Tugas Makalah Pemerintahan - Tmn Arief Aslix

ORGANMISASI PEMERINTAHAN BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Pemerintahan merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau yang disebut organisasi. Kitapun hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki bentuk organisasi masyarakat yang terkait dengan pemerintahan. Misalnya saja dari segi kebudayaan kebudayaan umum pemerintah dan lembaga organisasi lain di Indonesia adalah ramah tamah dan suka berbasa-basi, serta menjujung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok, lain halnya dengan orang barat yang tanpa basa-basi dan bersifat individualis. Kebudayaan yang kita miliki secara sadar atau tidak akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak berbeda dengan budaya pemerintah yang mempengaruhi masyarakatnya, maka budaya organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasi dapat memberikan paksaan atau dorongan kepada para anggotanya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakankebijakan pemerintah tersebut maka diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan pelayanan di masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan budaya organisasi tersebut, terdapat peran budaya organisasi pada organisasi pemerintahan. Adapun masalah yang muncul adalah disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara umum terkesan rendah yang akhirnya menghasilkan kinerja yang rendah pula. Misalnya saja kebanyakan kantor pemerintahan itu memiliki jam masuk pagi pukul 07.00 tapi kenyataannya dijalan-jalan atau angkutan umum sering ditemui beberapa orang dengan pakaian PNS pada jam tersebut. Gejala yang lain misalnya saja pada waktu kita pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP atau surat-surat penting lainnya misalnya, kadang kita menemui sistem pelayanan yang lama, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang masih menumpuk, akan tetapi dengan kita memberi suatu stimulus barulah kita mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Padahal fungsi dari organisasi pemerintahan itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran Page | 1

terhadap disiplin kerja, karena para pegawai tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. I.1.1

Gambaran Budaya Organisasi Organisasi kerja pemerintahan di sini termasuk Departemen, Kementrian dan juga Pemerintahan Daerah. Pertama pada saat mendengar organisasi pemerintahan mungkin timbul pertanyaan apakah memungkinkan penerapan knowledge management di lingkungan kerja yang sarat dengan isu budaya kerja santai dan mempunyai kecenderungan ABS (asal bapak senang). Tentunya jawaban-nya beragam dan sangat tergantung pada unsur leadership di organisasi tersebut. Mengapa saya bilang unsur leadership mempunyai peranan yg sangat penting ? Karena ciri khas di beberapa departement pemerintahan umumnya selalu menggunakan top down approach. Pendekatan ini merupakan salah satu peninggalan konsep sentralisasi dimana ide dan kreasi dari bawah masih takut untuk ditunjukan ke publik. Kembali ke topik utama tentang penerapan knowledge management di organisasi, saya melihat dari hasil pengalaman secara umum di lapangan tahapan penerapan bisa dibagi menjadi 3 tahap antara lain adalah sbb: 1. Awareness Di dalam tahap ini pemahaman terhadap knowledge management harus dibuat dengan cara sosialisasi kepada semua level tapi tidak melebar hingga lingkup yang terlalu luas. Dalam tahapan ini perlunya kesadaran top level management terhadap penting-nya knowledge management. 2. Assessment Dalam tahap ini kita harus bisa melakukan sebuah analisa terhadap kondisi yang ada saat ini dan membuat sebuah pendekatan praktis mana yang bisa dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap pendekatan tadi. 3. Design System Setelah tahapan assessment selesai dan memberikan beberapa alternatif solusi. Di dalam tahapan design system akan ditentukan solusi mana yang akan diterapkan dalam organisasi pemerintah. Semua teknologi dan solusi yang ada di telaah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk pelaksanaan budaya kerja serta kualitas SDM.

Page | 2

I.1.2 Semua

Implementation desain

system

yang

sudah

dibuat

dilaksanakan

dan

dimonitor

pelaksanaannya. Di dalam tahapan ini semua kejadian yang tidak terbayangkan pada saat desain system akan muncul, sehingga disinalah dibutuhkan pendekatan seorang project manager yang dapat menentukan tindak lanjut proyek ini. Umumnya seorang PM harus dapat menentukan kapan sesuatu yang di luar desain system harus di akomodir atau tidak. Kultur di sebuah lembaga pemerintahan yang umumnya terjadi adalah ketidakmampuan kita melakukan capture terhadap ownership. Di awal seringkali pada saat kita melakukan assessment system, kita mendapati bahwa orang yang kita assess ternyata orang kurang tepat, sehingga pada saat selesai proyek ternyata orang yang melakukan pengetesan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga harus dirubah desain system-nya. Saran saya dalam hal ini adalah dokumentasi-kan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek ini dan minta pejabat / staf terkait yang berani bertanggung jawab dan simpan sebagai bagian dari dokumentasi proyek. Ini digunakan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi pada saat tahapan implementasi proyek ini. I.1.3

