Tugas Akuntabilitas 1.docx

Nama : Nurma Ayu Rahmaddini, S.E (28) NIP : 19970124 201903 2 001 Direktorat Registrasi Obat

Angkatan 2

AKUNTABILITAS 1. Berikan contoh dalam pekerjaan yang berhubungan dengan aspek akuntabilitas dan jelaskan nilai akuntabilitas yang ada di dalamnya! Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Setiap ASN mempunyai tanggung jawab kepada pekerjaannya. ASN harus menyadari dari dalam diri sendiri bahwa ada tuntutan pekerjaan yang wajib ASN penuhi. Ketika seorang ASN mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka tingkat kesulitan dalam bobot pekerjaan pun akan bertambah. Sebagai contoh, seorang pfm tingkat pertama di registrasi obat, pada awalnya memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dokumen tingkat kesulitan tingkat I seperti melaksanakan pengkajian variasi minor. Ketika ASN tersebut naik menjadi pfm tingkat muda, juknisnya akan berubah menjadi lebih sulit, ia harus menganalisis dokumen tingkat kesulitan II seperti melaksanakan pengkajian variasi major. ASN tersebut tidak boleh menolak tugas, atau melimpahkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pfm tingkat muda. Dengan demikian, nilai akuntabilitas yang terkandung dalam contoh di atas adalah nilai akuntabilitas dalam tanggung jawab. Akuntabilitas dalam tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

2. Berikan study kasus dalam bentuk narasi atau video dengan menyebutkan sumber informasi / data tentang akuntabilitas dalam konteks! SEMARAPURA, BALIPOST.com Penyeledikan kasus dugaan penggelapan dana hibah pura dadia di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, mulai mengerucut. Pelakunya diduga adalah oknum PNS. Dalam waktu

dekat, dia akan dipanggil Sat Reskrim Polres Klungkung untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Made Agus Dwi Wirawan, Minggu (28/10) mengatakan, setelah mengantongi hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), pihaknya menargetkan Nopember nanti penanganan kasusnya sudah memasuki tahap I, atau diajukan Kejari Klungkung. Hasil audit BPKP menunjukkan total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 70 juta. “Sudah kami agendakan untuk melakukan pemanggilan sebagai tersangka,” katanya. Dia menerangkan, proposal hibah oknum PNS berinisial Wayan SP ini, awalnya senilai Rp 150 juta. Namun, proposal yang diajukan ke Provinsi Bali itu hanya disetujui Rp 70 juta. Upaya ini tercium oleh warga. Sebab, pura dadia yang dimohonkan bantuan hibah itu, sebenarnya sudah selesai dibangun sebelumnya, dengan memakai uang hasil iuran para pengempon pura setempat. “Hasil penyelidikan kami, menunjukkan uang hibah Rp 70 juta itu rupanya dipakai untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. Oknum PNS ini diketahui bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Selain kasus penggelapan dana hibah, sebelumnya dia juga dulu sempat terjerat kasus lain, seperti penipuan perekrutan CPNS beberapa tahun silam. Sebagaimana diketahui, terungkapnya kasus ini, bermula dari adanya laporan pengempon pura setempat kepada polisi. Sebab, pembangunan pura sudah dibiayai dana iuran, tetapi bantuan hibah dari Provinsi Bali itu tak ada ceritanya kepada para pengempon pura. “Setelah dua tahun, dilakukan penyelidikan, dugaan ada penyimpangan dalam bentuk total lost, artinya anggaran itu tidak disalurkan sesuai peruntukkan,” jelasnya. Perwira asal Buleleng ini menyebutkan banyak saksi sudah diperiksa, termasuk dari pihak Pemerintah Provinsi Bali yang menangani hibah. Dana hibah menurutnya memang rentan sebagai ladang praktek korupsi, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dia berharap pengungkapan kasus ini bisa memberikan efek jera kepada, agar selanjutnya bijak menggunakan uang pemerintah. (bagiarta/balipost) Link : http://www.balipost.com/news/2018/10/28/59794/Oknum-PNS-Terjerat-KasusPenggelapan...html

3. Sebagai ASN yang akuntabel, berikan saran pemecahan masalah untuk kasus yang anda sampaikan! Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Tiga cabang utama dari fraud tree adalah kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan penggelapan aset (asset misappropriation), dan kecurangan dalam laporan keuangan (fraudulent statement). Kasus di atas merupakan fraud yang menjadi salah satu perwujudan kecurangan tindak korupsi yang telah dilakukan ASN. Praktik Kecurangan (fraud) dan perilaku korup diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kejadian di atas membuat asumsi masyarakat terhadap PNS menjadi buruk. Masyarakat mungkin saja berpikir, bukan hanya satu atau dua orang ASN yang melakukan itu. Kemungkinan masyarakat untuk menggeneralisasikan semua ASN seperti demikian amat lah besar. Terlebih lagi, kasus korupsi memang selalu menjadi topik hangat yang seperti tidak ada habisnya. Oleh karena itu, menurut saya, sebagai seorang calon ASN, seharusnya ada sanksi yang lebih memberaktkan untuk para pelaku korupsi agar mereka takut dan berpikir ribuan kali sebelum melakukan tindakan tercela tersebut. Seperti menyita seluruh aset yang dimilikinya untuk di klaim menjadi milik Negara.