Pos Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan.pdf

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENGELOLAAN KEUANGAN SKALA LINGKUNGAN

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2018





PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGELOLAAN KEUANGAN SKALA LINGKUNGAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

i





ii

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



DAFTAR ISI Daftar Isi | iii Daftar Istilah dan Singkatan | v 1. Pengantar | 1 2. Tujuan | 1 3. Keluaran | 1 4. Pelaksanaan Kegiatan |2 a.

Ketentuan Pengelolaan Keuangan | 2 1)

Pengelola dan Sumber Dana | 2 a)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) | 2

b)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) | 2

c)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia/KPP | 2

2)

Sistem Pencatatan Keuangan |2

3)

Manajemen Organisasi |2 a) Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) | 3 b) Struktur Organisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) |3 c) Struktur KSM/Panitia/KPP | 4

4)

b.

c.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan | 5 a)

Pengamanan rekening bank | 5

b)

Ketentuan Kas | 6

c)

Honor/Insentif Sekretariat dan Tenaga Unit Operasional | 7

d)

Pendapatan jasa, beban administrasi dan pajak bank |7

e)

Pembagian keuntungan UPK |7

f)

Mekanisme pengembalian dana dari KSM ke BKM |7

g)

Pengelolaan sisa dana KSM (kegiatan Infrastruktur)di BKM |8

Proses Pembukuan dan Laporan Keuangan |8 1)

Norma Pengelolaan Pembukuan dan Laporan Keuangan |8

2)

Prinsip Pembukuan Transaksi |9

3)

Prinsip Harga Perolehan |9

4)

Prinsip Pendapatan dan Biaya |9

5)

Penghapusbukuan Pinjaman |9

6)

Pembukuan |10

Laporan Keuangan |15 1)

Laporan Keuangan LKM |15

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

iii

2)

Laporan Keuangan UPK |15

3)

Laporan Keuangan KSM/Panitia/KPP |15

4)

Laporan Keuangan KSM Sosial |15

5)

Laporan Keuangan KSM Ekonomi | 15

d. Audit Laporan keuangan | 15 e. Pengendalian | 15 1) Pengendalian Pengelolaan Keuangan LKM | 15 2) Pengendalian Pengelolaan Keuangan UPK | 15 3) Pengendalian Pengelolaan Keuangan KSM/Panitia/KPP |16 4) Pengukuran Kinerja Pembukuan | 16 Lampiran-Lampran | 17 Lampiran 1. Format Pembukuan LKM | 18 Lampiran 2a. Format Pembukuan UPK | 25 Lampiran 2b. Format Pembukuan UPK Syariah | 42 Lampiran 3. Format Pembukuan KSM| 54

iv

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN A.

B.

D. K.

L.

P.

R.

S.

AD ART APBD ATK



: Anggaran Dasar : Anggaran Rumah Tangga : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah : Alat Tulis Kantor

BA BKK BKM BDC BDI BOP BUMN BUMD BPB BPK BPKP



: Berita Acara : Bukti Kas Keluar : Bukti Kas Masuk : Business Development Center (Pusat Pengembangan Usaha) : Bantuan Dana Investasi : Biaya Operasional : Badan Usaha Milik Negara : Badan Usaha Milik Daerah : Bukti Pemindahbukuan : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

DPK



: Dalam Perhatian Khusus

KAP KMP KMW Korkot KOTAKU KPP KSM LKM



: Kantor Akuntan Publik : Konsultan Manajemen Pusat : Konsultan Manajemen Wilayah : Koordinator Kota : Program Kota Tanpa Kumuh : Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan : Kelompok Swadaya Masyarakat

LPJ LPPU



: Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama lain BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) : Laporan Pertanggungjawaban : Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang

PKM PLPBK POS PPK



: Peningkatan Kapasitas Masyarakat : Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas : Prosedur Operasional Standar : Pejabat Pembuat Komitmen

RPLP RWT SATKER PKPBM SATKER PIP

: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman : Rembug Warga Tahunan : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis : Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Masyarakat

