Bab 1 Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1

Latar Belakang Penelitian Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Setidaknya

sejak

tahun

1990-an

pembahasan

keduanya

memunculkan beberapa isu penting yang berkisar pada dua persoalan sebagai berikut. Persoalan pertama, pada aspek eksistensi. Pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Sebagian mendudukkan keduanya dalam hubungan substitusi. Dengan pendapat ini pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya. Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang mendukung pendapat ini. Undang-undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak memiliki pasal-pasal yang akomodatif terhadap pendapat ini. Oleh karena itu, anggapan bahwa jika telah di lakukan pembayaran atas zakat, maka tidak perlu membayar pajak, menjadi sulit di cari argumentasi hukumnya. 1

Sementara pendapat yang lain menolak pendapat pertama dan menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat dan pembayaran zakat bukan merupakan pembayaran pajak. Problem yang muncul dari pendapat yang kedua ini adalah munculnya dualisme pemungutan atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks mensejahtarakan rakyat. Untuk saat ini, diskusi pada aspek eksistensi telah ketinggalan zaman. Dengan diberlakukannya Undang-undang 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Persoalan kedua, pada aspek efektivitas penarikannya bagi perekonomian, pengakuan pengeluaran zakat dalam akuntansi pajak dan metode pengkreditan zakat atas pajak atau metode pengkreditan pajak atas zakat. Cita-cita paling mendasar dari pembentukan negara adalah agar negara mampu melindungi dan mensejahterakan warga dan rakyatnya. Zakat

2

dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat negara untuk mewujudkan cita-citanya. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada harta orang Islam untuk di berikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah dalam AlQuran. Sementara pajak menurut Soemitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Fungsi pajak sebagai alat negara untuk melakukan redistribusi pendapatan atau kekayaan berhadap-hadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi memiliki beberapa kemiripan. Memperbincangkan relasi zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, karena beberapa hal berikut ini : Keduanya merupakan hal yang signifikan di dalam upaya pensejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara. Keduanya

memiliki

kesamaan.

Qardhawi

mengungkapkan

persamaan antara zakat dan pajak dalam beberapa hal ; (a) keduanya memiliki unsur paksaan, (b) keduanya harus di setorkan kepada lembaga masyarakat (negara), (c) keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, (d) keduanya memiliki tujuan ke masyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Keduanya memiliki perbedaan. Masih menurut Qardhawi, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal yakni dalam hal nama dan

3

etikatnya, dalam hal hakikat dan tujuannya, dalam hal nisab dan ketentuannya, dalam hal kelestarian dan kelangsungannya, dalam hal pengeluarannya, dalam hal hubungan dengan penguasa dan dalam hal maksud dan tujuannya. Pada saat di undangkan, terdapat kendala pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Zakat yang telah di bayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat di kurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena UU pajak penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu kemudian di tetapkan UU Nomor 17 tahun 2000 yang di berlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk dan di sahkan oleh pemerintah dapat di kurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Dalam kaitan ini, penetapan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No 17 tahun 2000 (sebagai perubahan atas UU No 7 tahun 1983) tentang pajak penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

4

Pertama, UU No 38 / 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus di tunaikan oleh setiap muslim warga negara Indonesia yang mampu. UU ini memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah eksplisit bertanggung jawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat. Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih di pertanggungjawabkan. Ketiga, seperti di sebutkan dalam UU No 38/1999 bahwa zakat yang telah di bayarkan kepada BAZ atau LAZ akan di kurangkan terhadap laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyatanyata di bayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau wajib Pajak badan dalam Negeri yang di miliki kaum muslimin, dapat di kurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang di atur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat di kurangkan atas penghasilan netto.

5

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa zakat dan pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK”.

1.2

Perumusan Masalah Permasalah yang muncul sesuai dengan latar belakang masalah tersebut di atas dapat di rumuskan menjadi sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh zakat terhadap Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan? 2. Bagaimana pengaruh zakat terhadap Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Pekerjaan Tetap? 3. Bagaimana pengaruh zakat terhadap Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha sendiri atau pekerjaan bebas?

1.3

Pembatasan Masalah Perumusan di atas mencangkup permasalah yang sangat luas, oleh karena itu untuk mempermudah pembahasan dan di kaitkan dengan arti penting pajak dan zakat bagi negara dan masyarakat, maka dalam skripsi ini di lakukan pembatasan masalah yang memfokuskan pada masalah zakat yang dapat di gunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

6

1.4

Tujuan Penelitian Adapun tujuan di laksanakannya penelitian ini adalah : Memahami dan mengetahui mekanisme pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak secara teoritis dan teknisnya.

1.5

Metodologi Penelitian Metode yang digunakan penulis dalam penlitian ini adalah pendekatan terhadap studi kasus yang merupakan suatu cara penelitian terhadap masalah empiris dengan mengikuti rangkaian prosedur yang telah dispesifikasikan sebelumnya.

1.5.1

Metode Pengumpulan Data a. Jenis Data Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung,

observasi

partisispan,

dan

perangkat-perangkat

fisik.

Penggunaan keenam sumber ini memerlukan ketrampilan dan prosedur metodologis yang berbeda-beda. b. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data dan bahan-bahan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan riset dengan cara:

7

a. Riset kepustakaan (Liberaly Research) Yaitu penelitian yang di dasarkan atas studi literature serta sumber teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas. b. Penelitian Lapangan (Fields Research) Yaitu penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Dirjen Pajak Pusat dan Departemen Agama Pusat yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data tersebut melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai objek penelitian. 1.5.2

Metode Analisis data Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proporsisi awal suatu penelitian. Menganalisis bukti studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasikan secara memadai di masa yang lalu. Namun begitu, setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum, yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Data yang telah terkumpul penulis analisa dengan menggunakan metode analisa terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wajib pajak yaitu sebagai berikut: 1.

Menganalisa apakah memang benar bahwa zakat dapat mengurangi

Penghasilan Kena Pajak.

8

2.

Menganalisa sejauh mana Undang-undang No.17 tahun 2000 dapat di implementasikan secara profesional oleh pengisi SPT.

1.6 Sistematika Pembahasan Agar dapat memberikan gambaran dan arah yang jelas dari pembahasan yang penulis di maksudkan, maka penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab di bagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan sistimatika sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan apa yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini di uraikan berbagai landasan teori yang digunakan dalam analisa dan pembahasan teori yang menyangkut tentang Zakat dan Pajak. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab ini penulis uraikan ruang lingkup penelitian, jenis data yang di gunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data dan teknik pengumpulan data. BAB 4 PEMBAHASAN Dalam bab ini menganalisa tentang Undang-undang yang berkaitan dengan pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak terutama membandingkan antara teori dengan teknisnya.

9

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis uraikan kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa masukan serta saran-saran yang dapat di sumbangkan penulis atas masalah dalam pembahasan skripsi ini.

10