Uas Hukum Koperasi.docx

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Sedangkan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lenbaga lain.

1.2 Tujuan 1. Mengetahui pengertian, ciri dan landasan koperasi 2. Mengetahui fungsi, tugas dan peran koperasi 3. Mengetahui cara dan syarat pendirian koperasi 4. Mengetahui hak dan kewajiban anggota koperasi 5. Mengetahui sendi dasar koperasi 6. Mengetahui cara pembubaran koperasi

1

BAB 2 PEMBAHASAN LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian koperasi Koperasi berasal dari kata co dan operation yang berarti kerjasama, yaitu kerja sama antara beberapa orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Menurut pandangan DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H, Koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antar orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Menurut pasal 3 UU No. 12 tahun 1967 (LN 1967-23), koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.2 Sejarah koperasi Gerakan koperasi timbul karena adnya inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke-14 di Eropa. Perkembangan Koperasi mengalami tiga masa periode, yaitu: a. Periode Penjajahan Belanda 1) Masa tahun 1896-1908 Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto merintis sebuah Bank Simpanan (Hulp Spaarbank) dengan tujuan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Residen Asisten Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintangi usaha R. Aria Wiria Atmadja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan didirikannya Algemene Nallescrediet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang menjadi BRI), dan sebagainya. 2) Masa tahun 1908- 1927

2

Bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, tepatnya antara tahun 19081913, Boedi Oetomo mencoba memasukka Koperasi koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko yang Kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi Koperasi Batik. Gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dengan dibantu oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan Koperasi pertama kali di Indonesia , bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi atas desakan keras dari para pemuka rakyat. Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 RUU Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah Undang-Undang Koperasi

tahun

1927

yang

disebut

Regeling

Indlandsche

Cooperative

Verenegingen. 3) Masa tahun 1927-1942 Dengan keluarnya UU Koperasi tahun 1927 yaitu Regeling Indlandsche Cooperative Verenegingen, koperasi di Indonesia mulai bangkit lagi. Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi. Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberantas hutang rakyat terutama kaum tani, yang tidak terlepas dari kaum lintah darat. Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada di bawah Departemen Ekonomi, dioerluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi belum mampu mandiri pada waktu itu. Sehingga perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar koperasi dapat bangkt dan berkemabang serta mampu mengatasi dirinya sendiri. b.

Periode Pendudukan Jepang 1) Masa tahun 1942 – 1945 Sejak Bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Karena pada masa itu koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul 3

barang untuk perang. Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit. c. Periode Kemerdekaan 1) Masa tahun 1945-1958 Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 dan sehari kemudiannUndangUndang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pada tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalamn kongres tersebut, salah satunya 25 adalah menetapkan bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna

sebagai

hari

bertekad

dari

seluruh

bangsa

indonesia

untuk

melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi. 2) Masa tahun 1958-1965 Pada periode ini jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian, disalurkan melalui jawatan koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pada periode ini juga banyak berdiri KUD, yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Maka pemerintah mulai membina secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk sebagai KUD percontohan. 2.3 Landasan – landasan koperasi a. Landasan Idil Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan palsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976). b. Landasan Struktural Dan Landasan Gerak Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ’’perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan’’. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semu untuk semua

di

bawah

pimpinan

atau

penilikan

anggota-anggota

masyarakat. 4

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. c. Landasan Mental Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (solidarity and individual). rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat. Jadi jelaslah, bahwa ’’setia kawan” dan ’’kesadaran berpribadi’’ harus saling isi mengisi, dorong-mendorong , hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.

5

BAB 3 PEMBAHASAN 3.1

Pengertian dan ciri – ciri koperasi

a.

Pengertian dan asas koperasi Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “co” dan “operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama yang berasas kekeluargaan.

b.

Ciri – ciri koperasi 1. Sifat sukarela pada keanggotannya 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kopeerasi 3. Koperasi bersifat nonkapitalis 4. Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri). 5. Perkumpulan orang. 6. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi. 7. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 8. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 9. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. 10.

Dalam

rapat

anggota

tiap

anggota

masing-masing

satu

suara

tanpa

memperhatikan jumlah modal masing-masing. 11.

Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.

6

3.2

Asas dan landasan hukum koperasi Menurut pasal 5 UU No. 12/1967 dinyatakan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sebagai koperasi Indonesia harus menyadari bawa di dalam diri koperasi tersebut harus tertanam kepribadian Indonesia, yaitu sifat-sifat kemanusiaan dengan adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kebinekatunggalikaan. Sedangkan menurut pasal 2 UU No. 12/1967 ada empat landasan untuk tegaknya suatu koperasi, yaitu: 1. Landasan idiil 2. Landasan konstitusional 3. Landasan gerak 4. Landasan mental

3.3

Peranan dan tugas koperasi a. Peranan koperasi Menurut pasal 7 UU No. 12/1967 peran dan tugas koperasi yaitu: 1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi sehingga tercapainya kemakmuran 2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat 3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi

3.4

fungsi koperasi Menurut pasal 4 UU Koperasi No. 12/1967 disebutkan bahwa fungsi koperasi adalah: 1. sebagai alat perjuangan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat 2. sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional 3. sebagai alat Pembina masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia

3.5

Cara dan syarat pendirian koperasi Syarat pendirian koperasi: 1. Orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama 2. Memiliki tujuan yang sama 3. Memenuhi syarat wilayah tertentu 7