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

v

SAS SDM SIM



: Sistem Akuntansi Sederhana : Sumber Daya Manusia : Sistem Informasi Manajemen

U. UP UPK UPL UPS



: Unit Pengelola yang dibentuk BKM : Unit Pengelola Keuangan : Unit Pengelola Lingkungan : Unit Pengelola Sosial





vi

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



1. PENGANTAR Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU) yang meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh serta peningkatan penghidupan berkelanjutan memerlukan proses tata kelola yang baik, yang salah satunya adalah menjamin terlaksanakannya aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terkendalinya kualitas program, serta tercapainya daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan dalam implementasi program. Untuk menjalankan aspek transparansi dan akuntabilitas tersebut, Program KOTAKU menetapkan standar dan aturan-aturan dasar yang dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan. Program KOTAKU diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan, oleh karena itu POS pengelolaan keuangan ini terbagi 2 (dua) yaitu : POS pengelolaan keuangan tingkat kabupaten/kota dan POS pengelolaan keuangan Skala Lingkungan. POS pengelolaan keuangan Skala Lingkungan ini merupakan bagian yag tidak terpisahkan dari petunjuk pelaksanaan peyelenggaraan Program KOTAKU tingkat desa/kelurahan. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan ini ditujukan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia/Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang memuat sejumlah aturan dasar dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Program KOTAKU. Dengan adanya POS ini diharapkan pengelolaan keuangan di tingkat desa/kelurahan (LKM,UPK,KSM/Panitia/KPP) memenuhi standar yang berlaku umum melalui pencatatan transaksi keuangan secara baik, menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak dilakukan audit, serta mempunyai kinerja pembukuan yang baik.

2. TUJUAN Adapun tujuan khusus POS Pengelolaan Keuangan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan ini adalah: a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), UPK, KSM/Panitia/KPP sesuai standar yang berlaku di Program KOTAKU; b. Menyediakan laporan keuangan yang layak audit sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak terkait; c. Menyediakan laporan keuangan yang memiliki kinerja pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku di Program KOTAKU.

3. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari Pengelolaan Keuangan : a. Adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), UPK, KSM/Panitia/KPP yang mampu mengelola keuangan sesuai standar yang berlaku di Program KOTAKU; b. Tersedianya laporan keuangan yang layak audit sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak terkait; c. Tersedianya laporan keuangan yang memiliki kinerja pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku di Program KOTAKU.

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



1



4. PELAKSANAAN KEGIATAN a. Ketentuan Pengelolaan Keuangan 1) Pengelola dan Sumber Dana Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan Program KOTAKU dilakukan pemisahan pengelola baik di LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP sesuai dengan sumber pendanaan, peruntukan dan penggunaannya. Berikut adalah pengelola dana kegiatan Program KOTAKU : a) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Mengelola dana yang bersumber dari Bantuan Dana Investasi (BDI), Kemitraan dan sumber lainnya, seluruh aspek dicatat dan dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan dan bisa diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Masyarakat, KAP, ITDA, BPKP dan BKP). b) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mengelola dana yang bersumber dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), untuk kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB), berikut administrasi keuangannya berupa pencatatan, analisis, penafsiran, penggolongan dan pengklasifikasian transaksi yang bersifat keuangan serta penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. c) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia/KPP Mengelola dana kegiatan ekonomi, kegiatan infrastruktur serta kegiatan pemanfaat dan pemeliharaan yang bersumber dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK), berupa pencatatan, pelaporan keuangan dan pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ). 2) Sistem Pencatatan Keuangan Pencatatan menggunakan sistem pembukuan berpasangan dengan cash basis dan accrual basis. Pembukuan berpasangan merupakan cara pencatatan yang lebih memungkinkan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan mencatat di kedua akun tersebut. Sistem ini memudahkan untuk melakukan pengecekan seberapa besar perbedaannya jika dibandingkan dengan anggarannya masing-masing. Sistem pembukuan LKM,UPK,KSM/Panitia/KPP disusun sedemikian rupa, lengkap dengan dokumen dan aturan main pelaksanaannya. 3) Manajemen Organisasi Struktur organisasi atau pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan sebuah sistem atau jaringan kerja dari tugas-tugas, komunikasi serta pelaporan. Struktur organisasi menggambarkan pendistribusian pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi dapat terselenggara dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi Program KOTAKU serta peran dan tugas dari masing-masing unit kelembagaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan mulai dari BKM, Sekretaris, UPK, Pengawas UPK dan KSM/Panitia/KPP.

