Tugas Kewirausahaan.docx

TUGAS KEWIRAUSAHAAN “EtikaWirausaha”

Kelompok 4 1. Achmad sholehuddin

(162303101002)

2. Diyah Ika Damayanti

(162303101033)

3. Fariska Wahyu Hariyanti

(162303101042)

4. Fera Dwi Irawati

(162303101046)

5. Inge Oktavioni

(162303101061)

6. Novita siti fatimah

(162303101092)

7. Rinda Nora Septia

(162303101110)

8. Rizkyah Nurhidayati

(162303101116)

9. Winda Prastyaningtiyas R.P

(162303101134)

Kelas 3A

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN KAMPUS LUMAJANG 2019

i

LEMBAR PENGESAHAN

TELAH DISAHKAN PADA :

TANGGAL .................................

DOSEN PENGAMPUH

................................................... NIP.

KETUA KELOMPOK

...................................................... NIM.

ii

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dipanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat,

hidayah,

dan

sehingga

inayah-Nya,

makalah

tentang

“Etika

Kewirausahaan” ini dapat diselesaikan. Makalah ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin, A.Md. Kep., S. Pd., M. Kes., CBHC selaku dosen matakuliah Kewirausahaan D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang yang telah memberi tugas mengenai “Etika Kewirausahaan” dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, tentu masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata diharapkan semoga makalah tentang “Etika Kewirausahaan” ini, dapat memberikan manfaat terhadap pembaca, mahasiswa khususnya.

Lumajang, 1 Maret 2019

Penyusun

iii

MOTTO

*** "Lebih baik mencoba dan gagal daripada gagal mencoba" (Samih Toukan)

“Orang-orang dengan hasrat dapat mengubah dunia menjadi lebih baik” (Steve Jobs)

***

iv

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. ii KATA PENGANTAR..................................................................................................... iii MOTTO............................................................................................................................iv DAFTAR ISI .................................................................................................................... v BAB 1. PENDAHULUAN............................................................................................... 6 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 6 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................................. 6 1.3 Tujuan..................................................................................................................... 7 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA...................................................................................... 8 2.1 Pengertian Etika Wirausaha ................................................................................... 8 2.2 Macam-Macam Regulasi dalam Bisnis ................................................................. 9 2.3 Prinsip Etika Wirausaha ...................................................................................... 13 2.4 Sikap dan Perilaku Wirausaha yang Sesuai dengan Etika Wirausaha ................. 14 2.5 Penerapan Etika Wirausaha. ................................................................................ 16 2.6 Manfaat Etika Wirausaha. .................................................................................. 19 BAB 3. PEMBAHASAN ............................................................................................... 21 BAB 4. PENUTUP ......................................................................................................... 22 3.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 22 4.2 Saran ..................................................................................................................... 22 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 24

v

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Peran wirausahawan dalam menjalankan usahanya sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain dapat meningkatkan produtifitas nasional, manfaat lain dari wirausaha yaitu menambah lapangan pekerjaan

bagi

masyarakat,

sehingga

dapat

mengurangi

pengangguran,

meningkatkan pendapatan, dan pada skala makro dapat mengurangi kemiskinan. Menciptakan teknologi baru, produk, dan jasa baru juga merupakan peran wirausaha dalam hal pengembangan kreativitas dan inovasi. Disamping itu, wirausaha dapat membantu organisasi bisnis yang besar dalam hal konsumsi bahan baku yang dibutuhkannya. Tentu, hal ini akan memperlancar siklus perekonomian nasional, khususnya dalam sektor indutri perdagangan. Seorang

wirausahawan

dalam

menjalankan

usahanya

bertujuan

memperoleh laba/profit yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi tertentu untuk mengembangkan usahanya. Namun, dalam hal profit oriented bukan berarti mengabaikan sistem nilai dalam berwirausaha. Sistem nilai/moral tersebut berhubungan erat dengan good will perusahaan khususnya kepercayaan/loyalitas konsumen, mitra kerja, organisasi usaha itu sendiri, dan pesaing, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan etika wirausaha yang erat kaitannya dengan etika bisnis. Dengan hal itu, diharapkan dapat terciptanya keadilan antara berbagai pihak (produsen & konsumen) serta tidak saling merugikan diantaranya. Selain itu diharapkan dapat terciptanya kondisi yang kondusif dalam persaingan usaha.

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1

Apa pengertian dari etika wirausaha?

1.2.2

Apa saja macam-macam regulasi dalam bisnis?

6

1.2.3

Apa saja prinsip etika wirausaha?

