLU oleh instansi di lingkungan Pemerintah? 3. Apa asas-asas pengelolaan keuangan BLU? 4. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah untuk dapat menerapkan PK BLU? 5. Bagaimana proses penetapan suatu pemerintah untuk diberikan ijin menerapkan PK BLU? 6. Bagaimana proses pencabutan status BLU? 7. Bagaimana kelembagaan BLU? 8. Apa fungsi dewan pengawas? 9. Apa fungsi pejabat pengelola BLU? 10. Bagaimana status kepegawaian BLU? 11. Apa fungsi Satuan Pemeriksaan Intern BLU? 12. Bagaimana tata hubungan kerja BLU? 13. Bagaimana remunerasi BLU ? 14. Apa standar layanan yang harus dipenuhi oleh BLU? 15. Bagaimana tarif layanan BLU?

16. Apa itu rencana strategis bisnis? 17. Bagaimana rencana bisnis dan anggaran (RBA) disusun? 18. Bagaimana pengelolaan pendapatan BLU? 19. Bagaimana dokumen pelaksanaan anggaran BLU? 20. Bagaimana revisi dokumen pelaksanaan anggaran BLU?

21. Bagaimana pengelolaan kas BLU? 22. Bagaimana pengelolaan piutang BLU? 23. Bagaimana pengelolaan utang BLU? 24. Bagaimana pengelolaan investasi BLU? 25. Bagaimana pengelolaan barang BLU? 26. Bagaimana kalau ada kerugian BLU? 27. Bagaimana proses akuntansi BLU? 28. Bagaimana pelaporan keuangan BLU? 29. Bagaimana pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan BLU? 30. Bagaimana pola pembinaan dan Pengawasan BLU

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 4

SESI 1.1 PENDAHULUAN

1. Pengertian BLUD 2. Syarat Pengajuan BLUD 3. Proses Pengajuan BLUD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 5

Badan Layanan Umum (BLUD) KELEMBAGAAN BAWASDA, BAPPEDA BUMD

BLUD

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT PEMDA

ASET TIDAK DIPISAHKAN Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 6

Badan Layanan Umum (BLUD)

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 7

Badan Layanan Umum (BLUD)

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 8

Pengertian BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Permendagri 61/2007 ps 1 (1)). Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 9

Tujuan BLUD

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Tujuan BLUD

Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 10

Jenis Layanan

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 11

Persyaratan PPK-BLUD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 12

FUNGSI YANG TIDAK BOLEH DITRANSFORMASI SEBAGAI BLUD PELAYANAN UMUM YG HANYA DPT DILAKUKAN OLEH PEMDA KARENA KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PER-UU-AN

CONTOH

LAYANAN PEMBERIAN IMB

LAYANAN PUNGUTAN PAJAK LAYANAN KTP

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 13

Hak dan Kewajiban BLUD dari Aspek Keuangan

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 14

Fleksibilitas BLUD dibanding dengan SKPD Biasa

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 15

Fleksibilitas BLUD dibanding dengan SKPD Biasa

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 16

Fleksibilitas BLUD dibanding dengan SKPD Biasa

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 17

Usulan Penerapan PPK-BLUD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 18

Proses Penetapan PPK-BLUD SKPD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 19

Proses Penetapan PPK-BLUD Unit Kerja

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 20

TIM Penilai

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 21

Penetapan BLUD

PENETAPAN BLUD

Penerapan PPK-BLUD ditetapkan dengan KEPUTUSAN KEPALA DAERAH berdasarkan hasil penilaian TIM PENILAI

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 22

Proses Menjadi BLUD DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS

MENYIAPKAN PERSYARATAN: SUBTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF

TELAH SELESAI

PROSES USULAN

PEMERINTAH DAERAH/BUPATI

PROSES EVALUASI

PENETAPAN MENJADI BLUD

1.TATA KELOLA 2.RSB 3.SPM 4.LAP. KEU

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 23

Proses BLUD PRA - BLUD

PASKA - BLUD

SIAP MENINGKATKAN KINERJA

RENCANA BISNIS & ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS

PENYUSUNAN LAPORAN KEU SAK

POLA TATA KELOLA

DEWAN PENGAWAS & SPI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SOP

LAPORAN KEUANGAN POKOK

REMUNERASI

SIAP DIAUDIT

TARIF

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 24

REGULASI YANG DIPERLUKAN BLUD No

URAIAN

DASAR HUKUM

KONDISI SAAT INI

1

Pembentukan Tim Penilai BLUD

Keputusan Bupati

V

2

Penetapan Puskesmas sebagai BLUD

Keputusan Bupati

V

3

Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD

Peraturan Bupati

V

- Kewenangan Penghapusan Piutang

Peraturan Bupati

V

- Pinjaman

Peraturan Bupati

V

- Pegadaan Barang dan Jasa

Peraturan Bupati

V

- Sistem Akuntansi

Peraturan Bupati

V

- Investasi

Peraturan Bupati

V

- Kerjasama

Peraturan Bupati

V

- Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Peraturan Bupati

V

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 25

REGULASI YANG DIPERLUKAN BLUD

4

Sistem Remunerasi

Peraturan Bupati

V

5

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Bupati

V

6

Pengaturan Dewan Pengawas

Peraturan Bupati

V

7

Pengangkatan Dewan Pengawas

Keputusan Bupati

V

8

Pengangkatan Pegawai Non PNS

Peraturan Bupati

V

9

Tarif

Peraturan Bupati

V

Pejabat Pengelola BLUD

Keputusan Bupati

V

10

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 26

Sesi 1.2 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PPK-BLUD

1. Dasar Hukum BLUD 2. Roadmap Pengelolaan BLUD 3. Struktur Pengelolaan BLUD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 27

Dasar Hukum UU NO 17/2003 Keuangan Negara

UU No 1/2004 Perbendaharaan Negara UU Perbendaharaan Negara Pasal 68 & 69

PP 23/2005 Pola Pengelolaan BLU Permendagri No 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

“Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksible dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas”

Perda /Perbub

SK Bupati/SK Pimp BLUD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 28

Pengertian BLUD • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Permendagri 61/2007 ps 1 (1)). • Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. (Permendagri 61/2007 ps 1 (2)). Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 29

Pengertian BLUD • Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. (Permendagri 61/2007 ps 1 (10)). • Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. (Permendagri 61/2007 ps 1 (11)). Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 30

Sistem Informasi Manajemen Keuangan BLUD • BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. (Permendagri 61/2007 ps 115 (1)). • Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. (Permendagri 61/2007 ps 115 (2)). • Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. (Permendagri 61/2007 ps 1 (21)). Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 31

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD NO

PROSES

OUTPUT

A Perencanaan Keuangan

RSB RKA vs RBA

B

Penatausahaan Keuangan

SPP SPM

C

Realisasi Keuangan

SP2D / BKK SP3B / BKM

D Pelaporan / Akuntansi

JKM JKK JU LK (Laporan Keuangan)

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 32

ROADMAP PENGELOLAAN BLUD #1 MEMENUHI SYARAT BLUD PENUH #2 TATA KELOLA #8 PENYUSUNAN SOP

#7 LAP KEU

#3 SPM

#6 SISTEM AKT

#4 RSB

#10 UNIT COST

#5RBA

#11 TARIF

#9 AUDIT KEUANGAN

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 33

Financing System Puskesmas Non BLUD Bantuan dana

Fixed cost

Investasi Bangunan SDM Alat

Bahan - Habis pakai - Obat - Zat kimia - ATK

PELAYANAN PRIMA Kesejahteraan MANAJEMEN KEUANGAN

REKANAN

Operational cost

Kepuasan -Pasien -Karyawan -Pemilik Cross Budget

Pendapatan Langsung setor 1 X 24 jam

Permohonan bayar Pembayaran

KAS DAERAH

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 34

Financing System Puskesmas BLUD Bantuan dana

Fixed cost

Investation Bangunan SDM Alat

PELAYANAN PRIMA Kesejahteraan

Bahan - Habis pakai - Obat - Zat kimia - ATK

MANAJEMEN KEUANGAN

REKANAN

Laporan

Kepuasan -Pasien -Karyawan -Pemilik Cross Budget Pendapatan

KAS DAERAH

Operational cost Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 35

Puskesmas BLUD COST CENTER DIREKSI

KOMITE MEDIK

ADMINISTRASI

REKAM MEDIK

REVENUE CENTER • IGD • RAWAT JALAN • RAWAT INAP • BEDAH CENTRAL • ICU UNIT COST

• RONTGENT • LABORATORIUM • REHAB MEDIK • APOTIK • KONSULTASI

PENUNJANG NON MEDIS

PELAYANAN

MASYARAKAT PENGGUNA JASA PUSK.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 36

Pengajuan Status BLU 1. Syarat Subtantif 2. Syarat Teknis 3. Syarat Administratif

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan SAK BLUD

syncore.co.id - 37

Syarat Substantif Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau • Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan SAK BLUD

syncore.co.id - 38

Syarat Teknis • Persyaratan teknis terpenuhi jika: • Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan

• Knerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU .

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan SAK BLUD

syncore.co.id - 39

Syarat Administratif • Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: 1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 2. Pola tata kelola; 3. Rencana strategis bisnis; 4. Laporan keuangan pokok; 5. Standar pelayanan minimum; dan 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan SAK BLUD

syncore.co.id - 40

Skor Pengajuan BLUD No 1 2 3 4

Dokumen Persyaratan Administratif Pernyataan kesanggupan meningkatan kinerja Pola Tata Kelola Rencana Strategis Bisnis Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa / Proyeksi Laporan Keuangan

Bobot 5% 20% 30% 20%

5 6

Standar Pelayanan Minimal Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit Total

20% 5% 100%

No 1 2 3

Hasil Peniliaian 80 - 100 60 – 79 Kurang dari 60

Kriteria Memuaskan Belum terpenuhi secara memuaskan Tidak memuaskan

Kesimpulan /Status BLUD Penuh BLUD bertahap ditolak

Sumber: SE Mendagri No 900 / 2759/SJ

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan SAK BLUD

syncore.co.id - 41

Pola Tata Kelola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur Organisasi Prosedur Kerja Pengelompokan fungsi yang logis Pengelolaan SDM Sistem Akuntabilitas berbasis kinerja Kebijakan keuangan Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 42

Kelembagaan BLU #1 Pemilik BLU #5 Dewan Pengawas BLU

#2 Pemimpin BLU

#6 SPI

SDM

#4 Pengelola Teknis

#3 Pengelola Keuangan

Bagian Umum & Kepegawaian

Bagian Keuangan & Akuntansi

Program

Pengadaan

Anggaran

Perbendaharaan

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Akuntansi syncore.co.id - 43

Pemilik BLU 1. Kewenangan menunjuk dan mengangkat pemimpin BLU

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 44

Pemimpin BLU Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU berkewajiban: 1. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU; 2. menyiapkan RBA tahunan; 3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 45

Pejabat Keuangan Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan berkewajiban: 1. mengkoordinasikan penyusunan RBA; 2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU; 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 4. menyelenggarakan pengelolaan kas; 5. melakukan pengelolaan utang-piutang; 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU; 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 46

Pejabat Teknis Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban: 1. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 47

Dewan Pengawas • Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU • Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan • Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan yang bersangkutan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU • Pembahasan Dewan Pengawas lebih rinci, akan dibahas dalam Bab Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan BLU. Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 48

Struktur Organisasi dan Tata Laksana Organisasi dan tata laksana, mencakup: 1. Struktur organisasi yang menggambarkan posisi jabatan yang ada pada satker yang menerapkan PK BLU dan hubungan wewenang/tanggung jawab antar jabatan dalam pelaksanaan tugas; 2. Prosedur kerja yang menggambarkan wewenang/tanggung jawab masing--masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Satker yang mengusulkan menerapkan PK BLU harus mempunyai prosedur kerja untuk semua kegiatannya, terutama untuk kegiatan utama (core business); 3. Pengelompokan fungsi yang logis, bahwa pengelompokan fungsi-fungsi dalam struktur organisasi harus dilakukan secara logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern; 4. Ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia. Satker yang menerapkan PK BLU harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Ketersediaan SDM mencakup kuantitas SDM, standar kompetensi, pola rekruitmen, dan rencana pengembangan SDM. Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 49

Akuntabilitas 1.

2.

3.

Akuntabilitas program, adalah perwujudan kewajiban satker yang menerapkan PK BLU untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (outcome performance indicator), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Akuntabilitas program ini terkandung antara lain kebijakan-kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program; Akuntabilitas kegiatan, adalah perwujudan kewajiban satker yang menerapkan PK BLU untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (outcome performance indicator), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Dalam akuntabilitas kegiatan ini terkandung antara lain kebijakan-kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban kegiatan; Akuntabilitas keuangan, terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada satker yang menerapkan PK BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, akuntabilitas keuangan tertuang dalam laporan keuangan yang memberikan informasi atas sumber dana dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia atau standar akuntansi lain untuk bidang bisnis spesifik sesuai dengan karakteristik BLU dan praktik bisnis yang sehat. Dalam akuntabilitas keuangan ini terkandung antara lain kebijakan-kebijakan, mekanisme atau prosedur,media pertanggungjawaban, dan periodisasipertanggungjawaban keuangan.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 50

Transparansi 1. 2. 3. 4. 5.

