TUGAS FARMASI SOSIAL DAN KOMUNITAS “PEMBERDAYAAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI OBAT“
OLEH : BERTILIYUS ARIYATI NO. BP : 1941012056 KELAS : B
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019
PEMBERDAYAAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI OBAT
1. Latar Belakang Masalah Defenisi pemberdayaan dalam konteks hukum adalah tentang penguatan kapasitas semua orang untuk menggunakan hak mereka, baik secara individu atau sebagai anggota masyarakat. Setiap upaya untuk membuat konsumen menjadi berdaya, selain merupakan tanggung jawab pemerintah, juga merupakan tanggung jawab dari konsumen itu sendiri. Hak-hak konsumen semakin dijamin dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tahun 1999, dimana pada pasal 4 huruf c mengatur bahwa hak konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini berarti bahwa konsumen sebagai pengguna produk obat, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan obat. Merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar dan mendetail tentang obat, baik dari segi tujuan penggunaan, cara penggunaan, penyimpanan, dan hal-hal lain terkait dengan obat yang dikonsumsi. Obat akan berfungsi sebagaimana mestinya apabila digunakan sesuai dengan tujuan dan cara penggunaan. Hal demikian hanya dapat dicapai jika dalam penggunaannya berada dalam pengawasan tenaga kesehatan baik dokter maupun apoteker yang memberikan informasi-informasi secara jelas, jujur, dan benar. Jika obat tidak digunakan secara rasional karena informasi yang diperoleh minim, maka obat akan berbalik fungsi menjadi racun bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2. Diagram Permasalahan mengenai Informasi Obat yang Salah
Tidak tercapainya efek terapi
Keracunan Obat
Obat tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan cara penggunaan
Informasi Obat yang Salah
Apoteker tidak di apotek
Iklan obat yang tidak benar, di media cetak, online, elektronik
Iklan lebih mementingkan kepentingan komersial daripada edukasi
Penayangan secara utuh iklan yang sudah dipotong BPOM
Iklan dengan informasi yang berlebihan, harga yang jauh lebih murah, efek instan
Pasien tidak mendapat informasi lengkap tentang obat
Pasien mendapat obat rusak / kadaluarsa
Gambar 1. Format Pohon Masalah terkait Informasi Obat yang Salah
Lingkungan
Orang
Apoteker tidak di apotek
Malas mencari informasi obat
Adanya kepercayaan non ilmiah
Dipengaruhi keluarga dekat
Informasi Obat yang Salah Iklan yang menyesatkan
Info mulut ke mulut
Akses informasi sulit
Dana tidak ada
Cara
Sosial
Gambar 2. Diagram Tulang Ikan terkait Informasi Obat yang Salah
3. Regulasi tentang Informasi Obat a. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 : “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.” Pasal 8 : “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”
b. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 : Meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. c. Keputusan Menkes RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. 4. Solusi Mengatasi Permasalahan terkait Informasi Obat yang Salah
BPOM bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih memperketat pengawasan terhadap iklan-iklan obat, vitamin yang tidak memiliki izin dari lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada iklan yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan dan Etika Pariwara Indonesia (EPI).
Memperketat aturan bahwa apoteker harus melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, yang berarti bahwa apoteker ada di apotek. Apoteker harus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam promosi dan edukasi, menyebarkan leaflet/brosur, poster, dan mengadakan penyuluhan secara berkala terutama di daerah yang angka kesehatannya rendah.
Membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait produk obat.