Socialization

Setelah semua-nya selesai terkadang tugas kita belum selesai saja sampai disitu, diperlukan sebuah proses tambahan yang biasa disebut sebagai sosialisasi ke pengguna, disinipun harus dihindari beberapa permintaan di luar dari desain system karena sekali kita ikuti 1 permintaan mereka maka akan terjadi ‘NEVER ENDING PROJECT’ yang efeknya nanti akan mengakibatkan semakin tertundanya penerapan akhir budaya kerja pemerintahan ini. I.2 Penerapan Administrasi

Secara etimologi Administrasi berasal dari kata “Ad” dan “Ministro” (latin) yang berarti “melayani” atau “menyelenggarakan” (Webster, 1974). Administrasi ialah proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur menerusi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai hala tuju yang telah ditatapkan. Administrasi ialah proses kerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Administrasi adalah pengkoordinasian dan pengarahan

Page | 3

sumber-sumber tenaga manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan (John M. Phiffner dan RV Presthus dalam buku Public Administration). Administrasi menekankan kepada kegiatan pengkoordinasian orang-orang yang berkerjasama, alat-alat dan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang inginkan. Administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian dari usaha-usaha kelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan yang umum atau pokok (William H. Newman dalam buku Administration Action). Pelaksana administrasi adalah seorang yang disebut administrator.

Ketika

organisasi belum maju dan belum terlalu kompleks, seorang administrator melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tetapi ketika kegiatannya telah maju dan bersifat kompleks, maka tugas administrator lebih ditumpukan kepada pengawasan dan koordinasi. Tugas seorang administrator dalam melakukan administrasi mencakup koordinasi dan pengawasan/pengendalian. Pada saat kegiatan administrasi telah maju, maka pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam melaskanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk itulah diperlukan organisasi dan manajemen. I.3 Pengertian Organisasi

Secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi adalah: 1) wadah atau tempat terselenggaranya administrasi; 2) didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar; 3) terjadinya kerjasama dan pembagian tugas; 4) berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. Ciri-ciri organisasi ialah: 1) terdiri daripada dua orang atau lebih, 2) ada kerjasama, 3) ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain, 4) ada tujuan yang ingin dicapai.

James D. Mooney Page | 4

Organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama (Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose). John D. Millet Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose). Herbert. A. Simon Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Organization is the complex pattern of communication and other relations in a group of human being). Chester L. Barnard Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (Organization is a system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal. Largely a matter of relationship). Organisasi sebaai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersamasama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan (Henry L. Sisk). Organisasi merupakan suatu sistem terbuka, yang memiliki interaksi konstan dengan lingkungannya, serta terdiri dari banyak sub-grup, unit-unit jabatan, susunan hierarki serta segmen yang tersebar secara geografis (Schein). Organisasi dapat dilihat dengan dua cara berbeda, iaitu: 1) organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri atas sub-sistem yang saling berkaitan, dan memperoleh input untuk diolah yang berasal dari lingkungan serta menyalurkan output hasil pengolahan ke lingkungan kembali, dan 2) organisasi sebagai sekelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama (Monir H. Thayeb). Organisasi dapat diartikan dalam dua macam, yaitu: 1. Dalam arti statis, yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama

dijalankan; 2. Dalam arti dinamis, yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orangorang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.

I.4 Terbentuknya Budaya Organisasi Page | 5

Manusia makhluk sosial, makhluk bermasyarkat (homo socius, social animal, zoon politicon), tidak mungkin dapat hidup sendiri, cenderung bermasyarakat atau berkelompok (gregariousness). Tidak semua keperluan (needs) dapat dipenuhi seorang diri untuk itu perlu Organisasi (Berorganisasi). I.4.1 Organisasi Publik Organisasi publik adalah 1) organisasi yang terbesar; 2) yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara; 3) mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga 4) sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan 5) melayani keperluannya, 6) sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).

Atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai

wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati), dan memenjarakan rakyat. I.4.2 Organisasi formal v informal Organisasi formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Organisasi informal akan timbul apabila anggota organisasi formal merasa keinginannya tidak terpenuhi oleh organisasi formal. Hubungan organisasi formal dengan organisasi informal bersifat berbanding terbalik “semakin tinggi tingkat kepuasan pegawai, maka semakin kecil kemungkinan munculnya atau terbentuknya organisasi informal. Faedah organisasi informal terhadap organisasi informal 1)

Boleh dijadikan sarana komunikasi,

2)

Boleh dijadikan alat pemersatu dan menghilangkan frustasi,

3)

Boleh dijadikan pendorong agar rajin bekerja.

BAB II PEMBAHASAN Page | 6

A. Budaya Organisasi Pemerintah

Dengan

ditetapkannya

Undang-undang

Nomor

22

Tahun

1999

tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah ditata kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD. Berdasarkan ketiga peraturan daerah tersebut, maka di Pemerintah Daerah, 17 Dinas Daerah, 13 Badan, 1 Kantor, 1 Sekretariat DPRD dan 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Penataan dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah telah dilaksanakan pada Tahun 2001. Dalam rangka pembinaan dan pengembangsan aparatur pemerintahan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Pemberian Bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi pejabat Eselon II dan III, Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat Eselon III dan IV, dan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional. Untuk melaksanakan Kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten / Kota dan Kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 30 UPTD yang Kelembagaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam

melaksanakan

pembinaan

Kelembagaan

Perangkat

Daerah

di

Kabupaten/Kota, dilakukan baik secara langsung ke Unit kerja yang bersangkutan, maupun melalui surat Gubernur kepada Bupati/Walikota daerah tersebut. Dengan dilaksanakan pembinaan dan penataan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah yang dilakukan sesuai dengan Poldas, Repetada dan Program Kerja Biro Organisasi di Bidang Kelembagaan, maka Program Kegiatan Penataan Kelembagaan Tahun 2001 telah dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kepada Unit / Satuan Kerja tersebut diatas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga mutu pelayanan Aparatur kepada masyarakat semakin meningkat. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut : Page | 7

1. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 73 orang. Bimbingan teknis ini bertujuan agar peserta pelatihan dapat memahami arti dan fungsi akuntabilitas dalam organisasi Pemerintah, juga diharapkan mampu menumbuhkan suatu kesadaran dikalangan aparatur pemerintah bahwa pelaksanaan akuntabilitas secara konsisten akan mampu mendorong terciptanya pemerintah yang baik ( good governance ). 2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 55 orang dalam rangka menumbuhkan empati para pejabat guna lebih meningkatkan palayanan kepada masyarakat secara tepat efektif, efisien terbuka dan tepat waktu. 3. Membuat Keputusan Nomor 198 Tahun 2001 tentang Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian, dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur ini untuk memperjelas pejabat yang di beri wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian di Lingkunagn Pemerintah demi kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian. 4. Menerbitkan Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk Keputusan Pemerintah Nomor

235 Tahun 2001 Tentang Tata Naskah Dinas, agar terdapat keseragaman dalam Tata Naskah Dinas Pemerintahan. 5. Melaksanakan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota yang diikuti oleh 55 orang dalam rangka menggalakkan Tri Budaya yaitu Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja melalui Gerakan Disiplin Nasional yang dimulai dari Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah yang pada akhirnya dapat diteladani oleh masyarakat lingkungan.

1. Penyakit Organisasi Beberapa kemungkinan dalam konsep penerapan budaya organisasi akan selalu mendapat tantangan seperti adanya penyakit dan atau kebiasaaan buruk kinerja organisasi yang ditimbulkan oleh adanya beberapa hal berikut: Page | 8

 Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);  Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);  Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);  Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);  Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);  Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);  Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);  Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan). 2. Ciri Manusia Indonesia (Mochtar Lubir, 2001: 18-36) Hipokratis (munafik); Tidak bertanggung jawab; Feodal; Percaya takhyul; Artistik; Watak lemah; Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu; cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar; khianat; menindas, memeras; menipu; mencuri; korupsi; khianat, dengki; hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga, struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).  Usaha Penyehatan Birokrasi Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing

government) (David Osborne & Ted Gaebler) - Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh; - Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani; - Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian

pelayanan;

