Tugas Analisis Laporan Keuangan.docx

TUGAS ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Nama : Gihon Putra Pratama NIM : 162121069

Bab I Pendahuluan

1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di indonesia. Dari pernyataan PSAK diatas kita dapat mengetahui gambaran tentang prosedur laporan keuangan yang elalu mengacu pada teori yang ada. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan PSAK juga mengatur persyaratan struktur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. PSAK menyajikan informasi mengenai entitas meliputi : a. b. c. d. e. f.

Aset Ekuitas Laibilitas Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik Arus kas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

Sejak Tahun 2012, PSAK yang diterapkan di Indonesia telah berdasarkan IFRS. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK-IFRS, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. PSAK Syariah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Alasan indonesia menerapkan PSAK berdasarkan IFRS karena Indonesia adalah bagian dari International Federation of Accountants (IFAC) yang merupakan ikatan akuntan internasional (jika di indonesia IAI) yang sudah pasti harus mematuhi Statement Membership Obligation (SMO), karena inilah indonesia harus menjadikan IFRS sebagai Standar akuntansi yang sebelumnya adalah PSAK. 2. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)

Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). SPAP ialah merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973 dan disusun komite dalam organisasi IAI yang awal namanya adalah Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Standar yang dihasilkan dinamai Norma Pemeriksaan Akuntan yang pada saat itu berfokus pada jasa audit atas laporan keuangan histori. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP ini terdiri dari : a. Pernyataan Standar Auditing b. Pernyataan Standar Atestasi c. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review d. Pernyataan Jasa Konsultansi e. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

Bab II Isi

1. PSAK  PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013.PSAK ini merevisi PSAK1 tentang Penyajian Laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009.Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. 

PSAK 2 – Laporan Arus Kas

PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009. PSAK 2 ini merevisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Tujuan Pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut: a) b)

metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan



PSAK 3 – Laporan Keuangan Interim

Tujuan Pernyataan ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Pernyataan ini tidak mengatur entitas mana yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim, seberapa sering, atau seberapa lama setelah akhir periode interim. Pernyataan ini diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut: a) laporan posisi keuangan ringkas; b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah; c) laporan perubahan ekuitas ringkas; d) laporan arus kas ringkas; dan e) catatan penjelasan tertentu.



PSAK 4 – Laporan Keuangan Tersendiri

PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Tersendiri telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 4 ini merevisi PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pernyataan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk (yaitu investor yang memiliki pengendalian atas entitas anak) yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada:

(a) biaya perolehan; atau (b) sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 

PSAK 5 – Segmen Operasi

PSAK 5 tentang Segmen Operasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009.PSAK 5 ini merevisi PSAK 5 tentang Pelaporan Segmen yang telah dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2000. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. PSAK ini diterapkan atas laporan keuangan entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk: a. yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik (pasar modal domestik atau luar negeri atau over-the-counter, termasuk pasar modal lokal dan regional), atau b. yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama), b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkanpengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik dimana entitas beroperasi. 

PSAK 7 – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. PSAK 7 ini merevisi PSAK 7 tentang Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh

transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”). Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihakpihak berelasi dalam PSAK 7. 

PSAK 8 – Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

PSAK 8 tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2010. PSAK 8 ini merevisi PSAK 8 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2003. Penyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menentukan: a. kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan; dan b. pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan 

PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 ini merevisi PSAK 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Tujuan dari Pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. 

PSAK 13 – Properti Investasi

PSAK 13 tentang Properti Investasi telah disahkan oleh Dewan StandarAkuntansi Keuangan pada tanggal 29 November 2011. PSAK 13 ini merevisi PSAK 13 tentang Properti Investasi yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2007. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. 

PSAK 14 – Persediaan

PSAK 14 tentang Persediaan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 September 2008. PSAK 14 ini merevisi PSAK 14 tentang Persediaan yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. 

PSAK 15 – Investasi pada Entitas Asosiasi

PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 15 ini merevisi PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. 

PSAK 16 – Asset Tetap

PSAK 16 tentang Aset Tetap telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 November 2011. PSAK 16 ini merevisi PSAK 16 tentang Aset Tetap yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2007. 

PSAK 18 – Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya

PSAK 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2010.PSAK 18 ini merevisi PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. 

PSAK 19 – Asset Tak Berwujud

PSAK 19 tentang Aset Takberwujud telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. PSAK 19 ini merevisi PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2000. 

PSAK 22 – Kombinasi Bisnis

PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 12 Januari 2010. PSAK 22 ini merevisi PSAK 22 tentang Akuntansi Pengabungan Usaha yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. 

PSAK 23 – Pendapatan

PSAK 23 tentang Pendapatan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. PSAK 23 ini merevisi PSAK 23 tentang Pendapatan yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994.



PSAK 24 – Imbalan Kerja

PSAK 24 tentang Imbalan Kerja telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 24 ini merevisi PSAK 24 tentang Imbalan Kerja yang telah diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2010. 

PSAK 25 – Kebijakan AKuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 25 ini merevisi PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi yang telah dikeluarkan pada 7 September 1994. 

PSAK 26 – Biaya Pinjaman

PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 2011. PSAK 26 ini merevisi PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 September 2008. 

PSAK 28 – Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian

PSAK 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 Desember 2012. PSAK 28 ini merevisi PSAK 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011. 

