Tugas Pkn 1.docx

BAB 2 : BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pendahuluan Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos artinya rakyat dan cratos/kratein artinya pemerintahan/berkuasa. Pemerintahan demokrasi yang kokoh adalah pemerintahan yang sesuai dengan pandangan hidup, kepribadian, dan falsafah bangsanya. Pada masa Yunani Kunosudah berkembang demokrasi langsung, artinya seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam masalah kenegaraan. Hal ini terjadi karena wilayah negara sempit dan penduduknya sedikit. Pada masa modern, demokrasi langsung tidak dapat dijalankan karena wilayah negara cukup luas, jumlah penduduk banyak, rakyat melalui suatu lembaga perwakilan (badan-badan perwakilan rakyat) dapat menyalurkan aspirasinya dalam kenegaraan atau serimng disebut demokrasi perwakilan. PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI 1. Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. 2. International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas. 3. Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 4. Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. 5. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Unsur-unsur budaya demokrasi adalah : 1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untukhal yang bermamfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku. 2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan. 4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konplik di masa depan. 6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu,dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberipenalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyakalternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan. 7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab. Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi : a. Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat. b. Masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah : a. Kedaulatan di tangan rakyat b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia c. Pemerintahan berdasar hukuk (konstitusi) d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak e. Pengambilan keputusan atas musyawarah f. Adanya partai plitik dan organisasi sosial politik g. Pemilu yang demkratis. Ciri pemilu yang demokratis menurut Austin Ranney, adalah : 1. Hak pilih umum, pemilu disebut demokratis manakala semua warga negara dewasa menikmati hak pilih pasif dan aktif. Hak pilih pasif, yaitu hak warga negara untuk dapat dipilih menjadi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hak pilih aktif, yaitu hak setiap warga negara untuk dapat memilih atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk memilih wakilnya yang akan mewakilinya di lembaga perwakilan rakyat. 2. Kesetaraan bobot suara, suara tiap-tiapemilih diberi bobot yang sama, artinya tidak boleh ada sekelompok warga negara, apapun kedudukan, sejarah kehidupan, dan jasa-jasanya, yang memperoleh lebih banyak wakildari warga lainnya. Contoh bila harga sebuah kursi parlemen adalah 420.000 suara,msaka haruis ada jaminan bahwa tak ada sekelompok warga negarapun yang kurang dari kuota tersebut mendaatkan satu atau bahkan lebih di parlemen. 3. Tersedianya pilihan yang signifikan, para pemilih harus dihadapkan pada pilihan-pilihan atau caloncalon wakil rakyat atau partai politik yang berkualitas. 4. Kebebasan nominasi, Pilihan-pilihan itu harus datang dari rakyat sendiri melalui organisasi atau partai politik yang telah diseleksi untuk memdapatkan calon yang mereka pandang mampu menerjemahkan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 5. Persamaan hak kampanye, melalui kampanye mereka memperkenalkan program kerja kepada rakyat pemilih, pemecahan masalah yang ditawarkan, serta program kesejahteraan, dll. 6. Kebebasan dalam memberikan suara, para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, mandiri, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hati nuraninya. 7. Kejujuran dalam penghitungan suara, kecurangan dalam penghitungan suara akan menggagalkan upaya menjelmakan rakyat ke dalam badan perwakilan rakyat. Pemantau independen dapat menopang perwujudan kejujuran dalampenghitungan suara. 8. Penyelenggaraan secara periodik, pemilu tidak bolrh dimajukan atau diundurka sekehendak hati penguasa. Pemilu tidak boleh digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi pemilu digunakan untuk sarana penggantian kekuasaan secara damai dan terlembaga. MACAM-MACAM DEMOKRASI 1. Dari segi idiologi, demokrasi ada 2 macam : a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), yaitu kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Penganut demokrasi ini adalah Negara-negara eropa barat, Amerika serikat, India, pPakistan, Indonesia, Filipina, Singapura. b. Demokrasi Rakyat (Proletar) adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme yaitu untuk kepentingan kolektifisme. 2. Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi ada 3 macam : 1. Demokrasi Formal ( negara-negara liberal), demokrasi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Demokrasi material (negara-negara komunis), menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaann pada bidang ekonomi, kurang persamaan dalam bidang politik bahkan kadang dihilangkan.