Page | 9

- Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh

peraturan; - Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan; - Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan

birokrasi; - Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelajakan; - Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati; - Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja; - Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.  Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi)

(David Osborne dan Peter Plastik) o Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti); o Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi); o Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat); o Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol); o Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).  Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance) (Sarundajang,2003:157-161) o Partisipasi; o

Penegakan hukum;

o Transparansi; o Kesetaraan; o Daya Tanggap; o Wawasan Ke depan; o Akuntabilitas; o Pengawasan; o Efisiensi dan efektivitas;  Profesionalisme. Karakteristik Good Governance (Menurut UNDP) o Particifation (keterlibatan masyarakat), Page | 10

o Rule of law (penegakan hukum yang adil); o Transprancy (kebebasan memperoleh informasi); o Responsiveness (cepat dan tanggap); o Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat); o Equity (kesempatan yang sama); o Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas); o Accountability (pertanggungjawaban publik); o Strategic vision (visi ke depan).  Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip: (Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92) o

Rule (kerja taat pada aturan);

o Spesialisasi (tugas khusus); o Zakelijk (kaku dan sederhana); o Formal (penyelenggaraan resmi); o Hirarkis (pengaturan dari atas ke bawah); o Rasional (berdasarkan logika); o Otoritas (tersentralistis); o Obedience (taat dan patuh); o Disipline (tidak melanggar ketentuan); o Sistematis (terstruktur); o Impersonal (tanpa pandang bulu). o Balance (menyeimbangkan)  Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan: -

Mengkoordinasikan tugas;

-

Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;

-

Seni penyelenggaraan pemerintahan;

-

Kesempatan memberikan saran yang produktif

-

Desentralisasi demokratis

3. Tantangan Organisasi Page | 11

(Widodo, 2005:2-3) Lingkungan

strategis

yang

senentiasa

berubah,

Pergeseran

paradigma

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat, dan Kondisi masyarakat yang mengalami dinamika.  Paradigma Pergeseran Organisasi -

Birokratis (bureaucratic organization) weberian – rasional oleh Max Weber

-

Performance based organization (organisasi kinerja) oleh Peter Druker

-

Leaning Organization (organisasi pembelajaran) oleh Peter Senge, 2000)

 Organisasi Pembelajaran Adalah suatu organisasi yang senantiasa mengembangkan kapasitasnya untuk membangun masa depan (Peter Senge). Suatu organisasi yang memiliki keterampilan menciptakan, menguasai dan mempelajarkan pengetahuan serta dengan perubahan perilakunya mampu melakukan kilas balik terhadap pengetahuan baru serta pandangannya (David Garvin). -

Memiliki otonomi,

-

Memiliki daya tangkal terhadap intervensi pihak eksternal,

-

Menghasilkan kualitas asli (Genuine Quality).

Karakteristik Organisasi Pembelajaran (The Fifth Diciplines, Peter Senge, 1996)  Systems Thinking - Fokus terhadap bagaimana sesuatu masalah akan dipecahkan melalui interaksi antar elemen dalam suatu sistem, - Lebih mengutamakan mengkaji elemen sistem yang lebih besar dan saling berinteraksi daripada mengkaji bagian-bagian kecil dari suatu sistem.  Personal Mastery - Dicapai melalui suatu proses peningkatan berkelanjutan atau disebut “generative learning” (senge, 1990), - Kendala antara “dimana keberadaan seseorang saat ini “dengan “keinginan” disebut “creative tension”, - Kreativitas akan muncul jika seseorang tidak puas dengan kondisi saat ini yang mendorong dirinya untuk berubah. Page | 12

