Uu Praktek Kedokteran
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Uu Praktek Kedokteran as PDF for free.
More details
- Words: 4,464
- Pages: 57
UU No.29 Tahun 2004 Tentang PRAKTIK KEDOKTERAN dr.Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes (Dinas Kesehatan Provinsi Bali)
Terdiri dari :
Bab I Bab II Bab III Bab IV
: Ketentuan Umum : Azas dan Tujuan : Konsil Kedokteran Indonesia : Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Bab V : Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Gigi Bab VI : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Bab VII : Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Bab VIII : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Bab IX : Pembinaan dan Pengawasan Bab X : Ketentuan Pidana Bab XI : Ketentuan Peralihan Bab XII : Ketentuan Penutup
Bab I Ketentuan Umum PASAL 1 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Praktik Kedokteran : rangkaian kegiatan melaksanakan upaya kesehatan Dokter & Dokter Gigi : dokter,dokter spesialis,dokter gigi, dokter gigi spesialis yg diakui pemerintah sesuai UU Konsil Kedokteran Indonesia : Badan Otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent, yang terdiri atas Konsil Kedokteran & Konsil kedokteran Gigi Sertifikat Kompetensi : surat tanda pengakuan thd kemampuan seorang dokter /dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia Registrasi : pencacatan resmi thd dokter & dokter gigi yg telah memiliki sertifikat kompetensi & kualifikasi ttt lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesi Registrasi Ulang : Pencacatan ulang thd dokter/dokter gigi yg telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Surat ijin Praktik : bukti tertulis yg diberikan pemerintah kpd dokter & dokter gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan Surat tanda registrasi dokter & dokter gigi : bukti tertulis yg diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kpd dokter & dokter gigi yg telah terigistrasi Sarana pelayanan kesehatan : tempat penyelenggaraan upaya Pel kes yg dpt digunakan unt praktik kedokteran atau kedokteran gigi Pasien : setiap orang yang melakukan konsultasi mslh kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan Profesi kedokteran/kedokteran gigi: suatu pekerjaan kedokteran/kedokteran gigi Organisasi Profesi: Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia unt dokter gigi
1.
2.
3.
Kolegium Kedokteran Indonesia & Kolegium Kedokteran gigi Indonesia : badan yang dibentuk oleh organisasi profesi unt masing-masing cabang disiplin ilmu yg bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia : lembaga yg berwenang unt menentukan ada tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter & dokter gigi dlm menerapkan disiplin ilmu kedokteran & kedokteran gigi dan menetapkan sanksi Menteri: menteri yg tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
BAB II ASAS DAN TUJUAN
PASAL 2 Praktik Kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien
PASAL 3 Pengaturan praktik kedokteran bertujuan unt: Memberikan perlindungan kpd pasien Mempertahankan & mningkatkan mutu pelayanan medis yg diberikan oleh dokter & dokter gigi Memberikan kepastian hukum kpd masyarakat,dokter dan dokter gigi
f. g. h.
BAB III KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Pasal 4 2. Unt melindungi masy penerima jasa pel kes & meningkatkan mutu pel kes dr dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia 3. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden Pasal 5 Konsil kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia
Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pasal 6 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yg menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Pasal 7 6. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas: a. b. c.
Melakukan registrasi dokter & dokter gigi Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi Melakukan pembinaan thd penyelenggaraan praktek kedokteran yg dilaksanakan bersama lembaga terkait
Standar penddk profesi dokter &dokter gigi yg disahkan Konsil , ditetapkan bersama Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedoktran & kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan Pasal 8 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang : a. Menyetujui & menolak permohonan registrasi dokter & dokter gigi b. Menerbitkan & mencabut surat tanda registrasi dokter & dokter gigi c. Mengesahkan standar kompetensi dokter & dokter gigi d. Melakukan pengujian thd persyaratan registrasi dokter & dokter gigi e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran & kedokteran gigi f. Melakukan pembinaan bersama thd dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yg ditetapkan oleh organisasi profesi g. Mencatat thd dokter & dokter gigi yg dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya krn melanggar ketentuan etika profesi 1.
Pasal9 Ketentuan lbh lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Pasal 10 Ketentuan lbh lanjut mengenai pelaks.fungsi tugas & wewenang Konsil Kedokteran & Konsil Kedokteran Gigi diatur dgn Peraturan Konsil Kedokteran & Konsil kedokteran gigi Bagian ketiga Susunan Organisasi & Keanggotaan Pasal 11 8. Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia tediri atas : a. Konsil kedokteran b. Konsil kedokteran gigi
1.
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran gigi masingmasing terdiri atas : a. Divisi Registrasi b. Divisi Standar Pendidikan Profesi c. Divisi Pembinaan
Pasal 12 7. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas : a. Pimp KKI terdiri atas 3 orang merangkap anggota b. Pimp Konsil Kedokteran & Konsil Kedoktran gigi masing-masing 1 orang merangkap anggota c. Pimp divisi pd konsil kedokteran & konsil kedokteran gigi masing-masing 1 orang merangkap anggota
Pimpinan KKI bekerja secara kolektif 2. Pimpinan Pimpinan KKI adalah penanggung jawab tertinggi Pasal 13 4. Pimpinan KKI terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua 5. Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan tiga orang ketua divisi 6. Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan tiga orang ketua divisi Pasal 14 Jumlah anggota KKI 17 orang ttd atas unsur-unsur yg berasal dari : i. Organisasi Profesi Kedokteran 2 oarng j. Organisasi Profesi Kedokteran Gigi 2 orang k. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 orang l. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 orang m. Kolegium kedokteran 1 orang n. Kolegium kedokteran gigi 1 orang o. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 orang 1.
a. b. c.