3. Demokrasi gabungan (negara-negara nonblok), demokrasi yang menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, persamaan dibidang politik, hukum. Pengelompokan Demokrasi :

Demokrasi ada 2 macam : 1. Konstitusional a. Negara Liberalis dan Komunis/Sosialis b. Indonesia : 1. Demokrasi Liberal 2. Demokrasi Terpimpin 3. Demokrasi Pancasila 2. Komunis/Marxisme atau Demokrasi Proletar

PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI Banyak negara mengaku sebagai negara demokrasi, tapi belum tentu menerapkan prinsip demokrasi dengan baik dan benar. Prinsip-prinsip demokrasi antar lain : 1. Adanya jaminan hak asasi manusianya, merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir merupakan anugerah Tuhan YME yang tidak boleh dirampas oleh siapapu termasuk oleh negara. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum, agar tidak tewrjadi diskriminasi dan ketidakadilan, siapapun melanggar hukum harus mendapat sanksi menurut hukum yang berlaku, dan sebaliknya. 3. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeluarkanpendapat. 4. Pengawasan atau kontrol rakyat terhadap pemerintah, melalui demokrasi itu sendiri. 5. Pemerintahan berdasar konstitusi, agar pemerintgah tidak menyalahgunakan kekuasaan seweangwenang terhadap rakyat. 6. Adanya saran atau kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui media massa sebagai alat penyalur aspirasi rakyat. 7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur serta adil. 8. Adanya kedaulatan rakyat. MASYARAKAT MADANI (Civil Society) Pengertian Masyarakat madani : 1. Patrick, civil society atau masyarakat madani, adalah jaringan kerja yang komplek dan organisasiorganisasi yang dibentuk secara sukarela, yang berbeda dari lembaga-lembaga negara yang resmi, bertindak secara mandiri atau dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara. 2. Mohammad A.S. Hikam, Civil Society, adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan sukarela, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan terikat dengan norma atau hukum yang berlaku. 3. Lary Diamond, Civil Society, adalah kehidupan sisial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, berswadaya, otonom dari negara, terikat pada hukum. Contoh menurutnya adalah : a. Perkumpulan/jaringan perdagangan. b. Perkumpulan keagamaan, suku, budaya yang membela hak kolektif, kepercayaan. c. Yayasan penyelenggara pendidikan, asosiasi penerbitan d. Gerakanperlindungan konsumen, seperti perlindungan perempuan, perlindungan etnis minoritas, perlindungan kaum cacat, korban diskriminasi. CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI / CIVIL SOCIETY : 1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara. 2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesadaran masing-masing anggota. 3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah. 4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol kebijakan negara. 5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau norma yang disepakati bersama.

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA 1. Masa Orde Lama : a. Demokrasi parlementer / liberal (RIS dan UUDS 1950), pada masa ini Indonesia memakai sistemdemokrasi parlementer. Cara kerja: Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik yang menuasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen. Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang bauik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya. Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur kabinet untuk menyususn kabinet baru. Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum. Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer : 1. Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama kurun waktu 1950 -1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. 2.Ketidak serasian hubungan antara dalam tubuh angkatan bersenjata. Sebagian condong ke kabinet Wilopo sebagian condong ke Presiden Soekarno. 3. Perdebatan terbuka antara Soekarno dengan tokh Masyumi yaitu Isa Anshary tentang penggantian dasar negara yang lebih Islami apakah akan merugikan umat agama lain atau tidak. 4. Masa kampanye jadi panjang (1953-1955), sehingga meningkatnya ketegangan di masyarakat. 5. Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung menguntungkan partainya. 6. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti pemberontakan Permesta dan PRRI. Hal-hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer : 1. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya. 2. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar. 3. Jumlah sekolah bertambah 4. Kabinat dan ABRI berhasil mengatasi pemberntakan RMS, DI/TII 5. Sedikit ketegangan diantara umat beragama. 6. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. 7. Nama baik indonesia di Internasional dan berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955. 2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966: Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi. Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negara hukum. MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih dan mengangkat presiden, oleh karena itu presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden bersama DPR membuat UU. Presiden dibantu para menteri dalam menjalankan kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara independen bebas dari pengaruh lembaga lainnya. Dari kenyataannya demokrasi terpimpin ini menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangai itu antara lain : 1. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman : dimana UU No. 19 tahun 1964 menyatakan demi kepentingan revolusi, Presiden berhak mencampuri proses peradilan. Dan hal ini bertentangan