 Mental models - Tetap dalam mental unilateral, - Memaksimalkan menang dan meminimalkan kalah, - Menekankan perasaan negatip, dan - Berupaya serasional mungkin dimana seseorang mendefenisikan tujuannya serta mengevaluasi perilakunya menurut ukuran apakah dia telah atau belum mencapai tujuannya itu.  Building shared vision - Bermula dari visi individu, yaitu sesuatu yang dipegang teguh sebagai kebenaran, - Visi seseorang seringkali dimaknai sebagai sasaran yang hendak dicapai, - Suatu organisasi haruslah dibangun di atas visi para anggotanya, - Bagi pemimpinan ini berarti bahwa visi organisasi tidak boleh diciptakan hanya oleh pimpinan, tetapi harus berasal dari hasil interaksi antar individu di dalam organisasi tersebut, - Peran pemimpin dalam menciptakan “shared vision” adalah bersinergi dengan bawahan untuk menciptakan visi organisasi (jangan memaksa kehendak) dengan cara berdialog.  Team learning - Tim adalah sekumpulan orang-orang yang mengerjakan sesuatu secara bersamasama (Robinson dan Finley), - Fundamental bellets sebuah tim: a. tim pekerja merupakan unsure bangunan organisasi, b. tim harus mampu mengelola “kultur, proses, sistem serta hubungan kemitraan antar mereka untuk mencapai kesuksesan. - Karakteristik team learning yang handal, adalah: a. memiliki sasaran yang jelas dan senantiasa meningkat, b. struktur dibentuk berlandaskan orientasi hasil capaian, c. anggota tim memiliki kompetensi, d. bersatunya komitmen, e. lingkungan kerjasama kondusif, f. memiliki standard mutu, g. memiliki dukungan dan pengakuan eksternal, Page | 13

h. memiliki prinsif kepemimpinan.  Paradigma Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah (Organisasi Publik) (Thoha, dalam Widodo, 2005:3) NO. 1 2 3 4 5 6 7

LAMA Rule government Sentralisasi Rule/government Masyarakat Powerless Suka Mengatur Pendekatan Kekuasaan Sloganis

BARU Good governance Desentralisasi Private sector/civil society Masyarakat Powerful Suka Melayani Fleksibel/Kolaboratis/Dialogis Realistis/Pragmatis

KET.

 Pergeseran Paradigma Organisasi (dari second wave ke third wave)

Ancok (dalam Usman, 2000:138-139) NO . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dimensi

Second wave

Third wave

Sifat Organisasi

Hierarchy (jejang) Market share (memperbesar pangsa pasar)

Networking (jaringan)

Keluaran (output) organisasi Pengambilan keputusan Gaya kerja Kekuatan organisasi Orientasi organisasi

Creation (produk baru)

Institusi

Individu (empowerment)

organisasi Kaku

Fleksibel

Stabilitas organisasi

Kemampuan adaptasi

Self sufficiency

Interdepencies (saling ketergantungan)

Perencanaan strategic dan Kualitas prima tujuan yang ingin dicapai Orientasi Tertumpu pada pandangan Gaya kepemimpinan kepemimpinan dogmatic bervisi menekankan tingginya Kurang maksimal Kualitas prima kualitas produk Orientasi bekerja Memperoleh rasa Pengembangan diri pegawai aman (security) (personal growth) Orientasi Berbuat sesuatu yang Pengejaran status dan pegawai pada berbeda melebihi prestasi pangkat pekerjaan orang lain Pemilikan uang tunai Kekuatan dalam jumlah yang besar Pemilik informasi sumberdaya (cash) Membangun sesuatu Motivasi bekerja menyelesaikan pekerjaan yang baru Menghindari resiko (risk Keberanian menghadapi Kultur organisasi aversive) resiko (risk prone) Tujuan organisasi

Page | 14

Ada banyak formula untuk membenahi manajemen, khasnya manajemen pelayanan public, antara lain melalui strategi pembenahan, yaitu: (1) privatisasi, (2) pelayanan prima, dan (3) Membangun visi dan orientasi baru (Hardjosoekarto, 1997). Sedangkan Atmosudirdjo (1997) akan halnya David Osborne & Ted Gaebler (2003) mengusulkan  perlunya semangat kewirausahaan dan  peningkatan kinerja, dan Kristiadi (1997)  mengusulkan perlunya penerapan manajemen modern. Usul lain yang agak lebih lengkap, menuntut agar manajemen pelayanan public (1) lebih professional, (2) memiliki jiwa entrepreneur, dan (3) mampu bertindak sebagai fasilitator. Manajemen pelayanan public menjadi lebih bersifat administrative, dan oleh karena itu penegasan kembali mengenai pelayanan public yang “apolitis” sangat diperlukan. Formula tesebut dikenal sebagai:  New Publik Manajemen (NPM),  Manajemen Pelayanan yang berwatak Entrepeneuralship atau

Entrepreneurial

Government (EG),  dan New Public Servis (NPS), dengan perbandingan secara ringkas sebagai berikut ini: Berikut Perbandingan Old Publik Administration (OPA),  New Public Management (NPM),

