Tugas Anti Korupsi.docx

ANTI KORUPSI 1. Sebutkan kasus korupsi yang ada di dalam video tersebut! Kasus skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), skandal Bank Century, skandal Bapindo, dan Cessie Bank Bali.

2. Sebutkan oknum koruptor yang ada di dalam video tersebut dan peran mereka serta jelaskan mengapa mereka dianggap sebagai oknum koruptor! 1. Samadikum Hartono Samadikum Hartono terlibat skandal BLBI. Samadikum telah ditangkap oleh Badan Intelejen Negara (BIN) di Shanghai, Taiwan. Samadikun Hartono adalah mantan Komisaris Utama PT Bank Modern yang divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan atau BLBI senilai sekitar Rp2,5 triliun dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp169 miliar. PT. Bank Modern, Tbk sebagai bank umum swasta nasional yang mengalami saldo debet karena terjadinya rush, dimana untuk menutup saldo debet tersebut PT. Bank Modern, Tbk telah menerima bantuan likuidasi dari Bank Indonesia dalam bentuk SBPUK, Fasdis dan Dana Talangan Valas sebesar Rp. 2.557.694.000.000,-. Bahwa dari jumlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam bentuk SBPUK, Fasdis dan dana talangan valas sebesar Rp. 2.557.694.000.000,- tersebut, Samadikun Hartono dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris PT. Bank Modern, Tbk, telah menggunakan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut menyimpang dari tujuan yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 80.742.270.528,81. Pada saat melarikan diri, Terpidana tidak dapat dieksekusi badan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 karena melarikan diri dan terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Setelah 13 tahun melarikan diri, Terpidana koruptor ini ditangkap setelah menonton F1 di China. Ia ditangkap otoritas China atas koordinasi dengan

pemerintah Indonesia dan akhirnya di deportase ke Indonesia pada 21 April 2016. 2. Hartawan Aluwi Hartawan Aluwi terlibat skandal Bank Century. Hartawan telah ditangkap oleh POLRI di Singapura. Hartawan Aluwi, tersangka yang terseret dalam kasus Bank Century dengan kerugian negara sebesar Rp3,11 triliun. Hartawan melakukan

kejahatannya

bersama

Anton

dan

Robert Tantular.

Robert

merupakan seorang pemegang saham Bank Century. Sementara Anton, adiknya, adalah salah satu pengurus utama PT Antaboga. Hartawan Aluwi, kata Agus, melakukan kejahatan penipuannya dengan modus membujuk para nasabah Bank Century untuk berinvestasi di unit usahanya tersebut. Ia mengatakan, seluruh korban dijanjikan mendapat bunga tinggi serta tidak dikenakan pajak dalam investasinya. Modus yang dia lakukan adalah membujuk para nasabah Bank Century saat itu untuk berinvestasi dengan iming-iming bahwa bunganya melebihi bunga bank, kemudian tidak akan dikenakan pajak, kemudian dijamin dana yang diinvestasikan itu oleh pemiliknya yaitu pemilik Bank Century dalam hal ini Robert Tantular. Mereka berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp1 triliun dan mengalir ke sejumlah rekening pribadi milik mereka. Dalam penyidikan Korps Bhayangkara, diketahui dana investasi para nasabah dibagi-bagi kepada ketiganya. Robert Tantular mendapat uang sebesar Rp334 miliar, Anton Tantular Rp308 miliar, dan yang paling banyak Hartawan Auli dengan lebih dari Rp408 miliar. Hartawan dihukum selama 14 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan. 3. Sjamsul Nursalim Sjamsul Nursalim adalah pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (yang sekarang menjadi Bank Mandiri). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) menjadi bank dengan persentase tertinggi tak melunasi utang melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter terjadi di Indonesia