dengan ketentuan UUD 1945. Sehingga peradilan sering dijadikan untuk menghukum lawan politik dari pemerintah. 2. Pengekangan hak di bidang politik yaitu berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. 3.Pelampauan batas wewenang presiden. Banyak hal yang seharusnya diatur dalam UU namun hanya ditetapkan lewat Penetapan Presiden. 4. Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional ( diluar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional yang dimamfaatkan oleh partai komunis sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis indonesia. 5.Pengutamaan fungsiPresiden seperti :  Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lainnya di setarakan dengan menteri dan berada di bawah Presiden.  Pembubaran DPR tahun 1960 oleh presiden setelah menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan pemerintah. Padahal dalam UUD 45 menyatakan Presiden tidak dapat membubarkan DR, bila DPR tidak menyetujui angaran yang diajukan pemerintah maka pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.  Demokrasi tidak dipimpinhikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh presiden selaku panglima tertinggi ABRI. Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin; 1. Berhasilmenumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung 14 tahun. 2. Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan Indonesia dari phak Belanda. 3. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998

Hal-hal yang terjadi di masa oerde baru adalah : Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru maupun reformasi sermua menamakannya demokrasi Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adail dan beradab, persatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kehidupan politik di masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945,antara lain : 1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, secara formal kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dll), taoi dalam praktiknya presiden dapayt mengendalikan lembaga tersebut. Anggota MPR yang diangkat dari ABRI adalah dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima tertinggi ABRI. Anggota MPR dari Utusan daerah dapat dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. I yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bawahan presiden. 2. Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 jumlah parpol di indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan,dll). Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan PKI. Pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik. Pegawai negeri dan ABRI harus menmdukung Golkar (partai penguasa). 3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat borokrasi dan militer melakukan cara-cara untuk memenangkan Golkar. Hak parpol dan rakyat pemilih dimanipulasi untuk kemenangan Golkar. 4.Pembentukan lembaga ektrakonstitusional, untukmelanggengkan kekuasaannya pemerintah membentuk KOPKAMTIB (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban), utnuk mengamankan pihak-pinak yang pootensial nejadi oposisi pebnguasa. 5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Akibat penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol, maka KKN meraja lela, rakyat sengsara, menjerumuskan rakyat kepada krisis multidimensi berkepanjangan.krisis moral, kepercayaan. Dimasa orde baru ada upaya penanaman nilai Pancasila kepada seluruh rakyat dengan cara indoktrinisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalasn Pancasila).

4. Demokrasi Pancasila di masa transisi/reformasi 22 Mei- sekarang Mundurnya Soeharto yang digantikan BJ. Habibi yang memerintah sekitar 18 bulan. Pemuilu yang tertib dan bersih berhasil dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 diikuti 48 partai politik dan Gus Dur terpilih sebagai presiden dan dicopot tahun 2001 dari presiden fdan digantikan oleh Megawati. PEMILU WUJUD BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilna Daeara, DPRD. Jumlah anggota DPR ditetapkan 550 kursi, DPRD TK I sekurangkurangnya 35 orang dan paling banyak 100 kursi, DPRD TK. II/ Kota sekurang-kurangnya 20 kursi dan paling banyak 45 kursi. Landasan Pemilu Di Indoneia : 1. Idiil : Pnacasila 2. Konstitusinil : UUD 1945 3. Operasional : Tap MPR no III/MPR/1998, UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai politik, UU No. 12 tahun 2003 tantang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan pelaksanaan UUD pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam pemilu rakyat memiliki hask pilih aktif dan pasif. Aktif adalah hak rakyat untuk dapat memilih wakilnya da;am pemilu yang akan dudum, di DPR, sedang hak pasif adalah hak warganegara dalam pemilu untuk dapat dipilih menjadi anggota DPR/MPR. Sehubungan denga hak pilih dan memilih, maka hendaknya masyarakat dapat : a. Menggunakan hak memilih dan dipilih sebaik-baiknya. b. Menghormati badan permusyawaratan/perwakilan. c. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah dilakukan secara demokratis, dengan itikad baik dan tanggung jawab. Menurut UU RI No. 22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan sebagai berikut : 1. DPR terdiri dari anggpota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu : a. Anggota DPR berjumlah 550 kursi b. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden c. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara RI 2. DPD rterdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu : a. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi b. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh melebihi sepertiga anggota DPR. c. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden d. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat di ibukota RI 3. DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu : a. Anggota DPRD Provinsi berjumlah minimal 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 rang. b. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri dalamNegeri atas nama presiden c. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibukota provinsi. 4. DPRDD kabupaten/Kota terdiriatas anggota partai politik peserta pemilu yang di[ilih melalui pemilu : a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi. b. Keanggotaanya diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden. c. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kota kabupaten bersangkutan.

