Slide Asp 01

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

Bab 1 The Nature of Public Sector Accounting

18/03/2006

Ulum

Transi 1

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

SISTEMATIKA PEMBAHASAN • • • • •

Pengertian Akuntansi Pengertian Sektor Publik & Akuntansi Sektor Publik Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta Persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance – – – –

18/03/2006

Sejarah Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Karakteristik Good Governance Menurut UNDP Reformasi Sektor Publik Regulasi Sektor Publik di Indonesia Ulum

Transi 2

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

• Pengertian Akuntansi: – Suwardjono (2005): Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tsb kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

• Pengertian Sektor Publik (Mardiasmo, 2002): – Suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

• Pengertian Akuntansi Sektor Publik (Bastian, 2001): – Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta)

• Domain Sektor Publik (Mardiasmo, 2002) – Badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, daerah, dan unit kerja pemerintah). – Perusahaan milik negara (BUMN, BUMD, BHMN), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, LSM, Universitas, dan organisasi nirlaba lainya

18/03/2006

Ulum

Transi 3

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

Perbedaan Sektor Publik dan Swasta Perbedaan dalam

Public Sector

Privat Sector

Tujuan Organisasi

Non-profit motive

Profit motive

Sunber Pembiayaan

Pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, utang, obligasi pemerintah, charging for services, privatisasi.

Int: LYD, modal, penjualan aktiva. Ext: utang bank, obligasi, saham

Pertanggungjawaban

Masyarakat, parlemen

Pemeg. saham, kreditor

Struktur Organisasi

Birokratis, kaku, hirarkis

Flexible: datar, piramid

Karakteristik Anggaran & Terbuka untuk publik stakeholder

Tertutup untuk publik

Sistim Akuntansi

Accrual accounting

18/03/2006

Cash accounting

Ulum

Transi 4

Bab 1

•

The Nature of Public Sector Accounting

Persamaan Sektor Publik dan Swasta 1. Bagian integral dari sistim ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama 2. Melakukan pertanggungjawaban dengan statemen keuangan 3. Menghadapi kelangkaan sumber daya 4. Menggunakan proses pengendalian manajemen yang sama 5. Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama 6. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

18/03/2006

Ulum

Transi 5

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance •Sejarah Perkembangan Akuntansi Sektor Publik 2. Good Governance (World Bank): suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha

3. Karakteristik Good Governance menurut UNDP Participation Rule of Law Transparency Responsiveness Concensus Orientation Equity Efficiency & Effectiveness Strategic Vision Accountability 18/03/2006

Ulum

Transi 6

Bab 1

Masyarakat (Publik)

Good Public & Corporate Governance

Public money

The Nature of Public Sector Accounting

Kesejahteraan Masyarakat

Organisasi Sektor Publik

Public Accountability Financial Acc. Managerial Acc. Process Acc. Political Acc. Policy Acc. Acc. For Probity & Legalitiy

Transparency Informativeness Openess Disclosure

Value For Money Economy Efficiency Effectiveness Equity Equality

REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BUDGETING REFORM, ACOUNTING REFORM, AUDIT REFORM, FINANCIAL MANAGEMENT REFORM

RERANGKA REFORMASI SEKTOR PUBLIK 18/03/2006

Ulum

Transi 7

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

REGULASI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA • • • • • • • • • • • •

TAP MPR No XV/MPR/1998: Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 32 Tahun 2004 dan diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; tentang Pemerintah Daerah UU No. 25 Tahun 1999 yang diubahn dengan UU No. 33 Tahun 2004; tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004; tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 15 Tahun 2004; tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara. PP No. 23 Tahun 2005; tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP No. 24 Tahun 2005; tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) PP No. 54 Tahun 2005; tentang Pinjaman Daerah PP No. 55 Tahun 2005; tentang Dana Perimbangan PP No. 58 Tahun 2005; tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 8 Tahun 2006; tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

18/03/2006

Ulum

Transi 8

Bab 1

The Nature of Public Sector Accounting

Bila orang merasakan belajar sebagai kenikmatan, maka dia akhirya akan mengenyam kenikmatan ganda. 18/03/2006

Ulum

Transi 9