Tugas Jurnal Perorang

  • Uploaded by: Zahratul Miska
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tugas Jurnal Perorang as PDF for free.

More details

  • Words: 619
  • Pages: 5
TUGAS FARMASI SOSIAL DAN KOMUNITAS “PEMBERDAYAAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI OBAT“

OLEH : BERTILIYUS ARIYATI NO. BP : 1941012056 KELAS : B

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019

PEMBERDAYAAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI OBAT

1. Latar Belakang Masalah Defenisi pemberdayaan dalam konteks hukum adalah tentang penguatan kapasitas semua orang untuk menggunakan hak mereka, baik secara individu atau sebagai anggota masyarakat. Setiap upaya untuk membuat konsumen menjadi berdaya, selain merupakan tanggung jawab pemerintah, juga merupakan tanggung jawab dari konsumen itu sendiri. Hak-hak konsumen semakin dijamin dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tahun 1999, dimana pada pasal 4 huruf c mengatur bahwa hak konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini berarti bahwa konsumen sebagai pengguna produk obat, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan obat. Merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar dan mendetail tentang obat, baik dari segi tujuan penggunaan, cara penggunaan, penyimpanan, dan hal-hal lain terkait dengan obat yang dikonsumsi. Obat akan berfungsi sebagaimana mestinya apabila digunakan sesuai dengan tujuan dan cara penggunaan. Hal demikian hanya dapat dicapai jika dalam penggunaannya berada dalam pengawasan tenaga kesehatan baik dokter maupun apoteker yang memberikan informasi-informasi secara jelas, jujur, dan benar. Jika obat tidak digunakan secara rasional karena informasi yang diperoleh minim, maka obat akan berbalik fungsi menjadi racun bahkan dapat mengakibatkan kematian.

2. Diagram Permasalahan mengenai Informasi Obat yang Salah

Tidak tercapainya efek terapi

Keracunan Obat

Obat tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan cara penggunaan

Informasi Obat yang Salah

Apoteker tidak di apotek

Iklan obat yang tidak benar, di media cetak, online, elektronik

Iklan lebih mementingkan kepentingan komersial daripada edukasi

Penayangan secara utuh iklan yang sudah dipotong BPOM

Iklan dengan informasi yang berlebihan, harga yang jauh lebih murah, efek instan

Pasien tidak mendapat informasi lengkap tentang obat

Pasien mendapat obat rusak / kadaluarsa

Gambar 1. Format Pohon Masalah terkait Informasi Obat yang Salah

Lingkungan

Orang

Apoteker tidak di apotek

Malas mencari informasi obat

Adanya kepercayaan non ilmiah

Dipengaruhi keluarga dekat

Informasi Obat yang Salah Iklan yang menyesatkan

Info mulut ke mulut

Akses informasi sulit

Dana tidak ada

Cara

Sosial

Gambar 2. Diagram Tulang Ikan terkait Informasi Obat yang Salah

3. Regulasi tentang Informasi Obat a. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 : “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.” Pasal 8 : “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”

b. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 : Meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. c. Keputusan Menkes RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. 4. Solusi Mengatasi Permasalahan terkait Informasi Obat yang Salah 

BPOM bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih memperketat pengawasan terhadap iklan-iklan obat, vitamin yang tidak memiliki izin dari lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada iklan yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan dan Etika Pariwara Indonesia (EPI).



Memperketat aturan bahwa apoteker harus melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, yang berarti bahwa apoteker ada di apotek. Apoteker harus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam promosi dan edukasi, menyebarkan leaflet/brosur, poster, dan mengadakan penyuluhan secara berkala terutama di daerah yang angka kesehatannya rendah.



Membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait produk obat.

Related Documents

Tugas Jurnal Perorang
October 2019 11
Tugas Jurnal Perorang
October 2019 16
Jurnal Tugas 3.pdf
August 2019 29
Jurnal Tugas 3
August 2019 21

More Documents from ""