Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Dan Kotaaa.docx

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Oleh karena itu, kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya merngenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kekuasaan, kewenangan dan kebijakan hukum lingkungan adalah dengan tujuan untuk dapat mendirikan suatu institusi yang memiliki kekuasaan (power) dan melakukan pengelolaan atas sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan (power) berhubungan dengan wewenang. Dengan bermaksud, lebih jauh masuk dalam aspek filsafat mengenai kekuasaan, suatu kewenangan berdasar dan bersumber dari kekuasaan, di mana kekuasaan itu sendiri adalah negara (state). Sumber kekuasaan di dalam pola hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah negara.

Kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisim kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pertama ada Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat

Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

(Pemkab/Pemkot)

yang

terdiri

atas

Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: 1.

Perencanaan pembangunan

2.

Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3.

Penyelengaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat 4.

Penyediaan sarana dan prasarana umum

5.

Penanganan bidang kesehatan

6.

Penyelenggaraan pendidikan

7.

Penanggulangan masalah social

8.

Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9.

Pengembangan koperasi, usaha kecil dam menengah

10. Pengendalian lingkungan hidup 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. Pelayanan administrasi penanaman modal 15. Pelayana

dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupate/kota dan 16. Urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh UU

Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, menurut pasal 14 UU No. 32 tahun 2004, urusan wajib yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2.

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4.

Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5.

Penanganan bidang kesehatan.

6.

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

7.

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.

8.

Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.

9.

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.

10.

Pengendalian lingkungan hidup.

11.

Pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.

12.

Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.

13.

Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

14.

Pelayanan

administrasi

penanaman

modal

termasuk

lintas

kabupaten/kota.

15.

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat

dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

16.

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, menurut pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004, urusan wajib berskala kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Selain itu ada kewenangan lain pemerintah kabupaten/kota dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kebupaten/kota b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota c. Menetapkan

dan

melaksanakan

kebijakan

mengenai

Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amda) dan UKL-UPL

e. Menyelenggarakan inventararisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraaan g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhdap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan j. Melaksanakan standar pelayanan minimal k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hokum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota

Daftar Pustaka 

Bambang Sutrisno, Keracuan Yuridis Kewenangan

Perlindungan Da

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspekif Otonomi Daerah, Surabaya: Jurnal Univeristas Surabaya vol. 9 no 17, 2013. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



Negara Hukum. Dengan Judul “Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah” http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-kewenanganpemerintahan-daerah.html Diakses pada hari Rabu 14 September 2018. Pukul 20.40 WITA

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah “SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH” Dosen Pengajar: Gazali Rahman, S.Sos, M.Si Dr. Jamaluddin, M.Si Pathurrahman, S.Sos, M.Si Elisa Vikalista, SH, M.Ip

Disusun Oleh :

BRYAN ADAM

1610413610006

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN 2018