Solusi Kebakaran Hutan Di Daerah Kalimantan Tengah

Solusi Kebakaran Hutan di daerah Kalimantan Tengah Sebagai negara yang memiliki hutan terluas di Asia dan yang terluas ketiga di dunia, Indonesia sudah sepatutnya menjaga kelestarian hutannya. Namun karena praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan npemerintah sejak rezim orde baru hingga saat ini, hutan Indonesia semakin tidak terselamatkan. Betapa tidak, saat ini Indonesia kehilangan sekitar dua juta hektar hutan setiap tahun, meningkat dari satu juta hektar per tahun pada tahun 1980-an. Luas hutan mengalami penurunan dari 162 juta hektar pada tahun 1950 menjadi 98 juta hektar pada tahun 2000. Hutan-hutan dataran rendah Indonesia, yang paling kaya persediaan kayu dan keanekaragaman hayatinya, hampir seluruhnya lenyap di Sulawesi, dan akan lenyap di Sumatera pada tahun 2005 dan di Kalimantan pada tahun 2010. Data ini diambil dari laporan Forest Watch Indonesia (FWI), Global Forest Watch (GFW), dan World Resources Institute (WRI). Kerusakan hutan tang terjadi selama ini, bukan hanya disebabkan oleh praktek illegal logging, namun juga praktek pembakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak. Perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan, sangatlah merugikan. Selain menimbulkan asap yang sangat besar yang dapat menjangkau negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, pembakaran hutan juga merusak ekosistem yang ada khususnya kondisi lahan yang menjadi rusak dan hilangnya satwa – satwa langka yang dilindungi. Semestinya dengan adanya satelit NOAA yang dapat memantau titik spot api pemerintah daerah sudah dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran ini. Tetapi kebakaran hutan tahun yang lalu membuat semua aktivitas ekonomi terganggu dan penerbangan dari dan ke Bandara Cilik Riwut dan bandara-bandara yang ada di Kalimanatan Tengah lumpuh total, ini juga terjadi di Jambi dan Riau. Malaysia juga telah membantu dengan mengirimkan tim penanggulangan kebakaran yaitu bomba, namun mereka akhirnya pulang karena tidak sanggup menghadapi luasnya kebakaran yang terjadi didaerah Riau. Saya mengharapkan agar masyarakat jangan membakar hutan dengan cara peladang berpindah-pindah, Pemerintah Daerah juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang membakar hutan untuk perluasan perkebunannya serta aparat polisi dapat menerapkan hukum dengan tegas dengan tidak pandang bulu. Selain itu Pemerintah Daerah mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, memberikan cara-cara dan penyuluhan bertani dan bercocok tanam yang baik serta bantuan-bantuan hand traktor kepada petani-petani di daerah ini. Apalagi saat ini Pemerintah Pusat akan mensosialisasikan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) sebagai program untuk merehabilitasi hutan di masa yang akan datang. Pada musim kemarau Oktober dan November pemerintah daerah sudah harus mengantisipasi kebakaran hutan ini agar tidak terulang kembali seperti pada tahun yang lalu. Pemerintah dapat melakukan program revitalisasi kehutanan yaitu program yang diberikan oleh Departemen Kehutanan untuk masyarakat yaitu hutan tanaman rakyat sebanyak 15 hektar per orang secara bertahap. Program ini akan diterapkan di Kalimantan yaitu diberikan dalam bentuk bibit karet. Sumber dana dari proigram ini diperoleh dari dana reboisasi. Hal ini dilakukan untuk merehabilitasi 5,4 juta hektar hutan di Indonesia yang merupakan hutan kritis. Selanjutnya agar hutan yang krisis

tersebut dapat ditutupi oleh Hutan Tanaman Rakyat, penyaluran dana kepada masyarakat tentunya harus diseleksi dan sesuai dengan kemampuan serta dedikasi mereka dalam mengelola dana yang diberikan oleh Departemen Kehutanan tersebut. Kita harapkan dengan adanya program ini juga dilakukan pengawasan secara berkelanjutan dan juga dilakukan perawatan dengan menggunakan dana perawatan secara signifikan. Revitalisasi kehutanan memiliki konsep yang bagus, namun kini tergantung pembina masyarakat di daerah tersebut. Karena target masyarakat agar anak mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. -Hamdhani SIP- 2007 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Tengah