pada 1997—1998. Sejumlah bank memiliki saldo negatif akhirnya mengajukan permohonan likuiditas kepada BI saat itu, namun akhirnya disalahgunakan. BDNI yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim memiliki utang Rp28,40 triliun dan hanya mengembalikan Rp4,93 triliun. Fitra menyatakan sekitar 82,64 persen dana negara belum dikembalikan oleh bank milik sjamsul tersebut, namun pemerintah sudah memberikan SKL (Surat Keterangan Lunas). Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, menjadi salah satu dari lima obligor yang mendapatkan SKL dari pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada 2002, yang berarti Sjamsul sudah tidak bisa dijerat dan bebas secara pidana. Dia juga memperoleh Surat Perintah Penghentian Penyedikan (SP3) dari Kejaksaan Agung pada 2004. 4. Djoko Tjandra Djoko Tjandra adalah mantan Dirut PT Era terlibat dalam kasus Cessie Bank Bali. Skandal ini bernilai Rp 904 miliar dan terjadi pada 1999. Kasus ini bermula ketika pemilik Bank Bali, Rudy Ramli kesulitan menagih piutang senilai Rp 3 triliun kepada Bank Dagang Negara Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara. Untuk memuluskan penagihan itu, Rudy menyewa PT Era Giat Prima (PT EGP), di mana Djoko Tjandra duduk selaku direktur dan Setya Novanto yang saat itu Bendahara Partai Golkar menjabat direktur utamanya. Pada Januari 1999, pimpinan PT EGP menandatangani penunjukan penagihan cessie Bank Bali

itu.

Proses

penagihan cessie berujung

tindak

pidana

korupsi

karena fee yang diperoleh PT EGP hampir separuh dari piutang yang ditagih. Persoalan menjadi rumit karena PT EGP ternyata menggunakan kekuatan politik guna memperlancar penagihan. Bank Bali ternyata hanya menerima Rp 359 miliar. Selebihnya yaitu Rp 546 miliar atau sekitar 60 persen, justru masuk ke rekening PT EGP. Dalam perkara cessie Bank Bali, kala itu Kepala BPPN Glenn Yusuf menyadari adanya kejanggalan dan kemudian membatalkan perjanjian cessie. Pembatalan itu membuat Novanto menggugat BPPN ke PTUN dan menang. Walau menang di tingkat banding, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi pada November 2004, memenangkan BPPN. Novanto juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan BI agar

mencairkan dana Rp 546 miliar. Pada April 2000, pengadilan memutuskan Era Giat berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu. Kasus ini pun terus bergulir. Melalui kasasi, Mahkamah Agung memutuskan uang itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: uang itu hak Bank Bali. Sebanyak 10 orang termasuk Novanto ditetapkan sebagai tersangka, tetapi yang dijatuhi hukuman penjara hanya Direktur PT EGP Joko Tjandra, mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, dan mantan Wakil Kepala BPPN Pande N Lubis. MA memutuskan Djoko Tjandra dan bersalah dan mengukumnya dua tahun penjara. 5. Eko Edi Purtanto Eko Edi Purtanto selaku mantan komisaris Bank Harapan Sentosa terlibat skandal BLBI. Kasus Eko Edi Putranto antara tahun 1992 s/d 1996 yang memberikan persetujuan kredit kepada 6 (enam) perusahaan group. Selain pemberian kredit kepada perusahaan group, juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan group dengan cara dialihkan /disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan group, tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat /dibukukan dan selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT. BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan group. Eko disidangkan secara In Absentia, tidak dapat di eksekusi badan sesuai putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 125/PID/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana melarikan diri. Eko Edi Putranto divonis 20 tahun penjara, denda Rp30 juta, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,95 triliun. 6. Eddy Tansil Eddy Tansil terlibat dalam skandal Bapindo. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

merupakan

salah

satu

bank

yang

berperan

besar

dalam

pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, Bapindo hadir untuk membantu pertumbuhan

industri di Indonesia. Sayangnya, perjalanan Bapindo tercoreng oleh kasus kredit macet Eddy Tansil. Eddy Tansil

