Usulan Penelitian Metpen Ivo_(10).docx

USULAN PENELITIAN

STUDI ANALISA PENERAPAN YURISDIKSI INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN TRANSNASIONAL (STUDI KASUS : PENGGELAPAN PAJAK OLEH GOOGLE)

IVO VALENSIO WESTON SITINJAK NIM: 1704554260

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI......................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Latar Belakang Masalah............................................................................ Rumusan Masalah...................................................................................... Ruang Lingkup Masalah............................................................................ Orisinalitas Penelitian................................................................................ Tujuan Penelitian....................................................................................... a. Tujuan Umum..................................................................................... b. Tujuan Khusus.................................................................................... 1.6. Manfaat Penelitian..................................................................................... a. Manfaat Teoritis.................................................................................. b. Manfaat Praktis................................................................................... 1.7. Landasan Teoritis....................................................................................... 1.8. Metode Penelitian...................................................................................... a. Jenis Penelitian................................................................................... b. Jenis Pendekatan................................................................................. c. Bahan Hukum..................................................................................... d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.................................................. e. Teknik Analisis................................................................................... DAFTAR PUSTAKA

1 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 16 16 16 17 18 18

.................................................20

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri, tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.1 Di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Sedangkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut Self Assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan suatu negara. Adapun manfaat dari pembayaran pajak bagi suatu negara antara lain: 1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquiditing, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

1 Bohari I, 1984, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia, hlm. 33 1

2.

Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk

3.

pengairan dan pertanian. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek

4.

rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.2 Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya

atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Subjek pajak luar negeri berupa

Perusahaan

transnasional

atau

Transnational Company yang seterusnya disebut TNC adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di

2 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer, Edisi Pertama, (Jogjakarta: Graha Ilmu, Cet.Pertama, 2010), 42. 2

mana perusahaan tersebut didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya. Diperkirakan terdapat sekitar 37 ribu perusahaan yang melakukan bisnis lintas batas negara tersebut. Fakta yang paling sentral adalah masing-masing dari perusahaan ini melakukan bisnis melintasi batas-batas dari dua negara atau lebih.3 Eksistensi TNC di suatu negara sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, indikatornya dapat dilihat dari produktifitas, penyerapan tenaga kerja, penjualan, dan aliran Penanaman Modal Asing atau yang biasa disingkat PMA. Dewasa ini, banyak sekali kita jumpai produk-produk dari luar negeri yang merajalela di industri nusantara, mulai dari produk elektronik, jasa dan produk internet, transportasi, komunikasi, bahkan hingga makanan dan minuman. Salah satu TNC yang berkekhususan dalam bidang jasa dan produk internet adalah Google, TNC tersebut berasal dari Amerika Serikat yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin dan merupakan situs pencarian terbesar didunia. Produk-produk Google meliputi teknologi pencarian, komputarisasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring yang sebagian besar labanya berasal dari Google AdWords. Google AdWords adalah sebuah produk periklanan hasil ciptaan Google itu sendiri yang merupakan sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana beriklan, dapat juga disebut sebagai search engine marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Selain Google AdWords terdapat juga 4 sumber penghasilan Google yang tergolong besar seperti AdSense, AdMob, Freemium, dan perangkat elektronik. Keinginan Google untuk berinvestasi di Indonesia diutarakan oleh CEO Google Inc, Eric Schmidt, yang menyatakan ketertarikannya berdasarkan atas 3 Budi Winarno, 2008, Pertarungan Negara vs Pasar, MedPress, Yogyakarta, hlm. 23. 3

beberapa hal seperti Indonesia memiliki pasar yang besar terhadap industri internet, memiliki pertumbuhan perekonomian yang kuat dan memiliki potensi untuk terus tumbuh kuat di masa mendatang. Setelah berbagai perundingan dengan pemerintah Indonesia, Google akhirnya resmi membuka kantor perwakilan yang berkedudukan di Senayan, Jakarta dengan nama PT. Google Indonesia. Dengan investasi Google tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tepatnya pada tanggal 15 September 2011 Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status PMA yang operasionalnya di Indonesia sebagai kantor perwakilan dari Google Asia-Pasifik di Singapura.4 Sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 huruf (c) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Pengahasilan yang seterusnya disebut UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus Badan Usaha Tetap atau BUT dan merupakan subjek pajak Indonesia, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan. Sesuai dengan statusnya, Google di Indonesia merupakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang untuk seterusnya disebut KP3A atau representative office. KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik di tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Kepala Badan 4 Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, Menkeu Beberkan Status Facebook, Google, dan Twitter di Indonesia, URL : http://tekno.kompas.com/read/2016/04/08/09282457/Menkeu.Beberkan.Status.Facebook.Google.d an.Twitter.di.Indonesia, diakses tanggal 5 Oktober 2018. 4