Perbedaan Pemilu Sebelum dengan sesuidah tahun 2004 No Pembeda Sebelum 2005 Setelah 2004 1 Tujuan Pemilu Memilih DPR,DPRD Memilih DPR,DPRD Provinsi dan kota Provinsi dan Kab./Kota ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 2

Sistem Pemilihan

Proporsional stelsel (pilih/coblos partai politik)

denga Prpporsional dengan daftar calon terbuka daftra (pilih coblos gambar partai politik dan gambar nama calon di bawah gambar parpol yang dipilih.

3.

Daerah pemilihan

Didasarkan pada 1. Didasarkan pada jumlah pendudk yang kabupaten/kotamadya ada di wilayah tersebut atau provinsi 2. daerah pemilihan untuk DPR adalah provinsi, DPRD Provinsi adalah kabupaten/Kotamadya, DPRD Kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Partai politik dan perorangan /individu

4.

Peserta Pemilu Partai politik

5

Syarat partai Memiliki pengurus dan 1. memiliki pengurus dan sekretariat di dua politik peserta sekretariat tetap di atautiga pada kabupaten/kotamadya yang pemilu setengah pada ada diprvinsi tersebut. kabupaten/kotamadya yang ada di provinsi 2. memiliki anggota 1000 orang atau seperseribu pendudukdimasing-masing kabupaten/kotamadya yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

6

Syarat perseorangan sebagai pesertapemilu

Tidak ada

1. didukung minimal 1000 orang di provinsi yang berpenduduk satu juta orang dan minimal 5000 orang di provinsiberpenduduk kurang lebih 15 juta orang.

2. Dukungan tersebut tersebar di sekurangkurangnya di 25 % dari jumlah kabupaten/kotamadya provinsi yang tersebut 7

Pasnitia penyelenggara

Dipusat dilaksanakan Komusi pemilihan umum (KPU) dari pusat oleh KPU dan sampai daerah yang bersifat non partisipan, panitiapemilihan independen dan tetap sampai 5 tahun. indonesia sebagaipelaksanapemilu. Di daerah dilaksanakan oleh panitia pemilihan daerah (PPD) tk I dan II

8

Syarat calon Surat keterangan dari Harus memiliki ijazah SMA dan yang legislatif pengurus parpol yang sederajat menyatakan calon punya pengalaman setaraf dengan SMA

9

Pelibatan peremuan

Tidak ada

Nominasi caleg memperhatikan kuota 30 % perempuan

10

Perhitungan perolehan kursi Penegakan hukum

Dulu ada stambus accord

Menggunakansistem pemilihan

11

Tidak ada pidana

ketentuan Adaketentuan pidana acaranya/prosedurnya

bilanganpembagi

beserta

hukum

PELAKSANAAN BUDAYA DEMOKRASI Di Lingkungan keluarga : Masalah – masalah keluarga hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Keoala keluarga selalu menyerap aspirasi dan pendapat dari anggota keluarga untuk mencapai kata mufakat. Mamfaat musyawarah di lingkungan keluarga adalah : 1. Seluruh anggota keluarga merasa berarti atau berperanan. 2. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. 3. Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan 4. Semangat kekluargaandan kebersamaansemakinkokoh. Di lingkungan semkolah : 1.menyusun tata tertib bersama 2. Menyusun kelompok piket kelas 3.Mermilihketua OSIS, ketua kelas Di Lingkungan Masyarakat : 1. Pemilihan ketua RT 2.Musyawarah dyang menyangkut kepentingan bersama,sepertiprogram pembaqngunan masyarakat dan lingkungan. Di Lingkungan Negara : 1. Terlibat dalam pemilihan umum 2.Melalui wakil kita terlibat dalampenyusunan Undang-undang 3. Melaskukan engawasan baik terhadap wakil rakyatmaupun pemerintah melalui media massa.