1.2.4

Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha

1.2.5

Bagaimana penerapan etika bisnis?

1.2.6

Apa saja manfaat etika bisnis?

1.3 Tujuan 1.3.1

Untuk mengetahui pengertian dari etika wirausaha.

1.3.2

Untuk mengetahui macam-macam regulasi dalam bisnis.

1.3.3

Untuk mengetahui prinsip etika wirausaha.

1.3.4

Untuk mengetahui sikap dan perilaku wirausaha.

1.3.5

Untuk mengetahui penerapan etika wirausaha.

1.3.6

Untuk mengetahui manfaat etika wirausaha.

7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Etika Wirausaha Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.Etika wirausaha merupakan sebuah turunan dari etika bisnis yang didalamnya mengatur tentang perilaku (etika) seorang pengusaha/wirausahawan dalam memulai, menjalankan, hingga mengembangkan bisnis/usahanya.Etika Bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berprilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaaan atau berusaha. Secara sederhana yang dimaksud dengan etika wirausaha adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.Kesemuanya ini mencakup bagaimana seorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu: a.

Utilitarian

Approach:

setiap

tindakan

harus

didasarkan

pada

konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendahrendahnya.

8

9

b.

Individual

Rights

Approach:

Setiap orang dalam tindakan

dan

kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. c.

Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang

sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Dalam etika wirausaha ini juga erat kaitannya dengan Regulasi bisnis. Regulasi bisnis merupakan suatu aturan dalam bisnis yang disepakati dan bersifat mengikat yang harus diperhatikan oleh para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan. 2.2 Macam-Macam Regulasi dalam Bisnis a. Regulasi Bisnis di Bidang Merek Setiap produk dalam sebuah bisnis pasti memiliki merek yang menjadi nama atau ciri khas dari produk tersebut. Dalam kepemilikan merek tersebut perusahaan tentu harus mematenkan hak ciptanya agar tidak terklaim oleh pengusaha lain. Terkait dengan berbagai kasus merek yang terjadi perlu untuk diketahui pengertian dari merek itu sendiri. Pengertian dari merek secara yuridis tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 yang berbunyi: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. Indonesia adalah negara hukum dan hal itu diwujudkan dengan berbagai regulasi yang telah dilahirkan untuk mengatai berbagai masalah.Berkaitan dengan kasus-kasus terkait merek yang banyak terjadi.Tidak hanya membuat aturanaturan dalam negeri, negeri seribu ini juga ikut serta dalam berbagai perjanjain dan kesepakatan internasional. Salah satuya adalah meratifikasi Kovensi

9

10

Internasional tentang TRIPs dan WTO yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in Counterfeit Good), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai anggota dari WTO (Word Trade Organization). b. Regulasi Bisnis di Bidang Perlindungan Konsumen Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan.RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

10

11

a)

Perlindungan Priventif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen

tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. b)

Perlindungan Kuratif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari

penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. c. Regulasi Larangan Praktek Monopoli Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikankepentingan umum. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

11

12

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang Bagian Pertama Monopoli Pasal 17 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: a)

Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau b)

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu d. Regulasi di Bidang Hukum Dagang Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hokum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi.

12

13

Pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673.Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan. Pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

2.3

Prinsip Etika Wirausaha

Prinsip Etika dalan wirausaha antara lain : a.Usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Membangun kepercayaan bisa dimulai dengan perilaku etis. perilaku sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif sebagai berikut: 1. Staf akan meniru perilaku pimpinannya 2. Standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif 3. kepercayaan pelanggan meningkat, sehingga dapat menjadi elemen dalam bisnis jangka panjang.

13

14

b. Menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Untuk perencanaan bisnis jangka panjang , seorang wirausaha harus mampu bertanggung jawab demi perusahaannya, bertanggung jawab dalam artian tidak hanya dilingkungan sosial tetapi juga di ekonomi masyarakat c.

Kejujuran merupakan barang langka dan “mata uang” yang berlaku di manamana Ketidakjujuran dalam berbisnis akan menyebabkan usaha tidak berjalan

dengan jangka panjang. karena, tentu akan mempengaruhi juga dalam pengambilan keputusan. d.

Etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja

apabila etika wirausaha dilanggaran akan mengakibatkan : 1. Masalah citra publik 2. Tuntutan hukum yang mahal 3. Tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. 2.4

Sikap dan Perilaku Wirausaha yang Sesuai dengan Etika Wirausaha

Sikap dan tingkah laku menunjukan kepribadian karyawan suatu perusahaan, dan diberikan kepada seluruh pelanggan tanpa pandang bulu. Ada beberapa sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan, yaitu: a.

