Tugas Ppu.docx

Review : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menurut UU No 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Salah satu masalah pencemaran yang serius adalah pencemaran udara. Karena udara merupakan komponen penting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Polusi udara kota di beberapa kota besar di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Beberapa hasil penelitian tentang polusi udara dengan segala resikonya telah dipublikasikan, termasuk resiko kanker darah. Namun, jarang disadari entah berapa ribu warga kota yang meninggal setiap tahunnya karena infeksi saluran pernapasan, asma, maupun kanker paru-paru akibat polusi udara kota. Meskipun sesekali telah turun hujan langit di kota-kota besar di Indonesia tidak biru lagi. Udara kota telah dipenuhi oleh gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Diperkirakan dalam sepuluh tahun mendatang terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan. Bukan hanya infeksi saluran pernapasan akut yang kini menempati urutan pertama dalam pola penyakit diberbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga meningkatnya jumlah penderita penyakit asma dan kanker paru-paru. Kesadaran masyarakat akan masalah pencemaran semakin meningkat. Berbagai kalangan berlomba-lomba untuk melakukan upaya pencegahan maupun pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya udara demi kelangsungan hidup bersama. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam, salah satu bentuk upaya perintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengendalikan pencemaran udara, yaitu : 1. Perencananan Sebagaimana tertulis dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 1407 tahun 2002 tersebut, pemerintah mengupayakan pengendalian dampak pencemaran udara dengan rencana kerja lima tahunan. Sedangkan untuk situasi darurat seperti kebocoran reaktor,

kebakaran hutan maupun gunung meletus penanggulangan nya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. 2. Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan ini, dijelaskan secara rinci tahap-tahap perencanaan dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara, meliputi : 1) Pengumpulan Data 2) Pengolahan dan Analisis Data 3) Penyajian Data 4) Upaya Tindak Lanjut 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pada bagian ini, ternyata pemerintah tidak hanya terfokus pada penyiapan sumber daya manusia saja, dimana sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam penanggulangan pencemaran udara. Pemerintah mendorong semua pihak dilibatkan dalam masalah ini, baik dari LSM, swasta maupun masyarakat umum. Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga menyoroti tentang peralatan-peralatan yang dapat menunjang upaya penanggulangan ini, seperti pengukur debu, pengukur angka kuman, pengukur kadar gas polutan dan peralataan pendukung data klimatologi seperti : suhu, kelembaban, cahaya, arah dan kecepatan angin. Disini juga dijelaskan sumber dana, dimana dapat berasal dari : a. Anggaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) b. Bantuan Luar Negeri c. Pihak pemrakarsa d. Sumber lain yang tidak mengikat. 4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan di daerah yang bersangkutan dapat dilaksanakan, kegiatan ini dilakukan dilakukan enam bulan sekali dan evaluasi dilakukan satu tahun sekali. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pengendalian, pencemaran udara tahun berikutnya. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat dengan tembusan kepada instansi lain setingkat yang terkait dan Dinas Kesehatan Propinsi. Selanjutnya disosialisasikan pada masyarakat agar dapat mengambil langkah-langkah upaya tindak lanjut.