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013. Peneliti Danny Darussalam, Tac Center, menyatakan, Google hanya menaruh fungsi pemasaran di Indonesia yang dijalankan PT. Google Indonesia. Dengan demikian, Google Asia-Pasifik hanya membayar biaya operasional dan komisi kepada PT. Google Indonesia. “Jadi, pajak yang dibayarkan Google hanya dikenai dari komisi tersebut. Sementara Pemerintah Indonesia berkeinginan agar semua penghasilan yang berasal dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia”, kata Darussalam.5 Pada kenyataannya Google di Indonesia mendapatkan penghasilan yang sebagian besar bersumber dari periklanan digital. Transaksi bisnis Google di Indonesia pada tahun 2015 mencapai kisaran harga US$ 850,000,000 yang apabila dirupiahkan sebanyak Rp. 11,6 triliun.6 Salah satu cara penggelapan pajak adalah menggunakan cara transfer pricing

yang

merupakan

suatu

konsekuensi

dari

penggunaan

konsep

devisionalization yaitu membagi perusahaannyanya dalam bagian atau cabang yang bertujuan memperbesar kemungkinan realisasi keuntungan bagi TNC tersebut dengan cara mentransfer laba yang didapatkan ke cabang perusahaan di negara di mana pajaknya rendah atau tidak dikenakan pajak.7 PT. Google Indonesia menggunakan transfer pricing dengan cara mentransfer laba yang didapatkan di Indonesia ke Google Asia-Pasifik di Singapura, hal ini disebabkan karena pajak perusahaan yang dikenakan oleh Negara Singapura sebesar 17% sedangkan Indonesia menetapkan pajak 5 Momentum Menata Kedaulatan Siber RI, Harian Kompas, 21 September 2016, hlm 2. 6 Oik Yusuf,, 2016, Cara Google Memanfaatkan Celah untuk Menghindari Pajak, URL : http://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/10330087/cara.google.memanfaatkan.celah.untuk.meng hindari.pajak, diakses tanggal 5 Oktober 2018. 7 Bohari I, Op. Cit, hlm 94.

5

perusahaan sebesar 25%. Selain di Indonesia Google terjerat kasus yang sama, yaitu kasus penggelapan pajak di beberapa negara lainnya seperti Italia, Perancis dan Inggris. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa yang saat ini yang dikejar Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disingkat Dirjen Pajak untuk bisa membayar pajak bukanlah Google Indonesia, melainkan Google Singapura. Selama ini Google menjalankan bisnis di Indonesia sebagai perusahaan over-the-top. Rudiantara berharap Google bisa berubah status menjadi BUT di Indonesia karena Google sudah memiliki aset dan mencari penghasilan di Indonesia.8 Dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam suatu karya ilmiah yang berjudul “STUDI ANALISA PENERAPAN YURISDIKSI INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN TRANSNASIONAL (Studi Kasus: Tuntutan Penggelapan Pajak oleh Google)” 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahanpermasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Apakah Yurisdiksi Indonesia dapat mengadili permasalahan penggelapan 2.

pajak perusahaan transnasional Google yang berdiri di wilayahnya? Bagaimana penyelesaian permasalahan pajak perusahaan transnasional terkait penggelapan pajak oleh Google?

1.3. Ruang Lingkup Masalah 8 Yas, 2016, Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar Pajak, URL: http://tekno.liputan6.com/read/2603406/menkominfo-sebut-google-indonesia-tak-harus-bayarpajak, diakses tanggal 5 Oktober 2016. 6

Karya tulis yang bersifat ilmiah diperlukan penegasan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini diperlukan guna menghindari isi atau materi yang terkandung tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang tersebut, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Dalam pembahasan pertama, ruang lingkup permasalahannya meliputi pembahasan mengenai kewenangan negara dalam mengadili permasalahan pajak yang terkait dengan perusahaan transnasional Google yang berada di 2.

wilayah negaranya. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup permasalahannya meliputi pembahasan

mengenai

penyelesaian

sengketa

pajak

perusahaan

transnasional terkait dengan penggelapan pajak oleh Google. 1.4. Orisinalitas Penelitian NO 1