4. Telah membuat konsep anggaran dasar koperasi Mengenai pendirian, pendaftaran, dan pengumuman perkumpulan koperasi diatur di dalam pasal 44 – 46 No. 12/1967, sebagai berikut: 1. Pendiri koperasi mengadakan rapat dan membuat berita acara berisi catatan tentang jumlah anggota dan nama – nama yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian 2. Pendiri mengajukan akta pendirian, dilampiri dengan berita acara, diajukan kepada pejabat koperasi yang mendapat kuasa khusus dari mentri. 3. Membuat akta pendirian rangkap dua, yang satunya diberi materai 4. Jika akta tersebut tidak bertentangan dengan UU Koperasi, maka akta pendirian didaftarkan di dalam buku daftar umum 5. Tanggal pendaftaran akta berlaku sebagai tanggal pendirian koperasi 6. Dua buah akta tersebut di beri tanggal, nomer pendaftaran dan tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa mentri. Yang bermaterai dikirim kepada pendiri koperasi dan yang lainnya disimpan di kantor pejabat 7. Pejabat mengumuman setiap pengesahan akta pendirian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia 8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak surat permohonan diterima, pejabat harus memberikan pengesahannya 9. Apabila tidak setuju dengan akta tersebut maka dalam waktu tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut harus sudah memberikan penolakan secara tertulis dan memberikan alasan 10.

Selambat-lambatnya tiga bulan sejak penolakan tersebut diterima pendiri, para pendiri dapat melakukan banding kepada mentri

3.6

Hak dan kewajiban anggota koperasi a. Hak anggota koperasi (pasal 13 UU Koperasi) 1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota 2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa 3. Minta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar 4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat 5. Mendapat pelayanan yang sama antar sesame anggota

8

6. Melakukan pengawasan yang sama antar sesame anggota koperasi menurut ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar b. Kewajiban anggota koperasi 1. Mengamalkan landasan-landasan, asa, dan sendi dasar koperasi 2. Mengamalkan UU Koperasi, peraturan pelaksanaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi 3. Hadir secara aktif mengambil bagian di dalam rapat-rapat anggota 3.7

Sendi dasar koperasi Menurut pasal 19 UU No. 12/1967, alat kelengkapan koperasi adalah sebagai berikut: 1. Rapat anggota Keputusan tertinggi dalam koperasi dipegang oleh rapat anggota yang keputusannya didapat dari musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka diambil dari suara terbanyak. Dalam rapat ini semua anggota mempunyai satu hak suara dan tidak boleh diwakilkan 2. Pengurus Masa jabatan pengurus yaitu lima tahun yang setelah habis masa jabatannya dapat dipilih lagi. Pasal 20 ayat 2 UU Koperasi menyebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota untuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan 3. Pengawas Pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi dan bertanggung jawab kepada

rapat

anggota.

Tugasnya

adalah

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan kebijakan penglolaan koperasi. Pengawas berhak meneliti catatan dan meminta segala keterangan yang diperlukan dari pengurus 3.8

Pembubaran koperasi Pembubaran koperasi diatur dalam pasal 49 – 51 UU koperasi, sebagai berikut: a. Pembubaran koperasi bila dikehendaki oleh rapat anggota b. Pembubaran koperasi bila dikehendaki oleh pejabat koperasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Koperasi tidak memenuhi ketetentuan UU koperasi 2. Kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum 9

3. Koperasi tidak dpat diharapkan kelangsungan hidupnya  Yang berwewenang membubarkan koperasi adalah: 1. Mentri yang membidangi urusan koperasi 2. Direktur jendral koperasi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala direktorat koperasi propinsi/daerah istimewa. Apabila koperasi dibubarkan oleh pejabat maka prosedurnya adalah: a. Pejabat memberi tahu maksudnya untuk membubarkan koperasi disertai alasan kemudian dikirim kepada pengurus b. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pejabat tersebut, pengurus atau paling sedikit sepuluh persen dari jumlah anggota koperasi dapat mengajukan keberatannya kepada menteri c. Menteri harus menyatakan pendapatnya secepat mungkin kepada pejabat d. Koperasi bubar sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan pejabat, dimana tanggal tersebut harus ditulis di buku daftar umum di kantor pejabat.

10

BAB 4 PENUTUP 4.1

Kesimpulan Kesimpulannya koperasi adalah suatu badan hukum yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan ekonomi yang sama dan terdapat beberapa perangkat koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Selebihnya telah di paparkan di UU No. 12 tahun 1967 dari mulai pendirian sampai pembubaran.

4.2

Saran Saran yang saya berikan kepada pembaca yaitu jika ada kesalahan atau kekeliruan yang terdapat di makalah ini, mohon untuk dibenarkan. Semoga berguna bagi para pembaca.

11

DAFTAR PUSTAKA

Kartasapoetra dkk. Koperasi Indonesi (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 7

Hadhikusuma, Sutantya.Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Jakarta: CV.Rajawali. 1991.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Koperasi. Bandung: ALUMNI.1982.

Untung, Budi. Hukum Koperasi dan Peran Notarin Indonesia. Yogyakarta: ANDI.2005.

http://eprints.walisongo.ac.id/3618/4/102411055_Bab2.pdf [diakses tanggal: 12 Juni 2017]

12