2

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

a)

Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Struktur LKM berikut : LKM/BKM Sekretariat Pengawas UPK Unit Pengelola Unit Pengelola Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Keuangan (UPK) Sosial (UPS) Masyarakat (KSM/Panitia) Penjelasan : 1. LKM adalah pimpinan kolektif 9 - 13 orang yang bersama masyarakat bertugas memfasilitasi dalam penyusunan perencanaan penanganan kumuh ditingkat desa/kelurahan; 2. Sekretariat adalah anggota masyarakat diangkat oleh LKM yang bertugas mengelola administrasi dan keuangan LKM; 3. Pengawas adalah anggota masyarakat diangkat oleh LKM yang memiliki kemampuan mengawasi dan membina kegiatan UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir. Adapun jumlah pengawas 2 - 3 orang; 4. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah Unit Kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur/lingkungan; 5. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah Unit kerja terdiri dari 2 - 4 orang yang diangkat oleh LKM untuk mengelola pinjaman dana bergulir; 6. Unit pengelola Sosial (UPS) adalah Unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan sosial.

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



3

b)

Struktur Organisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Struktur UPK berikut :



Manajer UPK Pembuku

Pendamping Lapang (PL) KSM

Kasir

Penjelasan : 1. Manajer UPK adalah pemimpin UPK yang bertanggungjawab kepada LKM atas pengelolaan kegiatan UPK; 2. Pendamping Lapang KSM adalah petugas UPK yang melakukan pendampingan kepada KSM dan bertanggungjawab atas kelancaran pinjaman KSM; 3. Pembuku adalah petugas UPK yang bertaggugjawab atas pengelolaan kegiatan pembukuan dan laporan keuangan UPK; 4. Kasir adalah petugas UPK yang bertanggungjawab kepada manajer UPK atas pengelolaan kas UPK. Catatan : Apabila terjadi kesulitan, dalam hal mencari petugas atau sumber dana untuk membayar gaji para petugas personil UPK minimal 2 orang, pembagian tugasnya Manajer UPK merangkap pembuku dan kasir merangkap tugas Pendamping Lapang (PL) KSM c)

Struktur KSM/Panitia/KPP Struktur KSM/Panitia/KPP berikut :



Ketua KSM/Panitia/KPP







4



Sekretaris

Anggota KSM/Panitia/KPP







POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

Bendahara





Penjelasan : 1. Ketua KSM/Panitia/KPP adalah orang dipilih oleh anggota KSM dalam memimpin kegiata KSM/Panitia/KPP; 2. Sekretaris KSM/Panitia/KPP adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi KSM/Panitia/KPP; 3. Bendahara KSM/Panitia/KPP adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan KSM/Panitia/KPP; 4. Anggota KSM/Panitia/KPP adalah orang yang tergabung dalam KSM/Panitia/KPP dalam melaksanakan kegiatan. 4) Pengendalian Pengelolaan Keuangan a)

Pengamanan Rekening Bank Meskipun banyak lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki rekening bank ketika memulai kegiatannya, namun sangat penting untuk memastikan bahwa rekening bank dibuka pada kesempatan yang paling awal. Seberapa pun besarnya transaksi keuangan. Hal yang realistis dan mudah dikendalikan adalah menangani transaksi tersebut melalui rekening bank, bukan transaksi kas (tunai). Karena, sangat jauh lebih mudah untuk memantau transaksi bank dari pada transaksi tunai, disamping bank merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan dana. LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP sebagai lembaga masyarakat yang mengelola kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntable wajib membuka rekening. Hal tersebut bertujuan selain pengamanan rekening, juga untuk memudahkan pemantauan transaksi serta pertanggungjawabannya. (khusus untuk KSM Infrastruktur dengan nilai kegiatan minimal Rp.30 juta wajib membuka rekening bank).

(1). Aturan Pengamanan Rekening Bank (a) Transfer bank hanya dilakukan jika sudah disetujui oleh BKM dan disertai Berita Acara persetujuan pemanfaatan; (b) Semua dokumen bank, seperti contoh tanda tangan dari penandatangan rekening bank disimpan dalam file yang aman bersama dengan catatan keuangan lainnya; (c) Memastikan bahwa rekening bank LKM, UPK, KSM/Panitia/KPP menggunakan nama organisasi bukan nama pribadi; (d) Pembukaan rekening bank LKM, UPK, KSM/Panitia/KPP harus ditandatangani oleh tiga orang anggota. (e) Rekening bank untuk LKM harus ditandangani oleh tiga orang anggota LKM aktif; (f) Rekening bank untuk UPK harus ditandangani oleh dua orang anggota LKM dan satu orang UPK (Manajer); (g) Rekening bank untuk KSM/Panitia/KPP harus ditandangani oleh tiga orang: Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSM/Panitia/KPP.



