Tugas Ibu Sandra[568].docx

NAMA NIM PRODI

: BRYAN ADAM : 1610413610006 : ILMU PEMERINTAHAN’16 (B)

Analisis tentang undang-undang No 6 tahun 2014 berdasarkan tugas Kades dan BPD Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Siapakah unsur lain dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 ? Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Maka berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa, kedua lembaga Kepala desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni pemerintahan desa yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain Berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD. sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. A.Desa lebih baik Diperlukan pembangunan pedesaan yang berdiri di atas paradigma untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan berupa peningkatan pendapatan secara rumah tangga maupun perkapita. Ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat desa. Setidaknya ada lima tahapan pembangunan ekonomi pedesaan, yakni : 1. Pelajari kondisi atau karakteristik dasarnya yaitu tentang sumberdaya alam, pasar, pendapatan, dan politik yang eksis 2. Identifikasi teknologi apa yang sudah dimiliki mereka 3. komuditas atau sektor apa yang berpotensi dikembangkan. 4. Identifikasi sifat dan mekanisme keterkaitan ekonomi antar sektor ekonomi atau jenis kegiatan. 5. pelajari kelambagaan masyarakat yang ada dan berpotensi dikembangkan. Tahapan-tahapan ini bila dilakukan dengan baik potensi desa bisa ditingkatkan dari waktu kewaktu. Selain itu, untuk melakukan pembangunan desa, ada beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, diantaranya adalah karena sifat ragam dan hakikat desa sangat beranekaragam maka diperlukan pola penanganan yang berbeda pula pada setiap desa Penanganan yang berbeda ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat desa, temasuk didalamnya adalah kepemimpinan desa, sesuai dengan karakter dan potensi desa-nya A.Kepemimpinan yang baik . Menjadi pemimpin yang baik bukanlah mudah. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang keras, yang suka marah dan yang ditakuti. Pemimpin yang baik

adalah pemimpin yang mampu memimpin pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin yang baik harus mempunyai karakter sebagai berikut

1. Mempunyai karisma Pemimpin yang mempunyai karisma akan memudahkan mengarahkan staf atau pengikutnya. Pemimpin yang tidak berkarisma akan kesulitan mengarahkan staf atau pengikutnya. 2. Mempunyai integritas Pemimpin harus mempunyai integritas dalam memimpin. Pemimpin harus setia terhadap nilai-nilai yang ditanamkan kepada pengikutnya. 3. Mempunyai dedikasi Pemimpin yang berdedikasi akan mengerjakan visinya dengan kerja keras dan penuh semangat. Dedikasi yang dia kerjakan akan ditularkan kepada stafnya. 4. Bisa mengambil keputusan Pemimpin harus bisa dan berani mengambil keputusan secara cermat. Untuk dapat mengambil keputusan secara cermat pemimpin harus memperhatikan banyak aspek dalam memutuskan. 5. Mau membantu Pemimpin yang baik harus mau membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. 6. Bekerja tidak hanya memerintah Pemimpin yang baik mau mengerjakan hal-hal yang dihadapi stafnya. Tentu saja dia akan mengerjakan sesuai porsi yang dia bisa kerjakan. 7. Mau mendengarkan Pemimpin yang baik harus mau mendengarkan masukan dan keluhan dari stafnya. Pemimpin tidak harus setuju terhadap pendapat dari staf, tetapi harus menghargai setiap pendapat. Tentu saja tidak semua pemimpin memiliki 7 karakter di atas secara penuh. Tetapi setiap pemimpin paling tidak berusaha di setiap point di atas. Kekurangan di satu point dapat ditutup oleh point yang lain. Misalnya dia tidak mempunyai karisma, tetapi jika dia mempunyai integritas dan dedikasi yang kuat maka dedikasi dan integritas ini dapat menutupi kekurangan di point karisma.