Uas Politik Indonesia Kontemporer.docx

UAS POLITIK INDONESIA KONTEMPORER Nama

: Rifqi Azhar Fadillah

NIM

: 4115162130

Kelas

: PPKN A 2016

Soal 1.Jelaskan mengapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini mengalami stagnasi

(Kemadegan),terjebak dalam pelaksanaan demokrasi prosedural dan gagal

mewujudkan kesejahteraan ekonomi . Apa faktor faktor yang mempengaruhinya? Jawab : Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini bisa dikatakan jauh lebih baik ketimbang pada masa sebelum reformasi, ditandai dengan semakin terjaminnya kebebasan sipil dan hakhak politiknya khususnya pada saat berlangsungnya pesta demokrasi, dimana warga negara benar-benar terlibat secara langsung dalam memilih calon pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa paksaan baik pemilihan ditingkat nasional maupun daerah.Indeks Demokrasi Indonesia 2017 mengindikasikan kondisi demokrasi Indonesia sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya, tapi relatif stagnan jika dilihat dalam rentang waktu hampir satu dekade. Penguatan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik, kaderisasi, dan pendidikan politik warga yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk memecah stagnasi demokratisasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Rabu (15/08/2018) mencapai angka 77,11. Angka ini sedikit membaik dibandingkan IDI 2016 yang mencapai 70,9. Dalam skala 0-100, semakin besar nilai indeks, maka semakin baik kondisi demokrasi.Kendati angka ini membaik, tetapi tetap masih lebih rendah dari capaian IDI tahun 2014 (73,04) dan 2015 (72,82). Selain itu, dalam kurun waktu sembilan tahun sejak indeks ini disusun pada 2009, nilai IDI berfluktuasi kendati ada tren perbaikan secara gradual. Pada tahun 2009, IDI tercatat 67,30. BPS membuat tiga kategori demokrasi, yakni buruk (kurang dari 60), sedang (60-80, serta baik (lebih dari 80). Dengan begitu, sejak 2009 hingga 2017, demokrasi Indonesia masih belum beranjak dari kategori sedang. IDI merupakan indeks komposit yang berbasis pada tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Tiga aspek itu dijabarkan dalam 11 variabel yang diukur menggunakan 28 indikator. Pada IDI 2017, aspek kebebasan sipil mendapat nilai 78,75, hak politik 66,63, dan lembaga demokrasi 72,49. Lembaga demokrasi mencatat kenaikan paling tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 10,44 poin.Dari aspek itu, variabel peran

parpol meningkat tajam, yakni 19,35 poin menjadi 71,64. Hal ini disumbang oleh dua indikator yakni, kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, yang naik dari tahun lalu 47,90 menjadi 68,91 serta persentase perempuan pengurus parpol, yang naik dari 91,84 menjadi 96,27.Tim Ahli IDI yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat mengingatkan publik perlu berhati-hati dalam membaca kenaikan jumlah signfikan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik. Secara kuantitatif memang peningkatannya signifikan, tetapi indeks ini belum bisa merekam kualitas aktivitas kaderisasi yang dilakukan partai.“Jika dilihat dalam kurun waktu sembilan tahun ini, IDI belum terlalu menggembirakan. Bahkan bisa dikatakan jalan di tempat. Ini harus diwaspadai karena pengalaman beberapa negara berkembang, seperti Meksiko, bila kondisi demokrasi stagnan, tidak dikelola dengan baik, maka demokrasi bisa mundur,” kata Syarif. Oleh karena itu, dia mendorong elite bercermin dari kondisi demokrasi Indonesia saat ini untuk mengubah perilaku mereka. Sebab, jika elite tetap mempertahankan oligarki politik dalam tubuh partai politik serta meninggalkan fungsi kaderisasi, maka kepercayaan masyarakat akan turun terhadap demokrasi. Selain itu, akan terjadi pembusukan lembaga demokrasi.

Mendobrak Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga meyakini bahwa kunci untuk mendobrak stagnasi demokrasi ialah dengan memfungsikan partai politik, tidak hanya dalam fungsi elektoral, tetapi agar terus mewarnai perjalanan demokrasi secara berkesinambungan dalam bentuk pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen.Dia juga menyebutkan, naiknya peran partai politik pada IDI 2017, tidak terlepas

dari adanya perhelatan pilkada serentak 2017. “Data itu memperlihatkan fungsionalisasi parpol baru muncul ketika ada agenda elektoral. Ketika tidak ada agenda elektoral, kemampuan dan fungsi parpol mennadi terbatas. Kalau parpol bisa berfungsi terus menerus, ada optimisme bahwa sebagian dari masalah demokrasi kita bisa dibenahi,” kata Titi. (ANTONY LEE)

Soal 2.Jelaskan apa yang dimaksud dengan birokrasi,bagaimana peranan birokrasi dalam pembangunan nasional,serta mengapa budaya birokrasi kita belum dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka ? Jawab: Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Pembangunan bukan hanya diartikan sebagai bangunan fisik akan tetapi pembangunan merupakan perubahan sebagai manusia, kita hidup didalam dunia penuh perubahan dan perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi dan akan terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat seperti yang terjadi pada realita sekarang ni mulai dari perubahan aktivitas manusia yang semakin tahun semakin akan terjadi perubahan perkembangan dan perubahan aktvitas manusia dan masyarakat. Suatu Negara menuntut pemerintah suatu Negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan untuk melayani dan mengatur kebutuhan. Oleh karena itu, birokrat seharusnya bekerja semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan kemasyarakatan dibidang social,budaya,ekonomi,dan peran politiklah yang sangat kuat dan diandalkan disini. Birokrasi dan pembangunan adalah dua kata,ibarat dua sisi mata uang yang tidak bsa dipisahkan. Meskipun, kedua memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. Akan tetapi, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik apabila tugas dan fugnsnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Di negara berkembang yaitu Indonesia, pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sepertinya belum bisa

dikatakan baik atau maksimal karena tidak semua lapisan masyarakat yang belum menikmati pelayanan yang ada dan birokrasinya sangat berbelit-belit.