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



5

(2) Penandatanganan Penarikan Dana dari Rekening Bank (a) Setiap penarikan dana dari rekening bank harus ditandatangani oleh tiga nama penandatangan sesuai spesimen, dan didukung atau dilampiri Berita Acara (BA) hasil rapat, untuk LKM dan KSM/Panitia/KPP; (b) Penarikan atau transfer dana lebih dari Rp.5.000.000,- harus diketahui oleh Kordinator/Manajer/Ketua lembaga. (c) Setiap transaksi minimal Rp. 10 juta (sepuluh juta) antara KSM dengan pihak ke 3 harus menggunakan metode transfer. Khusus untuk lokasi remote dapat melakukan dengan metode non transfer dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak Satker PIP / PPK dan konsultan Program KOTAKU. Transaksi dibawah 10 juta dapat juga dilakukan dengan metode transfer. (3) Prosedur Penandatangan Pengeluaran Dana (a) Pembayaran dengan Bukti Kas Keluar (BKK) perlu dilakukan pemeriksaan oleh Koordinator maupun anggota LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP sewaktu-waktu; (b) BKK ditandatangani oleh Koordinator/Anggota LKM, Sekretariat dan Penerima.; (c) Semua pengeluaran BKK dicatat dalam sistem pembukuan yang berlaku dan dilakukan uji silang dengan daftar pengeluaran (bukti kas keluar), sifat atau jenis pembayarannya harus teridentifikasi secara jelas; (d) Semua lembar copy BKK harus diselesaikan pada saat pembayaran dan disimpan sesuai dengan aturan penyimpanan (diodner dan urut tanggal transaksi); (e) Tidak ada BKK yang ditandatangani tanpa adanya dokumen pendukung yang membuktikan jenis dan sifat pembayaran; (f) Blanko BKK yang masih kosong tidak diperkenankan ditandatangani. b) Ketentuan Kas LKM,UPK,KSM/Panitia/KPP harus memutuskan mengenai jumlah maksimal dana kas yang harus ada pada rentang waktu tertentu. Koordinator LKM, Manajer UPK dan Ketua KSM/Panitia/KPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan main pengelolaan dana kas ditaati. Besaran dana kas biasanya ditentukan untuk operasional dalam jangka waktu satu minggu. (1) Pengelolaan Kas a. Jumlah kas ditangan (Sekretariat dan UPK) tidak lebih dari Rp.1.500.000,- dengan kurun waktu maksimal 2 hari kerja; b. Jumlah kas ditangan KSM yang melaksanakan kegiatan infrastruktur tidak lebih dari Rp.5.000.000,- dengan kurun waktu maksimal 2 hari kerja. c. Pengelola kas adalah sekretariat, UPK dan bendahara KSM/Panitia/KPP; d. Semua transaksi kas harus didukung dengan BKK atau BKM; e. Pengelola keuangan Sekretariat,UPK dan KSM/Panita/KPP melakukan kas opname secara berkala.