Tokoh masyarakat 3 orang Departemen Kesehatan 2 orang Departemen Pendidikan 2 orang
Tata cara pemilihan tokoh masyarakat diatur dengan Peraturan KKI 2. Keanggotaan KKI ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri 3. Menteri dlm mengusulkan keanggotaan KKI hrs berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi 4. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan KKI diatur dengan Peraturan Presiden Pasal 15 Pimpinan KKI, pimp Konsil Kedokteran, pimp Konsil Kedokteran gigi, pimp divisi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota 1.
Pasal 16 Masa bakti kenggotaan KKI adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya Pasal 17 4. Anggota KKI sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden 5. (Bunyi sumpah) Pasal 18 Untuk dpt diangkat sebagai anggota KKI yg bersangkutan hrs memenuhi syarat sbb : a. b. c. d.
Warga negara RI Sehat jasmani dan rohani Bertakwa kpd Tuhan YME dan berakhlak mulia Berkelakuan baik
a. b.
c. d.
Berusia sekurang-kurangnya 40 th dan setinggi-tingginya 65 th pd waktu menjadi KKI Pernah melakukan praktek kedokteran paling sedikit 10 th & memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi kecuali untuk wakil dari masyarakat Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yg tinggi serta memiliki reputasi yang baik Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI
Pasal 19 2. Anggota KKI berhenti atau diberhentikan karena : a. b. c. d. e.
Berakhir masa jabatan sebagai anggota Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Meninggal dunia Bertempat tinggal tetap di luar wilayah RI Tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus menerus selama 3 bulan
a.
Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dalam hal anggota KKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatan 2. Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Ketua KKI 3. Pengusulan pemberhentian diajukan oleh Menteri kepada Presiden Pasal 20 5. Dalam melaksanakan tgs dan wewenangnya KKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris 6. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri 7. Sekretaris sebagaimana dimaksud bukan anggota KKI 8. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kpd pimpinan KKI 9. Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan ketua KKI 1.
Pasal 21 Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan oleh pegawai KKI 3. Pegawai tsb tunduk pd peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian BAGIAN KEEMPAT TATA KERJA 2.
Pasal 22
Setiap keputusan KKI yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota Rapat pleno KKI dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu Keputusan diambil dgn cara musyawarah untuk mufakat Dalam hal tdk terdapat kesepakatan maka dpt dilakukan pemungutan suara
Pasal 23 Pimpinan KKI melakukan pembinaan thd pelaksanaan tugas anggota & pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan per UU
Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KKI diatur dengan Peraturan KKI
Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 25 Biaya pelaksanaan tugas-tugas KKI dibebankan kepada APBN
BAB IV STANDAR PENDIDIKAN DAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI Pasal 26 Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi disahkan oleh KKI Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi :
2.
3. a.
b.
4.
5.
Unt pendidikan profesi dokter/dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi Unt pendidikan profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran/kedokteran gigi
Asosiasi institusi penddk kedok/kedok gigi dlm menyusun dlm menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dgn organisasi profesi, kolegium, asosiasi RS penddk, Depdiknas dan Depkes Kolegium Kedok/kedok gigi dlm menyusun dlm menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dgn organisasi profesi, kolegium, asosiasi RS penddk, Depdiknas dan Depkes
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 27 Pendidikan & pelatihan kedokteran/kedokteran gigi untuk memberikan kompensasi kpd dokter/dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedok/kedok gigi Pasal 28 4. Setiap dokt/dokt gigi yg berpraktik wajib mengikuti penddk & Pelat kedokt/kedokt gigi berkelanjutanyg diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yg diakreditasi oleh organisasi profesi dlm rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi kedokteran/kedokteran gigi
1.
Penddk & pelat kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yg ditetapkan oleh organisasi profesi kedokt/kedokteran gigi
BAB VI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI Pasal 29 6. Setiap dokter & dokter gigi yg melakukan praktik kedokt di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi doter gigi 7. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh KKI 8. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter & dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
a. b. c. d. e.
7.
8.
9.
Memiliki ijasah dokter,dokter spesialis,dokter gigi, atau dokter gigi spes Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental Memiliki sertifikat kompetensi Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali dgn tetap memenuhi persyaratan Ketua Konsil Kedokteran & Kedok Gigi dlm melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan Ketua Konsil Kedokteran & Kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi
Pasal 30 2. Dokter & dokter gigi lulusan luar negeri yg akan melaksanakan praktik kedokteran di Ind harus dilakukan evaluasi 3. Evaluasi meliputi : a. b. c. d. e.
4.
Kesahan ijazah Kemampuan unt melakukan praktik kedok yg dinyatakan dgn srt ket telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter / dokter gigi Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Dokter & dokter gigi WNA selain memenuhi ketentuan tsb juga hrs melengkapi surat ijin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perUU dan kemampuan berbahasa Indonesia
Dokter & dokter gigi yg telah memenuhi ketentuan diberikan surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi oleh KKI Pasal 31 3. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter & dokter gigi WNA yg melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan,penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia 4. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 thn & dpt diperpanjang unt 1 tahun berikutnya 5. Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dlm psl 30(2) 1.
Pasal 32 2. Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kpd peserat program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yg mengikuti pendidikan & pelatihan 3. Dokter/dokter gigi WNA yg akan memberikan pendidikan & pelatihan dlm rangka alih ilmu pengetahuan & teknologi unt waktu ttt, tdk memerlukan surat tanda registrasi bersyarat 4. Dokter/dokter gigi WNA tsb harus mendapat persetujuan dari KKI 5. Surat tanda registrasi dan persetujuan tersebut diberikN melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan
Pasal 33 Surat tanda registrasi tidak berlaku karena : c. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perUU d. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang e. Atas permintaan yang bersangkutan f. Yang bersangkutan meninggal dunia g. Dicabut KKI Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tat cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara dan registrasi bersyarat diatur dengan peraturan KKI
Pasal 35 2. Dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan prakik kedokteran sesuai dgn penddk & kompetensi yg dimiliki yg terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
3.
