Dokter Ptt

Sebagai perubahan Permenkes Nomor 1170A/Menkes/Per/X/1999 Tentang Masa Bakti

• UU No. 8 Thn 1974  UU No. 43 Thn 1999 ttg PokokPokok Kepegawaian • UU No. 23 Thn 1992 ttg Kesehatan • UU No. 22 Thn 1999  UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah • PP No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan • Kepres No. 37 Thn. 1991 ttg Pengangkatan Dokter Sebagai PTT Selama Masa Bakti • Kepmenkes RI No. 702/Menkes/SK/VIII/1993 ttg Juklak Pengangkatan Dokter sebagai PTT Selama Masa Bakti

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : • Ten ag a Me dis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter

Gigi spesialis, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI

• Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kpd masy

dlm rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pely kes atau sarana lain yang ditentukan oleh pemerintah dlm kedudukan sebagai PTT

• Cara lain adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kpd masy dlm rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pely kes atau sarana lain dlm kedudukan sbg pegawai negeri atau karyawan swasta

• Pegawai Tidak tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaks tugas pemerintahan & pembangunan yang bersifat teknis profesional & administrasi pada sarana pely kes & tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri

• Brigade Siaga Bencana (BSB) adalah tim reaski cepat & sekaligus sebagai tim pelaksana penanggulangan masalah kes akibat bencana

• Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab spt keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan & rawa), transportasi & sosbud

• Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab spt keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan & rawa), transportasi & sosbud

 Menteri mengatur penempatan tenaga medis dlm rangka pemerataan pely kes bagi seluruh masy  Dalam rangka pemerataan pely kes tsb, dilaks melalui penempatan tenaga medis secara rasional  Penempatan tenaga medis sec rasional dilakukan melalui

dan cara lain

masa bakti

 Penempatan tenaga medis melalui masa bakti dilaks dlm kedudukan & status sbg PTT  PTT meliputi PTT pusat & PTT daerah Prop/Kab/Kota  Penghasilan PTT pusat dibebankan kpd APBN  Penghasilan PTT daerah Prop/Kab/Kota dibebankan kpd APBD Proip/Kab/Kota masing-masing  Penghasilan PTT meliputi : * Gaji pokok * Tunjangan PTT * Tunjangan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil & sangat terpencil * Tunjangan pajak penghasilan * Insentif & tunjangan lainnya

 Jangka waktu pelaks masa bakti tenaga medis sebagai PTT sekurangkurangnya sbb : • Penempatan di daerah biasa 3 (tiga) tahun • Penugasan di daerah terpencil 1 (satu) tahun (menurut Kepmenkes RI No. 132/Menkes/SK/III/2006) (yang sebelumnya selama 2 tahun) • Penugasan di daerah sangat terpencil 6 (enam) bulan (menurut Kepmenkes RI No. 132/Menkes/SK/III/2006) (sebelumnya 2 tahun)  Tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti diberikan Surat Keterangan Telah selesai Masa Bakti oleh Gubernur u.p. Kadiskes Prop penepatan, atas nama Menteri  Surat Keterangan Selesai Masa Bakti dpt dipergunakan sbg salah satu persyaratan : * Penerimaan CPNS dilingk Depkes & instansi lain * Penerbitan/perpanjangan Surat Ijin Praktik * Melanjutkan pendidikan spesialis/sub spesialis

 Penempatan tenaga medis sbg PTT dlm rangka pemerataan pely kes ditetapkan sbb : * Puskesmas * RSU Daerah Kab/Kota * RSU Daerah prop. * RS Khusus * RS tertentu sbg Tenaga Medis BSB (Brigade Siaga Bencana) * Sarkes tertentu lainnya

Pengangkatan tenaga medis sbg PTT pusat hanya dpt dilakukan pada :  Daerah terpencil/sangat terpencil yang diminati pada daerah Kabupaten yang kurang mampu  Daerah biasa pada Kabupaten berdasarkan usul kebutuhan dari Bupati & menyatakan bahwa daerahnya termasuk daerah kurang mampu mengangkat PTT  Daerah Prop/Kab/Kota dengan potensi rawan konflik/dalam situasi konflik  RS tertentu sbg tenaga madis BSB (brigade Siaga Bencana) • Pengangkatan tenaga medis sbg PTT pusat dilaks oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menkes • Pengangkatan ditetapkan atas usul kebutuhan yang diajukan oleh Gubernur u.p. Kadiskes Prop berdasarkan usul Bupati u.p. Kadiskes Kab. • Ketentuan & tata cara pengangkatan tenaga medis sbg tenaga medis BSB ditetapkan tersendiri

Pengangkatan tenaga medis sbg PTT daerah Prop/Kab/Kota dpt dilakukan pada : b. Daerah terpencil/sangat terpencil c. Daerah biasa Pengangkatan tenaga medis sbg PTT daerah Prop/Kab/Kota dilaks oleh Gub/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Pengangkatan ditetapkan ssuai dgn pembiayaan yang tersedia dalam APBD Prop/Kab/Kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang diusulkan oleh pimpinan sarana pely kes.