6

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

(2) Inspeksi mendadak Kas Untuk memastikan bahwa dana kas dikelola dengan baik, cara pengendalian bagi pengelola keuangan adalah dengan melakukan inspeksi mendadak secara periodik. Koordinator/Anggota LKM, Pengawas, Manajer UPK dan Ketua KSM/Panitia/KPP harus melakukan pengendalian dari waktu ke waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan form inspeksi Kas (Form Kas Opname) demikian juga untuk penghitungan tiap akhir bulan. Siapa pun yang melakukan penghitungan hendaknya menanyakan saldo kas saat ini sesuai buku kas kepada penanggungjawab keuangan, selanjutnya mencatatnya di bagian atas form. Lakukan penghitungan phisik semua dana. kas yang tersimpan di tempat penyimpan (cash box) dan catatlah semua pecahan uang kertas dan logam (coins) besarta jumlahnya ke dalam form. Jika saldo di buku kas tidak sesuai dengan hasil penghitungan, maka catatlah alasan-alasan yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut pada form c) Honor/Insentif Sekretariat dan Tenaga Unit Operasional Komponen paling penting (significant) atas pengeluaran setiap bulan kemungkinan besar untuk honorarium/insentif tenaga unit operasional. Oleh sebab itu, penting sekali transaksi ini dikelola dengan hati-hati disesuaikan dengan prosedur praktik terbaik yang dimengerti oleh semua pihak. Besarnya honorarium/insentif ditetapkan oleh LKM dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan di BKM. Setiap perubahan honorarium/insentif harus disetujui oleh LKM, termasuk kenaikan honorarium/ insentif tahunan di setiap awal tahun keuangan baru. d) Pendapatan Jasa, Beban Administrasi dan Pajak Bank Pendapatan jasa, beban administrasi dan pajak yang terjadi dari transaksi bank LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP, pengelolaanya diatur sebagai berikut: (1) Penggunaan pendapatan jasa bank oleh LKM, KSM/Panitia/KPP diatur berdasarkan kebutuhan yang mendukung kegiatan masyarakat sesuai kesepakatan musyawarah dengan didukung berita acara; (2) Pendapatan jasa bank pada rekening UPK diakui sebagai pendapatan non operasional sedangkan administrasi dan pajak bank diakui sebagai biaya non operasional yang berpengaruh di laporan laba rugi UPK e) Pembagian Keuntungan UPK UPK dalam mengelola usahanya diharapkan mampu menutup semua biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dan memperoleh keuntungan. Selajutnya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pemupukan modal, membiayai kegiatan LKM dan UP-UP lainnya termasuk honor pengawas yang disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD/ART LKM atau hasil rembug warga tahunan.

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



7

f) Mekanisme pengembalian dana dari KSM ke BKM. Dalam hal terdapat kelebihan sisa dana (tunai maupun di rekening KSM) pada saat pekerjaan KSM sudah dinyatakan selesai maka KSM wajib mengembalikan dana tersebut kepada BKM/LKM, dengan mekanisme sebagai berikut; - KSM mengajukan surat pemberitahuan kepada BKM/LKM, dan menyatakan bahwa KSM telah selesai melakukan pekerjaan. - KSM menyerahkan sisa dana tersebut kepada BKM/LKM dan mengarsip bukti penyerahan dana kepada BKM. - KSM menyusun LPJ dengan melampirkan laporan keuangan kegiatan. g) Pengelolaan sisa dana dari KSM (kegiatan infrastruktur) di LKM/BKM. - BKM/LKM melaporkan sisa dana kepada satker/PPK dan memohon persetujuan untuk memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan lanjutan pengurangan kumuh yang ada di RPLP. - Sisa dana digunakan untuk pekerjaan sub proyek baru yang berkontribusi pada penanganan permasalahan kumuh di lokasi RT kumuh dalam kelurahan yang sama. - BKM dapat membentuk KSM yang baru atau menunjuk salah satu KSM yang sudah terbentuk sebagai pelaksana kegiatan - KSM menyusun prposal usulan kegiatan - Sisa dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika telah mendapatkan persetujuan dari pihak Satker/PPK. b.

Proses Pembukuan dan Laporan Keuangan Setiap terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat melalui sistem pembukuan sesuai prinsip-prinsip yang ada dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

1)

Norma pengelolaan pembukuan dan laporan keuangan Adapun norma-norma yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaan pembukuan dan laporan keuangan BKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP adalah sebagai berikut :

a)

Kesatuan Akuntansi Sistem pembukuan menganut prinsip pemisahan kesatuan keuangan antara keuangan LKM, UPK, KSM/ Panitia/KPP dengan keuangan pribadi. Pemisahan dalam arti pengeluaran dan penerimaan pribadi atau lembaga lain yang tidak ada kaitannya dengan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP tidak dapat dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP. Demikian juga harus ada pemisahan yang jelas dan tegas antara harta milik LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP dengan harta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP.

b)

Periode Akuntansi Pada dasarnya LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Akan tetapi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP perlu menyediakan informasi



8

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

berupa laporan keuangan secara berkala sesuai dengan kebutuhannya, sebagai berikut : (1) LKM menyusun dan melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan tiap bulan; (2) UPK menyusun dan melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan tiap bulan, dan menetapkan periode akuntansinya yaitu tahun takwim dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sama. (3) KSM/Panitia/KPP menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai pelaksanaan kegiatan 2)

3)