Mewawancarai pasien Memeriksa fisik dan mental pasien Menentukan pemeriksaan penunjang Menegakkan diagnosis Menentukan penatalaksanaan & pengobatan pasien Melakukan tindakan kedokteran/kedokteran gigi Menulis resep obat dan alat kesehatan Menerbitkan surat keterangan dokter / dokter gigi Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan Meracik dan menyerahkan obat kpd pasien , bagi yang praktik di daerah terpencil yg tdk ada apotek
Selain kewenangan diatas kewenangan lain diatur dgn peraturan KKI
BAB VII PENYELENGGARAN PRAKTIK KEDOKTERAN Bagian Kesatu Surat Izin Praktik Pasal 36 Setiap dokter & dokter gigi yg melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik Pasal 37 6. Surat izin praktik tsb dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yg berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran /kedokteran gigi dilaksanakan 7. Surat izin praktik dokter / dokter gigi tersebut hanya diberikan untuk paling banyak 3 tempat 8. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk satu tempat praktik
Pasal 38 2. Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud maka dokter/dokter gigi harus: a. b. c.
Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
3.
a. b.
4.
Memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yg masih berlaku Mempunyai tempat praktik Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi Surat tanda registrasi dokter/dokter gigi masih berlaku Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri
Bagian Kedua Pelaksanaan Praktik
Pasal 39 Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pd kesepakatan antara dokter/dokter gigi dgn pasien dlm upaya unt pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan Pasal 40 4. Dokter/dokter gigi yg berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran hrs membuat pemberitahuan / menunjuk dokter / dokter gigi pengganti 5. Dokter/dokter gigi pengganti harus dokter/dokter gigi yg mempunyai surat izin praktik
Pasal 42 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter/dokter gigi yg tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tsb. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaks.praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri Bagian ketiga Pemberian Pelayanan Paragraf 1 Standar Pelayanan Pasal 44 9. Dokter/dokter gigi dlm menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi 10. Standar pelayanan tsb dibedakan menurut jenis & strata sarana pelayanan kesehatan 11. Standar pelayanan unt dokter/dokter gigi diatur dengan Peraturan Menteri
Paragraf 2 Persetujuan Tindakan Kedoktern /Kedokteran gigi Pasal 45 4. Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yg akan dilakukan oleh dokter/dokter gigi thd pasien hrs mendapat persetujuan 5. Persetujuan tsb diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap 6. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup: a. b. c. d. e.
7.
Diagnosis dan tatacara tindakan medis Tujuan tindakan medis yang dilakukan Alternatif tindakan lain dan resikonya Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
Persetujuan tsb diatas dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan
Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yg mengandung risiko tinggi hrs diberikan dgn persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan 2. Ketentuan mengenai tatacara persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi diatur dengan Peraturan Menteri Paragraf 3 Rekam Medis Pasal 46 6. Setiap dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis 7. Rekam Medis tsb harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan 8. Setiap catatan rekam medis hrs dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yg memberikan pelayanan/tindakan 1.
Pasal 47 2. Dokumen rekam medis merup.milik dokter, dokter gigi,atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien 3. Rekam medis tsb harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter/dokter gigi dan pimp.sarana pelayanan kesehatan 4. Ketentuan mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri Paragraf 4 Rahasia Kedokteran Pasal 48 8. Setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran 9. Rahasia kedokteran dpt dibuka hanya unt kepentingan kes pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dlm rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan per UU 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Praturan Menteri
Paragraf 5 Kendali mutu dan Kendali Biaya Pasal 49 4. Setiap dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokt/kedokt gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya 5. Dlm rangka pelaksanaan kegiatan diatas dapat diselenggarakan audit medis 6. Pembinaan & pengawasan ketentuan diatas dilaksanakan oleh organisasi profesi
Paragraf 6 Hak dan kewajiban Dokter/Dokter gigi Pasal 50 Dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : e. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dgn standar profesi & standar prosedur operasional f. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi & standar prosedur operasional g. Memperoleh informasi yg lengkap & jujur dari pasien/keluarganya h. Menerima imbalan jasa
Pasal 51 Dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : c. Memberikan pely medis sesuai standar profesi & standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien d. Merujuk pasien ke dokter/dokter gigi lain yg keahlian/kemampuan yg lbh baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan e. Merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg pasien, bahkan jg setelah pasien itu meninggal dunia f. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila dia yakin ada orang lain yg bertugas & mampu melakukannya g. Menambah ilmu pengetahuan & mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi
Paragraf 7 Hak & Kewajiban Pasien Pasal 52 Pasien dalam menerima pely pd praktik kedokteran mempunyai hak : d. e. f. g. h.
Mendapat penjelasan secara lengkap ttg tindakan medis Meminta pendapat dokter/dokter gigi lain Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis Menolak tindakan medis Mendapatkan isi rekam medis
Pasal 53 Pasien dlm menerima pely pd praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
Memberikan informasi yg lengkap & jujur ttg masalah kesehatannya Mematuhi nasihat & petunjuk dokter/dokter gigi Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana pely kesehatan Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yg diterima
Paragraf 8 Pembinaan Pasal 54 3. Dlm rangka terselenggaranya praktik kedokt yg bermutu dan melindungi masy sesuai dgn ketentuan dlm UU ini perlu dilakukan pembinaan thd dokter/dokter gigi yg melakukan praktik kedokteran 4. Pembinaan sebagaimana diatas dilakukan oleh KKI bersamasama dengan organisasi profesi
BAB VIII DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
Bagian Kesatu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Pasal 55 4. Unt menegakkan disiplin dokter & dokter gigi dlm penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 5. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merup.lembaga otonom dr KKI 6. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dlm menjalankan tugasnya bersifat independen
Pasal 56 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada KKI Pasal 57 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara RI Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ditingkat provinsi dpt dibentuk oleh KKI atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Pasal 58 Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua & seorang sekretaris
Pasal 59 Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 org dokter & 3 org dokter gigi dr organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit dan 3 orang sarjana hukum Untuk dpt diangkat sbg anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat Sbb :
2.