BAB 3 : KETERBUKAAN DAN KEADILANDALAM KEHIDUPAN BANGSA &NEGARA 1. Pengertian Keterbukaan Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktifitas yang merupakan perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, dan mau menerima pendapat dari orang lain. Negara di tuntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk, dengan diadakannya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya perbedaan social. Akan tetapi keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara baik dari aspek social budaya, akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Di lihat dari aspek ideology, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologiideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri. 2. Pengertian Keadilan Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar ”adil”, mempunyai arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Seperti Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenangwenang dan tidak memihak. Maka, keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada : 1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima 2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV 3. GBHN 1999-2004 tentang visi Banyak ahli mencoba memberikan pendapat tentang kata “adil” atau keadilan. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. 1. Aritoteles 1.Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. 2.Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. 3.Keadialn Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. 4.Keadilan Konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. 5.Keadilan Menurut Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. 2. Plato 1.Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. 2.Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. 3. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. 4. Notonegoro, menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5.panitia Ad-hoc MPRS 1966 1.keadilan individual, yaitu keadilan yang bergantung pada kehendak baik atau kehendak buruk masing-masing individu. 2.Keadilan social,yaitu keadilan yang pelaksanaanya tergantung pada struktur yang terdapat pada bidang politik ekonomi, social-budaya, dan ideologi.

B. Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1. Ciri-ciri Keterbukaan keterbukaan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan panjelasan tersebut, maka ciri-ciri keterbukaan adalah : 1. terbuka dalam proses maupun kebijakan public. 2. menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi. 3. berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. 4. tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. 5. bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi dari mana punsumbernya. 6. toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. 7. mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan. 8. sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. 9. mau berkerja sama dan menghargai orang lain. 10. mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. 2. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam kehidupan brbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tida hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalm penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat di pantau olehwarga Negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalm penyelenggaraan Negara dapat di perkecil. Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam hal menjagakeutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi, serta untuk menghindari konflik. Maka untuk mewujudkan sikap terbuka dibutuhkan kondisi sebagai berikut : 1. terwujudnya nilai agama dan nilai budaya bangsa. 2. terwujudnya sila persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga sebagai landasan untuk mempersatukan Indonesia. 3. terwujudnya penyelenggara Negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil. 4. terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat. 5. pulihnya kepercayaan masyarakan kepada pemerintah. C. Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1.Sikap adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebebkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita. 2. Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai warga negara, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini. 1. Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. 5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh warga negara. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud. Dalam rangka jaminan keadilan suatu Negara diperlukan pertauran yang disebut undang-ndang atau hokum. Hokum merupakan system norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan ketidakadilan, ia berhak mengajukan tuntutan. Dalam hokum, tuntutan keadilan memiliki dua arti : 1. dalam arti formal, bahwa keadilan menuntut agar hokum berlaku secara umum. 2. dalam arti material, bahwa hokum harus adil. Pelaksanaan jaminan keadilan di tuntut oleh pemyelenggara Negara yang baik yang di dasarkan kepada beberapa asas umum, diantaranya : 1. asas kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed) . Asas yang menghendaki agar sikap dan keputuusan pejabat administrasi Negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum. 2. asas keseimbangan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi Negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya. 3. asas kesamaan. Dalam asas ini dinyatakan bahwa pejabat administrasi Negara menjatuhkan keputusan tanpa pandang bulu. 4. asas larangan kesewenang-wenangan. Keputusan sewenang-wenang adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua factor yang relevan secara lengkap dan wajar sehingga secara akal kurang sesuai. 5. asas larangan penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir). Asas ini menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang. 6. asas bertindak cermat. Jika pejabat administrasi Negara telah mengambil keputusan dengan kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka keputusan tersebut secaraotomatis menjadi berat. 7. asas perlakuan yangjujur. Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan yang seluas-lasnya kepada warga masyarakat untuk kebenaran. 8. asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Dengan maksud keputusan bahwa centrale raad van beroep, yang membuat asas ini memperoleh pengaturanya dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang berbunyi “ seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alas an yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas{“. 9. asas penyelenggaraan kepentingan umum. Merupakan tindakan aktif dan positif pejabat administrasi Negara adalah penyelenggara kepentingan umum. Jaminan keadilan bagi warga Negara dapat ditemukan dalam beberapa contoh peraturan perundang-undangan, antara lain : a. undang-undang dasar 1945 : 1.bidang hukum dan pemerintahan (pasal 27) 2.bidang politik (pasal 28) 3.bidang hak asasi manusia (pasal 28 A -28 J) 4. bidang keagamaan (pasal 29) 5. bidang pertahanan Negara (pasal 30) 6. bidang pendidikan dan kebudayaan (pasal 31 dan 32) 7. bidang kesejahteraan social (pasal 33 dan 34) b. undang-undang : 1. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) 2. undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung 3. undang-undang tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 4. undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 5. undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman 6. undang-undang nomor 39 tahun 2000 tentanghak-hak asasi manusia 7. undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pengadilan hak asasi manusia 8. undang-undang nomor 31 t ahun 2003 tentang partai politik 9. undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan Negara 10. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Kesiapan infrastruktur, fisik, dan mental aparatpenegak hukum (polisi, jaksa dan hakim ) Sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan” yang di butuhkan masyarakat bila berurusan dengan hukum agar “tata asas” dan “tata aturan”. Sikap keterbukaan yang di tuntut kepada aparat penegak hukum adalah adanya transparasi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam bekerja serta hasil kinerja yang optimal. Pemerintahan okhlokrasi di gambarkan sebagai suatu pemerintahan yang banyak diwarnai dengan kekacauan, kebobrokan, dan korupsi yang merajalela sehingga hukum dan keadilan sulit ditegakkan. KESIMPULAN DAN PENUTUP KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN 2.1 Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan bangsa ini mudah mencapai suatu keadilan. Jika masyarakat suatu bangsa telah ikut berperandan munyumbangkan aspirasi dan pendaptnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mereka merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama ketebukaan yang mensyaratkan kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan merupakn pluralitas. Selain itu, di dalamnya juga muncul perbedaan pendapat. Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua kebijaksanaan publik dan dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat tehadap sejumlah kebijaksanaan dan peraturan yang ada secar empirik lebih banyak dikarenakan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam tahap kebijaksanaan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaharuan, tetapi rakyat tidak tau arahnya sehingga merekaakan mudah kehilangan kendali dan emosianal. Rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu dipupuk dan diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peratruran umum yang mengatur masyarakat dengan baik. 2.2 Sikap Yang Dilakukan Untuk Mencapai Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Selain keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika tedapat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan unsur yang sangat esential dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap mendapatkan jaminan dan rasa keadilan.Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan. Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangandan disintegerasi bangsa. Jika kita amati lebih jauh keadaan negara kita ini, pertentangan antar suku bangsa dalam perpecahan wilayah bersumber dari ketidakadilan. Karena diperlakukan tidak adil, antara anak bangsa dapat bertikaidan antar golongan saling berseteru. Dengan demikian, keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara.

