Akuntabilitas Keuangan.docx

MATERI : INTEGRITAS

AKUNTABILITAS KEUANGAN

a) Pengertian / Prinsip 1. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. (LAN RI dan BPKP (2001: 29)) 2. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakn yang dipercayakan kepada entitas laporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Prinsip dari Akuntabilitas Keuangan : Ada 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dijadikan acuan, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

b) Implementasi / Praktek 1. Laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD secara periodik ; 2. Penerapan system anggaran kinerja ; 3. System pengendalian dan audit keuangan menggunakan system penganggaran kinerja ; 4. Menggunakan konsep value for money dengan konsep 3e, ekonomi, efisien dan efektif ; 5. Pembentukan unit organisasi tertentu sebagai penanggungjawab pengelola keuangan ; 6. Penerapan system pencatatan akrual basis.

c) Hambatan Faktor-faktor

penghambat

terimplementasikannya

asas

transparansi

dalam

pelayanan publik sebagai berikut : 1.

SDM yang kurang kompeten dan/atau bermental korup ;

2.

Tumpang tindih peraturan ;

3.

Sistem pengelolaan keuangan yang lemah ;

4.

Lemahnya penegakan aturan (hukum) ;

5.

Masyarakat yang toleran (atau mungkin sudah apatis?) atas penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik.

d) Contoh Kasus A. Pro Akuntabilitas 1. Penerapan ASB ; 2. Penerbitan

Perbup

Standar

Biaya,

Standar

Harga

dan

Pedoman

Pelaksanaan APBD ; 3. Penerapan akrual basis ; 4. Pemberian dana insentif daerah (DID). B. Kontra Akuntabilitas 1. Keterlambatan penerbitan regulasi dari Pemerintah Pusat terhadap penggunaan dana transfer ; 2. Keterlambatan

mitra kerja pemerintah dalam penyajian data atas

penggunaan dana pemerintah.