3.
a. b. c. d. e. f. g. h.
Warga negara RI Sehat jasmani & rohani Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa & berakhlak mulia Berkelakuan baik Berusia paling rendah 40 th & paling tinggi 65 th pd saat diangkat Bagi dokter/dokter gigi pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 th dan memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi Bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bid hukum paling sedikit 10 th dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yg baik
Pasal 60 Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi Pasal 61 Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah 5 th dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan Pasal 62 6. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dgn agama masing-masingdihadapan Ketua KKI 7. Sumpah/Janji (berbunyi spt dlm UU)
Pasal 63 2. Pimp Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan peraturan KKI Pasal 64 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas : f. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter&dokter gigi yg diajukan g. Menyusun pedoman dan tatacara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi Pasal 65 Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan pd anggaran KKI
Bagian Kedua Pengaduan Pasal 66 4. Setiap org yg mengetahui/kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dlm menjalankan praktik kedokteran gigi dpt mengajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 5. Pengaduan sekurang-kurangnya hrs memuat : a. b. c.
6.
Identitas pelaku Nama dan alamat tempat praktik dokter/dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan Alasan pengaduan
Pengaduan tsb diatas tdk menghilangkan hak setiap org unt melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang & atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 67 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa & memberikan keputusan thd pengaduan yg berkaitan dgn disiplin dokter & dokter gigi Pasal 68 Apabila dlm pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pd organisasi profesi
Bagian Keempat Keputusan Pasal 59 4. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter,dokter gigi dan KKI 5. Keputusan tsb dapat berupa dinyatakan tidak bersalah / pemberian sanksi disiplin 6. Sanksi disiplin dpt berupa: a. b. c.
Pemberian peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi/surat izin praktik dan atau Kewajiban mengikuti pendidikan / pelatihan di institusi pendidikan kedok/kedok gigi
Bagian Kelima Pengaturan Lebih Lanjut Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaks fungsi & tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tatacara penanganan kasus, tata cara pengaduan dan tatacara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan KKI
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 71 Pemerintah Pusat, KKI, Pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi & tugas masing-masing Pasal 72 Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dlm pasal 71 diarahkan untuk : e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan dokter & dokter gigi f. Melindungi masyarakat atas tindakan yg dilakukan dokter dan dokter gigi g. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat , dokter dan dokter gigi
Pasal 73 2. Setiap org dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masy seolah-olah yg bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik 3. Setiap org dilarang menggunakan alat, metode/ cara lain dalam memberikan pelayanan kpd masyarakat yg menimbulkan kesan seolah-olah yg bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik 4. Ketentuan sebagaimana diatas tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yg diberi kewenangan oleh peraturan perUU Pasal 74 Dlm rangka pembinaan & pengawasan dokter & dokter gigi yg menyelenggarakan praktik kedokt dpt dilakukan audit medis
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 75 2. Setiap dokter/dokter gigi yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta 3. Setiap dokter/dokter gigi WNA yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta 4. Setiap dokter/dokter gigi WNA yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta
Pasal 76 Setiap dokter/dokter gigi yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat izin praktik dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta Pasal 77 Setiap orang yg dgn sengaja menggunakan identitas berupa gelar/bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masyarakat seolaholah yg bersangkutan adalh dokter/dokter gigiyg telah memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan atau surat izin praktik dipidana penjara paling lama 5 tahun/denda paling banyak 150 juta Pasal 78 Setiap orang yg dgn sengaja menggunakan alat,metode/cara laindalam memberikan pelayanan kpd masyarakat yg menimbulkan kesan seolah-olah yg bersangkutan adalh dokter/dokter gigiyg telah memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan atau surat izin praktik dipidana penjara paling lama 5 tahun/denda paling banyak 150 juta
Pasal 79 Dipidana kurungan paling lama 1 tahun/denda paling banyak 50 juta setiap dokter/dokter gigi yg : c. Dgn sengaja tdk memasang papan nama d. Dgn sengaja tdk membuat rekam medis e. Dgn sengaja tdk memenuhi kewajiban Pasal 80 7. Setiap orang yg dgn sengaja memperkerjakan dokter/dokter gigi dipidana penjara paling lama 10 tahun/denda paling banyak 300 juta 8. Tindak pidana diatas dilakukan oleh korporasi , maka pidana yg dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 Pada saat diundangkannya UU ini semua peraturan perUU yg merupkan pelaksanaan UU No.23 th 1992 ttg Kesehatan yg berkaitan dgn pelaksanaan praktik kedokteran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan UU ini Pasal 82 4. Dokter & dokter gigi yg telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi & surat izin praktik berdasarkan UU ini 5. Surat penugasan dan surat izin tsb harus disesuaikan dgn surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan surat izin praktik berdasarkan UU ini paling lama 2 tahun setelah KKI terbentuk
Pasal 83 Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pd saat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi di tingkat pertama dan menteri pada tingkat banding Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dlm menangani pengaduan tsb membentuk Tim yg terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi /Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya
Pasal 84 2. Untuk pertama kali anggota KKI diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden 3. Keanggotaan KKI tsb berlaku untuk masa jabatan 3 tahun sejak diangkat BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Dengan disahkannya UU ini maka pasal 54 UU no.23 th1992 ttg Kesehatan yg berkaitan dgn dokter & dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 86 KKI harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak UU ini diundangkan
