Tugas Pak Agastya Kelompok 2.docx

Kelompok 2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

drg. Usman Sumantri,M.Sc dr. Evi Andriwinarsih Zainab Hanifah, B.Acc dr. Febbyansari Nucki dr. Erni Yessyca dr. Iman Fadli, Sp.B

Pertanyaan : 1. Identifikasikan nilai rupiah anggaran untuk pemeliharaan di RS saudara atau salah satu RS dan berapa persen proporsinya dari nilai aset tetap ( fixed asset ) di luar nilai tanah. 2. Buatlah kajian singkat apakah sebaiknya IPSRS dipertahankan atau dikeluarkan dari struktur organisasi RS anda 3. Buat kajian singkat untuk memperbaiki kebijakan maintenance pada RS anda atau salah satu RS 4. Logistik RS menjadi sangat strategis di era BPJS . identifikasi 3 alat kesehatan yang tidak efisien , buktikan atau jelaskan kenapa dianggap tidak efisien dan apa solusinya. Jawaban :

1. Identifikasikan nilai rupiah anggaran untuk pemeliharaan di RS saudara atau salah satu RS dan berapa persen proporsinya dari nilai aset tetap ( fixed asset ) di luar nilai tanah. Rumah Sakit Mekar Sari berdiri di bawah naungan Yayasan Mekar Sari yang merupakan kerjasama dengan institute di Bon Jerman yang bernama E.Z.E (Zentralstelle Fur Entwikkelings Hilfe) yang dapat menyalurkan dana untuk proyek-proyek sosial di negara berkembang. Pada bulan Juli 1975 pembangunan Rumah Bersalin Mekar Sari mulai dilaksanakan dan diresmikan menjadi Rumah Bersalin Mekar Sari oleh Ibu Tien Soeharti pada tanggal 9 Februari 1977 dengan kapasitas yaitu 36 tempat tidur. Karena pesatnya pembangunan di daerah Bekasi dan program pemerintah di bidang kesehatan, pada tahun 1979 Rumah Bersalin Mekar Sari berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Umum Mekar Sari dan sampai saat ini memiliki kapasitas 106 tempat tidur.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2017, dapat kami simpulkan anggaran untuk pemeliharaan dan proporsinya dari nilai asset tetap di luar nilai tanah 4,105,702,270 dan dengan proporsi (dalam presentase) 7%.

2. Buatlah kajian singkat apakah sebaiknya IPSRS dipertahankan atau dikeluarkan dari struktur organisasi RS anda

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) tetap dipertahankan di dalam struktur organisasi Rumah Sakit yang merupakan pelayanan non struktural yang menyediakan sarana, prasarana dan peralatan non medik yang memadai, aman dan handal untuk mendukung pelayanan kesehatan secara lebih baik. Di beberapa Rumah Sakit ada yang menyebut bagian SARPRAS (Sarana Prasarana), Bagian Teknis, UPSRS (Unit Pemeliharaan Sarana &Prasarana Rumah Sakit) Pelayanan lain yaitu kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat, yang dilaksanakan oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) yang meliputi pemeliharaan fisik, peralatan medis, pemeliharaan peralatan nonmedis, dan lain sebagainya. IPSRS juga melakukan pengelolaan pemakaian sumber listrik PLN dan generator, sumber air bersih (Artesis, RO dan PDAM), Jaringan Telepon, dll. Layanan rumah sakit yang baik tentunya ditunjang dengan keberadaan peralatan dan perlengkapan pendukung yang prima pula. Jangan sampai ketika pasien membutuhkan, peralatan tersebut tidak tersedia sehingga akan menghambat proses layanan kepada pasien. Sehingga pasien dapat segera terlayani dan meminimalisasi risiko bagi pasien. Apalagi saat ini sedang hangat – hangatnya tentang akreditasi standar rumah sakit. Berdasar pada Undang – Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 dijelaskan bawa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga (3) tahun sekali.

Instalasi kerja IPSRS mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.

Membuat program kerja pemeliharaan dan perbaikan tahunan dan melaporkannya kepada pimpinan direktur rumah sakit

2.

Melakukan koordinasi dan rapat dengan instalasi terkait

3.

Operator Utility, IPSRS sebagai penyedia sarana dan prasarana di rumah sakit, sumber air bersih, sumber listrik PLN, catu daya pengganti khusus (CDPK) Genset, dan Lift Elevator

4.

Maintenance, pemeliharaan dan perawatan rutin.

5.

Perencanaan dan program kegiatan pemeliharaan.

6.

Pengukuran dan kalibrasi.

7.

Rujukan perbaikan

8.

Pengawasan fasilitas dan keselamatan kerja

Dalam menjalankan tugasnya, kepala instalasi IPSRS wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan intern instalasi, maupun dengan instalasi-instalasi terkait, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

FUNGSI: 1.

Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit.

2.

Mengadakan program pemeliharaan/perbaikan secara rutin, baik preventif maupun break down maintenance.

3.

Secara berkala mengadakan kalibrasi dan uji performa alat-alat agar berfungsi sesuai dengan standar yang berlaku.

4.

Merancang rencana kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan dalam program pelayanan kesehatan, serta kebutuhan suku cadang yang diperlukan.