 New Public Service (NPS),  Enterpreneural Government (EG),  dan Electronic Government (EG)

Model/Dimensi tujuan

OPA Efisien dan profesional

NPM Palayanan prima

Fungsional

System

struktural

konsekuen

Pertanggung

Pada klien

jawaban

dan konsituen

insentif

NPS Kualitas pelayanan Fungsional structural

EG Pelayanan dengan pemberdayaan System konsekuen

Pada customer ala

swasta Pada warga

Pada customer

pasar

Negara

ala pasar Page | 15

(citizens) secara

secara

hirarkis

multidimensi onal

Kekuasaan

Pada top

Pada pekerja dan

Pada warga

management

pengguna jasa

negara

Pada pekerja dan pengguna jasa

winning Budaya

Arogan

Menyentuh

minds,

rutin Menyentuh

hati, winning

Ramah

hati

minds

inovatif

Penekanan pada ketaatan menjalankan aturan dan efisiensi perombakan visi dan misi

Penekanan pada

Penekanan pada perombakan kultur pelayanan

Penekanan

pada perombakan DNA birokrasi Peranan pemerintah

Rowing (mendayung)

sterring

serving

sterring Konsef

kepentingan publik

Kepentingan public tercermin dalam UU yang secara politis sudah

didesain pemerintah

Kepentingan public merupakan aggregate kepentingan individu

Kepentingan public merupakan hasil dialog mengenai nilai Kepentingan

public

merupakan aggregate kepentingan individu Electronic -Government (E-G). 4. New Public Management (NPM)

Memfokuskan aktivitasnya hanya pada kegiatan manajemen, tidak pada aktivitas kebijakan, mencoba melihat manajemen pelayanan public pada segi kinerja (performance appraisal) dan efisiensi, tidak dari segi politis, dilakukan pemecahan manajemen pelayanan public menjadi badan-badan kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna jasa (user-pay bases), menggunakan landasan pasar (quasimarkets)

sebagai

daya

dorong

bagi

terciptanya

kompetisi,

pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi lebh murah, ditandai dengan gaya manajemen yang berorientasi pada output, cara tersingkat, penggunaan insentif moneter, dan kebebasan pengelolaan (Rhodes, 1994:2), ada empat model NPM (Ferlie, 1997:10-15): a) Model 1 the efficiency drive, Page | 16

b) Model 2 Downsizing and decentralization. c) Model 3 in search of excellence d) Model 4 Public service orientation Penerapan model ini pertama kali dilakukan di Inggris oleh Margaret Thatcher di tahun 1980-an dengan mengusung sejumlah ahli yang sukses memimpin organisasiorganisasi bisnis ke pemerintahannya sebagai penasehat ahli, semangat efisiensi dan penyerahan urusan public ke pihak swasta dalam pemerintahannya menjadi sangat besar (menuai hasil yang luar biasa), pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran berkurang, dan uang Negara banyak dihemat penggunaannya, Negara-negara yang sukses menerapkan model ini adalah Australia, Kandada, dan New Zealand, Negara-negara dengan sebutan Anglo Saxon termasuk UK (Janet dan Robert Denhardt, 2003).

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai

dengan

arahan

TAP

MPR

No.

IV/MPR/2000

penyelenggaraan

pemerintahan daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui Page | 17

pemberian layanan publik dan pembangunan lokalitas. Dalam rangka "good governance ", pemberian layanan dan barang publik perlu melibatkan sektor swasta dan komunitas dengan tetap menjunjung tinggi berbagai prinsip: transparansi, akuntabilitas, efisensi, keadilan dan penegakan hukum.

.

Page | 18

DAFTAR PUSTAKA

Gibson, James L, Ivancevich dan Donnely , 1994, Organisasi dan Manajemen, Struktur Proses, (terjemahan ) Edisi keempat, Jakarta: Erlangga

Perilaku,

Grunig, JE & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Winston

Rinehart,

&

Stockwell, S. (2000).’Public Relations in Government’ Dalam Johnston, J. & Zawawi, (eds) Public Relations: Theory and Practice. Sydney: Allen & Unwin Robbins, S. P., 1998. Organizational Behavior: Concept, Controversies, and New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International

C.

Applications,

Rakhmat, MS, 2005, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Administrasi Publik/Volume 1/No.1/2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Antara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Page | 19