Pasal 87 KKI sebagaimana dlm psl 4 harus dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan keanggotaan KKI sebagaimana dimaksud dl psl 84 berakhir. Pasal 88 UU ini mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan
DISAHKAN DI JAKARTA PADA TGL 6 OKTOBER 2004 PRESIDEN RI
Terdiri dari :
Bab I Bab II Bab III Bab IV
: Ketentuan Umum : Azas dan Tujuan : Konsil Kedokteran Indonesia : Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Bab V : Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Gigi Bab VI : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Bab VII : Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Bab VIII : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Bab IX : Pembinaan dan Pengawasan Bab X : Ketentuan Pidana Bab XI : Ketentuan Peralihan Bab XII : Ketentuan Penutup
Bab I Ketentuan Umum PASAL 1 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Praktik Kedokteran : rangkaian kegiatan melaksanakan upaya kesehatan Dokter & Dokter Gigi : dokter,dokter spesialis,dokter gigi, dokter gigi spesialis yg diakui pemerintah sesuai UU Konsil Kedokteran Indonesia : Badan Otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent, yang terdiri atas Konsil Kedokteran & Konsil kedokteran Gigi Sertifikat Kompetensi : surat tanda pengakuan thd kemampuan seorang dokter /dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia Registrasi : pencacatan resmi thd dokter & dokter gigi yg telah memiliki sertifikat kompetensi & kualifikasi ttt lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesi Registrasi Ulang : Pencacatan ulang thd dokter/dokter gigi yg telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Surat ijin Praktik : bukti tertulis yg diberikan pemerintah kpd dokter & dokter gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan Surat tanda registrasi dokter & dokter gigi : bukti tertulis yg diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kpd dokter & dokter gigi yg telah terigistrasi Sarana pelayanan kesehatan : tempat penyelenggaraan upaya Pel kes yg dpt digunakan unt praktik kedokteran atau kedokteran gigi Pasien : setiap orang yang melakukan konsultasi mslh kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan Profesi kedokteran/kedokteran gigi: suatu pekerjaan kedokteran/kedokteran gigi Organisasi Profesi: Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia unt dokter gigi
1.
2.
3.
Kolegium Kedokteran Indonesia & Kolegium Kedokteran gigi Indonesia : badan yang dibentuk oleh organisasi profesi unt masing-masing cabang disiplin ilmu yg bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia : lembaga yg berwenang unt menentukan ada tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter & dokter gigi dlm menerapkan disiplin ilmu kedokteran & kedokteran gigi dan menetapkan sanksi Menteri: menteri yg tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
BAB II ASAS DAN TUJUAN
PASAL 2 Praktik Kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien
PASAL 3 Pengaturan praktik kedokteran bertujuan unt: Memberikan perlindungan kpd pasien Mempertahankan & mningkatkan mutu pelayanan medis yg diberikan oleh dokter & dokter gigi Memberikan kepastian hukum kpd masyarakat,dokter dan dokter gigi
f. g. h.
BAB III KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Pasal 4 2. Unt melindungi masy penerima jasa pel kes & meningkatkan mutu pel kes dr dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia 3. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden Pasal 5 Konsil kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia
Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pasal 6 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yg menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Pasal 7 6. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas: a. b. c.
Melakukan registrasi dokter & dokter gigi Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi Melakukan pembinaan thd penyelenggaraan praktek kedokteran yg dilaksanakan bersama lembaga terkait
Standar penddk profesi dokter &dokter gigi yg disahkan Konsil , ditetapkan bersama Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedoktran & kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan Pasal 8 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang : a. Menyetujui & menolak permohonan registrasi dokter & dokter gigi b. Menerbitkan & mencabut surat tanda registrasi dokter & dokter gigi c. Mengesahkan standar kompetensi dokter & dokter gigi d. Melakukan pengujian thd persyaratan registrasi dokter & dokter gigi e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran & kedokteran gigi f. Melakukan pembinaan bersama thd dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yg ditetapkan oleh organisasi profesi g. Mencatat thd dokter & dokter gigi yg dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya krn melanggar ketentuan etika profesi 1.
Pasal9 Ketentuan lbh lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Pasal 10 Ketentuan lbh lanjut mengenai pelaks.fungsi tugas & wewenang Konsil Kedokteran & Konsil Kedokteran Gigi diatur dgn Peraturan Konsil Kedokteran & Konsil kedokteran gigi Bagian ketiga Susunan Organisasi & Keanggotaan Pasal 11 8. Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia tediri atas : a. Konsil kedokteran b. Konsil kedokteran gigi
1.
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran gigi masingmasing terdiri atas : a. Divisi Registrasi b. Divisi Standar Pendidikan Profesi c. Divisi Pembinaan
Pasal 12 7. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas : a. Pimp KKI terdiri atas 3 orang merangkap anggota b. Pimp Konsil Kedokteran & Konsil Kedoktran gigi masing-masing 1 orang merangkap anggota c. Pimp divisi pd konsil kedokteran & konsil kedokteran gigi masing-masing 1 orang merangkap anggota
Pimpinan KKI bekerja secara kolektif 2. Pimpinan Pimpinan KKI adalah penanggung jawab tertinggi Pasal 13 4. Pimpinan KKI terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua 5. Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan tiga orang ketua divisi 6. Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan tiga orang ketua divisi Pasal 14 Jumlah anggota KKI 17 orang ttd atas unsur-unsur yg berasal dari : i. Organisasi Profesi Kedokteran 2 oarng j. Organisasi Profesi Kedokteran Gigi 2 orang k. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 orang l. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 orang m. Kolegium kedokteran 1 orang n. Kolegium kedokteran gigi 1 orang o. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 orang 1.
a. b. c.
Tokoh masyarakat 3 orang Departemen Kesehatan 2 orang Departemen Pendidikan 2 orang
Tata cara pemilihan tokoh masyarakat diatur dengan Peraturan KKI 2. Keanggotaan KKI ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri 3. Menteri dlm mengusulkan keanggotaan KKI hrs berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi 4. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan KKI diatur dengan Peraturan Presiden Pasal 15 Pimpinan KKI, pimp Konsil Kedokteran, pimp Konsil Kedokteran gigi, pimp divisi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota 1.