Jujur dalam bertindak dan bersikap. Sikap jujur merupakan modal utama seorang karyawan dalam melayani pelanggan. Kejujuran dalam berkata, berbicara, bersikap, maupun bertindak. Kejujuran inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan atas layanan yang diberikan.

b.

Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Seorang karyawan dituntuk untuk rajin dan tepat waktu dalam bekerja terutama dalam melayani pelanggan dan tidak boleh malas dalam bekerja.

14

15

c.

Selalu murah senyum. Dalam menghadapi tamu/pelanggan, seorang karyawan harus selalu murah senyum, jangan sekali-kali bersikap murung atau cemberut. Dengan senyum kita mampu meruntuhkan hati pelanggan untuk menyukai produk atau perusahaan kita.

d.

Lemah-lembut dan ramah-tamah. Dalam bersikap dan berbicara pada saat melayani pelanggan atau tamu hendaknya dengan suara lemah lembut dan sikap yang tamah tamah. Ini dapat menarik minat tamu dan membuat pelanggan betah berhubungan dengan perusahaan.

e.

Sopan santu dan hormat. Dalam memberikan pelayanan keapda pelanggan hendanya selalu bersikap sopan dan hormat. Dengan demikian pelanggan juga akan menghormati pelayanan yang diberikan karyawan tersebut.

f.

Selalu ceria dan padai bergaul. Sikap selalu ceria yang ditunjukan karyawan dapat memecahkan kekakuan yang ada, sedangkan sikap pandai bergaul juga akan menyebabkan pelanggan merasa cepat akrab dan merasa seperti teman lama sehingga segala sesuatu berjalan lancer.

g.

Fleksibel dan suka menolong pelanggan. Dalam menghadapi pelanggan, karyawan harus dapat memberikan pengertian dan mau mengalah kepada pelanggan. Segala sesuatu dapat diselesaikan dan selalu ada jala keluarnya dengan cara yang fleksibel. Karyawan diharapkan suka menolong pelanggan yang mengalami kesulitan sampai menemui jalan keluarnya.

h.

Serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam melayani pelanggan karyawan harus serius dan sungguh-sungguh, tabah dalam menghadapi pelanggan yang sulit berkomunikasi atau yang suka ngeyel. Dan juga harus mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya samapi pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

i.

Rasa memiliki persahaan yang tinggi. Rasa kepemilikan ini akan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan, disamping itu karyawan juga harus memiliki jiwa pengabdian, loyal, dan setia terhadap perusahaan.

15

16

2.5

Penerapan Etika Wirausaha. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal antara lain adalah:

1)

Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen Hubungan antara bisnis dengan langgananya merupakan hubungan yang

paling banyak dilakukan, oleh karena itu bisnis haruslah menjaga etika pergaulanya secara baik. Adapun pergaulannya dengan langganan ini dapat disebut disini misalnya saja: i)

Kemasan yang berbeda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan

atau mengadakan perbandingan harga terhadap produknya. ii)

Bungkus atau kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi

didalamnya, sehingga produsen perlu menberikan penjelasan tentang isi serta kandungan atau zat-zat yang terdapat didalam produk itu. iii)

Pemberian servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang

sangat etis bagi suatu bisnis. Sangatlah tidak etis suatu bisnis yang menjual produknya yang ternyata jelek (busuk) atau tak layak dipakai tetap saja tidak mau mengganti produknya tersebut kepada pembelinya. 2)

Hubungan dengan karyawan Manajer yang pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan

bisnisnya sering kali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya.Pergaulan bisnis dengan karyawan ini meliputi beberapa hal yakni: Penarikan (recruitment), Latihan (training), Promosi atau kenaikan pangkat, Tranfer, demosi (penurunan pangkat) maupun lay-off atau pemecatan/PHK (pemutusan hubungan kerja). Didalam menarik tenaga kerja haruslah dijaga adanya penerimaan yang jujur sesuai dengan hasil seleksi yang telah dijalankan. Sering kali terjadi hasil seleksi tidak diperhatikan akan tetapi yang diterima adalah peserta atau calon yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Disamping itu tidak jarang seorang manajer yang mencoba menaikkan pangkat para karyawan dari generasi muda yang dianggapnya sangat potensial dalam rangka membawa organisasi menjadi lebih dinamis, tetapi hal tersebut mendapat protes keras dari karyawan dari generasi tua. Masalah lain lagi dan yang paling rawan adalah masalah pengeluaran karyawan atau dropout. Masalah DO

