01 Bab 1 Pendahuluan 00.docx

Laporan Pendahuluan

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan banyak diantaranya merupakan daerah yang terisolir, terpencil, tertinggal dan belum berkembang serta belum terjangkau oleh sarana transportasi. Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan semua wilayah Indonesia, di mana transportasi merupakan masalah yang vital dalam mendukung perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin meningkatnya kualitas sistem dan jaringan transportasi, akan meningkat pula interaksi antar pelaku ekonomi di suatu wilayah yang pada kelanjutannya akan dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengindikasikan perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pembangunan pelabuhan tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra‐ dan antarmoda transportasi. Pembangunan pelabuhan dilaksanakan sebagai pengembangan dari fasilitas yang sudah ada untuk mendukung perkembangan ekonomi setempat, maupun pada lokasi yang baru untuk membuka jalan bagi kegiatan transportasi warga sehari‐hari yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan di Indonesia dalam lingkup Sub Sektor Perhubungan akan terus dilaksanakan dalam rangka menunjang transportasi penumpang dan barang dalam skema pelayaran yang bersifat komersial. Dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan pelabuhan, diperlukan sebuah studi yang mampu memberikan gambaran secara komprehensif tentang kelayakan pada beberapa aspek yang dianggap penting sebelum dimulainya pembangunan pelabuhan tersebut. Di samping itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengamanatkan adanya pelaksanaan Studi Kelayakan sebagai salah satu syarat pembangunan suatu infrastruktur transportasi, termasuk dalam hal ini pelabuhan. Dalam rangka mempersiapkan pengembangan pelabuhan yang baik dan memenuhi syarat untuk operasional kapal‐kapal dengan selamat, aman dan lancar, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Perhubungan perlu mengadakan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Manggar sebagai pelabuhan penyeberangan. Hasil dari kegiatan ini pada prinsipnya untuk dijadikan acuan bagi para pelaksana studi lanjutan maupun pelaksana pembangunan serta para pengambil kebijakan. Dalam skala yang lebih besar, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekitar dan para pelaku usaha dari dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan. Hal ini mengingat Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-1

Laporan Pendahuluan untuk dapat dianggap layak, suatu lokasi pembangunan pelabuhan harus memenuhi berbagai kriteria pada aspek‐aspek berikut ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

1.2

kelayakan teknis; kelayakan ekonomi dan finansial; kelayakan lingkungan; pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah; keterpaduan intra-dan antarmoda; adanya aksesibilitas terhadap hinterland; keamanan dan keselamatan pelayaran; dan pertahanan dan keamanan; aspek tata ruang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Manggar adalah untuk memperoleh gambaran kondisi permintaan, pelayanan dan kebutuhan prasarana pelabuhan penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak dibangunnya suatu Pelabuhan Penyeberangan di lokasi studi terpilih berdasarkan aspek tata ruang, sosial, ekonomi, finansial, lingkungan, dan teknis pelabuhan. Kegiatan ini merupakan suatu penilaian (appraisal) guna mengetahui kelayakan suatu lokasi untuk dilaksanakan pembangunan fasilitas pelabuhan di atasnya. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang merupakan bagian dari tahap pra‐desain dalam studi perencanaan, selanjutnya dapat disusun studi lanjutan berupa Rencana Induk Pelabuhan dan Studi Lingkungan maupun dokumen‐dokumen studi Survey, Investigasi dan Rancangan Dasar maupun Rancangan Rinci yang merupakan tahapan desain dalam pembangunan pelabuhan.

1.3

Sasaran

Hasil kegiatan ini pada prinsipnya untuk dijadikan acuan bagi para pelaksana studi lanjutan maupun pelaksana pembangunan serta para pengambil kebijakan. Dalam skala yang lebih besar, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekitar dan para pelaku usaha dari dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan.

1.4

Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar ini adalah berada di Kabupaten Belitung Timur, khususnya di kawasan Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar dan Kecamatan Kalapa Kampit, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi tersebut dapat dilihat pada peta-peta di bawah ini.

Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-2

Laporan Pendahuluan

Kecamatan Kelapa Kampit Kecamatan Damar

Kecamatan Manggar

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-3

Laporan Pendahuluan

Sumber : DISHIDROS TNI-AL Gambar 1. 2 Peta Batimetri Kabupaten Belitung Timur

Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-4

Laporan Pendahuluan

Kecamatan Kalapa Kampit

Kecamatan Damar

Kecamatan Manggar

Sumber : Google Earth, 2018 Gambar 1. 3 Peta lokasi studi kelayakan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peta Google Earth. Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-5

Laporan Pendahuluan

1.5

Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan mencakup kegiatan Studi Penyusunan Kelayakan Pengembangan Pelabuhan PenyeberanganManggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Pekerjaan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu : a. Persiapan Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, konsultan harus mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya membuat tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini serta menyusun Rencana Kerja yang mencakup: 1) Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara lebih detail. 2) Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan perlengkapan/ peralatan kerja. 4) Studi literatur/kepustakaan. 5) Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-formulir yang diperlukan. b. Survey Lapangan Sebagai bahan dasar analisa, konsultan harus mengumpulkan berbagai data lapangan baik dari instansi, masyarakat maupun observasi lapangan. Kegiatan survey lapangan adapun lokasi yang dijadikan survey untuk kelayakan teknis kegiatan feasibility study : 1. Desa Baru Kecamatan Mangga 2. Desa Sukamandi Kecamatan Damar 3. Desa Sengaran Kecamatan Kelapa Kampit Kegiatan survey dilapangan meliputi : 1. Survey pengumpulan data sekunder : instansi terkait, penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. 2. Survey pengukuran : - Topografi (wilayah daratan) pada masing-masing calon lokasi alternatif. - Hydro Ocenaografi (wilayah perairan) pada masing- masing calon lokasi alternatif. c. Analisa dan evaluasi kelayakan 1) Analisa aspek tata ruang. Tata ruang merupakan suatu input utama timbulnya pergerakan. Perkembangan tata ruang dapat menghasilkan pergerakan yang lebih besar, semakin besar intensitas ekonomi suatu wilayah maka semakin besar pula bangkitan dan tarikan yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Bangkitan dan tarikan tersebut akan menghasilkan suatu distribusi pergerakan ke wilayahwilayah lain yang mempunyai hubungan ekonomi dengan wilayah studi. Hambatan ruang merupakan suatu masalah besar dalam menghubungkan ruang dan aktifitas. Prasarana transportasi digunakan untuk mengatasinya. Perbedaan ruang, hambatan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-6

Laporan Pendahuluan antar ruang, perbedaan waktu dan jarak dapat diatasi dengan penyediaan prasarana transportasi dengan jenis moda tertentu. Analisa struktur ruang pelabuhan itu sendiri akan melihat pada struktur ruang pelabuhan, penataan ruang kawasan pelabuhan akan lebih' diarahkan pada optimalisasi lahan. Fungsi kegiatan dan fungsi masing-masing bagian yang mendukung kelancaran kegiatan pelabuhan perlu diperhitungkan sedemikian rupa dan lebih diarahkan pada optimalisasi lahan. Hasil analisis tata ruang wilayah studi dapat memberikan arahan terhadap pola penataan pengembangan kawasan pelabuhan pada wilayah studi dengan tujuan meminimalisir dampak lingkungan yang negatip seperti terhadap lingkungan fisik, sosial dan ekonomi. Termasuk juga analisis terhadap kesesuaian peruntukan lokasi dengan tata ruang secara nasional (mengacu pada Blu Print Pelabuhan Penyeberangan dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional – RIPN) dan tata ruang pada wilayah studi (kabupaten/kota dan provinsi) serta kesiapan dan status lahan yang akan dijadikan pelabuhan; 2) Analisis kelayakan untuk mendukung kajian aspek teknis kepelabuhanan; antara lain berdasarkan hasil Survey Hidrografi dan Topografi berupa: a) Membuat 2 (satu) buah Bench Mark (BM) pada masing-masing calon lokasi alternatif, di cor dan dicat warna biru dengan indentitas pemberi tugas yang jelas. Tinggi dari permukaan tanah 30 cm ditanam minimal 60 cm dan dipasang telapak agar tidak mudah hilang. Fungsinya sebagai titik acuan dalam melaksanakan Survey Batimetri b) Melaksanakan pemeruman pada ketiga lokasi alternative masing-masing seluas 40 Ha dengan luas pemeruman pada masing-masing lokasi disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, interval pemeruman 50 m, kecuali pada spot yang dianggap penting untuk diinformasikan, misal: dicurigai adanya rintangan navigasi berupa bangkai kapal yang tenggelam dan atau karang dll., intervalnya dibuat lebih rapat. c) Pengamatan pasang surut selama 15 hari piantan pada salah satu dari 3 (tiga) calon alternatif lokasi. d) Pengukuran arus di 3 lokasi alternatif masing‐masing 1 (satu) titik; e) Pengukuran topografi darat seluas +3 Ha pada masing-masing calon lokasi alternatif. 3) Analisa kalayakan ekonomi dan finansial Analisis kelayakan ekonomi menitik beratkan pada manfaat ekonomi sekunder, meliputi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan optimalisasi dan pengembangan/pembangunan pelabuhan. Yang menjadi arah sasaran kajian analisis ekonomi meliputi antara lain: a) b) c) d) e)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendapatan Asli Daerah Terbukanya kesempatan berusaha Berkembangnya sektor dan sub sektor ekonomi Terbukanya pasar.