Pasal 16 Masa bakti kenggotaan KKI adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya Pasal 17 4. Anggota KKI sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden 5. (Bunyi sumpah) Pasal 18 Untuk dpt diangkat sebagai anggota KKI yg bersangkutan hrs memenuhi syarat sbb : a. b. c. d.
Warga negara RI Sehat jasmani dan rohani Bertakwa kpd Tuhan YME dan berakhlak mulia Berkelakuan baik
a. b.
c. d.
Berusia sekurang-kurangnya 40 th dan setinggi-tingginya 65 th pd waktu menjadi KKI Pernah melakukan praktek kedokteran paling sedikit 10 th & memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi kecuali untuk wakil dari masyarakat Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yg tinggi serta memiliki reputasi yang baik Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI
Pasal 19 2. Anggota KKI berhenti atau diberhentikan karena : a. b. c. d. e.
Berakhir masa jabatan sebagai anggota Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Meninggal dunia Bertempat tinggal tetap di luar wilayah RI Tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus menerus selama 3 bulan
a.
Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dalam hal anggota KKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatan 2. Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Ketua KKI 3. Pengusulan pemberhentian diajukan oleh Menteri kepada Presiden Pasal 20 5. Dalam melaksanakan tgs dan wewenangnya KKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris 6. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri 7. Sekretaris sebagaimana dimaksud bukan anggota KKI 8. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kpd pimpinan KKI 9. Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan ketua KKI 1.
Pasal 21 Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan oleh pegawai KKI 3. Pegawai tsb tunduk pd peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian BAGIAN KEEMPAT TATA KERJA 2.
Pasal 22
Setiap keputusan KKI yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota Rapat pleno KKI dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu Keputusan diambil dgn cara musyawarah untuk mufakat Dalam hal tdk terdapat kesepakatan maka dpt dilakukan pemungutan suara
Pasal 23 Pimpinan KKI melakukan pembinaan thd pelaksanaan tugas anggota & pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan per UU
Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KKI diatur dengan Peraturan KKI
Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 25 Biaya pelaksanaan tugas-tugas KKI dibebankan kepada APBN
BAB IV STANDAR PENDIDIKAN DAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI Pasal 26 Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi disahkan oleh KKI Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi :
2.
3. a.
b.
4.
5.
Unt pendidikan profesi dokter/dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi Unt pendidikan profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran/kedokteran gigi
Asosiasi institusi penddk kedok/kedok gigi dlm menyusun dlm menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dgn organisasi profesi, kolegium, asosiasi RS penddk, Depdiknas dan Depkes Kolegium Kedok/kedok gigi dlm menyusun dlm menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dgn organisasi profesi, kolegium, asosiasi RS penddk, Depdiknas dan Depkes
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 27 Pendidikan & pelatihan kedokteran/kedokteran gigi untuk memberikan kompensasi kpd dokter/dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedok/kedok gigi Pasal 28 4. Setiap dokt/dokt gigi yg berpraktik wajib mengikuti penddk & Pelat kedokt/kedokt gigi berkelanjutanyg diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yg diakreditasi oleh organisasi profesi dlm rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi kedokteran/kedokteran gigi
1.
Penddk & pelat kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yg ditetapkan oleh organisasi profesi kedokt/kedokteran gigi
BAB VI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI Pasal 29 6. Setiap dokter & dokter gigi yg melakukan praktik kedokt di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi doter gigi 7. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh KKI 8. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter & dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
a. b. c. d. e.
7.
8.
9.
Memiliki ijasah dokter,dokter spesialis,dokter gigi, atau dokter gigi spes Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental Memiliki sertifikat kompetensi Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali dgn tetap memenuhi persyaratan Ketua Konsil Kedokteran & Kedok Gigi dlm melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan Ketua Konsil Kedokteran & Kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi
Pasal 30 2. Dokter & dokter gigi lulusan luar negeri yg akan melaksanakan praktik kedokteran di Ind harus dilakukan evaluasi 3. Evaluasi meliputi : a. b. c. d. e.
4.
Kesahan ijazah Kemampuan unt melakukan praktik kedok yg dinyatakan dgn srt ket telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter / dokter gigi Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Dokter & dokter gigi WNA selain memenuhi ketentuan tsb juga hrs melengkapi surat ijin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perUU dan kemampuan berbahasa Indonesia
Dokter & dokter gigi yg telah memenuhi ketentuan diberikan surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi oleh KKI Pasal 31 3. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter & dokter gigi WNA yg melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan,penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia 4. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 thn & dpt diperpanjang unt 1 tahun berikutnya 5. Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dlm psl 30(2) 1.
Pasal 32 2. Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kpd peserat program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yg mengikuti pendidikan & pelatihan 3. Dokter/dokter gigi WNA yg akan memberikan pendidikan & pelatihan dlm rangka alih ilmu pengetahuan & teknologi unt waktu ttt, tdk memerlukan surat tanda registrasi bersyarat 4. Dokter/dokter gigi WNA tsb harus mendapat persetujuan dari KKI 5. Surat tanda registrasi dan persetujuan tersebut diberikN melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan
Pasal 33 Surat tanda registrasi tidak berlaku karena : c. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perUU d. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang e. Atas permintaan yang bersangkutan f. Yang bersangkutan meninggal dunia g. Dicabut KKI Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tat cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara dan registrasi bersyarat diatur dengan peraturan KKI
Pasal 35 2. Dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan prakik kedokteran sesuai dgn penddk & kompetensi yg dimiliki yg terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
3.
