Tugas 1.docx

TUGAS I (Identifikasi Sistem Salah Satu Pelayanan di Rumah Sakit)

ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT (KELOMPOK 10)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama DESI LINDA K NI WAYAN YUNIARTINI ETIK DWI UTAMI CHINTIA ULFA SOFIANTY MIA EKA ROSA RISA AMELIA EL-RAHMA NITA DWI N. NOVIKA HUMAIROH ALFIAN ARDIJAYA M. NASIRRUDDIN MUHAMMAD BRIAN IVAN HARIS

NIM G41140796 G41140563 G41140434 G41141801 G41141627 G41141268 G41141622 G41140133 G41140028 G41140676 G41141046

Golongan B B B D D C D A A B C

I. PERATURAN , KEPUTUSAN, DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

UNDANG –UNDANG TENTANG KESEHATAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab I : Ketentuan Umum Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab I : Ketentuan Umum Pasal 3 : BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN BAB I KETETUAN UMUM PASAL 2 Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya Kesehatan Reproduksi

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KESEHATAN 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PASAL 1 AYAT 4 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASAL 3 AYAT 1 Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

PEREATURAN MENTRI KESEHATAN 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1 Dana Alokasi Khusu Bidang KesehatanTahun Anggaran 2014 selanjutnya disebut DAK Bidang kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2014 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. 2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT Pasal 7 (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

KEPUTUSAN DIREKTUR/KEPALA 1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.05/I/680/2011 TENTANG PENERIMA DANA TAHAP PERTAMA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PELAYANAN DASAR UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011. MEMUTUSKAN bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal’s (MDG’s) ditetapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar; 2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :00386/C/SK/II/90 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 239/Menkes/Per/V/85 TENTANG ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA MENYATAKAN Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 239/ Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya

KEPUTUSAN ORGANISASI 1. SURAT KEPUTUSAN NO:007/PO/PP-IAI/V/2010 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA MENIMBANG Untuk mengatur keseragaman ijin praktek cabang perlu mengatur tentang mekanisme pemberian ijin praktek bagi anggota. 2. SURAT KEPUTUSAN NO:002/PO/PP-IAI/V/2010 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA MENIMBANG Untuk jalannya operasional organisasi dibutuhkan partisispasi anggota dalam bentuk iuran

II. ANALIS UNIT ICU(INTESIVE CARE UNIT) 2.1 INPUT 

Man Pasien dan tenaga medis Berikut adalah ketenagaan dalam unit icu 1. Kepala ICU 2. Staf medis 3. Bagian staf keperawatan 4. Ahli Fisioterapi 5. Ahli Radiologi 6. Ahli Gizi 7. Tenaga analis obat 8. Ahli Teknik 9. Tenaga Administrasi 10. Tenaga Kebersihan



Money Dana yang didapat oleh unit ICU adalah daya yang bersumber dari keuangan rumah sakit yang berasal dari bantuan pemerintah dan pembayaran pasien.



Material 1. Ruangan sesuai standar icu 2. Ruangan dan nonmedis tenaga medis 3. Ruangan penyimpanan alat. 4. Alat hisap atau suction. 5. Peralatan akses vaskuler. 6. Peralatan monitor unvasif dan non invasif 7. Defibrilator dan alat pacu jantung 8. Alat pengatur suhu pasien. 9. Peralatan drain thorak. 10. Pompa infus dan pompa syringe 11. Peralatan portable untuk transportasi. 12. Tempat tidur khusus 13. Lampu untuk tindakan. 14. Ruang Hemodialisa juga tersedia untuk mendukung fungsi ICU



Method SOP yang ada : 1. SOP mengantar pasien untuk suatu tindakan / pindah dari ruang ICU 2. SOP membantu pasien pindah dari kursi roda ke tempat tidur 3. SOP mencuci tangan

4. SOP menggunakan sarung tangan 5. SOP menggunakan dan melepas masker 6. SOP berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien 7. SOP memandikan pasien 8. SOP membersihkan mulut pasien yang tidak sadar 9. SOP mebersihkan post bab 10. SOP membersihkan rambut pasien 11. SOP mengganti alat tenun dengan atau tanpa pasien 12. SOP pemberian obat per oral 13. SOP penanganan Hiperleukositosis 14. SOP derajat DHF 15. SOP pelayanan keperawatan intensif (pasien dengan terpasang ventilator) 16. SOP suntikan Insulin IV, NaCl 3%, pemberian isoket, pemberian darah, pemberian albumin, pemberian Dopamin/ Dobutamin, pemberian kalium, cara menurunkan kalium 17. SOP pemberian Therapy oksigen 18. SOP penatalaksanaan 5B pada pasien stroke 19. SOP kewaspadaan bencana kebakaran (pada karyawan) 20. SOP kewaspadaan gem 

Machine 1. Ventilator 2. CRRT B Braun 3. Infuse Pump B Braun 4. Syringe Pump 5. Blanket Roll ( Hi potermi sampai 4 º dan Hipertermi sampai 42 º ) 6. invasive pasien monitor



Time Unit ICU beroprasi selama 24 jam



Technology 1. Bahaya Api 2. Ventilasi 3. AC 4. Pipa air 5. Komunikasi 6. Bakteorologis 7. Exhausts fan 8. Kabel monitor



Information 1. Rekam medik 2. Hasil analisis tenaga medis

2.2 PROSES Planning Organizing Actuating Controlling

: menurunkan angka kematian dan kesakitan. : mengatur komponen pembentuk unit ICU untuk menciptakan unit ICU sesuai standar operasional. : melaksanakan kegiatan sesuai prosedur (lihat flowchart) : melakukan pengawasan terhadap kinerja.

2.3 OUTPUT     

Pasien sembuh Pasien melakukan rawat jalan Pasien melakukan rawat inap Pasien meninggal Pasien rujuk ke rumah sakit lain.

2.4 FEEDBACK * pasien puas * pasien tidak puas

DAFTAR PUSTAKA http://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1602 http://bestkencank.blogspot.com/2012/05/nama-fungsi-dan-ruang-pengguna.html http://felcoy.wordpress.com/ http://akatsuki-ners.blogspot.com/2011/10/fasilitas-dan-peralatan-wajib-icu.html http://blogicumanajemen.blogspot.com/ http://www.santosa-hospital.com/index2.php?view=icu digital_20271804-T 28456-Analisis mutu-full text.pdf