Prinsip Pembukuan Transaksi Apabila terdapat transaksi pembukuan baik penerimaan, pengeluaran maupun pemindahbukuan dilakukan pencatatan dengan ketentuan : a) Aktiva bertambah, dibuku sebelah debet dan aktiva berkurang dibuku sebelah kredit; b) Pasiva bertambah dibuku sebelah kredit dan pasiva berkurang dibuku sebelah debet; c) Pendapatan bertambah dibuku sebelah kredit dan pendapatan berkurang dibuku sebelah sebelah debet; d) Biaya bertambah dibuku sebelah debet dan biaya berkurang dibuku sebelah kredit. Prinsip Harga Perolehan Kekayaan tetap (Aktiva tetap) atau aktiva lainnya yang diperoleh LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP harus dicatat sebesar nilai atau harga perolehan atau pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Jadi tidak diperkenankan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP mengubah-ubah nilai aktiva sesuai dengan perubahan harga pasar.

4)

Penetapan pendapatan dan biaya Penetapan pendapatan dan biaya dapat dilakukan berdasarkan cash basis (dilakukan sesuai pada saat terjadinya transaksi) dan acrual basis (pencatatan sekarang walau terjadinya pendapatan/biaya baru kemudian). Hal ini berlaku untuk pengelolaan keuangan di tingkat LKM dan UPK serta KSM/Panitia/KPP yang mengelola kegiatan dan dana secara sustainable sedangkan bagi KSM/Panitia/KPP sifatnya sementara cukup menggunakan basis kas/tunai.

5)

Penghapusbukuan Pinjaman Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan UPK dengan mengeluarkan catatan hutang anggota KSM dari pembukuan UPK. Hapus buku pinjaman tidak mengakibatkan dihapusnya hak UPK untuk melakukan penagihan. Untuk mendukung pelaksanaan hapus buku perlu dikeluarkan biaya cadangan penghapusan yang perhitungan dan pembukuannya dilakukan tiap bulan dengan perhitungan, sebagai berikut : a) Pinjaman Lancar = 0,5 % X saldo pinjaman lancar b) Pinjaman Dalam Perhatian Khusus = 0,5 % X saldo pinjaman DPK



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



9

c) Pinjaman kurang lancar d) Pinjaman diragukan e) Pinjaman Macet

= 10 % X saldo pinjaman kurang lancar = 50 % X saldo pinjaman diragukan = 100 % X saldo pinjaman macet

Jumlah hasil perhitungan setiap akhir bulan dibandingkan dengan saldo cadangan resiko pinjaman bulan sebelumnya Apabila nilai cadangan resiko lebih besar dari sebelumnya maka selisihnya dibuku sebagai biaya cadangan resiko, dengan pembukuan sebagai berikut: Debet Biaya Cadangan Resiko Pinjaman = Rp................. Kredit Cadangan Resiko pinjaman = Rp............... Apabila hasilnya lebih kecil dari sebelumnya maka selisihnya dibuku sebagai pengurang biaya cadangan resiko pinjaman , dengan pembukuan sebagai berikut: Debet Cadangan Resiko Pinjaman = Rp................. Kredit Biaya cadangan Resiko Pinjaman = Rp............... Bila terjadi pembayaran pinjaman secara tunai yang telah dihapusbukukan dicatat dalam buku kas dengan jurnal sebagai berikut ; Debet Kas = Rp................ Kredit Cadangan Resiko Pinjaman (pokok) = Rp.............. Kredit Pendapatan lain-lain (bunga) = Rp.............. 6)

Pembukuan a) Pembukuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Pembukuan LKM yang dikerjakan oleh Sekretaris membukukan transaksi penerimaan, pengeluaran dan pemindahbukuan dana BDI sesuai peruntukannya ke dalam : Buku Bank, Buku Kas, Buku Lingkungan, Buku Sosial, Buku Ekonomi Bergulir, Buku BOP, Buku PLPBK, Buku PPMK, Buku Fixed Cost, Buku DRR, Buku Register Inventaris, Rencana dan realisasi kegiatan dan laporan penerimaan pengeluran LKM.



