Slide Asp 03

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

22/04/08

Ulum

Transi 1

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

SISTIMATIKA PEMBAHASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

22/04/08

Reformasi Anggaran (Budgeting Reform) Fungsi Utama Anggaran Sektor Pulik Siklus Anggaran Daerah Sistim Anggaran Sektor Publik Struktur Anggaran Klasifikasi Anggaran Sektor Publik Proses Penyusunan Anggaran Daerah

Ulum

Transi 2

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

REFORMASI ANGGARAN (BUDGETING REFORM) 1. Pengertian Anggaran: Anggaran (Mardiasmo, 2002): Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran Sektor Publik: rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter 4. Apa yang direformasi ? Prosesnya (Siklusnya): penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Sistim Anggaran: Traditional Budget VS New Public Management (Performance Budget) 7. Prinsip yang mendasari pengelolaan anggaran: Transparansi: keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran Akuntabilitas: prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada DPRD dan Masyarakat. Value for Money: diterapkanya 3 prinsip dalam proses penganggaran yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektifitas

22/04/08

Ulum

Transi 3

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

FUNGSI UTAMA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK • Sebagai alat perencanaan: anggaran merefleksikan rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah • Alat pengendalian: anggaran digunakan sebagai instrumen pengendalian untuk menghindari overspending, underspending, dan salah sasaran utamanya dalam pengalokasian. • Alat kebijakan fiskal: melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah • Alat politik: anggaran merupakan political tool, yang dapat digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas sesuai dengan kepentingan arah kebijakan politik • Alat koordinasi dan komunikasi: koordinasi dan komunikasi setiap unit kerja untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah • Alat penilaian kinerja: kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efisiensi pelaksanaan, kesesuaian dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan • Alat motivasi: sebagai patokan untuk bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif

22/04/08

Ulum

Transi 4

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN 1. Budget Planning and Preparation (perencanaan dan penyiapan): UU No 32 & 34 a. Sistim masa lalu: Line Item Budgeting dan Incrementalism b. Dominasi pemerintah pusat c. Peran dan Fungsi DPRD d. Peran dan Fungsi Dispenda, Bappeda, setwilda 6. Budget Ratification (pengesahan): pasal 42 UU No 32, pasal 73 UU no. 34 a. A Complicative Political Process b. Eksekutif & legislatif: political & public sector accounting skills, coalition bulding c. Anggaran DPRD: formula, yang meratifikasi, memonitor, evaluasi ? 11. Budget Implementation a. Sistim informasi akuntansi, sistim pengendalian manajemen, SAP, internal audit b. Evaluasi tolok ukur perubahan anggaran 14. Budget reporting & evaluation a. SAP, tolok ukur kinerja yang jelas, laporan untuk internal (seperti sektor privat) b. Evaluasi oleh DPRD, masyarakat, LSM, Perguruan tinggi

22/04/08

Ulum

Transi 5

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

SISTIM ANGGARAN SEKTOR PULIK • Anggaran tradisional (traditional budgeting), dengan ciri-ciri: Karakteristik utama (mardiasmo, 76-77: 2002) a. cara penyusunan anggaran bersifat incrementalism: hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya. Dasar yang digunakan adalah data tahun sebelumnya, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainya. b. struktur dan susunan anggaran bersifat line-item: tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun kenyataanya item tersebut sudah tidak relevan digunakan pada periode sekarang c. Konsekuensi dari 2 sifat dasar tersebut adalah kinerja diukur berdasarkan ketaatan pada angaran, sehingga kinerja baik kalau anggaran dihabiskan, dan dianggap buruk (kurang berhasil) kalau anggaran tidak habis. 2. Anggaran Kinerja (performance budgeting) (Nurdiawan, 27:2007): Karakteristik anggaran yang disusun adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan berdasarkan unit organisasi tanpa meninggalkan rincian belanja. Kelemahan: aparat tidak mampu merumuskan indikator kinerja yang baik, sehingga pengukuran kinerja terdistorsi. 22/04/08

Ulum

Transi 6

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

SISTIM ANGGARAN SEKTOR PULIK 3. Zero based budgeting (Mardiasmo, 85: 2002) a. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun berdasarkan kebutuhan saat ini. b. item anggaran yang sudah tidak relevan bisa dihilangkan dari struktur anggaran atau dapat muncul item baru. c. Implementasi ZBB: 1. identifikasi unit-unit keputusan atau pusat pertanggungjawaban (pemda: dinas, subdinas, subprogram) 2. penentuan paket-paket keputusan (merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi), dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan

22/04/08

Ulum

Transi 7

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

SISTIM ANGGARAN SEKTOR PULIK 4. Planing, programing, and budgeting system (Nurdiawan, 28: 2007) Karaktyeristik: 1. dimulai merumuskan rencana strategis dalam visi dan misi, untuk diderivasikan dalam program dan kegiatan tahunan. 2. adanya kesinambungan program dan kegiatan sepanjang tahun, sehingga estimasi biaya ditahun-tahun mendatang dapat dilakukan 3. PPBS mampu menjawab - sasaran dan tujuan yang akan dicapai - apa saja alternatif cara untuk mencapai sasaran dan tujuan - berapa biaya yang diperluakan tiap alternatif - manfaat dan efektifitas tiap alternatif dalam mencapai tujuan 4. Lihat Nurdiawan hal: 31

22/04/08

Ulum

Transi 8

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

STRUKTUR ANGGARAN (PSAP No. 02) Pendapatan Semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Belanja Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidakakan diperoleh pembayaranya kembali oleh pemerintah

Pembiayaan Seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam pengenggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

22/04/08

Ulum

Transi 9

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

STRUKTUR APBD Pembiayaan

Pengeluaran: Pendapatan Surplus Defisit

Belanja

22/04/08

Ulum

2. Pembayaran pokok pinjaman 3. Penyertaan modal 4. Pembentukan dana cadangan 5. Pemberian pinjaman daerah

Penerimaan: 2. SiLPA tahun sebelumnya 3. Pencairan dana cadangan 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Transi 10

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

KLASIFIKASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK: Klasifikasi Ekonomis dan Fungsional Klasifikasi Ekonomis: 1. Kompensasi untuk pegawai: total gaji keseluruhan, baik gaji pokok dan tunjangan 2. Belanja barang dan jasa: barang dan jasa (yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa lain, yang dibeli untuk dijual lagi, yang habis dikonsumsi). 3. Penggunaan aset tetap: depresiasi aset tetap 4. Bunga: akibat utang pada pihak lain yang harus dibayar 5. Subsidi 6. Hibah: transfer dana (modal) yang tidak bersifat kewajiban dari pemerintah pada pihak lain. 7. Tunjangan sosial: transfer dalam bentuk tunai untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap resiko sosial tertentu. 8. Belanja lain-lain: belanja yang tidak masuk komponen 7 di atas.

22/04/08

Ulum

Transi 11

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

KLASIFIKASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK: Klasifikasi Ekonomis dan Fungsional Klasifikasi Fungsional: • Pelayanan Umum • Pertahanan • Ketertiban umum • Ekonomi • Lingkungan hidup • Perumahan dan fasilitas masyarakat • Kesehatan • Pariwisata, budaya, dan agama • Pendidikan • Jaminan sosial

22/04/08

Ulum

Transi 12

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan Anggaran 2. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) 3. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPAS) 4. Penyiapan surat edaran (SE) kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 5. Penyusunan RKA SKPD. 6. Penyiapan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD. 7. Evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda APBD).

22/04/08

Ulum

Transi 13

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan Anggaran 2. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) a. KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman SE Mendagri b. RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD, dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis (Renstra) SKPD yang diambil dari program yang tercantum dalam RPJMD. c. Rancangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD) d. Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2) proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari. 2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) a. Rancangan awal PPAS dibuat oleh TAPD berdasarkan nota kesepakatan KUA dengan tahapan sbb: b. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan visi dan misi pemda. c. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. d. menentukan plafon anggaran untuk tiap program 22/04/08

Ulum

Transi 14

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan Anggaran 3. Penyiapan surat edaran kepala daerah (SE KDH) tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, disertai lampiran: a. dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD b. standar satuan harga, analisis standar belanja, standar pelayanan minimal. 5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD, terdiri dari: a. rincian anggaran pendapatan, b. rincian anggaran belanja tidak langsung, c. rincian anggaran belanja langsung, d. rekapitulasi anggaran belanja langsung, e. rincian penerimaan pembiayaan daerah, f. rincian pengeluaran pembiayaan daerah. 5. Penyiapan rancangan peraturan daerah (Raperda APBD), yang dilampiri: a. ringkasan APBD b. ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi) c. rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan) d. rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi) 22/04/08

Ulum

Transi 15

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan Anggaran 2. Evaluasi rancangan peraturan daerah APBD a. raperda APBD yang telah disetujui DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. b. Evaluasi dilakukan maksimal 15 hari kerja sejak penyerahan. c. Raperda yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi Perda selambatnya tanggal 31 Desember.

22/04/08

Ulum

Transi 16

Bab 3

Penganggaran Sektor Publik

Dosen bukan sumber pengetahuan utama. Sumber pengetahuan utama adalah buku, artikel, media cetak/audio/visual, dan lainnya. 22/04/08

Ulum

Transi 17