Slide Asp 04

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

Bab 4 Manajemen Penerimaan Daerah

18/03/2006

Ulum

Transi 1

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

SISTEMATIKA PEMBAHASAN • • • •

18/03/2006

Landasan Hukum Elemen-elemen Penerimaan Daerah Manajemen Pendapatan Asli Daerah Manajemen Dana Perimbangan

Ulum

Transi 2

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

LANDASAN HUKUM •

•

•

• •

Pasal 18A ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945: mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. TAP MPR No XV/MPR/1998: Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. TAP MPR No. VI/MPR/2002: rekomendasi untuk merubah secara mendasar dan menyeluruh atas UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 25 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PP Nomor 55 Tahun 2005: mengatur mengenai dana perimbangan

18/03/2006

Ulum

Transi 3

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

ELEMEN-ELEMEN PENERIMAAN DAERAH (Berdasar UU No. 33 Tahun 2004) 1.

2.

18/03/2006

Pendapatan Daerah A. Pendapatan Asli Daerah a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d) Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum c) Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan a) Pendapatan Hibah b) Pendapatan Dana Darurat Pembiayaan A. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah B. Penerimaan Pinjaman Daerah C. Dana Cadangan Daerah D. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Ulum

Transi 4

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.

• • •

18/03/2006

Pajak Daerah • Pajak Propinsi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, BBNKB dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan • Pajak Kabupaten/kota: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir. Retribusi Daerah: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b) Jasa giro c) Pendapatan bunga d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

Ulum

Transi 5

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

DANA PERIMBANGAN 1.

2.

•

Dana Bagi Hasil a) Dana Bagi Hasil dari Pajak PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan 29 WP Perorangan, PPh Pasal 21 TK b) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam • Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan), • Pertambangan Umum (Iuran Tetap/Land rent, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/royalti), • Perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan), • Pertambangan Minyak bumi, • Pertambangan Gas Bumi, • Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dari APBN Dana Alokasi Khusus

18/03/2006

Ulum

Transi 6

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

STRUKTUR DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL (UU No. 33 Tahun 2004) Alokasi Penerimaan Katagori Penerimaan Dana Bagi Hasil

D a e r a h Pusat

Kab/Kota se Indo

Prop. ybs

Kab/Kota ybs

Kab/Kota lain dlm prop. ybs

PBB

10 %

6,5% & 3,5%

16,2 %

64,8 %

90 %

BPHTB

20 %

20%

16 %

64 %

80 %

PPh Perorangan

80 %

8%

12 %

20%

SDA-Kehutanan: 2. Iuran HPH 3. Provisi SDH 4. Dana Reboisasi

20 % 20 % 60 %

16 % 16 %

64 % 32 % 40 %

80 % 80 % 40 %

SDA-Pert. Umum 1. Iuran Tetap 2. IEIE (royalti)

20 % 20 %

16 % 16 %

64 % 32 %

SDA-Perikanan (PPP+PPHP)

20 %

32 %

32 %

Prop. Se Indoesia

Total

80 % 80 % 80 %

SDA-Minyak Bumi

84,5 %

3,1 %

6,2 %

6,2 %

15,5 %

SDA-Pertambangan Gas Bumi

69,5 %

6%

12 %

12 %

30,5 %

SDA-Pertambangan panas bum 18/03/2006

20 %

32 %

32 %

80 % 7 Transi

Ulum16 %

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

Manajemen Pendapatan Asli Daerah • Pengelolaan Pajak: evaluasi potensi pajak daerah dan penentuan tarif • Pajak propinsi • Pajak Kabupaten • Pengelolaan Retribusi: evaluasi potensi retribusi daerah kabupaten/kota • Pengelolaan BUMD: manajemen pengelolaan BUMD yang profesional, evaluasi pendirian BUMD potensial • Pengelolaan Penjualan & Sewa Aset Daerah (termasuk privatisasi): evaluasi aset produktif dan non produktif (tidak produktif dijual), evaluasi kemungkinan privatisasi

Manajemen Dana Perimbangan 1. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah 2. Evaluasi tarif PBB dalam hubunganya dengan BPHTB dan retribusi biaya sertifikat. 3. Penyuluhan dan evaluasi potensi pajak PPh 25 dan 21

18/03/2006

Ulum

Transi 8

Bab 4

Manajemen Penerimaan Daerah

Pembelajar sejati tidak belajar dengan SKS (Sistem Kebut Semalam) 18/03/2006

Ulum

Transi 9