10

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



Flow chart Pembukuan LKM Transaksi

Bukti Kas Masuk

Buku Kas

Buku Bank

Buku BOP

Bukti Kas Keluar

Buku Dana Infrastruktur

Buku Dana Sosial

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang BKM/LKM

Bukti Pemindahbukuan

Buku Dana Ekonomi

Buku PKM

Buku Daftar Register Inventaris

Pembukuan Unit Pengelola Keuanga (UPK) 1) Pembukuan UPK Konvensional Pembukuan UPK konvensional dalam mengelola pinjaman reguler dan PPMK dipelihahara kerjakan oleh Pembuku dengan mencatat setiap terjadi transaksi penerimaan, pengeluaran dan pemindahbukuan sesuai akunnya. Adapun jenis akun dan buku UPK konvensional yang dipelihara kerjakan Pembuku terdiri dari : Buku Bank, Buku Kas, Buku Pinjaman, Buku Inventaris, Buku Harta tetap, Buku Hutang, Buku Tabungan, Buku Modal, Kartu Pinjaman, Register Pinjaman, Kartu Tabungan, Kartu Persediaan, Catatan Uang Masuk, Catatan Uang Keluar, Buku Pendapatan dan Biaya, Buku besar Neraca Saldo dan rincian laba/rugi.

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



11

Flow chart Pembukuan UPK



2) Pembukuan UPK sistem Syariah Pembukuan UPK sistem syariah pada prinsipnya sama dengan pembukuan konvensional, hal yang membedakannya pembukuan syariah memelalui jurnal Sistem Akuntansi Syariah (SAS) kemudian mencatat pada aplikasi yang dipelihara kerjakan adalah apabila terjadi transaksi dibuatkan bukti transaksi, dicatat pada SAS, kartu angsuran dan, kartu tabungan individu, register KSM, kartu persediaan, kartu inventaris dan kartu utang sesuai terjadinya transaksi serta menyusun Neraca dan rincian Laba/Rugi. Flow chart Pembukuan UPK Syariah

12

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



b)

Pembukuan Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia/KPP

Pengelolaan pembukuan KSM dan jenis laporan keuangannya disesuaikan dengan keperluan program dimana dibedakan sesuai penggunaan dananya, yakni KSM infrastruktur, KSM Sosial dan KSM Ekonomi; 1) KSM/Panitia/KPP Infrastruktur Pembukuan KSM/Panitia/KPP untuk kegiatan infrastruktur dilakukan dalam rangka mendukung pemanfaatan dana BDI berupa pembukuan sederhana dimana yang dikerjakan adalah buku Kas, dalam jumlah tertentu Buku Bank sedangkan sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaannya berupa LPJ. Flow chart Pembukuan KSM/Panitia/KPP/Infrastruktur



2) KSM Sosial KSM sosial melakukan pencatatan penerimaan dana sosial dari KSM dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana untuk kegiatan sosial.

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



13

Flow chart Pembukuan KSM Sosial





3) KSM Ekonomi KSM ekonomi melakukan pembukuan atas dana yang dikelola KSM baik yang bersumber dari iuran anggota maupun dari BDI karena dalam kegiatannya disamping belajar mengelola tabungan juga mengelola kegiatan pinjaman sebagai pembelajaran bagi anggota kelompoknya sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari UPK. Laporan pertanggungjawaban dibuat hanya untuk laporan kegiatan atas dana yang dikelola untuk kepentingan anggota KSM. Flow chart Pembukuan KSM Ekonomi



14

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



c. Laporan Keuangan Produk akhir dari kegiatan pembukuan adalah laporan keuangan. terdapat perbedaan antara laporan keuangan LKM, UPK dan KSM/UPP/KPP. Adapun laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing lembaga adalah sebagai berikut : 1) Laporan keuangan LKM LKM setiap bulan menyusun laporan keuangan berupa pemasukan yang bersumber dari dana BDI atau sumber lain dan pengeluaran yang berdasarkan alokasi dana untuk kegiatan infrastruktur (PLPBK), Sosial, Ekonomi, PPMK, BOP dan PKM. 2) Laporan Keuangan UPK Unit Pengelola Keuangan (UPK) melaporkan kegiatan pengelolaan pinjaman dana bergulir setiap bulan, meliputi: Neraca, rincian pendapatan dan biaya (Laba/Rugi), dan Kolektibilitas Pinjaman. 3) Laporan Keuangan KSM/Panitia/KPP KSM/Panitia/KPP melaporkan pemanfaatan dana BDI maupun sumber lain dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur (PLPBK). 4) Laporan Keuangan KSM Sosial KSM Sosial melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana untuk kegiatan sosial berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 5) Laporan Keuangan KSM Ekonomi KSM Ekonomi menyusun laporan internal KSM tentang pengelolaan keuangan yang dikelola KSM. d. Audit Laporan Keuangan Elemen yang sangat penting dalam pelaporan keuangan adalah Audit. Di samping pemeriksaan eksternal yang harus dilakukan oleh auditor independen setiap tahun (sesuai dengan ketentuan program), LKM hendaknya memiliki sistem pemeriksaan internal dilakukan setiap tahun melalui kegiatan review keuangan. Petugas yang melakukan pemeriksaan internal haruslah yang mengenal kelembagaan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP, dan independen terhadap kegiatan administrasi dan keuangan. e. Pengendalian Pengendalian pengelolaan Keuangan program KOTAKU dilakukan secara berjenjang baik internal yaitu oleh LKM dan Pengawas UPK, maupun secara eksternal yang dilakukan oleh Masyarakat, KAP, Pemerintah Daerah, BPKP maupun BPK dengan tujuan agar pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan kaidah yang berlaku. 1) Pengendalian Pengelolaan Keuangan LKM Dalam rangka pengendalian pengelolaan Keuangan LKM secara rutin LKM melakukan verifikasi terhadap pembukuan pengalokasian BDI yang dipeliharakerjakan Sekretaris LKM, dan dilaporkan kepada masyarakat saat Rembug Warga Tahunan (RWT) 2) Pengendalian Pengelolaan Keuangan UPK Dalam Pengendalian Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir LKM disamping melakukan analisis atas laporan Pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan UPK juga dapat secara langsung melakukan pemeriksaan UPK,