Kejelasan tugas dan kewenangan. Ketersediaan informasi kepada publik. Rencana strategis bisnis Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja Indikator kinerja lima tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administrasi, dan SDM 6. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan, penjelasan, dan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 51

SPI • Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLU yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern BLU. • Pembahasan SPI lebih rinci, akan dibahas dalam Bab Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan BLU.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 52

Rencana Strategis Bisnis 1. Pernyataan visi dan misi 2. Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 3. Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat) 4. Indikator kinerja 5. Target kinerja tahun berjalan 6. Gambaran program 5 tahunan 7. Pembiayaan 5 tahunan 8. Penangggungjawab program 9. Prosedur Pelaksanaan program 10. Proyeksi arus kas 11. Proyeksi neraca 12. Proyeksi laporan operasional / aktivitas Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 53

ISI RSB 1. Visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan; 2. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik; 3. Program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala/ancaman yang ada atau mungkin timbul (analisis SWOT). Program 5 (lima) tahunan memuat semua program satker yang menerapkan PK BLU yang meliputi antara lain program di bidang pelayanan, keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM); Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 54

ISI RSB 4. Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja; 5. Indikator kinerja lima tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administrasi, dan SDM; 6. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan, penjelasan, dan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja juga memberikan informasi metode pengukuran kinerja satker yang bersangkutan.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 55

Laporan Keuangan Pokok 1. Laporan realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 2. Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi indonesia 3. Catatan atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 4. Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 56

Standar Pelayanan Minimal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fokus Terukur Dapat dicapai Relevan dan dapat diandalkan Kerangka waktu Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan Legititasmi kepala daerah

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 57

Standar Pelayanan Minimal • Standar layanan BLU berupa Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker yang menerapkan PK BLU ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. • SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. Kualitas layanan yang dimaksud meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 58

Asas SPM SPM bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART, yaitu: 1. Fokus pada jenis layanan (specific); 2. Dapat diukur (measurable); 3. Dapat dicapai (attainable); 4. Relevan dan dapat diandalkan (reliable); dan 5. Tepat waktu (timely).

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 59

Laporan Audit 1. Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan untuk menerapkan PPK-BLUD 2. Kesesuaian dengan format yang ditetapkan 3. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 60

Team Penyusun Pengajuan BLUD 1. 2. 3. 4.

Tata Kelola dan Tata Aturan RSB dan RBA SPM Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pokok

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 61

Data Awal yang diperlukan 1. Peraturan Bupati / Perda tentang Tupoksi Puskesmas/Dinas Kesehatan 2. Pendapatan dan Biaya Puskesmas 3 tahun terakhir 2008 – 2010 3. Struktur organisasi masing-masing Puskesmas 4. Data Pegawai masing-masing puskesmas beserta jabatan dan latar belakang pendidikan 5. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas 6. Kinerja masing-masing puskesmas periode 2008 – 2008 beserta pedoman dan tatacara penilaiannya 7. Laporan Keuangan/prognosa laporan keuangan 2008 – 2010 8. SOP setiap unit layanan di masing-masing puskesmas 9. Bagan alir masing-masing layanan di masing-masing puskesmas 10.Bed Occupancy Rate (BOR) tiga tahun terakhir 2008 – 2010

11.Average Lenght of Stay (ALOS) tiga tahun terakhir 2008 – 2010 12.Turn Over Interval (TOI) tiga tahun terakhir 2008 – 2010 13.Bed Turn Over (BTO) tiga tahun terakhir 2008 – 2010 14.Net Death Rate (NDR) tiga tahun terakhir 2008 – 2010

15.Gross Death Rate (GDR) tiga tahun terakhir 2008 – 2010 16.Pola Tata Kelola masing-masing Puskesmas 17.Rencana Strategis Bisnis masing-masing Puskesmas 18.Bagan alir masing-masing layanan di masing-masing puskesmas 19.Ketentuan mengenai tarif layanan masing Puskesmas

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 62

Perubahan Mendasar Paska BLUD 1. 2. 3. 4. 5.

Pimpinan BLUD menjadi Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (Murni dan Perubahan) Membuat Pengesahaan Penggunaan Anggaran (triwulan) Membuat Laporan Keuangan berbasis SAK (setiap semester) Laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal (BPK)

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 63

Terima Kasih

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

syncore.co.id - 64