PENULIS

JUDUL

Anugrah Bagas Analisis (Kampus Balai Internasional Diklat

RUMUSAN Pajak

MASALAH 1. Apa pengertian pajak internasional? 2. Bagaimana

Keuangan

pengertian

Yogyakarta)

internasional

pajak oleh

beberapa ahli? 3. Sumber Hukum Pajak Internasional khususnya P3B 7

4. Metode Penyelesaian Pajak Berganda Internasional 5. Kasus yang terkait 2

Ragimun

Analisis

dengan P3B. Menganalisis potensi,

Implementasi

kelemahan,

Pengampunan Pajak

dan

(Tax Amnesty) di

keuntungan/keunggula

Indonesia

n

bila

peluang

diterapkan

pengampunan pajak di Indonesia. 1.5. Tujuan Penelitian Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam membuat penulisan skripsi ini diantara lain adalah: a. Tujuan Umum 1. Untuk melatih pemahaman serta keterampilan mahasiswa dalam

b.

2.

menulis sebuah karya ilmiah. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam

3.

bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk menyelesaikan tugas terakhir perkuliahan dan memperoleh

gelar sarjana hukum. Tujuan Khusus 1. Untuk menganalisis

dan

mendeskpripsikan

yurisdiksi

Negara

Indonesia dalam pemungutan pajak perusahaan transnasional yang berada di wilayahnya.

8

2.

Untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai penyelesaian masalah penggelapan pajak bagi perusahaan transnasional khususnya Google Asia Pasifik.

1.6. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembinaan atau pemahaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah perpajakan perusahaan transnasional khususnya Google Asia-Pasifik. b. Manfaat Praktis Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum khususnya dalam mengenai masalah perpajakan perusahaan transnasional Google Asia-Pasifik. 1.7. Landasan Teoritis a. Teori Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.9 Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa asusila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian

9 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, hlm. 46. 9

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya10 Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di Negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.11 Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep

hak-hak

fundamental

(fundamental

rights)

dan

konsep

kemerdekaan/kebebasan yang tertib (ordered liberty).12 Konsep due process of law yang procedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). 10 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153. 11 Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, hlm. 207. 12 Ibid, hlm. 46. 10

Perkembangan due process of law yang procedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksiyang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hakhak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), gak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya.13 Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalau suatu persyaratan yuridis yang menaytakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.14 b. Teori Yurisdiksi D.P. O’ Connel menggambarkan yurisdiksi sebagai “the power of a sovereign to affect the rights of persons, whether by legislation, by executive decree or by judgment of a court”.15 Hal ini dapat diartikan bahwa yurisdiksi merupakan sebuah kekuatan atau kewenangan dari sebuah entitas yang berdaulat 13 Ibid, hlm. 47. 14 Ibid, hlm 48.

15 D.P. O’Connell, 1970, International Law, (London: Stevens & Sons), URL: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=mjil, diakses tanggal 5 Oktober 2018, h. 599

11

untuk mempengaruhi hak-hak seseorang, baik melalui sebuah legislasi, peraturan eksekutif, atau melalui putusan pengadilan. Pengertian lain mengenai yurisdiksi dikemukakan oleh Lung-Chu Chen, dimana yurisdiksi disebut sebagai suatu horizontal allocation of authority. Chen mengemukakan bahwa: 16 “Jurisdiction (horizontal allocation of authority) is concerned here with the competence of a state to make and apply law to particular events, which may or may not occur within the borders of a state and which may or may not involve nationals of the state. It extends to all activities having to do with making and applying law and involves not only the judicial branch of government, but the legislative and executive branches (including the latter’s administrative agencies)” Dapat diartikan bahwa yurisdiksi merupakan kompetensi negara untuk membuat dan menerapkan hukum dengan peristiwa tertentu, yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam batas-batas negara dan yang mungkin atau tidak mungkin melibatkan warga negara, yang meluas ke semua kegiatan yang berkaitan dengan membuat dan menerapkan hukum dan melibatkan tidak hanya cabang yudikatif, tetapi legislatif dan eksekutif. c.

Teori Kewenangan Ridwan H.R berpendapat bahwa kewenangan pemerintah sebagai

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat

16 Lung Chu Chen, 2000, An Introduction to Contemporary International Law, Yale University Press, New Haven and London, h. 256

12

diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.17 Teori ini dikemukakan oleh Indroharto, F.A.M, Stroink dan J.G. Steenbeek. Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervise) atau suatu urusan tertentu.18 d. Teori The Four Maxims Teori ini pada umunya dianut dalam sistem hukum pajak di seluruh dunia, asas yang disebut “The Canons of Taxation” diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang menyatakan asas dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut: a. Asas Equality (asas keseimbangan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. b.

Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty (asas kepastian hukum) : semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai

c.

sanksi hukum. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu) : pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalkan disaat

d.

wajib pajak baru menerima penghasilannya. Asas Efficiency (asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih

besar dari hasil pemungutan pajak. 1.8. Metode Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Jenis Penelitian 17 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 100 18 Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 93.

13

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali dikonsepkan sebagai apa yang diucapkan dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.19 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.20 Objek kajian dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen peraturanperaturan hukum serta bahan-bahan pustaka. Penelitian normatif ini digunakan untuk mengkaji tinjauan hukum mengenai perpajakan perusahaan transnasional Google menurut hukum nasional dan hukum internasional.

b.

Jenis Pendekatan Pendekatan hukum normatif umunya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan

yakni : 21 1. Pendekatan Kasus (The Case Approach) 2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) 3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) Untuk kedalaman pengkajian, peneliti dianjurkan untuk memilih dan menggunakan lebih dari satu jenis pendekatan (dari ketujuh jenis pendekatan di atas) sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas. 19 Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118. 20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 14. 21 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 75. 14

Pendekatan Kasus digunakan untuk meneliti kasus nyata yang terjadi yaitu kasus Google yang menghindar membayar pajak di Indonesia, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan hukum mana saja yang memiliki hubungan dengan perpajakan perusahaan transnasional dan yurisdiksi negara untuk mengadilinya. c. Bahan Hukum Data-data yang diperoleh selama penelitian merupakan data-data yang sebelumnya sudah dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dihasilkan oleh para sarjana melalui proses penelitian dan pengolahan sehingga menghasilkan karya tukis baik berupa buku, artikel, dan lain-lain. Data inilah yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun data tersier. 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas22, dalam penelitian ini yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Code of 2.

Conduct on Transnasional Corporations. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat pakar hukum, literaturliteratur hukum, artikel hukum, maupun jurnal hukum yang terkait dengan

3.

rumusan masalah yang dibahas. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

d.

seperti Kamus. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

22 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 96. 15

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk melakukan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dimana teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi, dokumen yang dipelajari dapat berupa buku-buku hukum, majalah hukum, makalah hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para sarjana hukum. e.

Teknik Analisis Bahan Hukum Terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan digunakan teknik

analisis deskripsi, argumentasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi adalah teknik analisis dengan memaparkan bahan hukum primer, sekunder, maupu, tersier apa adanya.23 Teknik argumentasi digunakan untuk memberikan penilaian apa yang sepantasnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum anatara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

23 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Ghalia Indo, Jakarta, hlm. 93.

16

DAFTAR PUSTAKA a. BUKU-BUKU Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Bohari, 1984, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Hanitijo, Ronny, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Ghalia Indo, Jakarta Lung Chu Chen, 2000, An Introduction to Contemporary International Law, Yale University Press, New Haven and London Mahmud Marzuki, Peter, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Marihot Pahala Siahaan, 2010, Hukum Pajak Elementer, Graha Ilmu, Jogjakarta. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung Philipus M Hadjon, 2005, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Pers, Surabaya. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media , Surabaya. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. R. Santoso Brotodihardjo, 1996, Penantar Ilmu Hukum Pajak, IND-HILL-CO, Jakarta. Rosalina, 2009, Bisnis Sukses Melalui Internet, ANDI Dan MADCOMS, Yogyakarta. 17

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta Sumardi, Juajir, 2008, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Pustaka Refleksi, Bandung. Winarno, Budi, 2008, Pertarungan Negara vs Pasar, MedPress, Jogjakarta. Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta.

b. ARTIKEL Lung Chu Chen, 2000, An Introduction to Contemporary International Law, Yale University Press, New Haven and London Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia,

2010,

Panduan

Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta Momentum Menata Kedaulatan Siber RI, Harian Kompas, 21 September 2016 c. INTERNET D.P. O’Connell, 1970, International Law, (London: Stevens & Sons), URL: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1246&context=mjil, Oik Yusuf,, 2016, Cara Google Memanfaatkan Celah untuk Menghindari Pajak, URL

:

http://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/10330087/cara.google.memanfaa tkan.celah.untuk.menghindari.pajak Yas, 2016, Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar Pajak, URL: http://tekno.liputan6.com/read/2603406/menkominfo-sebut-googleindonesia-tak-harus-bayar-pajak

18

Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, Menkeu Beberkan Status Facebook, Google, dan

Twitter

di

Indonesia,

URL

:

http://tekno.kompas.com/read/2016/04/08/09282457/Menkeu.Beberkan.Stat us.Facebook.Google.dan.Twitter.di.Indonesia

19