Kelayakan ekonomi dihitung minimal dengan metode Benefit-Cost Ratio (BCR) dengan memperhitungkan multiplier effect keberadaan pelabuhan penyeberangan terhadap kegiatan ekonomi wilayah. Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-7

Laporan Pendahuluan Sedangkan analisis kelayakan finansial diperlukan untuk melihat apakah rencana investasi suatu proyek kawasan pelabuhan penyeberangan secara finansial cukup layak atau menguntungkan. Kelayakan finansial ditentukan dengan sekurang-kurangnya memperhitungkan Net Present Value (NPV) dan Financial Internal Rate of Return (IRR) dari kebutuhan investasi pembangunan dan operasional pelabuhan penyeberangan dibandingkan pendapatan (revenue) yang akan diperoleh. Dari analisa yang dilakukan dapat diketahui tingkat kelayakan terhadap rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan. 4) Analisa kelayakan lingkungan; Aspek lingkungan harus memperhatikan daya dukung lokasi, zona pemanfaatan lahan dan perairan (apakah rencana lokasi telah sesuai untuk pemanfaatannya), tidak berlokasi di hutan lindung, daerah konservasi fauna dan flora, bukan merupakan zona perlindungan pesisir dan laut yang terdiri dari: a) Kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam) b) Kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) c) Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (taman laut, kawasan perlindungan bagi mamalia laut, suaka perikanan, daerah migrasi biota laut dan daerah perlindungan laut, terumbu karang, kawasan pemilahan dan perlindungan biota lainnya). Komponen lingkungan yang perlu dipertimbangkan akan terkena dampak oleh kegiatan kepelabuhanan antara lain: air dan kondisi dasar perairan, hidrologi pantai, topografi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, bau, fauna dan flora, pemandangan alam (view), sampah dan limbah, sosial budaya, sosio-ekonomi masyarakat. Di samping itu, perlu dikaji kemungkinan pemindahan (relokasi) penduduk terkait dengan pembebasan lahan ataupun perlunya pengadaan lahan kompensasi untuk mengganti lahan konservasi yang akan digunakan untuk aktivitas kepelabuhanan. Kajian terhadap aspek lingkungan dalam Studi Kelayakan hanya bersifat indikatif dan tetap harus ditindaklanjuti dengan studi lingkungan seperti AMDAL atau UKL/UPL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 5) Analisa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah; Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang berdampak pada peningkatan aktifitas penumpang, barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan, serta hubungan saling mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan kepelabuhanan yang telah berjalan di sekitarnya. 6) Analisa keterpaduan intra-dan antarmoda; Keberadaan pelabuhan harus didukung keterpaduan dengan moda transportasi lainnya seperti angkutan darat, kereta api, angkutan sungai dan sebagainya yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat distribusi dan konsumsi di sekitarnya. Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-8

Laporan Pendahuluan 7) Analisa adanya aksesibilitas terhadap hinterland; Adanya aksesibilitas terhadap hinterland, seperti ketersediaan jalan darat yang memadai untuk kelancaran distribusi serta aksesibilitas dari dan menuju pelabuhan penyeberangan dari arah perairan (alur pelayaran dan daya dukung alamiah mencukupi). Di samping itu, keberadaan industri di sekitar pelabuhan penyeberangan juga merupakan potensi yang harus diperhitungkan untuk kebutuhan fasilitas pelabuhan. 8) Aanalisa keamanan dan keselamatan pelayaran; dan Keselamatan pelayaran pada pelabuhan penyeberangan merupakan aspek penting guna mewujudkan terpenuhinya keselamatan pelayaran pada pelabuhan yang bersangkutan. Lokasi pelabuhan harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga kegiatan kepelabuhanan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Setiap halangan dan rintangan navigasi yang ada harus ditandai dengan sarana bantu navigasi sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional dan internasional. 9) Analisa pertahanan dan keamanan; Fasilitas pelabuhan dalam kondisi darurat dapat dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan Negara, dalam kondisi damai dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sehingga keamanan dan pertahanan Negara senantiasa terjamin.

