Tugas Pkn

TUGAS PKN Rizki Febrianto Supriyadi / X2/ 32

Solusi : Calon Legislatif yang merupakan calon aparat negara haruslah memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Calon legislatif yang diduga terlibat korupsi atau kasus – kasus pelanggaran yang lain, sudah sewajibnya diproses sesuai hukum. Meskipun masih dugaan. KPU sebagai pihak penyeleksi harus benar benar teruji dalam hal ini, Masalah-masalah caleg yang tersandung kesalahan dapat diatasi dengan pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait, agar-agar tidak memilih “kucing dalam karung” . Jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang harus dilakukan terhadap dugaan-dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh caleg adalah melakukan pemeriksaan dari pihak pelapor dan pembuktian secara hukum di muka pengadilan, Dan bagi KPU sendiri haruslah peka dalam hal penyeleksian sebelum terjadi hal-hal yang tidak dinginkan jika caleg tersebut terpilih, sehingga kasus-kasuskorupsi bisa teratasi/ minimal berkurang.

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn

PROSEDUR/ BAGAN PENYELESAIAN KASUS PIDANA UMUM DAN KHUSUS TINGKAT PERTAMA Perkara pidana : Hukum pidana termasuk hukum publik yang menitik beratakan pada perlindungan kepentingan umum /negara. Hukum Pidana berisi : a. Peraturan –peraturan hukum yang melarang perbuatan tertentu, misalnya : mencuri,

menenggelamkan,

menipu,

memerasn

dan

mengancam,

membunuh, menganiaya, dll b. Peraturan yang mengharuskan dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya : kewajiban memberitahukan kepada polisi tentang adanya pemufakatan melakukan kejahatan, kewajuban memberikan pertolongan kepada orang yang sedang diancam bahaya maut sedang ia mampu untuk menolongnya. Jenis-jenis hukuman pidan menurut pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut : a. Hukuman Pokok ,berupa : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. b. Hukum Tambahan, berupa : pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang –barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Untuk menjamin agar ketentuan- ketentuan hukum pidana dilaksanakan atau ditaati sebagaiman mestinya, diperlukan Hukum Acara. Hukum acara pidana adalah ketentuanketentuan yang mengatur tentang cara pengusutan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan hukum Pidana. Hukum pidana adalah hukum publik, maka bila terjadi pelanggaran dalam hukum pidana,

alat negara yang berwenagn memelihara dan mengawasi

tegaknya tertib hukum harus melakukan suatu tindakan (aktif). Contoh kasus : Bila terjadi perampokan /pencurian, maka pejabat polisi negara RI / Pejabat negeri sipil

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang harus

melakukan penyidikan dan bilamana perlu melakukan penangkapan dan penahanan untuk keperluan penyidikan (pasal 6 dan 7 KUHAP). Setelah diperoleh bukti yang cukup dan beralasan ada sangkaan yang kuat bahwa orang itu melakukan kejahatan, maka segerasegera setelah selesai pemeriksaan pendahuluan, berkas perkaranya

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn

diteruskan ke Kejaksaan sebagai Penuntut Umum yang mewakili Pemerintah. Bila dipandang memenuhi syarat, Oleh jaksa perkaranya diajukan ke Pengadilan. Setelah Pengadilan menerima berkas tersebut, kemudian memeriksa perkaranya dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Apabila berdasarkan bukti-bukti yang ada dan menurut keyakinan Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka hakim memutuskan dengan menjatuhkan hukuman pidana, sebaliknya bila terbukti tidak bersalah, yang bersangkutan dibebaskan /apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan, maka ia akan dilepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hukuman pidana tidak menutup kemungkinan bagi

mereka yang

dirugikan karena perbuatan pidana untuk menuntut ganti rugi terhadap terpidana /terhukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Ketentuan hukuman acara pidana antara lain terdapat dalam RUU RI nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acar pidana yang berlaku sejak diundangkan tanggal 31 September 1981. Pihak-pihak yang hadir dalam proses persidangan perkara pidana, sebagai berikut : 1. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri , yaitu : a. Jaksa Penuntut umum (JPU) b. Hakim c. Panitera/Panitera Pengganti 2. Pihak pihak yang terlibat: a. Saksi/Tersangka/Terdakwa b. Penasehat Hukum (Pembela)

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn

BAGAN / PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM DAN KHUSUS TINGKAT PERTAMA

KEJAHATAN

POLISI PENGUSUTAN

PUTUSAN

DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

DIBEBASKAN

JAKSA PENUNUT UMUM

PENGADILAN NEGERI (memeriksa dan megadili)

DIHUKUM

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn

PERKARA PIDANA MILITER Badan peradilan militer yang nerupakan badan peradilan pidana militer. Yang termasuk wewenangnya yaitu orang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah anggota militer/tentara /anggota angkatan bersenjata RI, orang yang menurut undangundang

dan

peraturan

pemerintah

ditetapkan

sama

dengan

anggota

militer/tentara/angkatan bersenjata RI, anggota suatu golongan /jawatan yang dipersamakan / dianggap militer/tentara atau angkatan bersenjata RI, serta orang lain yang ditetapkan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia harus diadili dalam lingkungan peradilan militer. Yang dimaksud orang lain yang harus diadili dalam peradilan militer tersebut lazim dikenal dengajn perkara koneksitas yang diatur dalam pasal 89-94 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Tindak pidana koneksitas adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang sipil /lebih bersama-sama dengan seorang atau lebih anggota militer/tentara.angkatan bersenjata RI, dimana orang sipil tersebut harus diadili oleh pengadilan militer. Perkara koneksitas itu dapat diadili pada pengadilan umum / pengadilan militer, tergantung dari titik berat dari suatu perkara. Tindak pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam tidak pidana biasa, tindak pidana subversib, dan tindak pidana ekonomi. Pihak –pihak yang hadir dalam proses perkara pidana militer adalah : terdakwa militer/sipil, Oditur niliter (Otmil), penasihat hukum, dan panitera. Juga hadir saksisaksi, ahli, dan mungkin alih bahasa (translator) BAGAN/PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER TERSANGKA

Pemeriksa Penyelidik Penyidikan Oleh POM dan Otmil

Membuatkan BAP kepada Pepera dan Otmil

Pemeriksaan Dipersidangkan Oleh Mahmil

Putusan : bebas dari segala dakwaan, pidana bersyarat (percobaan), pidana penjara, pidan kur/denda, pidana tambahan (diberhentikan dari dinas militer)

Menghadirkan Saksi-saksi dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara

Pelaksanan putusan dilaksanakan di Mahmil

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn

Resensi ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn