Tr 3 Phi Dewani.docx

ANALISIS TERHADAP HUKUM SISTEM KEPENDUDUKAN INDONESIA BERDASARKAN TAYANGAN ILC Oleh : Dewani Irawan Reguler B Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan g-mail : [email protected] Ada lima poin yang dapat kita rangkum dari pemaparan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI yaitu Prof. Zudan Arif Fakhrulloh yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Tanggal lahir yang menumpuk pada beberapa tanggal tertentu Kartu keluarga Bagaimana mengecek kegandaan data KTP bagi WNA Pemanfaatan data kependudukan

Tentang menumpuknya tanggal kelahiran pada tanggal pada tanggal tertentu, seperti pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari yang berjumlah lebih dari 17 juta jiwa dan berpusat dipulau jawa. Tradisi yang ada pada waktu itu adalah, siapa yang ingat tanggal lahir mereka di catat. Faktanya banyak penduduk yang tidak ingat tanggal lahir mereka. Ketika ia tidak ingat tanggalnya maka akan di catat tanggal lahirnya adalah 31 Desember. Peraturan ini diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2010. Lalu tahun 1995 sampai tahun 2000 terjadi perkembangan SIMDUK, sistem informasi menejmen kependudukan. Mulai terjadi pergeseran dari tanggal lahir yang dicatat 31 Desember menjadi tanggal 1 Juli. Karna regristrasi penduduk berbasis pelaporan seperti kelahiran, kematian, dll. Yang mana menghasilkan output yaitu akte yang berasal dari asas de jure. Untuk mengecek penggandaan data dibutuhkan enam elemen, yaitu : Nama, Tempat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama bapak dan Nama ibu. Jika ia ingat bulannya maka tanggal yang di ambil adalah tanggal 15. Penduduk indonesia yang tercatat lahir 1 Juli sekitar 10.300.000 orang. Penduduk Indonesia sekarang tercatat 265.000.000 orang KTP untuk WNA Sejarahnya adalah sudah ada sejak tahun 1977. Yang di atur pada Permendagri 88 pasal 5 dan 6. Lalu secara lebih ketat di atur melalui UU administrasi kependudukan UU 23 tahun 2006. Jadi KTP WNA sudah ada sudah ada saat tahun 1977 dan bukan lah hal yang baru. Dan sekarang WNA yang memiliki KTPL berjumlah 1680 orang.

Dalam UU 24 Tahun 2013 pasal 58, untuk keperluan pelayanan publik, alokasi anggaran, perancanaan pembangunan, proses demokratisasi, pencegahan kriminal dan penegakan hukum menggunakan data dari dukcapil kementrian dalam negeri dan bukan dari BKKBN, BBS, ataupun berbagai lembaga. Ada satu lompatan baru untuk sensus pada tahun 2020, yakni menggunakan kombinasi regristrasi dan pencocokan di lapangan. Ada kecurigaan yang timbul, yakni terdapatnya banyak anggota keluarga dalam satu KK, yakni berjumlah 63 orang dalam satu KK di Banyuwangi Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, dalam sistem registrasi kependudukan tidak ada batasan dalam satu KK memuat beberapa anggota keluarga. Maka pencocokan di lapangan harus lah benar, dan pencocokan di lapangan menjadi penting dan akan membantu terhadap proses kerja kepemiluan lebih akurat.