5.

Melaksanakan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

Rumah

Sakit.

DIREKTUR RS MEKAR SARI

MANAJER PELAYANAN MEDIS

UNIT PRAKTEK MEDIS

UNIT MUTU & PENGEMBANGAN

MANAJER KEPERAWATAN

SATUAN PEMERIKSA INTERN

INFO & COMM TECHNOLOGY

KOMITEKOMITE

BUSINESS DEVELOPMENT

DUTY MANAGER

SEKRETARIS DIREKTUR

MANAJER PENUNJANG MEDIS

MANAJER SDM

MANAJER KEUANGAN & AKUNTANSI

MANAJER UMUM

UNIT RAWAT JALAN

UNIT FARMASI

UNIT KEPEGAWAIAN

UNIT KEUANGAN

UNIT PSRS

UNIT RAWAT INAP

UNIT LABORATORIUM

UNIT DIKLAT

UNIT AKUNTANSI

UNIT RUMAH TANGGA

UNIT KEBIDANAN

UNIT RADIOLOGI

UNIT GAWAT DARURAT

UNIT FISIOTERAPI

UNIT KAMAR OPERASI

UNIT REKAM MEDIS

UNIT PERAWATAN INTENSIF (ICU)

UNIT GIZI

UNIT LOGISTIK

UNIT MEDICAL CHECK UP

UNIT HEMODIALISA

3. Buat kajian singkat untuk memperbaiki kebijakan maintenance pada RS anda atau salah satu RS Perbaikan kebijakan maintenance pada rumah sakit :

1.

Adanya jadwal pembagian kerja petugas perzona untuk memudahkan monitoring dan cakupan tugas karena luasnya lahan yang harus di layani oleh IPSRS setiap harinya yang dibagi dalam 3 shift kerja (shift pagi, sore dan malam) sesuai dengan keahlian masing-masing.

2.

Perbaikan alat medik dan non medik tidak lagi perdasarkan kejadian/insidentil perbaikan, tetapi harus dipetakan daftar alat medik dan non medik seluruh lokasi di rumah sakit , tgl/tahun pengadaan, pedoman dan tatacara pengunaan alat, PIC yang dapat dihubungi jika terjadi gangguan/masalah dalam pemakaian.

3.

Adanya Preventif Maintenance Break Down System yaitu sistem maintenance yang terintegrasi dengan seluruh ruangan/instalasi/unit/bagian dan penggantian spare part sebelum alat medik atau non medik tersebut rusakuntuk dilakukan kontrak service maintenance.

4.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) berdasarkan Perpres No.16 tahun 2018 yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA

(Direktur Utama) untuk

mengambil keputusan dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan sampai selesainya pembayaran kepada pihak ketiga menjadi tugas PPK. Kebijakan PPK harus setingkat dengan eselon II, memudahkan bagi PPK dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dalam hal koordinasi pemeliharaan dan maintenance, dalam hal ini yang menjadi PPK Umum adalah Direktur Umum, SDM & Pendidikan dan IPSRS dibawah Direktur Umum. 5.

Percepatan proses birokrasi perbaikan dan peliharaan alat medik dan non medik yang berdampak besar pada pelayanan.

6.

Adanya mekasnisme pendelegasian pelimpahan tugas dan wewenang secara berjenjang yaitu pendelegasian terencana dan insidentiil.

7.

Perlunya monitoring dan evaluasi kalibrasi alat, hal ini disebabkan karena sistem kalibrasi alat yang tidak terjadwal dan tidak termonitor sehingga tidak semua alat terkalibrasi setiap tahunnya.

4. Logistik RS menjadi sangat strategis di era BPJS . identifikasi 3 alat kesehatan yang tidak efisien , buktikan atau jelaskan kenapa dianggap tidak efisien dan apa solusinya. 1. USG 4D Untuk pembelian alat USG 4D dibutuhkan dana yang besar, sedangkan untuk pemakaiannya tidak ditanggung oleh BPJS. Karena untuk pemeriksaan obstetrik standar (pemeriksaan kehamilan) cukup menggunakan USG 2D. Jadi RS cukup menyediakan USG 2D/3D saja untuk fungsi yang sama. Selain itu pemeriksaan USG 4D hanya digunakan untuk pasien umum dan asuransi swasta, sehingga operasionalnya kurang maksimal. 2. MRI Pemeriksaan penunjang MRI dibutuhkan secara esensial untuk sebagian kecil penyakit saja. Untuk sebagian besar penyakit yang perlu pemeriksaan radiologi khusus bisa ditegakkan dengan pemeriksaan CT Scan. Sehingga pemeriksaan MRI yang dilakukan secara berlebihan (tidak sesuai dengan ketentuan bpjs) dapat menimbulkan kerugian akibat tidak dapat di klaimnya biaya MRI mengingat biaya MRI yang jauh lebih besar daripada biaya CT Scan. 3. Endoskopi Beberapa ketentuan dari BPJS tidak mencover biaya endoskopi pasien, padahal tindakan endoskopi tersebut dibutuhkan untuk diagnosis dan terapi. Hal ini menjadikan biaya besar yang keluar tidak dibayarkan.