sendiri adalah direktur utama Golden Key Group, sebuah

perusahaan yang konsentrasi bisnisnya adalah keuangan. Nama Eddy Tansil pada saat itu dikenal sebagai sosok pengusaha sukses dan terpandang. Salah satu buktinya adalah kepercayaan pihak Bapindo memberikan pinjaman yang sangat-sangat besar kepada perusahaannya. Sayangnya, ACC hutang ini justru pada akhirnya membawa bencana bagi negara. Bapindo memberikan kredit kepada Eddy Tansil lewat Golden Key Group sebanyak $ 565 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun. Di tahun 1996 dolar masih seharga Rp 2.200an. Eddy Tansil terbukti mengkorupsi uang ini dan pengadilan pun berhasil menyidangkannya. Keputusan akhir, Eddy Tansil dikenai 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta, membayar uang pengganti sebanyak Rp 500 miliar, serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun. Lapas Cipinang menjadi tempat pesakitan Eddy saat itu. Edy berhasil lolos dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 4 Mei 1996 dan masih menjadi buron sepanjang masa hingga kini.

3. Pasal apa yang dilanggar oleh oknum koruptor di dalam video tersebut? Jelaskan!

4. Di dalam video tersebut terdapat istilah Tax Heaven dan Ekstradisi. Jelaskan hal tersebut dan mengapa Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia? 1. Tax Heaven Istilah tax havens sering disebut juga “tax heaven” atau surga pajak. Tax havens sebenarnya lebih tepat diterjemahkan suaka pajak, karena merupakan perlindungan dari pengenaan pajak. Tax havens didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk

menarik modal masuk. OECD memberi tiga ciri tax havens yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency dan lack of effective exchange of information. Negara suaka pajak pada umumnya menawarkan manfaat: 1) peluang diversifikasi investasi, 2) strategi menangguhkan beban pajak, 3) perlindungan asset yang kuat, 4) hasil investasi bebas pajak, 5) offshore banding dengan keleluasaan dan privasi, (vi) imbal hasil yang lebih besar, 6) mengurangi beban pajak, 7) menghindari restriksi mata uang, 8) peluang mengembangkan bisnis. Bahaya

penggunaan

tax

havens

antara

lain

money

laundering,

penyalahgunaan perusahaan cangkang (shell companies), pendanaan yang keliru, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan.

2. Ekstradisi Ekstradisi adalah

penyerahan

yang

dilakukan

secara

formal,

baik

berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang jelas memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya. Dengan demikian, ekstradisi dapat dijadikan dasar sebagai sarana kerja sama internasional mencegah dan memberantas kejahatan. Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradiksi dengan Singapura, karena persyaratan dari Singapura terlalu sulit dan menyinggung kedaulatan Indonesia. Pada bulan April tahun 2007 tepatnya di Bali, sebenarnya sudah ada beleid yang diteken dua kepala negara terkait ekstradisi. Namun, Perjanjian Ekstradisi

tersebut dikaitkan dengan Perjanjian Pertahanan Indonesia Singapura (Defense Cooperation

Agreement/DCA).

Perjanjian

Pertahanan

sangat

merugikan

Indonesia dari berbagai aspek karena draf dibuat dari pihak Singapura. Apabila kerja sama ekstradisi disetujui tanpa sikap kritis, Singapura rentan mengetahui informasi serta strategi pertahanan Indonesia. Dalam naskah awal yang kontroversial, mereka minta selalu dilibatkan dalam latihan perang bersama. Dan seandainya terlaksana, beleid itu hanya membantu pemulangan terpidana korupsi. Bila status hukumnya masih tersangka cukup sulit secara teknis dipulangkan dari Singapura. Selain itu, Singapura juga merasa tidak ada konsekuensi hukum apa pun jika tidak menandatangani perjanjian ekstradisi. Hukum internasional yang menaungi negara-negara di bawah United Nations tidak mengatur pemberian sanksi terhadap negara yang tidak mau melakukan perjanjian ekstradisi, sehingga mereka mengambangkan keinginan Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi, 5. Buatlah critical paper mengenai penegakan korupsi di dalam video tersebut dan berilah solusi nyata! Paper ditulis dengan font Arial ukuran 12 dan spasi 1,5.