16

17

atau PHK ini perlu mendapatkan perhatian ekstra dari para manajer karena hal ini menyangkut masalah tidak saja etik akan tetapi juga masalah kemanusian. Karyawan yang di PHK –kan tentu saja akan kehilangan mata pencahariannya yang menjadi tumpuan hidup dia bersama keluarganya. 3)

Hubungan antar bisnis Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan

perusahan yang lain Hal ini bisa terjadi hubungn antara perusahaan dengan saingannya, dengan penyalurnya, dengan grosirnya, dengan pengecernya, agen tunggalnya maupun distributornya.Dalam kegiatan sehari-hari tentang hubungan tersebut sering terjadi benturan-benturan kepentingan antar kedunya.Dalam hubungan itu tidak jarang dituntut adanya etika pergaulan bisnis yang baik. Sebagai contoh sebuah penerbit yang ingin menyalurkan buku-buku terbitanya kepada para grosir yang bersedia membeli secara kontan dalam jumlah besar dan kontinyu dengan memperoleh potongan rabat yang sama dengan penyalur. Rencana ini menjadi kandas karena mendapat protes keras dari para penyalur-penyalurnya yang memandang tindakan penerbit tersebut akan sangat merugikan para penyalur sedangkan omset dari para penyalur sendiri dalam beberapa tahun tidak meningkat. Contoh lain adalah adanya perebutan tenaga kerja ahli atau manajer profesional oleh para pengusaha, persaingan harga yang saling menjatuhkan diantara bisnismen dan sebagainya. 4)

Hubungan dengan Investor Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan terutama yang akan

atau telah “go publik” harus menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur dari bisnisnya kepada para insvestor atau calon investornya.Informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan investasi yang keliru. Dalam hal ini perlu mandapat perhatian yang serius karena dewasa ini di Indonesia sedang mengalami lonjakan kegiatan pasar modal. Banyak permintaan dari para pengusaha yang ingin menjadi emiten yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat. Pada pihak lain masyarakat sendiri juga sangat berkeinginan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk pembelian saham ataupun surat-surat

17

18

berharga yang lain yang diemisi oleh perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu masyarakat calon pemodal yang ingin membeli saham haruslah diberi informasi secara lengkap dan benar terhadap prospek perusahan yang gopublic tersebut. Jangan sampai terjadi adanya manipulasi atau penipuan terhadap informasi terhadap hal ini. 5)

Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan terutama jawatan pajak

pada umumnya merupakan hubungan pergaulan yang bersifat finansial.Hubungan ini merupakan hubungn yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan Rugi dan Laba misalnya.Laporan finansial tersebut haruslah disusun secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kecendrungan kearah penggelapan pajak misalnya.Keadaan tersebut merupakan etika pergaulan bisnis yang tidak baik. Pelaksanaan tangungjawab sosial suatu bisnis merupakan penerapan kepedulian bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan alam, teknologi, ekonomi, sosial, budaya,perintah maupun masyarakat Internasional. Bisnis yang menerapkan tanggung jawab sosial itu merupakan bisnis yang menjalankan etika bisnis, sedangkan bisnis yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial itu merupakan penerapan yang tidak etis. Penerapan etika bisnis ini murupakan penerapan dari konsep “ Stake Holder” sebagai pengganti dari konsep lama yaitu konsep “Stock Holder”. Pengusaha yang menerapkan konsep Stock Holder berusaha untuk mementingkan kepentingan para pemengang saham (Stockholder) saja, di mana para pemegang saham tentu saja akan mementingkan kepentinganya yaitu penghasilan yang tinggi baginya yaitu yang berupa deviden atau pembagian laba serta harga saham dipasar bursa. Dengan memperoleh deviden yang tinggi maka penghasilan mereka akan tinggi, sedangkan dengan naiknya nilai atau kurs saham akan merupakan kenaikan kekayaan yang dimilikinya yaitu sahamnya tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pemenuhan kepentingan ataupun tuntutan dari para pemengan saham itu sering kali mengabaikan kepentingan – kepentingan pihak-pihak yang

18

19

lain yang juga terlibat dalam kegiatan bisnis. Pihak lain yang terkait dalam kegiatan bisnis tidak hanya para pemegang saham saja akan tetapi masih banyak lagi seperti: (a)

Pekerja/ karyawan

(b)

Konsumen

(c)

Kreditur

(d)

Lembaga-lembaga keuangan

(e)

Pemerintah

2.6

Manfaat Etika Wirausaha. Etika bisnis bagi perusahaan ini,menyangkut kebijakan etis perusahaan

berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul (mungkin pernahtimbul dimasa lalu), seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah,sumbangan dan sebagainya. Latar belakang pembuatan etika bisnis adalah sebagai cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Bila Perusahaan memiliki etika sendiri,mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Manfaat Etika Bisnis bagi Perusahaan : a.

Dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah

dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Dengan adanya etika bisnis, secara intern semua karyawan terikat dengan standard etis yang sama, sehingga akan mefigambil kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. b.

Dapat membantu menghilangkan grey area (kawasan kelabu) dibidang

etika. (penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak, kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup). c.

Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya.

d.

Menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya,

kemungkinan untuk mengatur diri sendiri (self regulation).

19

20

e.

Bagi perusahaan yang telah go publik dapat memperoleh manfaat berupa

meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. f.

Dapat meningkatkan daya saing (competitive advantage) perusahaan

g.

Membangun corporate image / citra positif , serta dalam jangka panjang

dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan (sustainable company).

20

21

BAB 3. PEMBAHASAN Etika wirausaha merupakan sebuah turunan dari etika bisnis yang didalamnya mengatur tentang perilaku (etika) seorang pengusaha/wirausahawan dalam memulai, menjalankan, hingga mengembangkan bisnis/usahanya.Etika Bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berprilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaaan atau berusaha. Sehingga para wirausaha harus memahami bagaimana kosekuensi dalam berwirausaha sehingga tau jika dia mengalami kerugian, menghormati hak dasar setiap orang dan harus pandai dalam mengambil keputusan. Wirausaha juga memperhatikan merek dari barangnya, melindungi konsumen mereka, dan menaati undang-undang perdagangan yang sudah di tetapkan. Dalam membangun etika wirausaha juga menggunakan prinsip yaitu saling membangun kepercayaan dengan masyarakat dan pegawainya sendiri, melindungi perusahaannya, jujur dalam berwirausaha, dan tetap berpegang teguh pada nilai dan moral yang ada. Sikap dan perilaku yang sangat penting yaitu jujur, rajin, murah senyum, ramah tamah, sopan, fleksibel, dan serius. Etika wirausaha selalu di pegah teguh agar usaha yang di geluti tetap berkembang dengan baik tanpa mengurangi kepercayaan konsumen dan pegawainya.

22

BAB 4. PENUTUP

3.1

Kesimpulan Etika wirausaha merupakan sebuah turunan dari etika bisnis yang

didalamnya mengatur tentang perilaku (etika) seorang pengusaha/wirausahawan dalam memulai, menjalankan, hingga mengembangkan bisnis/usahanya.Regulasi dan etika bisnis merupakan seperangkat aturan, norma, nilai, dan kode etik yang harus diperhatikan para pengusaha dalam menjalankan usaha/bisnisnya secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip Etika dalan wirausaha antara lain

yaitu membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan

perusahaan atau pengusaha, menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan, kejujuran merupakan barang langka dan “mata uang” yang berlaku di mana-mana, etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Sikap dan perilaku seorang wirausaha menunjukkan bagaimana etikanya dalam berusaha. Sikap dan tingkah laku menunjukan kepribadian karyawan suatu perusahaan, dan diberikan kepada seluruh pelanggan tanpa pandang bulu. Etika dalam wirausaha antara lain diterapkan kepada konsumen, karyawan, hubungan antar bisnis, investor dan lembaga-lembaga keuangan terkait. Etika wirausaha bermanfaat bagi usaha yang dijalankan karena dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture dan sebagainya.

4.2 Saran Semua pengusaha yang menjalankan usaha atau bisnisnya harus memperhatikan regulasi dan etika bisnis. Sebagaimana yang telah diatur dalam

23

undang-undang dan hukum yang berlaku sebagai bentuk kebijakan perintah dalam perannya menertibkan iklim perekonomian nasional agar tetap kondusif. Khususnya hubungan perusahaan dengan konsumen, perusahaan lain, pemerintah, maupun masyarakat, agar usaha yang dijalankan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan daya saingnya dengan produk asing.Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA AJI, N., 2017. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM. pp.19-30. Dalimunthe, R.F., 2009. Etika Bisnis. MORAL DAN EKTIKA DALAM DUNIA BISNIS, pp.2-6. Nugraheni, S., 2017. PENERAPAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS ETIKA BISNIS UNTUK MENINGKATKAN KEJUJURAN SISWA KELAS XI PERBANKAN SMK CENDEKIA MADIUN. Jurnal Studi Sosial, 2, pp. 102-115. RUKKA, R.M., 2011. BUKU AJAR. Makasar.

24