Contoh Surat Kuasa BANK SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Pemilik Rekening Alamat : Alamat sesuai KTP Pemilik Rekening No. KTP: Pemilik Rekening Telepon : Handphone atau Telepon Rumah Pemilik Rekening Dalam hal ini bertindak : Untuk diri sendiri Selaku pemilik/pemegang rekening Tabungan nomor #000-000-0001 Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama : Penerima Kuasa Alamat : Penerima Kuasa No. KTP : Penerima Kuasa Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mengambil Tabungan pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Sidoarjo. sejumlah Rp5.600.000,- Terbilang Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Surat kuasa ini dipergunakan untuk satu kali penarikan, dan dengan ini saya/kami membebaskan PT. Bank Central Asia, Tbk dari segala tuntutan/gugatan hukum berupa apapun dan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pemberian kuasa dari penarikan Tabungan tersebut. Sidoarjo, 24 Maret 2012 PENERIMA KUASA (Nama Penerima Kuasa)

PEMBERI KUASA (Nama Pemberi Kuasa/Pemilik Rekening)

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya 4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat 5. Pelaksanaan Pemilihan Umum 6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain 9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional 10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan[3]: a.

Memilih presiden dan wakil presiden

b. Memilih DPR, DPRD I, DPRD II c.

Memilih DPD

d. Melaksanakan demokrasi di Indonesia

Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Kaitan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasiasosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Di Lingkungan Masyarakat - Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya; - Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi; - Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya; - Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi; - Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.

Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Asas pokok demokrasi 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Secara umum tujuan pemilihan umum adalah     

Melaksanakan kedaulatan rakyat Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

Sikap yang harus dikembangkan untuk membudayakan perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terbuka dan transparan untuk memupuk kepercayaan terhadap satu sama lain. Terbiasa melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah, sehingga timbul sikap toleransi. Menghargai pendapat orang lain. Toleransi atau belajar menerima keberagaman. Menghargai kelompok minoritas. Menutamakan kepentingan umum.

1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people.