Mewawancarai pasien Memeriksa fisik dan mental pasien Menentukan pemeriksaan penunjang Menegakkan diagnosis Menentukan penatalaksanaan & pengobatan pasien Melakukan tindakan kedokteran/kedokteran gigi Menulis resep obat dan alat kesehatan Menerbitkan surat keterangan dokter / dokter gigi Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan Meracik dan menyerahkan obat kpd pasien , bagi yang praktik di daerah terpencil yg tdk ada apotek
Selain kewenangan diatas kewenangan lain diatur dgn peraturan KKI
BAB VII PENYELENGGARAN PRAKTIK KEDOKTERAN Bagian Kesatu Surat Izin Praktik Pasal 36 Setiap dokter & dokter gigi yg melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik Pasal 37 6. Surat izin praktik tsb dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yg berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran /kedokteran gigi dilaksanakan 7. Surat izin praktik dokter / dokter gigi tersebut hanya diberikan untuk paling banyak 3 tempat 8. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk satu tempat praktik
Pasal 38 2. Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud maka dokter/dokter gigi harus: a. b. c.
Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
3.
a. b.
4.
Memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yg masih berlaku Mempunyai tempat praktik Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi Surat tanda registrasi dokter/dokter gigi masih berlaku Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri
Bagian Kedua Pelaksanaan Praktik
Pasal 39 Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pd kesepakatan antara dokter/dokter gigi dgn pasien dlm upaya unt pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan Pasal 40 4. Dokter/dokter gigi yg berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran hrs membuat pemberitahuan / menunjuk dokter / dokter gigi pengganti 5. Dokter/dokter gigi pengganti harus dokter/dokter gigi yg mempunyai surat izin praktik
Pasal 42 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter/dokter gigi yg tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tsb. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaks.praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri Bagian ketiga Pemberian Pelayanan Paragraf 1 Standar Pelayanan Pasal 44 9. Dokter/dokter gigi dlm menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi 10. Standar pelayanan tsb dibedakan menurut jenis & strata sarana pelayanan kesehatan 11. Standar pelayanan unt dokter/dokter gigi diatur dengan Peraturan Menteri
Paragraf 2 Persetujuan Tindakan Kedoktern /Kedokteran gigi Pasal 45 4. Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yg akan dilakukan oleh dokter/dokter gigi thd pasien hrs mendapat persetujuan 5. Persetujuan tsb diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap 6. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup: a. b. c. d. e.
7.
Diagnosis dan tatacara tindakan medis Tujuan tindakan medis yang dilakukan Alternatif tindakan lain dan resikonya Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
Persetujuan tsb diatas dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan
Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yg mengandung risiko tinggi hrs diberikan dgn persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan 2. Ketentuan mengenai tatacara persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi diatur dengan Peraturan Menteri Paragraf 3 Rekam Medis Pasal 46 6. Setiap dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis 7. Rekam Medis tsb harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan 8. Setiap catatan rekam medis hrs dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yg memberikan pelayanan/tindakan 1.
Pasal 47 2. Dokumen rekam medis merup.milik dokter, dokter gigi,atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien 3. Rekam medis tsb harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter/dokter gigi dan pimp.sarana pelayanan kesehatan 4. Ketentuan mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri Paragraf 4 Rahasia Kedokteran Pasal 48 8. Setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran 9. Rahasia kedokteran dpt dibuka hanya unt kepentingan kes pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dlm rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan per UU 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Praturan Menteri
Paragraf 5 Kendali mutu dan Kendali Biaya Pasal 49 4. Setiap dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokt/kedokt gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya 5. Dlm rangka pelaksanaan kegiatan diatas dapat diselenggarakan audit medis 6. Pembinaan & pengawasan ketentuan diatas dilaksanakan oleh organisasi profesi
Paragraf 6 Hak dan kewajiban Dokter/Dokter gigi Pasal 50 Dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : e. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dgn standar profesi & standar prosedur operasional f. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi & standar prosedur operasional g. Memperoleh informasi yg lengkap & jujur dari pasien/keluarganya h. Menerima imbalan jasa
Pasal 51 Dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : c. Memberikan pely medis sesuai standar profesi & standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien d. Merujuk pasien ke dokter/dokter gigi lain yg keahlian/kemampuan yg lbh baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan e. Merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg pasien, bahkan jg setelah pasien itu meninggal dunia f. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila dia yakin ada orang lain yg bertugas & mampu melakukannya g. Menambah ilmu pengetahuan & mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi
Paragraf 7 Hak & Kewajiban Pasien Pasal 52 Pasien dalam menerima pely pd praktik kedokteran mempunyai hak : d. e. f. g. h.
Mendapat penjelasan secara lengkap ttg tindakan medis Meminta pendapat dokter/dokter gigi lain Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis Menolak tindakan medis Mendapatkan isi rekam medis
Pasal 53 Pasien dlm menerima pely pd praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
Memberikan informasi yg lengkap & jujur ttg masalah kesehatannya Mematuhi nasihat & petunjuk dokter/dokter gigi Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana pely kesehatan Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yg diterima
Paragraf 8 Pembinaan Pasal 54 3. Dlm rangka terselenggaranya praktik kedokt yg bermutu dan melindungi masy sesuai dgn ketentuan dlm UU ini perlu dilakukan pembinaan thd dokter/dokter gigi yg melakukan praktik kedokteran 4. Pembinaan sebagaimana diatas dilakukan oleh KKI bersamasama dengan organisasi profesi
BAB VIII DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
Bagian Kesatu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Pasal 55 4. Unt menegakkan disiplin dokter & dokter gigi dlm penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 5. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merup.lembaga otonom dr KKI 6. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dlm menjalankan tugasnya bersifat independen
Pasal 56 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada KKI Pasal 57 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara RI Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ditingkat provinsi dpt dibentuk oleh KKI atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Pasal 58 Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua & seorang sekretaris
Pasal 59 Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 org dokter & 3 org dokter gigi dr organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit dan 3 orang sarjana hukum Untuk dpt diangkat sbg anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat Sbb :
2.