Tenaga medis yang tidak lulus penerimaan PTT daerah dpt mengajukan lamarannya sbg berikut : a. Kpd Gub/Bupati/Walikota apabila dibuka kembali pengumuman seleksi penerimaan tenaga medis sbg PTT untuk tahun yang sama b. Kpd Menkes u.p. Karo Kepegawaian apabila : * tenaga medis ybs sudah pernah mengikuti seleksi penerimaan PTT pusat * tenaga medis ybs sudah pernah mengkuti seleksi penerimaan PTT pusat tetapi masih dlm tahun yang sama c. Kepada institusi-institusi lembaga lainnya yang membutuhkan dlm rangka penempatan melalui cara lain

 Gub/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat Surat Perjanjian Kerja bersama tenaga medis sbg PTT daerah yang disetujui oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai  Setelah disepakati surat perjanjian kerja, Gub/Bupati/Walikota segera menetapkan SK penugasan tenaga medis sbg PTT daerah  Perpindahan tenaga medis sbg PTT daerah menjadi kewenangan Gub/Bupati/Walikota masing-masing  Perpindahan tempat tugas tenaga medis sbg PTT daerah antar Prop/Kab/Kota dpt dilaks atas persetujuan Gub/Bupati/Walikota tempat tugas semula dgn Gub/Bupati/Walikota tempat tugas tujuan  Perpindahan jenis kepegawaian PTT daerah menjadi PTT pusat hanya dpt dilaks berdasarkan persetujuan bersama Menkeu, Menkes & Gub/Bupati/Walikota

Tenaga medis sbg PTT wajib : a. Setia & taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD’45, Negara & pemerintah b. Menyimpan rahasia negara & rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang c. Mentaati & melaks Peraturan Per-UU-an yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan bagi PNS d. Melaks masa bakti selama ketentuan yang berlaku e. Melaks program kes yang ditentukan oleh pemerintah f. Menjadi peserta PT Askes & wajib membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok g. Membayar pajak penghasilan sesuai dgn ketentuan yang berlaku h. Mengikuti pelatihan pra tugas untuk menunjang pelaks tugas pada wilayah kerjanya

Tenaga medis sbg PTT berhak : a. Memperoleh penghasilan berupa : * Gaji pokok * Tunjangan PTT * Tunjangan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil & sangat terpencil * Tunjangan pajak penghasilan * Insentif & tunjangan lain a. Memperoleh biaya perjalanan dari Ibukota Prop lulusan/adaptasi ke Prop/Kab/Kota tujuan b. Besarnya biaya perjalanan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS c. Apabila meninggal dunia dlm melaks masa bakti, memperoleh biaya pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi : peti jenazah, angkutan jenazah & biaya perjalanan keluarga ahli waris sebanyakbanyaknya 3 orang

• Tenaga medis sbg PTT yang meninggal dunia pada waktu pelaks masa bakti, kpd ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 kali penghasilan terakhir • Tenaga medis sbg PTT yang meninggal dunia karena & dlm melaks tugas selama masa bakti kpd ahli warisnya uang duka tewas sebesar 12 kali penghasilan terakhir • Berhak memperoleh cuti • Selama masa bakti dpt melakukan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dgn ketentuan yang berlaku • Dapat mengajukan usul sbg Tim Kesehatan Haji Indonesia melalui Prop setempat • Tenaga medis sbg PTT yang ditempatkan di daerah terpencil/sangat terpencil diberikan bonus nilai pada saat seleksi penerimaan CPNS • Mendapatkan pelatihan yang sama dgn PNS/karyawan lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan • Dapat dipilih sbg tenaga medis teladan

Dilaks dlm rangka pemerataan pely kes sebagai : b. Prajurit TNI & anggota POLRI c. PNS TNI & anggota POLRI d. PNS Depkes e. PNS Dep lain/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) f. PNS daerah Prop/Kab/Kota g. Staf pengajar pada Fak. Kedokteran/Fak Kedokteran Gigi Negeri atau swasta h. Karyawan Sarana pely kes milik BUMN/BUMD i. Karyawan sarana pely kes swasta yang bersifat sosial yang berada di Kab di luar Ibukota negara dan atau diluar Ibukota Propinsi j. Karyawan sar pely kes milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya

Sarana pely kes swasta yang bersifat sosial yang berada di luar Ibukota negara dan atau Ibukota Propinsi & sarana pely kes milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya, untuk dpt merekrut & atau mengangkat tenaga medis sbg karyawan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota up. Kadiskes Kab/Kota  Tenaga medis yang diangkat & ditempatkan melalui cara lain, baik sbg prajurit TNI-POLRI, PNS & karyawan & telah melaks tugas (SPMT) selama 3 tahun dianggap sama dgn telah selesai melaks masa bakti  Perhitungan 3 tahun dihitung mulai sejak dikeluarkannya SPMT dari pimpinan instnasi/institusi/lembaga lainnya atau pejabat yang ditunjuk  Tenaga medis yang diangkat & ditempatkan melalui cara lain & kemudian berhenti sebelum jangka waktu 3 tahun, masa tugas tsb tetap diperhitungkan untuk ditambahkan pada pengangkatan & penempatan melalui cara lain berikutnya.

• Tenaga medis yang berkeinginan melanjutkan pendidikan spesialis dpt menunda masa bakti & wajib melapor kpd Dinkes Prop lulusan untuk diterbitkan surat persetujuan penundaan masa bakti dgn melampirkan bukti diterima sbg peserta didik spesialis dari FK/FKG • Dalam rangka penundaan masa bakti, tenaga medis diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi pendidikan spesialis untuk paling lama 1 tahun & dpt diperpanjang • Apabila telah selesai pendidikan spesialis, tenaga medis diwajibkan mengikuti masa bakti sbg PTT pusat atau daerah. • Tenaga medis yang menunda masa bakti untuk mengikuti pendidikan Magister diluar pendidikan spesialis medis, setelah selesai pendidikan dpt melaks masa bakti & cara lain di instansi/institusi/lembaga yang membutuhkan.

Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti sbg PTT, dpt mengembangkan karir sesuai dgn pilihan & Peraturan Per-UU-an yang berlaku dlm kedudukan sbg : a. CPNS b. Prajurit TNI & anggota POLRI c. Karyawan pada sarana pely kes BUMN & BUMD d. Karyawan pada sarana pely kes swasta e. Praktik mandiri sbg dr/drg keluarga (Program JPKM/Askes) f. Mengikuti pendidikan : * jalur profesi yaitu spesialis/sub spesialis * jalur akademik yaitu Pasca Sarjana (Magister atau Doktor) Untuk mengikuti pendidikan spesialis, tenaga medis mengajukan permohonan kpd Karo Kepeg Setjen Depkes dgn menyebutkan bidang spesialis & FK atau FKG yang diinginkan, kemudian Ka Biro Kepegawaian Setjen Depkes menerbitkan surat rekomendasi persetujuan

 Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan & pengawasan thd tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti atau praktik mandiri/keluarga dgn mengikutsertakan organisasi profesi 

Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk,dlm rangka pembinaan & pengawasan dpt menjatuhkan hukuman disiplkin kpd tenaga medis yang melanggar sesuai perjanjian kerja atau peraturan Per-UU-an yang berlaku



Hukuman disiplin sesuai dgn PP No. 30 Thn 1980 ttg Peraturan Disiplin PNS berupa : a. Pemberhentian gaji b. Pengembalian semua penghasilan yang pernah diterimanya sebesar 6 kali lipat dan biaya lainnya c. Pencabutan Surat Izin Praktik

Angkatan No.

Kab/Kota

40 1-9-2005

41 1-5-2006

42 Yang akan datang

Jumlah

1

Denpasar

9

0

9

2

Badung

6

0

6

3

Gianyar

9

0

9

4

Bangli

4

11

15

5

Klungkung

8

3

11

6

Karangasem

9

4

13

7

Buleleng

0

0

0

8

Jembrana

12

2

14

9

Tabanan

2

21

23

Jumlah

59

41

100

Angkatan No.

Kab/Kota

40 1-9-2005

41 1-5-2006

42 Yang akan datang

Jumlah

1

Denpasar

4

0

4

2

Badung

3

0

3

3

Gianyar

7

0

7

4

Bangli

1

4

5

5

Klungkung

3

4

7

6

Karangasem

4

0

4

7

Buleleng

0

0

0

8

Jembrana

2

0

2

9

Tabanan

0

5

5

Jumlah

24

13

37