Sistem Politik Indonesia

Sistem Politik Indonesia Nama : Ira Ukhtianingsih Kelas : X – 3 No. Absen : 17

1. Pengertian Sistem Politik Berikut menurut para ahli politik mengenai sistem politik: c.Rusandi Simuntapura => mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

1. Pengertian Sistem Politik b. David Easton => interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. c. Robert Dahl => Pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan

2. Ciri-ciri Umum Sistem Politik enurut Almond dalam ‘The Politics of Developing Areas’, ada 4, yaitu: c.Mempunyai kebudayaan politik d.Menjalankan fungsi-fungsi yang sama e.Mempunyai tingkat kekhususan tugas f. Memiliki sistem campuran

3. Macam-macam Sistem Politik Berikut menurut para ahli politik b. Almond dan Powell membagi 3 kategori, yaitu: 1. Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). 2. Sistem-sistem tradisional dengan strukturstruktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan ‘subjek’. 3. Sistem-sistem modern dimana strukturstruktur politik yang berbeda-beda (partaipartai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik ‘participant’.

3. Macam-macam Sistem Politik b. Alfian mengklasifikasikan menjadi 4, yaitu : 1. Sistem poltik otoriter/totaliter 2. Sistem politik anarki 3. Sistem politik demokrasi 4. Sistem poltik demokrasi dalam transisi

4. Demokrasi sebagai Sistem Politik Menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri berikut. • Legimitasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakili rakyatnya. • Pengaturan yang megorganaisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legimitasi dari pemilu yang kompetitif. • Dapat ikut serta, baik sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. • Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. • Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar dalam politik.

4. Infrastruktur Politik • •

Partai politik Kelompok kepentingan (interest group). Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan diidentifikasikan menjadi sebagai berikut. 1. Kelompok anomik 2. Kelompok non-asosiasional 3. Kelompok institusional 4. Kelompok asosiasional

Sistem Kepartaian Suatu Negara

Partai Tunggal (Totaliter)

1. Kelompok kepantingan sangat dibatasi, karena pemerintahan totaliter (Fasisme, Komunisme, Nazisme). 1. dan Partisipasi politik sulit berkembang dan tidak kompetitif 1. Rakyat dipaksa menerima satu ideologi yang menggiring ke arah pola tingkah laku yang seragam 1. Kebebasan dalam berbicara dan media pers dibatasi 5. Pemerintah sering membuat suasana yang secara psikologis menakutkan 6. Pola kelompok kepentingan tidak rakyatnya lebih hanya sekedar pendukung kelompok yang mapan

Dwi Partai (Dua Partai atau lebih) 1. Kelompok kepantingan berpeluang tumbuh dan berkembang pesat (di negara-negara demokrasi) 1. Partisipasi poltik yang pluralitas, sehingga terjadi suasana kompetitif 3. Ideologi diterima sebagai pedoman tingkah laku yang perlu dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan 4. Adanya kebebasan dalam berbicara dan media pers yang didukung struktur yangtujuan-tujuan demokratis 5. masyarakat Akses mencapai kebijakan umum, jauh lebih luas. 6. Kelompok kepentingan berperan sebagai saluran yang meningkatkan fungsi-fungsi wakil-wakil dalam proses pembuatan keputusan

Kelompok Penekan a. Lembaga Swadaya Masyarakat, b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan, c. Organisasi Kepemudaan, d. Organisasi Lingkungan Hidup, e. Organisasi pembela Hukum dan HAM, f. Yayasan atau Badan hukum lainnya.

1. Pendekatan Sistem Politik Negara 5. Pendekatan Filsafat

6. Pendekatan

Sistem politik nerdasarkan way of life. Sistem politik suatu negara akan menjunjung tinggi normanorma agama. Sistem adat poltikdan akan berkaitan

Ideologi

dengan ideologi yang dianut suatu negara dan akan teraplikasikan di segala bidang oleh masyarakatnya.

7. Pendekatan

Sistem politik akan selalu bersumber dan berpedoman kepada undang-undabg dasar yang mencerminkan sistem politik suatu negara tersebut,

Konstitusi dan Hukum

Sistem politik negara Republik Indonesia No . 1.

Fakyor Yang

Uraian/Keterangan

Mempengaruhi Latar Belakang Sejarah

Terjadinya NKRI melalui perjalan politik yang panjang. 3. Kolonial Belanda 4. Bala tentara Jepang 5. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 6. Demokrasi Liberal (19491955) 7. Demokrasi terpimpin (19551965) 8. Demokrasi Pancasila

Sistem politik negara Republik Indonesia 2

3.

Kondisi Sosiologis

Kondisi Kultural/Budaya

Mayarkat Indonesia yang multinamgsa, agama, ras dan antargolongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat disadari potensi konflik sewaktu-waktu bisa mengancam. Dengan demikian, upaya menghormati Budayasaling musyawarah, toleransi, dalam gotongmembangun royong, dan kerukunan saling hidup penting ditegakkan. menghormati menjadi warisan pada generasi mendatang yang merupakan ciri khas dari NKRI.

Sistem politik negara Republik Indonesia 4. Kondisi PsikoSosial/Kejiwaan Masyrakat

5.

Pedoman Filsafat

Bangsa Indonesia secara politik dan dinyatakan dalam Undangundang Dasar 1945, sangat menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan dalam Pancasila dijadikan dasar perikeadilan. sistem politik Indonesia dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara.

Sistem politik negara Republik Indonesia 6. Paham atau Ideologi yang diterapkan

Ideologi negara Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan proses politik di Indonesia.

7

Berdasarkan Konstitusi UUD 1945 (amandemen). Dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggaraan negara seperti DPR, BPK, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Pedoman Konstitusi dan Hukum

Partisipasi Politik Warga Negara KONVENSIONAL -Pemberian suara (voting) -Diskusi politik -Kampanye -Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

NON-KONVENSIONAL -Pengajuan petisi -Demonstrasi -Konfrontasi -Mogok

Faktor – faktor pendukung Partisipasi Politik a. Pendidikan Politik b. Kesadaran Politik c. Sosialisasi Politik Alat untuk sosialisasi poltitik yaitu : 1. Keluarga (Family) 2. Sekolah (Civis education) 3. Partai Politik