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



15

disamping itu setiap bulan UPK diwajibkan untuk melakukan penempelan data keuangan di 5 (lima) titik strategis. 3) Pengendalian Pengelolaan Keuangan KSM/Panitia/KPP Pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan dana oleh KSM/Panitia/KPP dilakukan melalui verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana. 4) Pengukuran Kinerja Pembukuan Sekretariat, UPK dan KSM. Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretariat-LKM dan UPK, dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan program yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Salah satu faktor kunci sukses organsasi adalah adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik serta memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa dua hal tersebut sulit untuk diketahui bagaimana kelembagaan, kebijakan, pengelolaan keuangan, dan sumberdaya digunakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran kinerja pembukuan secara konsisten dan menerus (bulanan setelah tutup buku) maupun sesuai dengan kebutuhan, yang juga dapat digunakan sebagai fungsi pembinaan, monitoring dan pengawasan sekaligus sebagai pembelajaran bagi LKM maupun UPK dan masyarakat untuk membuktikan telah dijalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara detail pembahasan mekanisme dan prosedur dalam melakukan pengukuran kinerja pembukuan baik di Sekretariat BKM, UPK dan KSM merujuk kepada POS Pengukuran Kinerja Pembukuan Sekretariat, UPK dan KSM.

16

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan





LAMPIRAN-LAMPIRAN

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



17

Lampiran 1. Format Pembukuan LKM BUKTI TRANSAKSI

18

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan













POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



19







20

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan















POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



21







22

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan















POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



23





24

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



Lampiran 2a. Format Pembukuan UPK



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



25





26

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan









POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



27



28

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan











POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



29











30

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan











POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



31





32

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan











POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



33





34

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan









POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



35





36

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan











POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



37





38

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan





POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



39





40

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan









POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



41

Lampiran 2b. Format Pembukuan UPK Syariah

42

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan





POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



43



44

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



45





46

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan





POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



47





48

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan





POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



49



50

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



51





52

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



53

Lampiran 3. Format Pembukuan KSM Nama KSM

Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/ Kabupaten

:……………………….. :...…………………….. :...…………………….. :.......................... No. Transaksi : ...../uk/...../............

BUKTI KAS KELUAR Terima dari Keterangan Jumlah yang diterima Terbilang

: ………………………………… : ………………………………… : Rp …………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………, ……………………… 20…………



Ketua KSM

Bendahara

(………………………)

(………………………)

Penyetor (………………………)



Nama KSM

:……………………….. Kelurahan/Desa :...…………………….. Kecamatan :...…………………….. Kota/Kabupaten :..........................

BUKTI PEMINDAHBUKUAN No.Bukti: …../bp/…../20.....



Uraian ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

Debet ................................ ................................ ................................ ................................

Kredit ................................ ................................ ................................ ................................

Keterangan transaksi: ……………………………………………………………………………………….................................................. ……………………………………………………………………………………….................................................. ...........……………, ............……….. 20…....... Ketua KSM

Bendahara





54

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan









POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan



55





56

POS | Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta - Selatan 12110