Soal 3.Jelaskan apa yang dimaksud dengan multikulturalisme, apa kaitan dengan gagasan pembentukan masyarakat toleran,serta mengapa dalam praktek kehidupan masyarakat sehari hari masih sering diwarnai praktek-praktek yang bersifat diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok lain ? Jawab: Berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut diri sebagai pemeluk agama resmi pemerintah), dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern. Kaitan multikulturalisme dengan gagasan pembentukan masyarakat toleran adalah saling berkait yang dimana multikulturalisme ini mengajarkan bahwa kita sebagai masyarakat menerima realitas keragaman kultural,dengan adanya konsep atau gagasan tentang masyarakat toleran ini mengajarkan bahwa masyarakat setelah menerima dari keragaman kultural kita juga harus saling menghargai kebudayaan antarkelompok atau antar-individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Dalam kehidupan sehari hari masing sering terjadi tindakan tindakan diskriminatif kepada kelompok kelompok minoritas hal ini sangat berbahaya karena sangat rentan akan terjadinya suatu konflik.Konflik ini biasanya terjadi adanya fanatisme terhadap suatu budaya yang dimana mereka tidak atau kurangnya memenerima konsepsi multikulturalisme yang akan

berakibat fatal bagi kaum minoritas yang apabila terjadi perbedaan pendapat terhadap masyarakat tersebut,akan menimbulkan sikap diskriminatif yang dan jauh dari konsep masyarakat toleran.

Soal 4.Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik identitas,dan mengapa penggunaan politik identitas secara kebabalsan dapat mengancam demokrasi ? Berikan pula contohcontohnya? Jawab: Politik Indentitas sendiri merupakan konsep baru kajian dalam ilmu politik.politik Indentitas merupakan nama lain dari Biopolitik dan Politik Perbedaan.Biopolitik mendasarkan diri pada perbeda -perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Politik identitas dimaknai berbeda oleh masing-masing akademisi, namun secara umum bisa dipahami sebagai sebuah aktivitas politik yang segala sesuatunya didasarkan pada identitas tertentu (seperti etnis, agama, dan gender) sebagai alasan utama pergerakannya. Politik identitas bisa menjadi baik dan bisa juga menjadi buruk, itu tergantung bagaimana pengarus-utamaan dari aktor politik yang terlibat.Wacana “us versus them” lazim muncul dalam konteks politik identitas. Minoritas dan mayoritas. Hal demikian seolah-olah menjadi sesuatu yang kaku dan tidak bisa diubah. Stuart Hall Politik identitas dimaknai sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia, sistem ini rejadi karena adanya ketidakpuasaan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi. Dari pengertian para ahli di atas, mengenai pengertian politik identitas dapat disimpulkan secara umum bahwa politik identitas adalah politik yang di dasari pada kepribadian masyarakat itu sendiri. Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali "narasi besar"' yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehiduparmya; Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus.Contoh dari politik Identitas alam kontestasi pilkada DKI terjadi sentimen politik identitas yang sangat kuat, dimana pribumi mengkhususkan diri dan menolak non-pribumi, hal ini terkait dengan ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan

tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain. Sedangkan hal positif yang dapat diambil dari politik identitas adalah ada upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga pengguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang. Penguatan identitas tersebut muncul apabila identitas yang dikonsepkan untuk mewadahiya dirasa tidak dapat mewakili atau menyatukan kelompokkelompok tersebut. Bahkan, kekuatan kolompok tersebut menimbulkan juga ketegangan antar kelompok untuk memperoleh dominasi dari sebuah konsep yang akan dibangun.

Soal 5.Bagi negara negara berkembang penerapan sistem politik demokrasi mengandung dilema ,bagai pisau dibelah dua .Antara mendahulukan partisipasi atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.Ada sebagian negara yang lebih mendahulukan pembangunan ekonomi dibanding politik ( Demokrasi ),dengan resiko menunda demokrasi dan partisipasi .Hal itu seperti yang terjadi di singapore,malaysia sebelum 2018,Indonesia jaman Orde baru,Myanmar,Thailand,Vietnam,Kamboja,China,Korea Selatan sebelum akhir 1980-an dan lain lain.Sementara sebagian negara yang lain lebih mendahulukan pembangunan politik (Demokrasi) dibanding pembangunan ekonomi,dengan resiko mengorbankan kesejahteraan,Seperti yang terjadi di India ,Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan lain lain .Menurut Anda, mana yang lebih penting ,Mendahulukan Pembangunan Ekonomi atau pembangunan Politik .Berikan Argumen anda! Jawab: Menurut saya yang didahulukan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah pembangunan politik.Menurut saya dengan adanya pembangunan politik akan menghindarkan dengan adanya kediktatoran suatu penguasa.dan Politik pada dewasa ini tidak berarti hanya memikirkan bagian pemerintahan saja akan tetapi politik saat ini merupakan memerangkan konspesi teorinya yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatau bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi.Kemajuan perkembangan politik akan membangun suatu keputusan atau kebijakan yang dimana kebijakan ini akan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang sekarang ini. karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan

pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Oleh karena itu menurut pandangan saya kedua ilmu ini merupakan dua belah koin yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu baik politik dan ekonomi akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Namun menurut saya pembangunan politik harus lebih diutamakan karena ketika pembangunan politiknya baik maka pembangunan ekonomi pun akan dibentuk ke arah yang lebih baik juga.