Uas Hukum Bisnis.docx

1 BENTUK BADAN USAHA  Bentuk-bentuk perusahaan : a. Berbadan hukum : PT, koperasi, yayasan, BUMN b. Tdk berbadan hkum : perusahaan perseorangan, firma CV  PT (perseroan terbatas) a. Ciri : Kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan, Mudah dalam peralihan kemepimpinan, Usia PT tidak terbatas, Mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, Bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, Mudah mencari karyawan, Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham, Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden. b. Kurang : Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden, Pendiriannya memerlukan akta notaris dan ijin khusus usaha tertentu, Biaya pembentukan PT relatif tinggi, Terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham. c. Kelebihan : Mudah dalam peralihan kepemimpinan, Mudah memperoleh tambahan modal, Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, Lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.  Yayasan : a. Ciri : Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial dan kemanusiaan. Didirikan dengan akta notaris. Tidak memilik anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi dan pailit. b. Kekurangan : terbatasnya dana c. Kelebihan : non profit dan rela membantu msy.  CV (commanditaire vennootschap) a. Ciri : Didirikan minimal 2 orang, dimana satu orang bertindak sebagai Persero aktif, dan satunya lagi sebagai persero pasif Seorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko. Persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dimana dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan.

b. Kekurangan : Untuk mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departmen Kehakiman. Dan Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar c. Kelebihan : Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan, CV mudah memperloleh modal karena pihak perbankan mempercayainya, Lebih mudah berkembang karena dipegan orang yang ahli dan dipercaya, CV lebih fleksibel, Pembagian keuntungan diberikan pada sekutur Komanditer dan tak kena pajak penghasilan PERJANJIAN  Perjanjian: suatu perbuatan, dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih  Unsur-unsurnya: para pihak; ada persetujuan antara para pihak; ada tujuan yang akan dicapai; ada prestasi yang akan dipenuhi; ada bentuk tertentu; ada syaratsyarat tertentu  Asas perjanjian : a. Asas kebebasan berkontrak (setiap orang berhak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa saja; menentukan bentuk perjanjian; menentukan isi dan syarat perjanjian; mengadakan pilihan hukum) b. Asas konsensualisme (adanya kesepakatan) c. Asas pacta sunt servanda (akibat perjanjian;para pihak harus mentaati) d. Asas kepribadian (hanya subjek perjanjian yang terikat) e. Asas iktikad baik (subjektif:kejujuran; objektif: didasarkan kepada norma kepatutan)  Syarat-syarat perjanjian : a. Kata sepakat untuk mengikatkan diri b. Kecakapan para pihak c. Adanya suatu hal tertentu d. Adanya sebab halal : 1 dan 2 (syarat subjektif), Jika tidak terpenuhi bisa dibatalkan 3 dan 4 (syarat objektif), Jika tidak terpenuhi batal demi hukum  Jenis-jenis perjanjian : a. Berdasarkan cara terbentuknya: o perjanjian konsensuil o Perjanjian riil –diikuti penyerahaan nyata suatu barang b. Berdasarkan tujuannya: o Perjanjian Kebendaan –memindahkan hak milik

2 o Perjanjian obligatoir –meletakkan kewajiban c. Jenis lain: timbal balik; sepihak; Cuma-Cuma; atas beban; bernama & tak bernama; liberatoir; dan accesoir  Pembatalan perjanjian : a. Hak bagi kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian disebut actio paulina b. Pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan; apabila: o Perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum o Perjanjian itu bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan o Perjanjian dibuat karena kekhilafan (dwaling); paksaan (dwang); dan penipuan (bedrog)

d. Sistem hukum adat/kebiasaan : Seperangkat norma dan aturan adat / kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat, dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. e. Sistem hukum agama : Sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab Suci.  Sistem hk.di indo : Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utamanya yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

PENGANTAR HUKUM  Hk.perdata/privat yaitu hukum yg mengatur hubungan antara individu yg satu dengan individu yg lain, yg menitikberatkan pd kepentingan individu.  Hk.publik yaitu hukum yg mengatur hubungan antara warga negara dengan negara (misalnya hukum pidana), antar lembaga negara (hukum tata negara) dan antar negara (hukum Internasional)  Hk.perdata : Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum (antara hak dan kewajiban) orang/ badan hukum dengan orang/ badan hukum lain di dalam kehidupan masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan/ individu. Hukum privat vs hukum publik . Hukum perdata – hukum pidana. Hukum sipil, namun istilah sipil sering diasosiasikan dengan lawan kata militer, sehingga jarang dipakai  System hk.didunia : a. Sistem Hukum Eropa continental : adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. 60 % populasi dunia tinggal di negara yg menganut sistem hukum ini. b. Sistem Common Law : Suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. c. Sistem hukum Anglo Saxon : Suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi.Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat

PERLINDUNGAN KONSUMEN  Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen  Dasar hukum : Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen  Tujuan : a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha f. Produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen  Hak konsumen : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

3 e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; f. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;  Kewajiban konsumen : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut  Perbuatan yg dilarang pelaku usaha : a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: o tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; o tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; o tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.  Tanggung jawab pelaku usaha : a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi  Bebas ganti rugi ketika : a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan b. cacat barang timbul pada kemudian hari; c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.  Angota badan perlindungan konsumen : pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademis; dan tenaga ahli.





 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hak yg timbul bagi hasil olah piker yang menghasilkan suatu produk atau proses yg berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual Objek : karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (ciptaan hasil buah ppikir manusia) Prinsip : prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, sosial Klasifikasi HKI : Hak cipta, Hak kekayaan industry, Hak merk, Hak paten, Hak desain industry, hak rahasia dagang, hak indikasi

MAKALAH SENDIRI  Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.  Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.  Ciptaan yg di lindungi : a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

4 d. e.

lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.  Bukan hak cipta : a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan badan sejenis lainnya.