1.6

Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan studi kelayakan dalam rangka pembangunan pelabuhan penyeberangan ini adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; e. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional; j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; k. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan; l. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi I-9 Kepulauan Bangka Belitung

Laporan Pendahuluan m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; n. Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal; o. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah lainnya yang khusus mengatur wilayah studi tertentu.

1.7

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Studi kelayakan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penyelesaiannya memerlukan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal waktu terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

1.8

Produk Yang Dihasilkan

1. Laporan Pendahuluan Tim pelaksana dalam tahap ini harus menyusun Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang diserahkan kepada pemberi tugas 21 (dua puluh satu) hari setelah berlakunya SPMK untuk pembahasan laporan pendahuluan dengan tim evaluasi. Laporan Pendahuluan mencakup pemahaman konsultan tentang kerangka acuan yang diberikan, tanggapan terhadap Kerangka Acuan Pekerjaan yang berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan maupun jadwal diskusi/ pembahasan dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta tugas dan tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Laporan ini merupakan acuan dalam pengendalian kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, pada tahap ini diharapkan konsultan telah merumuskan informasi dan data yang perlu di‐inventarisir serta konsep kuesioner yang akan digunakan dalam kegiatan selanjutnya. 2. Laporan Antara (Interim Report) Laporan ini diselesaikan 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berlakunya SPMK dan diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Antara memuat seluruh data sekunder dan informasi lainnya yang diperoleh dari hasil kunjungan lapangan serta analisis sementara study kelayakan berdasarkan data yang diperoleh terhadap alternative lokasi yang telah ditinjau. Laporan ini dilengkapi dengan sketsa awal lokasi dan foto dokumentasi yang menggambarkan kondisi daratan dan perairan pada seluruh alternative lokasi (minimal 3 alternatif lokasi). Didalam Laporan Antara juga telah dikeluarkan kesimpulan sementara tentang kelayakan lokasi berdasarkan kajian matrik penilaian lokasi pelabuhan. 3. Laporan Semi Rampung (Draft Final Report) Laporan ini diselesaikan 120 (seratus dua puluh hari) setelah berlakunya SPMK dan diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Konsep laporan akhir memuat hasil analisis, rangkuman potensi permasalahan dan rancangan rekomendasi.

Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-10

Laporan Pendahuluan 4. Laporan Akhir (Final Report) Laporan ini lebih bersifat penyempurnaan maupun pemantapan dari konsep laporan akhir. Penyempurnaan laporan ini didasarkan pada beberapa masukan dari berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah, swasta maupun masyarakat yang telah dilibatkan dalam pembahasan sebelumnya. Laporan ini harus diselesaikan oleh Tim Konsultan dalam waktu 150 (seratur lima puluh) hari kerja setelah berlakunya SPMK dengan jumlah Laporan Akhir yang harus diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan berisi: a. Penjelasan keseluruhan hasil studi berdasarkan analisis gabungan dari aspek‐aspek kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan soaial daerah, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keamanan dan keselamatan pelayaran, pertahanan dan keamanan, dan aspek tata ruang. b. Tanggapan terhadap hasil‐hasil analisis. c. Rekomendasi layak atau tidaknya dibangun Pelabuhan Penyeberangan di wilayah studi. Bersama Laporan Akhir, harus diserahkan juga: a. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar; dan b. Hard disk eksternal berisikan softcopy seluruh laporan yang telah diselesaikan sebanyak 2 (dua) buah.

1.9

Sistematika Penulisan Laporan Pendahuluan

Sistematika penulisan Laporan Pendahuluan dibagi dalam beberapa bab, sebagai berikut. BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan dan lingkup tugas, landasan hukum, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk yang dihasilkan dari kegiatan ini. BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI Bab ini menggambarkan kondisi eksisting wilayah kajian yang meliputi kondisi hinterland yang mempengaruhi pelabuhan, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun sistem transportasi secara umum, beserta rencana tata ruang wilayah studi. BAB 3 TINJAUAN KEBIJAKAN Bab ini berisi tentang tinjauan kebijakan yang berlaku pada lokasi pekerjaan sehingga dapat dipakai sebagai acuan pada tahap pekerjaan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesimpangsiuran kebijakan yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan. BAB 4 TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA Bab ini berisi tanggapan dan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini. BAB 5 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-11

Laporan Pendahuluan Bab ini menguraikan pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan diterapkan dalam kegiatan ini. BAB 6 ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN Bab ini menjabarkan tugas dan tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam studi ini beserta struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan. BAB 7 RENCANA KERJA Bab ini menerangkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penjelasan hal-hal yang akan dikerjakan selanjutnya.

Feasibility Study (FS) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I-12