PSAK 30 – Sewa

PSAK 30 tentang Sewa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 November 2011. PSAK 30 ini merevisi PSAK 30 tentang Sewa yang telah dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007. 

PSAK 34 – Kontrak Kontruksi

PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 17 Desember 2010. PSAK 34 ini merevisi PSAK 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. 

PSAK 36 – Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa

PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 Desember 2012. PSAK 36 ini merevisi PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011.



PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 September 2012. PSAK 38 ini membatalkan PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali yang disahkan pada tanggal 26 Januari 2012 dan menggantikan PSAK 38 (2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. 

PSAK 44 – Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997. 

PSAK 45 – Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK 45 ini merevisi PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997. 

PSAK 46 – Pajak Penghasilan

PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 46 ini merevisi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan yang telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2010. 

PSAK 48 – Penurunan Nilai Aset

PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 48 ini merevisi PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset yang telah disahkan pada tanggal 22 Desember 2009. 

PSAK 50 – Instrumen Keuangan: Penyajian

PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 50 ini merevisi PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan yang telah disahkan pada tanggal 26 November 2010. 

PSAK 53 – Pembayaran Berbasis Saham

PSAK 53 tentang Pembayaran Berbasis Saham telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2010. PSAK 53 ini merevisi PSAK 53 tentang Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham yang telah dikeluarkan pada tanggal 4 September 1998. 

PSAK 55 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 55 ini merevisi PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang telah disahkan pada 4 Oktober 2011. 

PSAK 56 – Laba Per Saham

PSAK 56 tentang Laba Per Saham telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK 56 ini merevisi PSAK 56 tentang Laba Per Saham yang telah dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1999. 

PSAK 57 – Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi

PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 57 ini merevisi PSAK 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang telah dikeluarkan pada tanggal 3 November 2000. 

PSAK 58 – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Diberhentikan

PSAK 58 tentang Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 58 ini merevisi PSAK 58 tentang Operasi dalam Penghentian yang telah dikeluarkan pada 6 Mei 2003. 

PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan

PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 60 ini merevisi PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang disahkan tanggal 26 November 2010. 

PSAK 61 – Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

PSAK 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010.



PSAK 62 – Kontrak Asuransi

PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 28 Juni 2011.



PSAK 63 – Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

PSAK 63 tentang Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. 

PSAK 64 – Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral

PSAK 64 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2011. 

PSAK 65 – Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. 

PSAK 66 – Pengaturan Bersama

PSAK 66 tentang Pengaturan Bersama telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. 

PSAK 67 – Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

PSAK 67 tentang Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. 

PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. 

PSAK 69 - Agrikultur

PSAK 69 Tentang Agrikultur telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015.Secara umum PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk

agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugiperiode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelastidak dapat diukur secara andal.



PSAK 70 – Akuntansi Aset dan Liabilitas

PSAK 70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 14 September 2016.PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak. PSAK 70 mengatur mengenai kebijakan akuntansi dimana entitas dapat memilih menerapkan sesuai dengan SAK lain dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan persyaratan dalam PSAK 70. 2. SPAP 1. Standar Auditing Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). A. PERNYATAAN STANDAR AUDITING (PSA) PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. B. STANDAR UMUM

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. C. STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit. D. STANDAR LAPORAN 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

KEGUNAAN 1.

SPAP

Standar Akuntansi Keuangan dapat bermanfaat oleh beberapa pihak, seperti : 1. Bagi Pemegang saham Bagi pemegang saham informasi dalam SAK memungkinkan mereka memantau pertumbuhan dan kondisi keuangan perusahaan. Sekaligus dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar deviden

2. Bagi Investor Bagi investor penanam modal, SAK berfungsi untuk mengetahui seberapa besar resiko, serta kondisi keuangan suatu perusahaan. Melalui SAK pula Investor dapat memutuskan akan berinvestasi pada suatu perusahaan ataukah tidak. 3. Bagi Kreditur Bagi Kreditur, SAK berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman atau pengembalian hutang sesuai dengan waktunya. Bagi perbankan, SAK menjadi acuan yang sangat penting untuk memutuskan apakah suatu perusahaan layak untuk diberikan pinjaman ataukah tidak. 4. Bagi Supplier Bagi supplier SAK berfungsi untuk menilai apakah penjualan mereka dapat dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, SAK menjadi gambaran bagi supplier untuk melihat kredibilitas perusahaan dalam membayar pinjamannya.

5. Bagi Pemerintah Bagi Pemerintah, SAK digunakan untuk menentukan kebijakan jumlah pajak serta data statistik pendapatan nasional. Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia

Beberapa bentuk Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu : 

PSAK-IFRS

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah nama lain sari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012, dan mengikuti standar Internasional. 

SAK-ETAP

SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar Akuntansi IFRS yang tidak mengandung laporan laba/rugi secara komprehensif. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) merupakan SAK yang digunakan untuk perusahaan dan lembaga yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan, dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum pengguna eksternal. 

PSAK-Syariah

Dikembangkan dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga yang menjalankan usahanya dengan akad-akad syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan zakat dan lain-lain. 

SAP

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah adalah Standar yang ditetapkan sebagai peraturan Pemerintah yang digunakan terhadap entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).