3.
a. b. c. d. e. f. g. h.
Warga negara RI Sehat jasmani & rohani Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa & berakhlak mulia Berkelakuan baik Berusia paling rendah 40 th & paling tinggi 65 th pd saat diangkat Bagi dokter/dokter gigi pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 th dan memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi Bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bid hukum paling sedikit 10 th dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yg baik
Pasal 60 Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi Pasal 61 Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah 5 th dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan Pasal 62 6. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dgn agama masing-masingdihadapan Ketua KKI 7. Sumpah/Janji (berbunyi spt dlm UU)
Pasal 63 2. Pimp Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan peraturan KKI Pasal 64 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas : f. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter&dokter gigi yg diajukan g. Menyusun pedoman dan tatacara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi Pasal 65 Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan pd anggaran KKI
Bagian Kedua Pengaduan Pasal 66 4. Setiap org yg mengetahui/kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dlm menjalankan praktik kedokteran gigi dpt mengajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 5. Pengaduan sekurang-kurangnya hrs memuat : a. b. c.
6.
Identitas pelaku Nama dan alamat tempat praktik dokter/dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan Alasan pengaduan
Pengaduan tsb diatas tdk menghilangkan hak setiap org unt melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang & atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 67 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa & memberikan keputusan thd pengaduan yg berkaitan dgn disiplin dokter & dokter gigi Pasal 68 Apabila dlm pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pd organisasi profesi
Bagian Keempat Keputusan Pasal 59 4. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter,dokter gigi dan KKI 5. Keputusan tsb dapat berupa dinyatakan tidak bersalah / pemberian sanksi disiplin 6. Sanksi disiplin dpt berupa: a. b. c.
Pemberian peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi/surat izin praktik dan atau Kewajiban mengikuti pendidikan / pelatihan di institusi pendidikan kedok/kedok gigi
Bagian Kelima Pengaturan Lebih Lanjut Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaks fungsi & tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tatacara penanganan kasus, tata cara pengaduan dan tatacara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan KKI
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 71 Pemerintah Pusat, KKI, Pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi & tugas masing-masing Pasal 72 Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dlm pasal 71 diarahkan untuk : e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan dokter & dokter gigi f. Melindungi masyarakat atas tindakan yg dilakukan dokter dan dokter gigi g. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat , dokter dan dokter gigi
Pasal 73 2. Setiap org dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masy seolah-olah yg bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik 3. Setiap org dilarang menggunakan alat, metode/ cara lain dalam memberikan pelayanan kpd masyarakat yg menimbulkan kesan seolah-olah yg bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yg telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik 4. Ketentuan sebagaimana diatas tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yg diberi kewenangan oleh peraturan perUU Pasal 74 Dlm rangka pembinaan & pengawasan dokter & dokter gigi yg menyelenggarakan praktik kedokt dpt dilakukan audit medis
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 75 2. Setiap dokter/dokter gigi yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta 3. Setiap dokter/dokter gigi WNA yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta 4. Setiap dokter/dokter gigi WNA yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta
Pasal 76 Setiap dokter/dokter gigi yg dgn sengaja melakukan praktik kedok tanpa memiliki surat izin praktik dipidana penjara paling lama 3 tahun/denda paling banyak 100 juta Pasal 77 Setiap orang yg dgn sengaja menggunakan identitas berupa gelar/bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masyarakat seolaholah yg bersangkutan adalh dokter/dokter gigiyg telah memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan atau surat izin praktik dipidana penjara paling lama 5 tahun/denda paling banyak 150 juta Pasal 78 Setiap orang yg dgn sengaja menggunakan alat,metode/cara laindalam memberikan pelayanan kpd masyarakat yg menimbulkan kesan seolah-olah yg bersangkutan adalh dokter/dokter gigiyg telah memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan atau surat izin praktik dipidana penjara paling lama 5 tahun/denda paling banyak 150 juta
Pasal 79 Dipidana kurungan paling lama 1 tahun/denda paling banyak 50 juta setiap dokter/dokter gigi yg : c. Dgn sengaja tdk memasang papan nama d. Dgn sengaja tdk membuat rekam medis e. Dgn sengaja tdk memenuhi kewajiban Pasal 80 7. Setiap orang yg dgn sengaja memperkerjakan dokter/dokter gigi dipidana penjara paling lama 10 tahun/denda paling banyak 300 juta 8. Tindak pidana diatas dilakukan oleh korporasi , maka pidana yg dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 Pada saat diundangkannya UU ini semua peraturan perUU yg merupkan pelaksanaan UU No.23 th 1992 ttg Kesehatan yg berkaitan dgn pelaksanaan praktik kedokteran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan UU ini Pasal 82 4. Dokter & dokter gigi yg telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi & surat izin praktik berdasarkan UU ini 5. Surat penugasan dan surat izin tsb harus disesuaikan dgn surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan surat izin praktik berdasarkan UU ini paling lama 2 tahun setelah KKI terbentuk
Pasal 83 Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pd saat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi di tingkat pertama dan menteri pada tingkat banding Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dlm menangani pengaduan tsb membentuk Tim yg terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi /Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya
Pasal 84 2. Untuk pertama kali anggota KKI diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden 3. Keanggotaan KKI tsb berlaku untuk masa jabatan 3 tahun sejak diangkat BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Dengan disahkannya UU ini maka pasal 54 UU no.23 th1992 ttg Kesehatan yg berkaitan dgn dokter & dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 86 KKI harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak UU ini diundangkan
Pasal 87 KKI sebagaimana dlm psl 4 harus dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan keanggotaan KKI sebagaimana dimaksud dl psl 84 berakhir. Pasal 88 UU ini mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan
DISAHKAN DI JAKARTA PADA TGL 6 OKTOBER 2004 PRESIDEN RI
